POLSTRANAS.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
BAB I PENGANTAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Advertisements

MENGANALISIS SISTEM POLITIK DI INDONESIA
GEOSTRATEGI INDONESIA
Otonomi Daerah Pengantar
POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL (POLSTRANAS)
PEMBANGUNAN NASIONAL, SEKTOR DAN DAERAH
UNDANG UNDANG DASAR NRI TAHUN 1945 DALAM MEMBANGUN KARAKTER BANGSA
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
GEOPOLITIK BAB 8.
strategi pembelajaran pkN
POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL (POLSTRANAS)
Politik dan Strategi Pertahanan Keamanan Nasional (Polstrahankamnas)
BAB IV POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL
PERWUJUDAN POLSTRANAS
POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL
POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL (Polstranas)
Politik dan Strategi Nasional
Politik Strategi Nasional
ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
PERWUJUDAN POLSTRANAS
Dr. Anwar Ma’ruf, M.Kes., drh Fakultas Kedokteran Hewan Unair
DIREKTORAT FASILITASI PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA”
Proses kebijakan publik dalam pembangunan
Wawasan nusantara (Lecture 6 & 7)
Wawasan nusantara (Lecture 5 & 6)
PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
POLITIK & STRATEGI KEAMANAN NASIONAL
CITA-CITA, TUJUAN DAN VISI NEGARA INDONESIA
PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA
POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL
Ella Ekaristy,S.Pd.
OTONOMI DAERAH Definisi otonomi daerah  kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri.
POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL
POLITIK & STRATEGI KEAMANAN NASIONAL
Otonomi Daerah Pengantar
Geopolitik Indonesia (Wawasan Nusantara)
POLITIK STRATEGI NASIONAL (POLTRANAS) STIE LAMPUNG TIMUR 2012
POLITIK STRATEGI NASIONAL
2. Pengaruh Aspek Politik
Dasar Hukum DASAR HUKUM OTONOMI DAERAH
Wawasan nusantara (Lecture 5 & 6)
STRATIFIKASI POLTRANAS 2
POLITIK STRATEGI NASIONAL
Wawasan nusantara (Lecture 5 & 6)
POKOK BAHASAN POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL
POLITIK STRATEGI NASIONAL
SISTEM POLITIK DI INDONESIA
POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL
Materi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL
POLITIK STRATEGI NASIONAL
POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL (Polstranas)
Dosen ; Tatik Rohmawati, S.IP.,M.Si.
POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL ( POLSTRANAS )
Dosen ; Tatik Rohmawati, S.IP.,M.Si.
Joko S.S. Hartono POLITIK STRATEGI NASIONAL.
POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL
Politik dan Strategi Nasional Anang Zubaidy Universitas Islam Indonesia 2013.
STRATIFIKASI POLTRANAS
POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL
Pendidikan Pancasila Masnur Marzuki, SH, LLM.
WAWASAN NUSANTARA dan KETAHANAN NASIONAL
PERMENDAGRI NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NOMOR 133 TAHUN 2017 TENTANG ORIENTASI DAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DPRD PROVINSI DAN.
Politik dan Strategi Nasional Kelompok VI : 1. Audrey Z. Nalle ( ) 2. Kristin Rotte ( ) 3. Ketlin K. Kalla ( ) 4. Netty.
Disusun oleh : a) Ferdi Ardiyansyah b) Didin Wiranto c) Fuad Yazid d) Roby Ahmad.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
Wawasan Nusantara  Latar belakang timbulnya Wawasan Nusantara  Konsep Wawasan Nusantara A) Hakikat, Asas dan Arah WN B) Unsur dasar WN C) Kedudukan,
Akuntansi Sektor Publik Pertemuan 4 Dr. Ratna Wardhani
Transcript presentasi:

POLSTRANAS

MPR TAP MPR PROPENAS POLSTRANAS PRESIDEN KRIDA POLSTRANAS REPELITA KABINET POL EK SOS HAN BUD KAM RAPBN

POLITIK Politik = Polis = Negara (Yunani) Politik (bhs Ind) adalah suatu keadaan yang dikehendaki, disertai cara dan alat yg digunakan untuk mencapainya Politik adalah berbagai kegiatan dalam suatu negara yang berkaitan dengan proses menentukan tujuan dan upaya-upaya dalam mewujudkan nya Politik berkaitan : Negara, Kekuasaan, Pegambilan keputusan, Kebijaksanaan, Pembagian atau Alokasi

Istilah Negara : Suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan yang ditaati oleh rakyatnya. Kekuasaan : kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau suatu kelompok sesuai dengan keinginan dari pelaku Keputusan : membuat pilihan diantara beberapa alternatif Kebijaksanaan : suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang pelaku kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan.

lanjutan Pembagian dan alokasi : yang dimaksud adalah pembagian dan penjatahan dari nilai-nilai dalam masyarakat. Politik (dlm pengertian PKN) = kebijaksanaan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsa.

STRATEGI Adalah seni seorang panglima dan penggunaannya dalam peperangan Suatu rangka rencana dan tindakan yang disusun dan disiapkan dalam suatu rangkaian pentahapan yang masing-masing merupakan jawaban terhadap tantangan baru yang terjadi sebagai akibat dari langkah sebelumnya dan keseluruhan proses terjadi dalam suatu arah yang digariskan

TINJAUAN TEORITIS PENGERTIAN DAN KONSEP STRATEGI NASIONAL a. Pengertian Strategi dan Pengembangannya 1. Asal kata STRATEGOS (Yunani) The Art of The General Ilmu Memimpin Militer kemenangan perang tgt Panglima

PERKEMBANGAN PENGERTIAN STRATEGI Strategi Kekuatan Militer Militer Grand Strategis PERANG Strategi =keamanan Nasional Strategi Kekuatan Non Militer Non Militer Strategi Kekuatan DAMAI Non Militer Non Militer =kesejahteraan Pembangunan

POLSRTANAS Politik nasional adalah asas, haluan usaha serta kebijaksanaan tindakan dari negara tentangpembinaan (rencana, pengembangan, pemeliharaan dan pengendalian serta penggunaan) potensi nasional untuk mencapai tujuan. Strategi nasional : cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional.

PENYUSUNAN Suprastruktur : MPR, Presiden, DPR, DPA, MA dan BPK . Penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur adalah Presiden, dan strategi nasional dilaksanakan oleh para menteri dan jajarannya. Infrastruktur merupakan sasaran yang hendak dicapai yang meliputi bidang hukum, politik, ekonomi, sosbud, dan hankam.

Penentu Kebijakan Puncak : MPR Umum : Presiden dan DPR Khusus : Menteri Teknis : Pimpinan eselon1 Daerah : Kepala daerah dan DPRD

BENTUK POLSTRANAS = PEMBANGUNAN

IMPLEMENTASI Presiden berkewajiban menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan negara, mengerahkan semua potensi dan kekuatan pemerintahan dalam melaksanakan dan mengendalikan BANGNAS DPR, MA, BPK, MK berkewajiban melaksanakan POLSTRANAS sesuai UUD 45 Semua lembaga negara wajib melaporkan Polstranas dituangkan dalam PROPENAS PROPENAS dijabarkan dalam APBN

W TANNAS (doktrin) A ATHG S T A A POLSTRANAS TANNAS TUJUAN N N (bangnas) (kondisi) NAS T N A A R S ATHG A TANNAS (metode)

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL RPJP 2005 - 2025

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan UUD RI Tahun 1945.

Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang Visi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025: “Indonesia yang maju dan mandiri, adil dan demokratis, serta aman dan bersatu dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia.” Misi Pembangunan Nasional: Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.

Tujuan dan Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 Mewujudkan bangsa yang maju, mandiri, dan adil sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Skala Prioritas dan Strategi Setiap RPJM

Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila Mewujudkan bangsa yang berdaya saing Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan Mewujudkan Indonesia asri dan lestari Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional

DISTRIBUSI SDM KESEHATAN DALAM TAHAPAN INDIKATIF RPJP KESEHATAN RPJMK I (2005-2009) RPJMK II (2010-2014) RPJMK III (2015-2019) RPJMK IV (2020-2025) Kebutuhan SDMK utk yankes di pusk & jaringannya termasuk bidan di desa dan RS kab/kota sebagian besar telah terpenuhi. Tersusun rencana distribusi dan rencana penguatan manajemen karir. Kebutuhan SDMK utk dacil sebagian besar telah terpenuhi termasuk daerah perbatasan dan kepulauan. Program distribusi dan rencana penguatan manajemen karir dilaksanakan sesuai rencana. Kebutuhan berbagai SDMK berkualitas untuk seluruh daerah terpencil termasuk daerah perbatasan dan kepulauan. Percepatan pelaksanaan program distribusi dan penguatan manajemen karir Pemenuhan seluruh kebutuhan SDMK yg berkualitas dpt tercapai melalui pengembangan dan pemberdayaan SDMK. Pelaksanaan program distribusi dan manajemen karir SDMK telah mantap.

Terimakasih