CAPAIAN HASIL PROGRAM KKBPK PROVINSI JAWA TIMUR S/D CAPAIAN HASIL PROGRAM KKBPK PROVINSI JAWA TIMUR S/D. AGUSTUS 2015 DAN KONSEP PEMBENTUKAN KAMPUNG KB PROVINSI JAWA TIMUR

INDIKATOR KKP TAHUN 2015 INDIKATOR KKP TAHUN 2014 NO TARGET 2015 CAPAIAN AGUSTUS 2015 % CAPAIAN SUMBER 1 Angka Prevalensi Penggunaan Kontrasepsi (CPR) 65,3% 75,45% 115,54 % Rek/F/I/DALLAP 2 Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) 7,3% 10,50% Belum tercapai 3 Jumlah peserta KB Baru / PB (juta) 1.107.445 580.011 52,37 % Rek/F/II/KB 4 Jumlah peserta KB Aktif / PA (juta) 5.066.688 6.507.709 128,44 % 5 Persentase Peserta KB dengan menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) /PA 21,2% 28,34% 133,67 % 6 Persentase Kesertaan KB Pria (PA) 3,01% 2,17% 72,09 % 7 Persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis kontrasepsi modern 7% - Survey RPJMN INDIKATOR KKP TAHUN 2014

5% DARI sasaran (faskes dan kelompok kegiatan) INDIKATOR KKP TAHUN 2015 NO INDIKATOR KKP 2015 TARGET 2015 CAPAIAN AGUSTUS 2015 % Capaian SUMBER 8 Persentase PUS anggota Poktan BKB, BKR, BKL, UPPKS yang ber-KB: a. BKB 82,16% 83,01% 101,03 % Rek/F/I/Dallap b. BKR 79,41% 79,77% 100,45 % c. BKL 70,25% 77,19% 109,87 % d. UPPKS 60,62% 82,36% 135,86 % 9 Indeks Pengetahuan remaja tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 49,6 - Survey RPJMN 10 Persentase faskes dan kelompok kegiatan yang memberikan promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi kepada sasaran (klien) 5% DARI sasaran (faskes dan kelompok kegiatan) 11 Angka Kelahiran pada Remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 tahun) 50,8 per 1000 perempuan 39 (Susenas 2013) tercapai Susenas INDIKATOR KKP TAHUN 2014

INDIKATOR KKP TAHUN 2015 INDIKATOR KKP TAHUN 2014 NO TARGET 2015 CAPAIAN AGUSTUS 2015 SUMBER 12 Persentase masyarakat yang mengetahui isu kependudukan 40 % - Survey RPJMN 13 Persentase Kab/kota yang memasukan isu kependudukan ke dalam Renstrada 40% (dari Kab/Kota yang melaksanakan PILKADA) Laporan khusus 14 Laporan realisasi triwulan Kab dan Kota Penerima DAK tahun 2015 100% (34 Kab/Kota melapor) Laporan DAK dari Provinsi 15 Persentase kabupaten dan Kota yang telah membangun data base PK 2015 dengan cakupan minimal 90% KK (38 Kab/ Kota) Laporan posko pendataan 16 Laporan keuangan dan pengelolaan BMN 17 Persentase temuan ekternal dan internal yang selesai ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan 100 % INDIKATOR KKP TAHUN 2014

INDIKATOR KKP TAHUN 2015 INDIKATOR KKP TAHUN 2014 NO TARGET 2015 CAPAIAN AGUSTUS 2015 % CAPAIAN SUMBER 18 Jumlah mitra kerja dan tenaga lini lapangan yang dilatih: a. tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat; 60 0 % SIDIKA b. Refreshing PLKB/PKB (PNS dan Non PNS) 450 259 57,55 % c. Pelatihan Teknis bagi PLKB/PKB 1.410 578 40,9 % d. Pelatihan Teknis IUD dan implant bagi Bidan 660 (IUD dan Implant) 165 25 % e. Pelatihan Teknis IUD dan implant bagi Dokter 270 50 18,51 f. Pelatihan Teknis MOP dan MOW bagi Dokter 60 MOP, 63 MOW - 19 Pemetaan Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB dlm Penguatan Program KKBPK 50% Laporan Khusus INDIKATOR KKP TAHUN 2014

TFR dan CPR (SUSENAS) Tahun 2012 (TFR: 2.12,CPR: 65.0%) 6  9 Kab/Kota 12  13 Kab/Kota 6  6 Kab/Kota III 14  10 Kab/Kota I II IV TFR tinggi >2.12 CPR tinggi > 65,0 TFR rendah <= 2.12 CPR rendah < 65,0 TFR tinggi > 2,12 CPR rendah < 65,0 TFR rendah <= 2.12 CPR tinggi > 65,0

PRIORITAS KEGIATAN Kuadran II TFR > 2.12 CPR < 65,0% Kuadran III Intensifikasi KIE dan penggerakan dgn 2 anak cukup Advokasi kepada stakeholder termasuk Toga/Toma (Cost Benefit) Peningkatan akses dan kualitas yan KB Pemantapan Supply chain (Cafetaria) 1. Pemantapan KIE & penggerakan dengan KB 2 anak cukup Pemantapan Segmentasi sasaran KB PUSMUPAR, 3. Peningkatan KB Pasca salin Pembinaan PA non MKJP/konversi ke MKJP 5. Pendewasaan Usia Perkawinan (Sekolah, Pondok Pesantren, PT) Kuadran III TFR <= 2.12 CPR < 65,0% Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB Peningkatan pelayanan KB mandiri (pilihan pelayanan dan ketersediaan alkon) Pemantapan Supply chain (cafetaria) Kuadran IV Meningkatkan KB MKJP (Ulang/Ganti cara) Pembinaan kelangsungan kesertaan KB melalui kegiatan Bina-bina 3. Meningkatkan Genre untuk PUP 4. Pemantapan Supply chain

UKP KONDISI UKP PER KAB/KOTA DESEMBER 2013 SUSENAS 2013 (Usia Kawin Pertama) PROVINSI JAWA TIMUR 21,49 Sumber : SUSENAS 2013

ASFR (15-19) KONDISI ASFR (15-19) PER KAB/KOTA DESEMBER 2013 SUSENAS 2013 ASFR (15-19) PROVINSI JAWA TIMUR 38,69 Sumber : SUSENAS 2013

ARAH KEBIJAKAN BIDANG KKB RKP 2016 Menguatkan advokasi dan KIE tentang program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga (KKBPK) Menguatkan akses pelayanan KB (MKJP) dan kesehatan reproduksi yang merata dan berkualitas Meningkatkan peran dan fungsi keluarga dalam pembangunan keluarga Meningkatkan pembinaan kesehatan reproduksi remaja dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga Menguatkan kelembagaan kependudukan dan keluarga berencana yang efektif, dan menyusun landasan hukum melalui penyerasian kebijakan pembangunan bidang kependudukan dan KB, serta menguatkan data dan informasi kependudukan dan keluarga berencana

KEGIATAN PRIORITAS BKKBN TA 2016 (Fokus pada penguatan) Penggerakan dan pemantapan penggerakan pelayanan KB MKJP serta penyesuaian Pemenuhan kebutuhan Alokon Pembinaan/Pelestarian kesertaan ber-KB (PA) Sosialisasi dan penerapan Standarisasi Pelayanan KB Peningkatan informasi dan konseling Kesehatan dan hal-hak Reproduksi Penggerakan Mekanisme Operasional Lini Lapangan (Provinsi)

Lanjutan 6. Penyiapan Balai Penyuluhan KB sebagai pusat pengendali program KKBPK di lini lapangan 7. Pembentukan “Kampung KB” percontohan (pilot project) – 1 Kampung KB per Kab/Kota 8. Pemahaman peran dan fungsi keluarga serta pelestarian peserta KB Aktif melalui Poktan 9. Sosialisasi dan Advokasi KIE Program KKBPK (termasuk KIE Kespro dan KB MKJP) diseluruh tingkatan wilayah

Lanjutan 10. Peningkatan dukungan Kemitraan dalam penggerakan Program KKBPK di Lini Lapangan serta dalam penggerakan yan KB MKJP 11. Pengelolaan PKB/PLKB (penyelesaian P2D PKB/PLKB) 12. Pemetaan urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB 13. Penyediaan data dan informasi KKBPK

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL KONSEP KAMPUNG KB OLEH : TIM KAPER SAYAP KANAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL Bogor, 20 Oktober 2015

LAUNCHING “KAMPUNG KB” JANUARI 2016 Launching “Kampung KB” pada Bulan Januari 2016 oleh Presiden Jokowi; Kampung KB diharapkan menjadi “miniatur pelaksanaan program KB” di tingkat terendah; Diutamakan bagi daerah miskin, padat penduduk dan akses kesehatan kurang; LOKASI LOUNCHING KAMPUNG KB SECARA NASIONAL ADALAH DI WILAYAH CIREBON ATAU BANJAR DENGAN KRITERIA DAERAH PANTAI, MISKIN

KONSEP KAMPUNG KB

Advokasi, Informasi dan Penggerakan DEFINISI KAMPUNG KB Satu kesatuan wilayah setingkat Desa/ Kelurahan/ dusun/RW dengan kriteria tertentu dimana terdapat program KKBPK yang terintegrasi dengan program lintas sektor lainnya Lintas Sektor Kampung KB KB KR Advokasi, Informasi dan Penggerakan KSPK Kependudukan

TUJUAN PEMBENTUKAN KAMPUNG KB TUJUAN UMUM : Meningkatkan partisipasi masyarakat, peran pemerintah, lembaga non pemerintah serta swasta dalam melaksanakan program KKBPK sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah TUJUAN KHUSUS : Meningkatkan komitmen mitra dan stakeholder Meningkatkan peran serta masyarakat Meningkatkan KIE program KKBPK kepada sasaran dan masyarakat Meningkatkan mekop di tingkat lini lapangan Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan terintegrasinya program Meningkatkan kualitas data dan informasi keluarga Meningkatkan cakupan program KKBPK

SASARAN KAMPUNG KB SASARAN LANGSUNG: Keluarga Remaja PUS Keluarga dengan balita Keluarga dengan remaja Keluarga dengan lansia SASARAN TIDAK LANGSUNG Kepala desa/lurah Toma (toda,toga) LSM dan LSOM Unit terkait Sasaran Wilayah: Desa/Kelurahan RW RT .

PENGORGANISASIAN 1. Kampung KB meliputi Desa/Kelurahan/RW 2. Disahkan oleh Bupati atau Walikota 3. Kepengurusan terdiri dari pelindung, penasihat, pembina dan pengurus 4. Antara kegiatan memiliki kesinambungan dan terus berkembang 5. Menjalin kemitraan dengan semua instansi baik pemerintah maupun swasta

KRITERIA PEMILIHAN WILAYAH PEMBENTUKAN KAMPUNG KB Kumuh Miskin (KPS dan KS I) Wilayah Pesisir/Nelayan Daerah Aliran Sungai (DAS) KRITERIA UMUM CPR Modern < 50% Angka partisipasi sekolah rendah KRITERIA KHUSUS KRITERIA KEPENDUDUKAN KRITERIA PROGRAM KB KRITERIA PROGRAM PK Kehamilan remaja tinggi Bantaran Kereta Api Kawasan Miskin perkotaan MKJP Rendah UKP < 21 Tahun Wilayah terpencil/ Perbatasan/ Industri/ kawasan Wisata Angka pengangguran tinggi Unmet Need Tinggi Jumlah Balita : Minimal 20 Balita Partisipasi Masyarakat rendah Angka KDRT tinggi Tersedianya Data, informasi keluarga dan Kependudukan Jumlah Remaja : Minimal 20 Remaja Jumlah Kesertaan KB Pria Rendah Komitmen Pemerintah Tersedia Kader/ IMP Jumlah Lansia : Minimal 20 Lansia Tingkat Pendidikan Rendah Kegiatan ekonomis produktif rendah Kepadatan CWR (Child Woman Ratio)

INDIKATOR KEBERHASILAN KAMPUNG KB INDIKATOR UTAMA : 1 Meningkatnya peserta KB aktif (PA) 65% dalam 3 tahun s.d tahun 2019 2 Meningkatnya kesertaan KB MKJP menjadi 20% 3 Unmetneed < 10 % 4 Terbinanya Pusmupar dan Pospartum 5 Semua Ibu Hamil, Ibu Menyusui terlayani kesehatan dan KB 6 Semua keluarga yg punya anak 0-6 tahun terlayani BKB

Lanjutan Indikator Utama . . . . . . . . 7 Semua remaja dapat aktif dalam BKR dan PIK Remaja 8 Meningkatnya partisipasi keluarga pra-s dan ks. I dalam kelompok UPPKS 9 Kelompok lansia terlayani dalam BKL/Posbindu 10 Semua anak usia 0-6 tahun terlayani program kesehatan dan pendidikan sejak dini (Posyandu & PAUD)

Semua anak (0-18 th) mendapatkan akta kelahiran. INDIKATOR PENYERTA KAMPUNG KB 11 Semua anak (0-18 th) mendapatkan akta kelahiran. 12 Terbinanya lingkungan/kampung yang ber-PHBS melalui PKLK & KESLING 13 Semua anak usia 7-12 th dan 13-15 tahun bersekolah 14 Jumlah Penduduk buta aksara nihil 15 KDRT nihil 16 Pengangguran turun

TAHAPAN PEMBENTUKAN KAMPUNG KB TAHAPAN/ PROSES PEMBENTUKAN MODEL KAMPUNG KB SEBAGAI BERIKUT : Rapat Persiapan tk Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan; Workshop Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota; Rakor Tingkat Kecamatan; Rakor Tingkat Desa/ Kelurahan; Pelatihan dan penyegaran kader Sarasehan Pendataan (segmentasi sasaran Intervensi); Operasional kegiatan Kampung KB; Pembinaan Kader dan Kelompok Sasaran; Intervensi Program dan Kunjungan Rumah; Bimbingan teknis, Monitoring , Evaluasi dan Review (Triwulanan, Semesteran dan Tahunan); Pencatatan dan Pelaporan

VISUALISASI KAMPUNG KB Terdapat simbol-simbol Program Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga (KKBPK) seperti tugu, umbul-umbul, mural KB di rumah-rumah, plank nama, poster, leaflet, booklet, lembar balik (media KIE).

. BENTUK INTERVENSI

BENTUK INTERVENSI KRITERIA PROGRAM INTERVENSI LANGKAH-LANGKAH Angka partisipasi sekolah rendah Pendidikan Kependudukan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK ) Sebaran modul kependudukan; Diskusi materi kependudukan kepada komunitas anak putus sekolah; Mengintegrasikan materi kependudukan kedalam materi pelajaran tertentu. 1. Koordinasi dengan kelompok kegiatan BKB ( bahan bacaan kependudukan utk anak PAUD) dan BKR,PIK RR (lembar balik materi kependudukan); 2. Koordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk materi kependudukan jalur formal SD, SMP dan SMA. CPR modern method <50% Peningkatan kesertaan ber KB KIE; KIP Konseling; Penggerakan sasaran; Pelayanan KB (statis dan mobile). Koordinasi dengan tenaga provider (Bidan); Koordinasi dengan koselor; Peta PUS sasaran .

BENTUK INTERVENSI KRITERIA PROGRAM INTERVENSI LANGKAH-LANGKAH MKJP rendah Meningkatkan kesertaan MKJP KIE MKJP KIP Konseling MKJP Penggerakan sasaran MKJP Pelayanan KB MKJP (statis dan mobile) Penyediaan media KIE MKJP; Koordinasi dgn Bidan CTU dan Puskesmas yang terdekat; Penggerakan PLKB; Penggerakan Kader. Unmet Need tinggi Menurunkan Unmet Need KIE kepada kelompok unmet need KIP Konseling kelompok unmet need Penggerakan sasaran kelompok unmet need Pelayanan KB kelompok unmet need (statis dan mobile) Segmentasi sasaran; Sosialisasi pelayanan KB kpd masyarakat kelompok Unmet need; Pemberiaan Alokon gratis; Penggerakan Kader; Koordinasi dgn provider (Bidan dan Puskesmas) terdekat.

BENTUK INTERVENSI KRITERIA PROGRAM INTERVENSI LANGKAH-LANGKAH Jumlah kesertaan KB pria rendah Peningkatan partisipasi pria KIE KB pria KIP Konseling KB pria Penggerakan sasaran KB pria Pelayanan KB pria (statis dan mobile) Koordinasi dgn Toga/Toma; Koordinasi dgn akseptor KB Pria (testimoni); Koordinasi dengan Dokter terlatih; Koordinasi dgn Puskesmas terdekat. ASFR 15-19 tahun tinggi Penurunan angka ASFR 15-19 tahun KIE tentang KRR PIK RR Konseling Pelatihan Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya; Program Genre; UKP < 21 tahun Peningkatan UKP Koordinasi dgn aparat desa; Koordinasi dgn petugas KUA. Jumlah Balita Peningkatan kualitas anak (tumbuh kembang anak) Pembentukkan BKB Holistic Integratif (HI) Koordinasi dgn aparat Desa; Pelatihan bagi kader BKB; Penyediaan sarana & prasarana BKB; Penyediaan Media dan materi KIE BKB.

BENTUK INTERVENSI KRITERIA PROGRAM INTERVENSI LANGKAH-LANGKAH Jumlah Remaja Peningkatan pengetahuan remaja tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) Pembentukan BKR Koordinasi dgn aparat Desa; Koordinasi dgn Kader; Pelatihan bagi kader BKR; Penyediaan sarana & prasarana BKR; Penyediaan Media dan materi KIE BKR. Jumlah Lansia Mewujudkan lansia tangguh Pembinaan ketahanan keluarga lansia Pembentukan BKL Koordinasi dgn kader; Pelatihan bagi kader BKL; Penyediaan sarana & prasarana BKL; Penyediaan Media dan materi KIE BKL.

BENTUK INTERVENSI KRITERIA PROGRAM INTERVENSI LANGKAH-LANGKAH Jumlah Remaja Peningkatan pengetahuan remaja tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) Pembentukan BKR Koordinasi dgn aparat Desa; Koordinasi dgn Kader; Pelatihan bagi kader BKR; Penyediaan sarana & prasarana BKR; Penyediaan Media dan materi KIE BKR. Jumlah Lansia Mewujudkan lansia tangguh Pembinaan ketahanan keluarga lansia Pembentukan BKL Koordinasi dgn kader; Pelatihan bagi kader BKL; Penyediaan sarana & prasarana BKL; Penyediaan Media dan materi KIE BKL.

BENTUK INTERVENSI KRITERIA PROGRAM INTERVENSI LANGKAH-LANGKAH Kekerasan dalam rumah tangga Tinggi Sosialisasi UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT Sosialisasi 8 fungsi keluarga (UU No 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Pendampingan oleh P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak) Pendampingan oleh tim PPKS Koordinasi Kemitraan Pendampingan Angka Pengangguran Tinggi Pemberdayaan keluarga di bidang ekonomi Pelatihan usaha Pengadaan ATTG Fasilitasi permodalan Pembinaan manajemen Fasilitasi pemasaran PKH (Program Keluarga Harapan)

PENGUATAN MENYONSONG PENCANANGAN KAMPUNG KB . PENGUATAN MENYONSONG PENCANANGAN KAMPUNG KB

LANGKAH-LANGKAH MENYONGSONG PENCANANGAN KAMPUNG KB NO RENCANA KEGIATAN JADWAL 1 Membuat tim kerja/ Pokja Pusat dan provinsi Minggu IV Okt 2 Penentuan daerah pencanangan Kampung KB di setiap provinsi berdasarkan analisis data 3 Membuat tim operasional tk Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/kelurahan Minggu II Nov 4 Workshop dan sosialisasi Gerakan nasional Kampung KB Tk Provinsi Minggu I Nov 5 Surat edaran Kemendagri kepada Gubernur, Bupati/ Walikota Minggu II Nov 2015 6 Audiensi/Advokasi Gubernur, Bupati/Walikota Minggu III Nov 7 Rakor persiapan teknis Tk Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota Minggu I Des

LANGKAH-LANGKAH MENYONGSONG PENCANANGAN KAMPUNG KB NO RENCANA KEGIATAN(PENYIAPAN WILAYAH LAUNCHING) JADWAL 8 Pelatihan teknis pengelolaan Kampung KB bagi petugas lini lapangan (PLKB, PKB, PPKBD, SUB PPKBD, KADES, PKK, POKTAN) Minggu II Jan 2016 9 Penyiapan media dan display data (umbul-umbul, baliho, roll banner, gapura, tugu, mural, kaus, topi, jingle Kampung KB dll) Minggu I dan II Jan 2016 10 Sosialisasi melalui multimedia Minggu III Nov 2015 s.d Minggu IV Jan 2016 11 Pencanangan Kampung KB serentak di seluruh provinsi melalui video conference Minggu IV Jan 2016

KATAGORI WILAYAH No Katagori Kabupaten/Kota 1 Tertinggal Kabupaten Malang, Bangkalan 2 Terpencil Ponorogo, Bondowoso, Jember, Lumajang 3 Perbatasan Pacitan, Banyuwangi 4 Pesisir Gresik, Tuban, Probolinggo, Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Pamekasan, Lamongan 5 Kepulauan Sumenep, Sampang 6 Kumuh Kota Surabaya, Kota Malang 7 Miskin Bojonegoro, Ngawi, Trenggalek, Miskin 8 Pegunungan Kota Batu, Magetan 9 Industri Sidoarjo

KATAGORI WILAYAH No Katagori Kabupaten/Kota 10 Lainnya Kab. Nganjuk Kab. Kediri Kab. Jombang Kab. Blitar Kab. Madiun Kab. Mojokerto Kota Kediri Kota Blitar Kota Madiun Kota Mojokerto

Terima Kasih