PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR TEKNIS KEGIATAN SASARAN KERJA PEGAWAI

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
(Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2011)
Advertisements

PENILAIAN PRESTASI KERJA (Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2011)
PETUNJUK TEKNIS PP NOMOR 46 TAHUN 2011
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
PERATURAN PEMERINTAH NO. 46 TAHUN 2011
SASARAN KERJA PEGAWAI.
Persiapan dan Peran Perekam Medis Dalam Menghadapi Jabatan Fungsional Profesi Perekam Medis Sugeng, SKM.
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMBENTUKAN DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Disampaikan oleh : Sri Salmiani, SH, MH Kepala Bagian Penyusunan.
Analisis Kesenjangan Jabatan
IMPLEMENTASI MERIT SYSTEM DAN MANAJEMEN ASN
PENYUSUNAN SASARAN DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI
BAHAN PENGARAHAN & PENYAMPAIAN INFORMASI
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014
PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
Pengorganisasian dalam PENGELOLAAN SUMBER DAYA APARATUR ( bag. 2 )
OTONOMI DAERAH TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL Bagian perencanaan
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
K E M E N T E R I A N P E R T A N I A N Kementerian Pertanian
PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI
PENYUSUNAN DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI
Biro Sumber Daya Manusia-Sekretariat Jenderal
Perspektif Jabatan Fungsional dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2014
EVALUASI JABATAN Menurut Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
PEDOMAN PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BIRO KEPEGAWAIAN – NOVEMBER 2011
DASAR HUKUM Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Perka BKN no.19 Tahun 2015 Tentang PUPNS Surat edaran Kepala Badan Kepegawaian.
PERENCANAAN KEBUTUHAN PEGAWAI DALAM IMPLEMENTASI MANAJEMEN ASN
PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER
TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING JF -1
PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS
PERENCANAAN KEBUTUHAN Pegawai Negeri Sipil
SEBAGAI DAMPAK DARI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 BIRO KEPEGAWAIAN DESEMBER 2012.
MANAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI
Yuti Suhartati.,S.Kp. M.Kes
EVALUASI IMPLEMENTASI PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.
TENTANG PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
SOSIALISASI JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG
PENYESUAIAN / INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN (PTP) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2017.
EVALUASI PENYUSUNAN SKP TAHUN 2017 PADA SNVT
EVALUASI PENYUSUNAN SKP TAHUN 2017 PADA SNVT
EVALUASI PENYUSUNAN SKP TAHUN 2017 PADA SNVT
EVALUASI PENYUSUNAN SKP TAHUN 2017 PADA SNVT
EVALUASI PENYUSUNAN SKP TAHUN 2017 PADA SNVT
SOSIALISASI JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG
PENYESUAIAN / INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN (PTP) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2017.
DIREKTORAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.
TATA CARA PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP) ARSIPARIS
SOSIALISASI PERMENDAGRI 65 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
TATA CARA PEMBERIAN CUTI PNS (PP 11/2017 & Peraturan BKN 24/2017)
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
DAN PELAKSANA HARIAN (Plh.)
PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI BKD PROVINSI DKI JAKARTA
Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi 2016
PENYUSUNAN KEBUTUHAN PEGAWAI ASN TAHUN 2019
(PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA)
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN DAN ANGKA KREDITNYA STRATEGI PENINGKATAN PROFESIONALISME DAN KOMPETENSI SERTA PENGANGKATAN MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING.
Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA IMPROVING GOVERNANCE WORK KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN.
POLA PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
Contoh penyusunan skp.
PP 49 TAHUN 2018 MANAJEMEN PPPK (PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA) Batam, 9 September 2019.
1.UU Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 2.PP Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian.
Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan
Transcript presentasi:

PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR TEKNIS KEGIATAN SASARAN KERJA PEGAWAI

DASAR HUKUM UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 2014 PASAL 1 ANGKA 22, dinyatakan : “sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status perkawinan, umur atau kondisi kecacatan”. UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 2014 PASAL 75, dinyatakan : “Penilaian kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karir”. PERATURAN PEMERINTAH NO. 46 TAHUN 2011 PASAL 2, dinyatakan : “Penilaian prestasi kerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karir yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja”. PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 3 TAHUN 2016, tentang Pedoman Penyusunan Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai

TUJUAN Pedoman bagi setiap instansi pemerintah dalam penyusunan standar teknis kegiatan SKP pada lingkungan unit kerja masing-masing, dan Mempermudah PNS dalam menyusun kegiatan tugas jabatan dalam SKP. RUANG LINGKUP Manfaat dan prinsip penyusunan standar teknis kegiatan SKP Pembentukan dan tugas tim penyusun standar teknis kegiatan SKP Prosedur penyusunan standar teknis kegiatan SKP Monitoring dan evaluasi

MEKANISME PENYUSUNAN STANDAR TEKNIS KEGIATAN SASARAN KERJA PEGAWAI Amanat Membentuk UU No. 5 Tahun 2015 PP No. 46 Tahun 2011 PERKA BKN No. 3 Tahun 2016 Tim Penyusun Standar Teknis Kegiatan SKP Setiap instansi menyusun dan menetapkan standar teknis kegiatan Standar Teknis Kegiatan Formulir Identifikasi Formulir Validasi Penetapan standar teknis kegiatan oleh PPK Melakukan validasi Melakukan identifikasi

MANFAAT PENYUSUNAN STANDAR TEKNIS KEGIATAN SASARAN KERJA PEGAWAI Memudahkan PNS menyusun SKP sesuai dengan kegiatan tugas jabatan; Sebagai pedoman bagi PNS untuk menentukan prioritas kegiatan dalam penyusunan SKP yang diselaraskan dengan SKP atasan langsung; Memudahkan penilaian prestasi kerja PNS setiap tahunnya;

PENYUSUNAN STANDAR TEKNIS KEGIATAN SASARAN KERJA PEGAWAI PRINSIP PENYUSUNAN STANDAR TEKNIS KEGIATAN SASARAN KERJA PEGAWAI Mudah dan jelas  mudah dilaksanakan dan dapat dipahami oleh seluruh pegawai Selaras  sesuai dengan tugas jabatan yang dilaksanakan dan merupakan turunan dari pekerjaan jabatan yang lebih tinggi Obyektif  sesuai dengan keadaan yang sebenarnya Terukur  dapat diukur secara kuantitatif, kualitatif dan waktu Transparan  diketahui oleh seluruh pegawai Dinamis  harus dilakukan evaluasi dan penyempurnaan agar dapat menyesuaikan dengan tuntutan kebutuhan organisasi

PEMBENTUKAN TIM PSTK SKP Tim PSTK SKP Instansi Pusat dapat dibentuk pada setiap unit kerja setingkat jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Unit Pelayanan Teknis, Satuan Kerja Pusat di daerah di lingkungan masing-masing unit, atau unit kerja lain sesuai dengan kebutuhan pada instansi pusat. Tim PSTK SKP Instansi Daerah dapat dibentuk pada setiap unit kerja setingkat jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Sekretariat Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Unit Pelayanan Teknis Daerah, atau unit kerja lain sesuai dengan kebutuhan pada instansi daerah. Tim PSTK SKP dibentuk oleh Pejabat Yang Berwenang atau pejabat lain paling rendah menduduki jabatan Administrator.

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN STANDAR TEKNIS KEGIATAN SASARAN KERJA PEGAWAI (TIM PSTK SKP) Pusat/Daerah UPT Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pimpinan UPT Ketua merangkap anggota Sekretaris merangkap anggota Pejabat Administrator Pejabat pengawas/ Pejabat lain yg ditunjuk Tim PSTK SKP Administrator/ Pengawas/Pejabat lain yg ditunjuk Pejabat pengawas/ Pejabat lain yg ditunjuk Anggota Min 3 (tiga) orang Tim berjumlah ganjil/gasal

SYARAT KEANGGOTAAN TIM PSTK SKP Memiliki integritas dan komitmen terhadap tugas tim Memiliki keahlian serta kemampuan yang dibutuhkan Memahami tugas dan fungsi organisasi

TUGAS TIM PSTK SKP Ketua Sekretaris Anggota membuat rencana kerja memberikan pengarahan dan bimbingan kpd anggota tim mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan standar teknis kegiatan SKP menyampaikan hasil pelaksanaan penyusunan standar teknis kegiatan SKP kepada PPK melalui pejabat yang secara fungsional bertanggungjawab di bidang kepegawaian Ketua Sekretaris menyelenggarakan tugas-tugas kesekretariatan mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan standar teknis kegiatan SKP Anggota menyusun dan menganalisis seluruh data serta informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penyusunan standar teknis kegiatan SKP melakukan identifikasi kegiatan tugas jabatan dengan wawancara kepada pemangku jabatan melakukan validasi penyusunan standar teknis kegiatan SKP masing- masing jabatan dengan konfirmasi kepada atasan langsungnya, serta dapat meminta pendapat dari pejabat/pegawai yang pernah menduduki jabatan/pegawai yang ditunjuk atau pakar/ahli dibidangnya menyusun standar teknis kegiatan SKP melaksanakan tugas lain yang diperintahkan ketua

PROSEDUR PENYUSUNAN STANDAR TEKNIS KEGIATAN SKP Identifikasi Kegiatan Tugas Jabatan SOTK, Uraian Tugas Jabatan, Renstra-KL/Renstra SKPD & RKT unit/organisasi, Perjanjian Kinerja Pegawai pemangku jabatan Metode Wawancara Atasan Langsung Validasi Standar Teknis Kegiatan SKP Kegiatan Tugas Jabatan Target : kuantitas, kualitas, dan waktu Pegawai yang pernah menduduki jabatan/pegawai yang ditunjuk atau pakar/ahli Metode Rumus Rata-rata atau metode lain Penetapan Standar Teknis Kegiatan SKP Tim PSTK SKP Kegiatan Tugas Jabatan Target : kuantitas, kualitas, dan waktu Pimpinan Unit Kerja PENGESAHAN STANDAR TEKNIS KEGIATAN SKP PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN

Identifikasi Standar Teknis Kegiatan SKP Tim PSTK SKP harus memperhatikan tugas pokok dan rencana kerja unit/ organisasi yang telah ditetapkan Tim PSTK SKP melakukan pengumpulan dan pencatatan kegiatan tugas jabatan sesuai dengan karakteristik, sifat, jenis kegiatan, kebutuhan tugas dan fungsi yang telah, sedang dan akan dilakukan oleh PNS pemangku jabatan yang didasarkan pada : Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Uraian tugas jabatan Renstra-KL atau Rencana Strategis SKPD dan RKT unit/organisasi dan Perjanjian kinerja Identifikasi kegiatan tugas jabatan yang dilakukan oleh Tim PSTK SKP kepada PNS pemangku jabatan dengan menggunakan wawancara. Untuk dapat mengidentifikasi kegiatan tugas jabatan perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut : Menuliskan nama jabatan yang diidentifikasi Mencatat tugas jabatan yang diidentifikasi, dan Menuangkan butir-butir kegiatan dari tugas jabatan yang diidentifikasi

Kegiatan tugas jabatan yang telah dituangkan dalam formulir identifikasi harus dapat diukur hasilnya baik secara kuantitas, kualitas dan waktu. Kegiatan tugas jabatan yang bersifat manajerial tidak dapat dituangkan dalam formulir identifikasi, antara lain membagi tugas bawahan, mengawasi tugas bawahan, memberikan arahan kepada bawahan, mengkoordinasikan tugas kepada bawahan dan menilai kinerja bawahan. Kegiatan tugas jabatan yang bahan kerjanya berasal dari unit organisasi yang bersangkutan, maka penetapan target didasarkan pada rencana kerja tahunan yang telah ditetapkan. Kegiatan tugas jabatan yang bahan kerja berasal dari hasil kerja unit organisasi lain, penetapan target didasarkan pada asumsi rata-rata tahun sebelumnya. Penyusunan Standar Teknis Kegiatan SKP bagi pemangku jabatan fungsional dilakukan melalui penetapan target berdasarkan pada butir-butir kegiatan dan angka kredit yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan perundang- undangan. identifikasi kegiatan tugas jabatan dicantumkan dalam formulit identifikasi standar teknis kegiatan SKP.

Identifikasi Standar Teknis Kegiatan SKP KEGIATAN TUGAS JABATAN Contoh : Identifikasi Standar Teknis Kegiatan SKP Nama jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha Unit kerja : Setditjen Sumber Daya Air (SDA) Tugas Jabatan : Melakukan pengelolaan urusan: tata persuratan dan kearsipan, kepegawaian, keuangan, penata-usahaan barang milik negara, dan rumah tangga Direktorat. NO. KEGIATAN TUGAS JABATAN TARGET KINERJA KUANTITAS SATUAN HASIL KUALITAS WAKTU 1 2 3 4 5 6 1. Melaksanakan pengelolaan urusan tata persuratan dan kearsipan 12 Laporan 100 12 Bulan 2. Menyiapkan administrasi kepegawaian 3. Melakukan inventarisasi dan pelaporan barang milik negara Dokumen 4. Membuat daftar gaji dan perhitungan tunjangan kinerja pegawai 13 5. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran 6. Melaksanakan urusan rumah tangga 7. Melaksanakan pengelolaan laporan tahunan 1 Bulan Jakarta, 19 September 2016 TIM PSTK SKP, Nikita Jelita, S.Sos., M.M. NIP. 197507121999042099

Validasi Standar Teknis Kegiatan SKP Tim PSTK SKP memvalidasi dengan cara mengkonfirmasi hasil identifikasi kepada atasan langsung dan pegawai yang pernah menduduki jabatan yang diidentifikasi/PNS yang ditunjuk atau pakar/ahli dibidangnya. Dalam hal atasan langsung dan/atau PNS yang ditunjuk/pakar/ahli berpendapat lain terhadap hasil identifikasi kegiatan tugas jabatan PNS pemangku jabatan, maka atasan langsung dan/atau PNS yang ditunjuk/pakar/ahli dapat menambah, mengurangi dan/atau menyesuaikan kegiatan tugas jabatan PNS pemangku jabatan. Validasi Standar Teknis kegiatan SKP dicantumkan pada formulir Validasi Standar Teknis Kegiatan SKP. Dalam hal PNS pemangku jabatan atau atasan langsung tidak menandatangani hasil validasi PSTK SKP, maka hasil validasi ditetapkan oleh ketua Tim PSTK SKP. Hasil Validasi Standar Teknis Kegiatan SKP yang dilakukan oleh Tim PSTK SKP dijadikan dasar sebagai bahan dalam melakukan Penetapan Standar Teknis Kegiatan SKP.

Validasi Standar Teknis Kegiatan SKP Contoh : Validasi Standar Teknis Kegiatan SKP Nama jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha Unit kerja : Setditjen Sumber Daya Air (SDA) Tugas Jabatan : Melakukan pengelolaan urusan: tata persuratan dan kearsipan, kepegawaian, keuangan, penata-usahaan barang milik negara, dan rumah tangga Direktorat. NO KEGIATAN TUGAS JABATAN TARGET HASIL PNS PEMANGKU JABATAN ATASAN LANGSUNG PNS YANG DITUNJUK/PAKAR/ AHLI KUAN-TITAS SATUAN KUA-LITAS WAKTU SATUAN HASIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1. Melaksanakan pengelolaan urusan tata persuratan dan kearsipan Laporan 100 12 Bulan 2. Menyiapkan administrasi kepegawaian 12*) 13**) 3. Melakukan inventarisasi dan pelaporan barang milik negara Doku-men Dokumen 4. Membuat daftar gaji dan perhitungan tunjangan kinerja pegawai 5. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran 6. Melaksanakan urusan rumah tangga 7. Melaksanakan pengelolaan laporan tahunan 1 Bulan Keterangan: *) laporan bulanan **) laporan bulanan dan laporan tahunan PNS Pemangku Jabatan, Gita Mawarni, S.Sos NIP. 197803141999092099 Atasan Langsung, Dra. Widya Wisata, MM NIP. 197507121999042099 Tim PSTK SKP, Nikita Jelita, S.Sos., MM

Penetapan Standar Teknis Kegiatan SKP Hasil validasi yang dilakukan oleh Tim PSTK SKP disampaikan kepada pimpinan unit kerja untuk mendapatkan persetujuan sebagai dasar penetapan standar teknis kegiatan SKP pegawai . Dalam hal pimpinan unit kerja tidak menyetujui hasil validasi yang dilakukan oleh Tim PSTK SKP, maka pimpinan unit kerja mempunyai kewenangan untuk merubah hasil validasi. Hasil perubahan yang dilakukan oleh pimpinan unit kerja dijadikan dasar sebagai penetapan standar teknis kegiatan SKP. Selanjutnya penetapan standar teknis kegiatan SKP disampaikan kepada PPK melalui pejabat yang secara fungsional bertanggungjawab di bidang kepegawaian untuk ditetapkan dalam keputusan PPK. PPK dalam menetapkan standar teknis kegiatan sasaran kerja pegawai dapat mendelegasikan kepada Pejabat di lingkungannya paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama/pimpinan unit kerja. Hasil Validasi Standar Teknis Kegiatan SKP yang dilakukan oleh Tim PSTK SKP dijadikan dasar sebagai bahan dalam melakukan Penetapan Standar Teknis Kegiatan SKP.

Penetapan Standar Teknis Kegiatan SKP Contoh : Penetapan Standar Teknis Kegiatan SKP Nama jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha Unit kerja : Setditjen Sumber Daya Air (SDA) Tugas Jabatan : Melakukan pengelolaan urusan: tata persuratan dan kearsipan, kepegawaian, keuangan, penata-usahaan barang milik negara, dan rumah tangga Direktorat. NO KEGIATAN TUGAS JABATAN STANDAR TEKNIS KEGIATAN KUANTITAS SATUAN HASIL KUALITAS WAKTU 1 2 3 4 5 6 1. Melaksanakan pengelolaan urusan tata persuratan dan kearsipan 12 Laporan 100 12 Bulan 2. Menyiapkan administrasi kepegawaian 3. Melakukan inventarisasi dan pelaporan barang milik negara Dokumen 4. Membuat daftar gaji dan perhitungan tunjangan kinerja pegawai 13 5. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran 6. Melaksanakan urusan rumah tangga 7. Melaksanakan pengelolaan laporan tahunan 1 Bulan Jakarta, 26 September 2016 Pimpinan Unit Kerja, Ketua Tim PSTK SKP, Dra.Suci Indahwati.M.Si. Drs.Ali Badar. MM NIP. 196008071983092099 NIP. 196209101983021099

MONITORING DAN EVALUASI Standar teknis kegiatan SKP yang telah ditetapkan dapat dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sesuai dengan tuntutan kebutuhan organisasi

KETENTUAN LAIN-LAIN Dalam hal terdapat jabatan yang lowong atau belum terisi, tim PSTK SKP tetap melakukan penyusunan standar teknis kegiatan SKP terhadap jabatan tersebut. Untuk memperlancar pelaksanaan identifikasi kegiatan tugas jabatan sasaran kerja pegawai, pimpinan unit kerja menunjuk pejabat/pegawai lain sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian. Dalam hal terdapat jabatan yang mendukung unit organisasi/unit kerja dan merupakan perintah pimpinan instansi, maka jabatan tersebut tetap disusun Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai. Contoh : Kepala Satuan Kerja Mandiri, Kepala Instalasi, Kepala Ruangan, Kepala Laboratorium, Kepala Wilayah Kerja, Kepala Departemen dan tugas jabatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan

FORMULIR IDENTIFIKASI STANDAR TEKNIS KEGIATAN SKP Nama Jabatan : Unit Kerja : Tugas Jabatan : NO KEGIATAN TUGAS JABATAN TARGET KUANTITAS SATUAN HASIL KUALITAS WAKTU 1 2 3 4 5 6 1. 2. 3. 4. 5. 6. dst. …………………., ………………………. Tim PSTK SKP Nama……………………….. NIP. ………………………..

STANDAR TEKNIS KEGIATAN SKP FORMULIR VALIDASI STANDAR TEKNIS KEGIATAN SKP Nama Jabatan : Unit Kerja : Tugas Jabatan : NO KEGIATAN TUGAS JABATAN TARGET HASIL PNS PEMANGKU JABATAN ATASAN LANGSUNG PNS YANG DITUNJUK/PAKAR/ AHLI KUAN-TITAS SATUAN HASIL KUA-LITAS WAKTU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1.   2. 3. 4. 5. 6. 7. dst; PNS Pemangku Jabatan Nama……………………….. NIP. ……………………….. Atasan Langsung Nama……………………….. NIP. ……………………….. Mengetahui, : Tim PSTK SKP Nama……………………….. NIP. ………………………..

STANDAR TEKNIS KEGIATAN SKP FORMULIR PENETAPAN STANDAR TEKNIS KEGIATAN SKP Nama Jabatan : Unit Kerja : Tugas Jabatan : NO KEGIATAN TUGAS JABATAN STANDAR TEKNIS KEGIATAN KUANTITAS SATUAN HASIL KUALITAS WAKTU 1 2 3 4 5 6 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. dst; Pimpinan Unit Kerja Nama……………………….. NIP. ……………………….. Mengetahui, : Tim PSTK SKP Nama……………………….. NIP. ………………………..

PENETAPAN STANDAR TEKNIS KEGIATAN SASARAN KERJA PEGAWAI ............................................. 1) KEPUTUSAN ......................... 2) NOMOR.......................................................... TENTANG PENETAPAN STANDAR TEKNIS KEGIATAN SASARAN KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN ........................1) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ..............................................2) Menimbang : Bahwa sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor ................ Tahun .......... tentang Pedoman Penyusunan Standar Teknis Kegiatan Sasaran kerja pegawai, perlu menetapkan Keputusan ........ 2) tentang penetapan Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai di lingkungan .............1) Mengingat Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258); .................................................3); Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor ... Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai;

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERTAMA Penetapan Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai di lingkungan ..........1) adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran 1 sampai dengan lampiran ..........4) Keputusan ini. KEDUA KETIGA Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini dapat diperbaiki sebagaimana mestinya. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di.............................5) Pada tanggal.............................6) ..................................................2) Nama........................................7) NIP............................................8)