ANALISIS KEBIJAKAN DALAM PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN Oktober, 2014 mulyaningrum_05@yahoo.co.uk ningrum@sith.itb.ac.id

Proses Pembuatan Kebijakan Analisis Kebijakan Aktivitas menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan. Analisis yang dilakukan untuk mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan dalam satu atau lebih tahap proses pembuatan kebijakan. Analisis yang menghasilkan dan menyajikan informasi sebagai landasan para pembuat kebijakan dalam membuat keputusan. Analisis Kebijakan Aktivitas Politik Proses Pembuatan Kebijakan

Kedekatan prosedur analisis kebijakan dg proses pembuatan kebijakan Peramalan Formulasi Kebijakan Rekomendasi Adopsi Kebijakan Pemantauan Implementasi Kebijakan Penilaian Evaluasi Kebijakan Perumusan masalah Penyusunan agenda Kedekatan prosedur analisis kebijakan dg proses pembuatan kebijakan

Perumusan Masalah Menghasilkan informasi mengenai kondisi2 yg menimbulkan masalah kebijakan  definisi Membantu menemukan asumsi2 yg tersembunyi, mendiagnosis penyebab2nya, memetakan tujuan2 yg memungkinkan, memadukan pandangan2 yg bertentangan, dan merancang peluang kebijakan baru.

Peramalan Prosedur pembuatan informasi aktual tentang situasi sosial di masa mendatang atas dasar informasi yg telah ada tentang masalah kebijakan prediksi. Dapat menguji masa depan yg masuk di akal, dan secara normatif bernilai, mengestimasi akibat dari kebijakan yg ada atau yg diusulkan dan mengenalikan kendala2 yg mungkin akan terjadi dlm pencapaian tujuan.

Rekomendasi Menentukan alternatif terbaik kebijakan di masa yang akan datang  Preskripsi. Membuahkan pengetahuan yang relevan dg kebijakan tentang manfaat atau biaya dari berbagai alternatif yg akibatnya di masa mendatang telah diestimasikan melalui peramalan. Rekomendasi membantu mengestimasi tingkat resiko dan ketidakpastian, mengenali eksternalitas dan akibat ganda, menentukan kriteria dalam pembuatan pilihan, dan menentukan pertanggungjawaban administrasi bagi implementasi kebijakan.

Pemantauan Menghasilkan informasi tentang sebab dan akibat diterapkannya alternatif kebijakan  deskripsi Membantu menilai tingkat kepatuhan, menemukan akibat2 yg tidak diinginkan dari kebijakan dan program, mengidentifikasi hambatan dan rintangan implementasi, menentukan letak pihak2 yang bertanggun jawab pd setiap tahap kebijakan.

Penilaian Kegunaan alternatif kebijakan dlm memecahkan masalah  evaluasi Membuahkan pengetahuan yg relevan dengan kebijakan tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar2 dihasilkan.

MODEL PERUMUSAN KEBIJAKAN

Model Perumusan Kebijakan Publik Aliran Kontinentalis  kebijakan publik sbg turunan dr hukum, mempersamakan kebijakan publik dg hukum publik/tata negara Model kelembagaan  tugas membuat kebijakan publik adalah tugas pemerintah. Model Proses  asumsi bahwa politik merupakan sebuah aktivitas sehingga mempunyai proses (identifikasi masalah, menata agenda, perumusan, legitimasi, implementasi, evaluasi) Model Kelompok  individu dlm kelompok kepentingan berinteraksi baik secara formal/informal dan secara langsung menyampaikan tuntutan pd pemerintah utk mengeluarkan kebijakan publik yg dimaksud. Model Elite  asumsi bahwa masyarakat terdiri dari kelompok pemegang kekuasaan dan dan tdk memiliki kekuasaan (massa), sehingga kenyataannya sedemokratis apapun selalu ada bias yg akan melahirkan kebijakan yg merupakan preferensi polutik dari para elite. Model Rasional  Pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus merumuskan kebijakan yang memberikan manfaat ptimum bagi masyarakat. Model Inkremental  model pragmatis akibat dihadapkan atas keterbatasan waktu, informasi, dana dan tekanan politik kepentingan.

Model Perumusan Kebijakan Publik Aliran Anglo-Saxonis  kebijakan publik sbg turunan dr politi-demikrasi, produk interaksi antara negara dan publik. Model Pilihan Publik  proses yang dilakukan atas keputusan kolektif dari individu yg berkepentingan atas keputusan tsb. (manusia memiliki kepentingan2 yg harus dipuaskan) Model Teori Permainan  prosesnya setelah berbagai pendekatan rasional tdk dapat menjawab pertanyaan, dikenal dg model konspirasi. Model Demokrasi  pengambilan keputusan harus sebanyak mungkin mengelaborasi suara dari stakeholders. Model Tong Sampah  didasarkan pada kebijakan merupakan serangkaian tindakan dlm suatu anarki yg terorganisir, menjadikan model2 perumusan kebijakan yg ada menjadi tdk relevan lagi  keputusan irrasional.

Kriteria Gagal dlm Perumusan kebijakan Tidak berhasil ditetapkan Berhasil ditetapkan namun melalui proses konflik yg tajam Berhasil ditetapkan tetapi dicabut kembali dalam waktu singkat.