Adverse Selection : Fenomena dalam JKN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
ECONOMICS OF INFORMATION. I. Pengantar •Analisa ekonomi perlu memasukkan variabel informasi •Instrumen ini mengemuka tahun an dan bahkan sebelumnya.
Advertisements

Asuransi & Risiko Definisi Asuransi
Pengenalan Asuransi Biro Perasuransian Badan Pengawas Pasar Modal dan
Chapter 9 EKONOMI INFORMASI.
Pembiayaan Pelayanan Kesehatan: Asuransi
Pengantar Asuransi Kesehatan
MODUL 13 : MANAJEMEN LINGKUNGAN
BELANJA BANTUAN SOSIAL PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
KEBUTUHAN KAJIAN DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN JKN
Dampak asuransi terhadap kehidupan sosial ekonomi
Peran BPJS dan DJSN dalam SJSN
Intan Silviana Mustikawati, SKM, MPH
Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI
ROADMAP MENUJU JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
Renstra Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak
Bahasan.
Pengawasan Pengelolaan BLUD Gunungkidul, 26 Agustus 2015 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta.
KONSEP DASAR PEMBIAYAAN KESEHATAN
ASURANSI.
Research Mapping on Informal Sector Coverage in Jaminan Kesehatan Nasional Expert Meeting : “Capacity Development of Key Stakeholders on Accelerating.
PROSEDUR TETAP PENANGGULANGAN KLB
PERANAN ASURANSI SEBAGAI PENGALIHAN RISIKO
Perekonomian Indonesia
ASURANSI KESEHATAN Tsulits Ana Mushlihatun, SE, M.S.M. & Kelompok V.
Materi Batasan umum Manajemen Kesehatan Manajemen Mutu Pelayanan
RESIKO DALAM ASURANSI Resiko : Sesuatu yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Jenis – Jenis.
Stop AIDS Pencegahan Positif
Dengan Gotong Royong, Semua Tertolong
Bagus Kurniawan ( ) Firnanda Adhi N. ( )
Universitas Gadjah Mada
ASURANSI SOSIAL Pengertian :
TEORI DAN ASAS PEMUNGUTAN PAJAK
PERAN SARJANA KESEHATAN MASYARAKAT
Standar Pelayanan Minimal (SPM)
EKONOMI INFORMASI.
METODOLOGI PENELITIAN
KREDIT & ASURANSI OLEH: Fitria Dina Riana, SP, MP
Tujuh Standar Keselamatan Pasien
SUBSISTEM PEMBIAYAAN KESEHATAN DALAM SISTEM KESEHATAN NASIONAL
ASURANSI KESEHATAN.
“Arah Kebijakan & Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia”
Asuransi di Jerman Oleh : Nur Indah Kusumawati Laksmi Wahyu Hanidipta
PERENCANAAN PROGRAM KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA
Intan Silviana Mustikawati, SKM, MPH
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PERTEMUAN 8
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL( BPJS)
Fungsi Anggaran Fungsi otorisasi: Anggaran Negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan:
Pengetahuan & Informasi Terkait Pengaruh Komitmen Manajemen K3.
KONSEP PEMBIAYAAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN
KEBIJAKAN OBAT  .
Ayo Sukseskan KIS Pengawasan dan Kepatuhan Dalam Jaminan Sosial
Kelebihan Model Pembiayaan Malaysia
Disusun Oleh: ANDHIKA ARIYANTO ( )
EKONOMI INFORMASI STIESS BATANG.
DASAR-DASAR ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN KESEHATAN
Kuliah Kerja Nyata (KKN) PpMM 2016
PRODUK KREATIF DAN KEWIRAUSAHAAN
Jaminan Kesehatan Nasional
Perencanaan Sumber Dana Kesehatan
Skenario Pembiayaan Kesehatan
Laksono Trisnantoro Universitas Gadjah Mada
Skenario Pembiayaan Kesehatan
PROGRAM PENSIUN MENJELANG
Journal Reading Analisis Perubahan Kebijakan Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2016 Tentang Jaminan Kesehatan Menjadi Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2016.
Fatwa tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah
BANK SENTRAL Bank sentral adalah sebuah badan keuangan, milik pemerintah yang bertugas untuk mengatur kestabilan badan-badan keuangan, serta serta menjamin.
Obyektif Setelah mengikuti pembekalan materi K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja), audience diharapkan mampu: Berperilaku aman di tempat kerja. Bersikap.
Data Sampel BPJS Kesehatan
Transcript presentasi:

Adverse Selection : Fenomena dalam JKN Arih Diyaning Intiasari

Sub Topik Konsep Adverse Selection Adverse Selection dalam Implementasi Jaminan Sosial Pengaruh Adverse Selection dalam JKN Upaya pencegahan Adverse Selection

Konsep Adverse Selection Kondisi yang menggambarkan terkumpulnya peserta yang berisiko tinggi dalam sebuah pool kepesertaan asuransi Cream Skimming Kondisi yang menggambarkan terkumpulnya peserta yang berisiko rendah dalam sebuah pool kepesertaan asuransi

Kondisi Adverse Selection yang mulai menjadi perhatian ahli asuransi sejak Tahun 70 an adalah situasi pada skema asuransi yang mengarah pada kecenderungan yang lebih besar bagi individu beresiko tinggi untuk bergabung dalam skema asuransi voluntary atau sukarela. Kondisi ini membatasi atau menyempitkan peluang untuk berbagi risiko (risk sharing) guna menyeimbangkan risiko rendah dan resiko tinggi

Adverse Selection : Death Spiral Effect Asymetris Information Individu Risiko Rendah DO Klaim Biaya Manfaat Meningkat Premi Asuransi Meningkat Individu dengan risiko tinggi mendaftar asuransi lebih besar dibandingkan Individu dengan risiko rendah Adverse Selection

Adverse Selection dalam Implementasi Jaminan Sosial Kepesertaan Wajib SHI merupakan salah satu upaya mencegah Adverse Selection No Underwriting SHI bertujuan untuk cakupan kepesertaan semesta Stewardship Adverse Selection Mekanisme Revenue Collection, Risk Pooling dan Purchasing

Salah satu upaya untuk mengantisipasi adverse selection(anti seleksi) adalah dengan penerapan jaminan sosial atau asuransi kesehatan sosial yang enrollment nya bersifat WAJIB. Salah satu akibat dari konsekuensi skema asuransi kesehatan sosial adalah badan penyelenggara tidak dapat melakukan identifikasi terhadap sebaran kelompok-kelompok peserta yang beresiko rendah dan beresiko tinggi. Hal tersebut dikarenakan skema asuransi kesehatan sosial bertujuan kepada pencapaian universal health coverage (NO UNDERWRITING) Hal inilah yang kemudian akan menjadi celah terhadap munculnya kemungkinan terjadinya adverse selection

Adverse Selection dalam JKN Data adverse selection hampir selalu berhubungan dengan data moral hazard Instrumen Data base JKN tidak merekam secara khusus data adverse selection Pertumbuhan kepesertaan pada skema Non PBI Mandiri mencapai 30,78% per bulan. Tingkat pertumbuhan kepesertaan tersebut terus menurun dari 6,55% (Tahun 2015) per bulan menjadi 2,17% per bulan (Tahun 2016)

Kajian Dampak Mikro Menganalisis kondisi risk pooling yang tidak sehat tersebut dapat terjadi akibat tidak terpenuhinya prinsip the law of the large number dalam skema besar JKN. Reaksi masyarakat terhadap adanya kebijakan pooling kepesertaan JKN mendorong kepada self selection atau adverse selection dan moral hazard (or moral opportunity??), terutama oleh masyarakat yang memang memiliki riwayat penyakit kronis dan riwayat penggunaan pelayanan kesehatan

Kajian Dampak Makro Menganalisis kondisi tersebut sebagai bagian besar dari permasalahan dalam sistem kesehatan nasional suatu negara. Analisis terhadap dampak adverse selection seharusnya meletakkan kembali aktivasi fungsi pembiayaan kesehatan sebagai bagian dari sistem kesehatan nasional (six building block). Kajian terhadap kebijakan pembiayaan kesehatan haruslah bertujuan terhadap keadilan dan pemerataan akses pelayanan kesehatan yang baik bagi seluruh warga negara.

Pengaruh Adverse Selection dalam JKN Revenue Collection Tingginya angka peserta dengan keterlambatan pembayaran premi Risk Pooling Mayoritas peserta yang mendaftar mempunyai risiko sakit yang tinggi Prinsip Hukum Bilangan Besar tidak tercapai Purchasing Tingginya rasio klaim Keterlambatan pembayaran klaim pada provider Defisit pool dana BPJS Health Inequality Ketidakpuasan Provider dan Konsumen Mutu Pelayanan kesehatan

Upaya Pencegahan Adverse Selection Isu JKN masih berkutat pada masalah member coverage dan premium collectability Berbagai riset berupaya untuk memberikan kontribusi terhadap upaya perluasan kepesertaan dan kolektabilitas premium (terutama pada PBPU)

Metode switching premi adalah salah satu rekomendasi pencegahan adverse selection yang menggabungkan 2 prinsip, yaitu : Meningkatkan enrollment peserta JKN Menekan angka keterlambatan pembayaran premi Sasaran adalah : Masyarakat Sektor informal

Brief: Premium Switching Strategy

Lesson Learn Adverse Selection merupakan konsep pada asuransi komersial, tetapi fenomena tersebut dapat terjadi pada skema jaminan sosial Banyak hal yang dapat dikaji pada isu adverse selection dalam upaya memberikan rekomendasi kebijakan JKN