BP3AKB PROVINSI JAWA TENGAH

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KEBIJAKAN OPERASIONAL PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA TAHUN 2012
Advertisements

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI KEGIATAN WIRAUSAHA
KETERPADUAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAN KB NASIONAL DENGAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Oleh: Dr. dr. Sugiri Syarief, MPA Kepala.
KEPALA INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT UTAMA 1
DAN LANGKAH OPERASIONAL PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KB TAHUN 2011
PASCA RAKERDA program KEPENDUDUKAN DAN KB PROVINSI BALI
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI EKONOMI MASYARAKAT
BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Disampaikan Oleh : Ir. EPPY LUGIARTI, MP. KASUBDIT PKK
PERAN BKKBN DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN JAMPERSAL.
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
Ketua TP PKK Prov Kaltengi Rapat Kerja Daerah KKB Kalimantan Tengah
OPTIMALISASI PROGRAM KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI DALAM UPAYA MENCAPAI TARGET/SASARAN TAHUN PERTAMA RPJMN/RENSTRA BKKBN Dr. SANJOYO,
SURVEI INDIKATOR KINERJA PROGRAM KKB (RPJMN) TAHUN 2014 PUSLITBANG KB DAN KELUARGA SEJAHTERA BKKBN, 2014  
EVALUASI RPJMN/RENSTRA DAN ARAH KEBIJAKAN
KEBIJAKAN PROGRAM KB PASCA SALIN
RENCANA OPERASIONAL 2015 SUBBID KESEHATAN REPRODUKSI
KEBIJAKAN PROGRAM LANSIA DI KABUPATEN CILACAP
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
PELAKSANAAN TMKK TAHUN 2008
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DI INDONESIA
BAPERMAS, PP, PA, KB KABUPATEN CILACAP
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAN KB TAHUN 2012
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH
Strategy Map and Balanced Scorecard
C1 C2 F1 P1 P2 P3 P4 L1 L2 Balanced Scorecard Map -
UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
DEPUTI BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA
KELUARGA BERENCANA Inya Winyo Lia Laurensia
Pemberdayaan Masyarakat & Perempuan, Perlindungan Anak, Pelayanan KB & KS PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN,
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
FORUM SKPD BIDANG SOSIAL BUDAYA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN MASYARAKAT Radyosuyoso, 29 Maret 2016.
REVIEW PROGRAM KB PROPINSI BENGKULU
Dra. Sri Marnyuni (Anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah)
(TIPE A) BAGAN ORGANISASI
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAN KB TAHUN 2013
BAPERMAS, PP, PA, DAN KB KOTA SURAKARTA
ANALISA RABIDWIL Bulan : NOPEMBER 2007
ANALISA RABIDWIL Bulan : AGUSTUS 2007
BKKBN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KB PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2009
BKKBN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
EVALUASI Program tahun 2012 dan strategi operasional program kb kabupaten bintan tahun 2013 Oleh: drh.KARTINI,M.Si Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat,
RADALGRAM BKKBN Prov. KEPRI
STRATEGI OPERASIONAL PENCAPAIAN PPM OKTOBER – DESEMBER 2009.
DESEMBER 2009 RAPAT EVALUASI PROGRAM / ANGGARAN
N0. SUB PROGRAM TUPOKSI OUTPUT KPI
Sugiyantomendung.com Mbahmendung.blogspot.com gmail .com
Dra. Erna Sulistyowati, MM
Sirih berlipat sirih pinang
PEMBANGUNAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
PERSENTASE PENCAPAIAN PA THD PPM
HASIL PELAKSANAAN PROGRAM KB/PKS TAHUN 2008
OLEH : KABID ADVOKASI, PENGGERAKAN DAN INFORMASI
OLEH : KABID ADVOKASI, PENGGERAKAN DAN INFORMASI
REPOSISI PROGRAM/KEGIATAN DIREKTORAT INSTITUSI DAN PERAN SERTA
BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI JAMBI
RADALGRAM FEBRUARI 2009.
| RADALGRAM Data DESEMBER 2016 Rapat Pengendalian Program & Anggaran
EVALUASI PROGRAM KKB TAHUN 2012 DAN STRATEGI OPERASIONAL
RENCANA KEGIATAN BIDANG KB
RENCANA KEGIATAN BIDANG KB
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kab. Banyuwangi
DUA ANAK CUKUP EVALUASI KEGIATAN BADAN KB DAN PP TAHUN 2013 Disampaikan oleh MURDASIH, SE Kepala Bidang Pedasi Badan KB dan PP Kabupaten Way Kanan Dalam.
Evaluasi dan Rencana Kerja
PUSKESMAS RAMAH ANAK SEBAGAI UPAYA UNTUK PERCEPATAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK.
RENCANA KEGIATAN BIDANG KB
RANCANGAN RENJA DINAS PPPA DALDUK KB PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020
Transcript presentasi:

BP3AKB PROVINSI JAWA TENGAH EVALUASI DAN PENAJAMAN PROGRAM KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA DI PROV. JAWA TENGAH BP3AKB PROVINSI JAWA TENGAH

LATAR BELAKANG UU-RI Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 menyebutkan bahwa Pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah menjadi urusan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar ; Dengan dasar pemikiran tersebut Pemerintah Provinsi dan Kabupaten /Kota wajib melaksanakan sesuai amanat undang-undang dimaksud sesuai dengan batas kewenangannya ; Jumlah Penduduk Jawa Tengah akhir 2014 berdasakan data dari BPS sebesar 34.930.796 dan LPP berdasarkan sensus 2010 sebesar 0,37% terendah nasional, tetapi angka absolutnya masih besar .

Peserta KB aktif (CPR) : 5.300.690 ( 78,36% ) lanjutan Jumlah PUS : 6.764.559 PUS Isteri kawin pertama kurang dari usia 20 tahun sebesar : 160.011 ( 2,.42 % ) Peserta KB aktif (CPR) : 5.300.690 ( 78,36% ) Jumlah Unmetneed : 721,241 ( 10,66 % ) Jumlah angka DO : 9,08 % TFR : 2,5 Jumlah PUS keluarga Pra KS dan KS1 : 3.020.766 PUS Pra KS dan KS1 yang ber KB: 653.454 ( 21,64 % ) Sumber BKKBN

TARGET KINERJA DLM RENSTRA 2014-2018 INDIKATOR 2014 2015 2016 2017 2018 PST.KB.AKTIF CAPAIAN 4.O10.630 5.307.068 4.030.422 5.300.690 4.053.357 4.075.707 4.099.258 DO (%) 14,75 15,86 14,50 15,02 14 13,75 13,50 UNMETNEED 10 10,26 9,75 10,48 6 5,5 5 USIA KAWIN < 20 TH 2,21 2,42 2,20 2,19 2,18 2,17 JML. KB MANDIRI 2.994.172 2.869.536 3.024.113 2.781.407 3.054.355 3.084.898 3.115.747 AGT. UPPKS BER KB 83,50 83,04 83,75 82,15 84 84,25 84,50 TFR 2,1 2,5

KENDALA DAN PELUANG Kendala a. Komitmen dan dokungan penentu kebijakan di Kab/Kota berbeda-beda b. Bentuk kelembagaan organisasi perangkat daerah KB di Kab/Kota sangat beragam dan nomenklatur yg berbeda-beda. c. Semakin menurunnya kuantitas dan kualitas tenaga lapangan (PLKB) sangat berpengaruh pada melemahnya penggerakkan dan pelayanan program KB di lapangan d. Sarana dan prasarana program KB dilapangan terbatas dan kurang optimal dlm. mendayagunakan

Lanjutan ….. e. Keterbatasan dukungan pembiayaan program KB, baik dalam sumber pembiayaan APBN, APBD Prov, APBD Kab/Kota, maupun masyarakat f. Masih kurangnya masyarakat dlm penerimaan info tentang KB g. Kurang optimalnya aksesabilitas dan penggerakan layanan KB h. Masih adanya sebagian masyarakat yg mempunyai pandangan bahwa banyak anak banyak rejeki Kurangnya akses dan kualitas informasi kesehatan reproduksi remaja

Lanjutan ………. j. Lemahnya koordinasi dalam penggerakan dan pelayanan KB k. Masih banyaknya akseptor KB non MKJP dan masih rendahnya kesertaan KB pria Belum optimalnya proses konseling KB Belum optimalnya kelembagaan masyarakat dalam mendukung program KB Terdapatnya Perda di Kabupaten/Kota yang didalamnya terdapat pelayanan KB yang harus membayar Fanatisme keyakinan/Agama tentang stigma hukum KB

a. UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2. Peluang a. UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah b. Adanya komitmen Pem Prov. Jateng tentang Pengendalian penduduk dan Penyelenggaraan KB tertuang dlm Perda Prov. Jateng No.6/2013 Perda nomor 3 tahjun 2008 tentang RPJPD tahun 2005-2025 dan Perda Prov. Jateng No.5 tahun 2014 tentang RPJMD tahun 2013-2018 d. Meningkatnya tingkat pendidikan PUS berpengaruh pada pola fikir yg realistis e. Komitmen pengambil kebijakan di 35 Kab/Kota rencana untuk membentuk Dinas Kependudukan dan KB f. Adanya kelembagaan masyarakat yg peduli dan berpartisipasi dalam program KB g. Adanya layanan BBJS bagi Gakin

2. Meningkatkan peranserta generasi muda STRATEGI : Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan KB melalui penguatan kelembagaan KB dan fasilitasi ketahanan pemberdayaan keluarga 2. Meningkatkan peranserta generasi muda dlm program KB melalui pendewasaan usia kawin dan mengembangkan PIK-KRR ; 3. Meningkatkan peran serta masy. Melalui pemberdayaan keluarga ;

2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan PIK- KRR KEBIJAKAN 1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan KB 2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan PIK- KRR 3. Meningkatkan penggerakan masyarakat dan kemandirian keluarga

PROGRAM : KELUARGA BERENCANA PROGRAM KEGIATAN UNTUK PENAAJAMAN PENINGKATAN PELAYANAN KB-KS YANG DIDUKUNG DANA APBD PROVINSI JAWA TENGAH TA. 2016 PROGRAM : KELUARGA BERENCANA Kegiatannya 1. Pelayanan Keluarga Berencana Bersama-sama dengan Perwakilan BKKBN untuk Jawa Tengah memberikan uang Transport Akseptor KB sebanyak 42.340 Akseptor untuk pelayanan KB MOW, IUD dan Implant dan transpot KIE Babinsa /PPKBD 2. Pelatihan PPKBD di 22 Kabupaten yang DO dan Unmetneednya tinggi

3. PENINGKATAN KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA Lanjutan . . . . 3. PENINGKATAN KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA Peningkatan Kualitas Pengelola PIK KRR dan Pendidik Sebaya KRR : Orientasi bagi Pengelola PIK KRR dan Pendidik Sebaya KRR sebanyak 900 orang di 15 Kab./Kota

Masyarakat Dalam Program KB ( 12 Perusahaan ) Lanjutan . . . . 4. Peningkatan Peranserta Perusahaan Masyarakat Dalam Program KB ( 12 Perusahaan ) 5. Fasilitasi kelompok KB Pria ( 6 kel. Prio Utomo ) 6. Advokasi pengerakan KB di Kabupaten / Kota yang DO dan Unmetneednya tinggi ( 12 Kabupaten )

PROGRAM KELUARGA SEJAHTERA 1. Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PAUD a). Workshop pembentukan Model Integrasi BKB-Posyandu- PAUD b). Rakor Catur Bina c). Orientasi Kader Kelpk Catur Bina d). Lomba Kelompok Catur Bina

2. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB Mandiri : a. Sosialisasi dan Bintek KB Mandiri b. Orientasi Kelompok UPPKS c. Jambore klp UPPKS d. Lomba Klp UPPKS dan e. Lomba Akseptor KB Lestari. 3. Program Promosi Kesehatan Ibu-Bayi dan Anak Melalui Bina Keluarga dan Balita : a. Bintek dan Fasilitasi Penanggulangan Masalah KR, Serta Kelangsungan Hidup Bayi dan Anak. b. Kegiatan TMKK di 5 Kodim c. Bhayangkara KB Kesehatan di 6 Polres d. PKK KB Kesehatan di 9 Kab/Kota e, Peringatan Harganas f. Bhakti Sosial Muslimat NU g. Bhakti Sosial Aisyiah h. Bhakti Sosial Hari Ibu

4. Peningkatan Kualitas Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas : a. Temu Kader IMP b. Lomba IMP ( PLKB, PPKBD dan Sub PPKBD c. Orientasi Kader IMP d. Jambore dan Perkemahan Bhakti Sosial Saka Kencana e. Lomba Akseptor KB Lestari.

PENUTUP HARAPAN : Komitmen yang tinggi dari Kab./Kota untuk mensukseskan Prog. KB KS. Mensinergikan Prog. KB KS dengan Prog.Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Perlindungan Anak. Berjejaring dengan SKPD lain dan stakeholders untuk menggerakkan masyarakat dalam Prog. KB KS. 4. Meningkatkan Penggerakan Program KB di lapangan melalui pemberdayaan masyarakat.

TERIMA KASIH BP3AKB PROVINSI JAWA TENGAH