LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PROGRAM LEGISLASI DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011
Advertisements

RENCANA KERJA MADRASAH (RKM)
Tujuan Pengaturan Upaya Kesehatan Anak:
Jl. Salemba Raya No. 28 Tlp Jakarta
PAPARAN MENTERI SOSIAL RI PADA KUNJUNGAN KERJA KOMISI E (KESRA) DPRD PROPINSI JAWA TIMUR TANGGAL , 26 JUNI 2006 biro perencanaan 1.
PAPARAN SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN SOSIAL RI PADA KUNJUNGAN KERJA KOMISI “D” DPRD KABUPATEN PONOROGO “PELAYANAN MASYARAKAT MISKIN” TANGGAL ,
BAHAN LAPORAN MENTERI SOSIAL RI PADA RAPAT KOORDINASI KESEJAHTERAAN RAKYAT TANGGAL , 6 FEBRUARI 2006 biro perencanaan 1.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT
JENIS PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) MENURUT PERMENSOS RI NO. 08 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENDATAAN dan PENGELOLAAN DATA PMKS dan POTENSI.
RANCANGAN RKPD DINAS SOSIAL DIY FORUM SKPD BIDANG SOSIAL BUDAYA
KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
KEBIJAKAN PERENCANAAN PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2015
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PERAN DINAS SOSIAL PROVINSI DALAM PENINGKATAN KEPESERTAAN JKN/JKN MANDIRI KEPALA DINAS SOSIAL PRO.SUMBAR 2017.
KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
IMPLEMENTASI SAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Tahun 2017
BIMBINGAN TEKNIS PENDATAAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) DAN POTENSI KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS) DENGAN SISTEM ONLINE Dinas.
RAPAT KERJA KOMISI VIII DPR RI DENGAN MENTERI SOSIAL RI
KELUARGA BERENCANA Inya Winyo Lia Laurensia
PENGANTAR EVALUASI RPJMD KABUPATEN BANDUNG TAHUN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) RSUD “NGUDI WALUYO” WLINGI dr. A. LOEQKIJANA AGRAWATI, MARS Direktur RSUD “Ngudi.
Konsep-Konsep Kesejahteraan Sosial
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROV. SUMBAR
KEMENTRIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
IMPLEMENTASI SAKIP DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
INSPEKTORAT DAERAH KAB. NGANJUK
SAKIP 2017 SISTEM AKUNTABLITAS INSTANSI PEMERINTAH
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK)
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BLITAR
KOORDINASI PROGRAM STRATEGIS BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
FORUM SKPD Yogyakarta, 21 Maret 2016
PELAPORAN DAN PERTANGGUNG-JAWABAN KEUANGAN DESA.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
JURUSAN REHABILITASI SOSIAL
DINAS KOPERASI DAN UM KABUPATEN BLITAR
RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
LAPORAN MENTERI SOSIAL RI SIDANG KABINET PARIPURNA
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
Kabupaten Gianyar 10 Juli 2014.
KEBIJAKAN SPM BERDASARKAN REVISI PP 65 TAHUN 2005
POTENSI DAN KENDALA IMPLEMENTASI INOVASI DAERAH
Biro Organisasi SETDA Prov Jabar
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
PERAN BAPPEDA DALAM PENYELESAIAN URUSAN KESEHATAN
Menuju Laporan Kinerja yang Akuntabel
PEMERINTAH KOTA MATARAM
TUGAS POKOK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU *MEMBANTU MELAKSANAKAN URUSAN.
Gambaran umum Sebelah Utara Sebelah Timur Sebelah Selatan
Disampaikan pada rapat Pra-rakerkesda 26 Maret 2018
STRATEGI PENANGANAN PMKS
Sistematika laporan kinerja instansi pemerintah tahun 2018
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 18 Tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang.
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
Akreditasi Institusi.
Penyusunan Pelaporan Kinerja
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PROFIL BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL
Transcript presentasi:

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2015

VISI MISI Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lebih Sejahtera, PSKS Lebih Kuat dan Berdaya Menyediakan Pelayanan Sosial bagi PMKS berbasis Praktik Pekerjaan Sosial yang meliputi Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan Sosial dan Pengembangan Kesejahteraan sosial 1 Mendorong Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 2

TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS SOSIAL (Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 ,Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur ) Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial Tugas Pembantuan Bidang Sosial tersebut, pada hakekatnya merupakan Amanat Konstitusi dari Undang Undang Dasar tahun 1945 pasal 34 ayat 2, dan Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelengaraan Kesejahteraan Sosial yang meliputi kegiatan : Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Perlindungan Sosial. Permensos Nomor 8 Tahun 2012, tentang Pendataan PMKS dan PSKS Sasaran Strategik I : PMKS Sasaran Strategik II : PSKS Keluarga Fakir Miskin Anak jalanan Tuna Susila Pengemis 5. Gelandangan & Gelandangan Psikotik 6. Anak Balita Terlantar 7. Anak Terlantar 8. Anak Berhadapan dengan Hukum 9. Anak dengan Kedisabilitasan 10. Anak Yang menjadi Korban Tindak kekerasan atau diperlakukan salah 11. Anak Yang Memerlukan perlindungan Khusus. 12. Lanjut Usia Terlantar 13.Penyandang Disabilitas 14. Pemulung 15. Kelompok Minoritas 16. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) 17. Orang dengan HIV /AIDS (ODHA) 18. Korban Penyalahgunaan Napza 19. Korban Trafficking 20. Korban Tindakan Kekerasan atau yang Diperlakukan Salah 21. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) 22. Korban bencana Alam 23. Korban Bencana Sosial 24. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi 25. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis 26. Masyarakat Daerah Tertinggal dan Terpencil Karang Taruna Pekerja Sosial Masyarakat Tenaga Kesejahteraab sosial Kecamatan Wahana Kesejaheteraan Sosial Basis Masyarakat (WKSBM) TAGANA LKS

INDIKATOR KINERJA UTAMA MISI : 1 TUJUAN SASARAN INDIKATOR Meningkatkan kesejahteraan PMKS 1 Meningkatnya Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) % PMKS yang penerima manfaat program pemberdayaan sosial yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar minmalnya dan meningkat kemampuan fungsi sosialnya 2 % PMKS penerima manfaat program pelayanan dan Rehabilitasi sosial yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar minmalnya dan meningkat kemampuan fungsi sosialnya 3 % PMKS penerima manfaat program Bidang Bantuan dan Perlindungan sosial yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar minmalnya dan meningkat kemampuan fungsi sosialnya 4 % PMKS penerima manfaat program Pengembangan Kesejahteraan sosial yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar minmalnya dan meningkat kemampuan fungsi sosialnya 5 % PMKS penerima manfaat program Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar minmalnya dan meningkat kemampuan fungsi sosialnya MISI : 2 Meningkatkan partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial 2 Meningkatnya partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosia % Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

RENCANA KERJA TAHUN 2015

Terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkatnya fungi sosial PMKS Sasaran Indikator 1.240 X 100 4.798.120 Program / kegiatan MISI 1 : sasaran PMKS Pemberdayaan Sosial Pelayanan & Rehabilitasi Sosial Bantuan & Perlindungan Sosial Pengembangan UKS Peningkatan Pelayanan & Rehabilitasi Melalui Panti Terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkatnya fungi sosial PMKS 1.428 X 100 567.903 0,03 0,25 1.720 X 100 136.225 1,26 2,90 50 X 100 1.724 0,54 4.845 X 100 906.827 Meningkatnya partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosia MISI 2 : sasaran PSKS (PSKS) yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial & mendapatkan pembinaan PSKS 15,07 2.416 X 100 16.033

CAPAIAN KINERJA DINSOS TAHUN 2015 & PERBANDINGAN TAHUN SEBELUMNYA

Perbandingan th sebelumnya MISI 1 : STRATEGI 1 Sasaran Strategis Indikator Target Realisasi % Capaian Meningkatnya Kesejahteraan PMKS PEMBERDAYAAN SOSIAL 0,03 100 PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL 0,25 BANTUAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL 1,26 PENGEMBANGAN USAHA KESEJAHTERAAN SOSIAL 2,90 Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Panti sosial 0,54 Realisasi KET Tahun 2014 (n-1) Tahun 2015 (n) 0,03 TETAP 0,21 0,25 NAIK 0,24 1,26 2,90 0,54 MISI 2 : STRATEGI 2 Meningkatkan partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan social Meningkatnya partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosia 15,07 100 15,07 TETAP

CAPAIAN KINERJA DINSOS TAHUN 2015 DENGAN AKHIR PERIODE RENSTRA

Perbandingan capaian kinerja s. d Perbandingan capaian kinerja s.d. akhir periode Renstra MISI 1 STRATEGI 1 Sasaran Strategis Indikator Target Akhir Renstra Realisasi Tingkat Kemajuan Meningkatnya Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial   PEMBERDAYAAN SOSIAL 0,15 0,03 20 PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL 0,88 0,25 28,41 BANTUAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL 9,31 1,26 13,53 PENGEMBANGAN USAHA KESEJAHTERAAN SOSIAL 25,52 2,90 11,36 PENINGKATAN PELAYANAN DAN REHABILITASI PANTI SOSIAL 3 0,53 18 JUMLAH 38,86 4,8 12,36 Perbandingan capaian kinerja s.d. akhir periode Renstra MISI 2 STRATEGI 2 Sasaran Strategis Indikator Target Akhir RENSTRA Realisasi Tingkat Kemajuan Meningkatnya Partisipasi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial 69,2 15,07 21,78

ALOKASI ANGGARAN PEMBANGUNAN

TOTAL BELANJA LANGSUNG ALOKASI ANGGARAN X 100 TOTAL BELANJA LANGSUNG Rp. 84.030.990.915,- MISI 1 : STRATEGI 1 MISI 1 : STRATEGI 1 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ANGGARAN % ANGGARAN Meningkatnya Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PEMBERDAYAAN SOSIAL 3.252.523.000 3,87 PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL 4.986.100.000 5,93 BANTUAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL 4.486.000.000 5,34 PENGEMBANGAN USAHA KESEJAHTERAAN SOSIAL 1.710.000.000 2,03 PENINGKATAN PELAYANAN DAN REHABILITASI PANTI SOSIAL 49.647.191.095 59,08 MISI 2 : STRATEGI 2 MISI 2 : STRATEGI 2 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ANGGARAN % ANGGARAN Meningkatnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial 1.491.817.000 1,78

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DANA

(Capaian Kinerja – Penyerapan anggaran) Efisien = Jika Capaian Kinerja lebih tinggi dari pada Penyerapan anggaran (Capaian Kinerja – Penyerapan anggaran) MISI 1 : STRATEGI 1 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA CAPAIAN KINERJA PENYERAPAN ANGGARAN TINGKAT EFISIENSI MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL PEMBERDAYAAN SOSIAL 100 77,35 21,65  PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL 98,31  1,69 BANTUAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL 94,89 5,11  PENGEMBANGAN USAHA KESEJAHTERAAN SOSIAL 98,10 1,90  PENINGKATAN PELAYANAN DAN REHABILITASI PANTI SOSIAL 98,46  1,54 Efisien Efisien MISI 2 : STRATEGI 2 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA CAPAIAN KINERJA PENYERAPAN ANGGARAN TINGKAT EFISIENSI Meningkatnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial 100 97,05 2,95

PERBANDINGAN PENURUNAN JUMLAH PMKS TAHUN 2014

Kesesuaian dokumen SESUAI

PENGHARGAAN YANG DITERIMA TAHUN 2015 Perhatian daerah Terbaik Dalam Pelaksanaan PKH Tahun 2015 Penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja SKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2015

Penghargaan Kategori sharing Tertinggi APBD Tingkat Provinsi Pelaksanaan PKH Tahun 2015

PMKS LEBIH SEJAHTERA, PSKS LEBIH TERIMA KASIH PMKS LEBIH SEJAHTERA, PSKS LEBIH KUAT DAN BERDAYA