Musrenbang Provinsi Jawa Timur DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN Surabaya, 23-24 Juli 2009 1

Total Belanja = 1.037,1 Belanja APBN 2009 300,7 (29,0%) 66,1 (6,4%) 186,4 (18,0%) 24,8 (2,4%) 8,9 (0,9%) 14,9 (1,4%) 117,7 (11,3%) 44,6 (4,3%) 45,0 (4,3%) 13,0 (1,3%) 15,1 (1,5%) 0,1 (0,01%) - T o t a l DBH DAU DAK OTSUS Penyesuaian Melalui Angg. Transfer ke Daerah - (Masuk APBD) 120,6 (11,6%) 35,0 (3,4%) 19,1 (1,8%) 7,1 (0,7%) 94,4 (9,1%) Dana Dekon Dana TP Dana Vertikal BBM Listrik Pangan Pupuk Benih Lainnya 7,5 (0,7%) 19,2 (1,9%) 4,6 (0,4%) 3,7 (0,4%) PNPM BOS Jamkes BLT Melalui Angg.K/L Melalui Angg. Non K/L Melalui Angg.K/L dan Non K/L (Program Nasional) Mengalir ke Daerah = 574,0 (55,3%) *) APP = Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan Total Belanja = 1.037,1 Belanja APBN 2009 (Triliun Rupiah) Sumber : APBN 2009

Transfer ke Daerah 3

Rata-rata pertumbuhan transfer 2001-2009: 20,4%

Grafik Total Dana Perimbangan Tahun 2008-2009 untuk daerah di Provinsi Jawa Timur (dalam miliar rupiah)

Komposisi Belanja Daerah di Provinsi Jatim 6

Kondisi APBD Kab/Kota cukup berat, krn terbebani oleh belanja pegawai yg tinggi Dlm 3 tahun terakhir, meskipun secara nominal semua jenis belanja naik, namun secara persentase menunjukkan kecenderungan yang berbeda Secara nominal peningkatan belanja pegawai sangat signifikan, sementara belanja modal cenderung stagnan Secara persentase, belanja pegawai meningkat terus, sementara belanja modal turun.

Belanja Daerah per Fungsi

Penyampaian APBD dan LKPD 9

Komposisi Belanja Kota/Kab di Prov Jatim per Jenis belanja Komposisi Belanja di Pemprov Jatim per Jenis belanja

PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMDA 2008

Dekonsetrasi dan Tugas Pembantuan 12

Grafik Alokasi Dana Tugas Pembantuan Tahun untuk daerah di Provinsi Jawa Timur (dalam miliar rupiah)

Gambaran Rekomendasi Meteri Keuangan tentang Keseimbangan Pendanaan di Daerah Dalam Rangka Perencanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2010 15

KFD FORMULASI KESEIMBANGAN PENDANAAN DI DAERAH IPM Alokasi Dekon/TP TRANSFER KE DAERAH PAD LAIN-2 PEND. KFD (Fiscal Spaces) IKK JML PENDUDUK INDEKS KFD PETA KESEIMBANGAN PENDANAAN PAD = Pendapatan Asli Daerah KFD = Kemampuan Fiskal Daerah IKK = Indeks Kemahalan Konstruksi IPM = Indeks Pembangunan Manusia IPM Alokasi Dekon/TP Rekomendasi BELANJA PNSD DBH, DAU, DAK, Dana OTSUS dan Dana PENYESUAIAN Indeks KFD = Jml. Penduduk x IKK Faktor Pengurang Kemampuan Keuangan Daerah 10/10/2017 16

rata-rata nasional namun Indikator Hasil Formulasi Keseimbangan Pendanaan di Daerah (Cluster II) daerah yang mempunyai KFD di bawah rata-rata nasional namun IPM di atas rata-rata nasional (Cluster I) KFD dan IPM di atas rata-rata Nasional (Cluster III) di bawah rata-rata nasional (Cluster IV) KFD di atas IPM di bawah 17

Kota Blitar Kota Mojokerto II I Kab. Blitar Kab. Gresik Kab. Jombang Kab. Kediri Kab. Magetan Kab. Mojokerto Kab. Pacitan Kab. Sidoarjo Kab. Trenggalek Kab. Tulungagung Kota Kediri Kota Madiun Kota Malang Kota Pasuruan Kota Probolinggo Kota Surabaya Kota Batu Prop. Jatim Kab. Bangkalan Kab. Banyuwangi Kab. Bojonegoro Kab. Bondowoso Kab. Jember Kab. Lamongan Kab. Lumajang Kab. Madiun Kab. Malang Kab. Nganjuk Kab. Ngawi Kab. Pamekasan Kab. Pasuruan Kab. Ponorogo Kab. Probolinggo Kab. Sampang Kab. Situbondo Kab. Sumenep Kab. Tuban Peta Keseimbangan Pendanaan Daerah di Provinsi Jawa Timur berdasarkan Indeks KFD dan Re-Indeks IPM III IV 18

Perekonomian Provinsi Jatim 19

PERTUMBUHAN EKONOMI PER PROPINSI TA 2008 Jawa Timur

PERSENTASE PENDUDUK MISKIN 2007-2008

TINGKAT PENGANGGURAN 2007-2008 Jawa Timur