PNPM – MPd. PERTANIAN (RESPEK - PERTANIAN)

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KEBIJAKAN PELAYANAN KES DASAR DALAM PROGRAM JAMKESMAS TAHUN 2008
Advertisements

GENDER DAN PERAN SERTA MASYARAKAT IAPBE 2005 Managed by IDP Education Australia.
Apa itu Peningkatan Peran Kelompok Perempuan?
PERKEMBANGAN ALOKASI DANA PNPM-MPd KAB. NAGAN RAYA S/D TAHUN 2013
SOSIALISASI PENGHARGAAN ADHIKARYA PANGAN NUSANTARA PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT TA DISPERTA KAB. SUMENEP.
LINGKUP PENJELASAN PENGERTIAN PROPOSAL PAKET HIK
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ( pnpm ) MANDIRI
PENGEMBANGAN LKM-A PADA GAPOKTAN PENERIMA DANA BLM-PUAP
DAN RENCANA TINDAK LANJUT
TATA CARA PELAKSANAAN PAKET PAMSIMAS HIK
INDIKATOR. Surat Dirjend PMD No /1028/PMD tanggal 30 Juli 2004 tentang Mekanisme Penetapan Status Kecamatan Bermasalah.
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
PELATIHAN MASYARAKAT PNPM-R2PN TAHUN
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
PENGURANGAN RISIKO BENCANA - BERBASIS KOMUNITAS (PRB-BK)
MEMBANGUN KARAKTER BANGSA
Topik Bahasan PELAKU DAN PERAN KEGIATAN PRB-BK.
AGENDA PROGRAM PAMSIMAS KOMPONEN 2 KESEHATAN TAHUN 2015
KEBIJAKAN NASIONAL PNPM MANDIRI
QUALITY ASSURANCE SPECIALIST (QAS) dan KETERKAITAN DENGAN PPM
KONSEP DASAR PLPBK 2014.
Perencanaan Desa Mandiri dengan GAME! My Village
DINAS PERTANIAN PROVINSI BENGKULU 2012
PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN BERBASIS KOMUNITAS (PLP-BK)
PENINGKATAN PERAN QAS DALAM MENJAMIN KUALITAS DESAIN SARANA AIR MINUM KUALITAS KEGIATAN PELAKSANAAN RKM.
Hotel Ambhara, 27 Februari 2014
Renstra Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
PENTINGNYA HIK DAN HKP DALAM MENCAPAI SBS
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Oleh: Dr. Lely Yulifar, M.Pd/ Ketua Tim Fasilitasi TANGGAPAN TERHADAP.
SOSIALISASI TINGKAT KABUPATEN PROGRAM PAMSIMAS III TAHUN 2017 Disampaikan Oleh: REGIONAL OVERSIGHT MANAGEMENT SERVICE (ROMS) – 16 PROVINSI SULAWESI TENGAH.
RAKOR SOSIALISASI SEKOLAH MODEL
SOSIALISASI PROGRAM PAMSIMAS KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2017
R.R. Bappeda Kabupaten Bandung Rabu, 28 Oktober 2015
LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT DESA
KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
PROGRAM PAMSIMAS III Menuju Pencapaian Akses Universal Air Minum dan Sanitasi Berkelanjutan.
BIMTEK SERVICE PROVIDER PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TAHUN 2012
KEY INDICATORS PERFORMANCE (KPI) PROGRAM KOTAKU
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PAMSIMAS II TA 2015 Ketua CPMU Pamsimas
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROV. SUMBAR
Respon stakeholder terhadap peran fasilitator pnpm mandiri pedesaan dan strategi penanganannya di provinsi papua barat Oleh: Michael Baransano Internship.
KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Materi Rakor Program Kerja KPMD Tahun Anggaran 2016
KUWAT SRI HUDOYO SEKRETARIS DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT
Pusat KPMAK FK UGM | Rabu, 11 Januari 2017
TARGET KPI/PAD PROGRAM KOTAKU WILAYAH – I (IDB Loan)
DI KABUPATEN SRAGEN PROPINSI JAWA TENGAH
PEREKONOMIAN INDONESIA
Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
DISAMPAIKAN DALAM ACARA RAPAT KOORDINASI PROGRAM PAMSIMAS REGIONAL II
KEPALA BPMPD PROVINSI NTB
PENCAPAIAN PESERTA KB BARU BKKBN PROVINSI PAPUA BARAT
KEBIJAKAN PELAKSANAAN PUAP-2010
DEPUTI BIDANG PUG BIDANG EKONOMI TA. 2014
WORKSHOP I Ruang Belajar Masyarakat (Rubelmas/RBM)
TUPOKSI TIM PENYUSUN RPJM DESA Ir
SOSIALISASI PAMSIMAS 3 Tahun
LAPORAN AKHIR KEGIATAN PENDAMPINGAN MAHASISWA DALAM RANGKA PENCAPAIAN SWASEMBADA PANGAN DI STPP MANOKWARI TAHUN 2016.
WORKSHOP TENAGA PENDAMPING 2017
Nixon Rammang. Undang – undang No 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok Kehutanan diganti dengan Undang-Undang 41 Tahun 1999 Pengelolaan hutan oleh dan.
RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PISEW
EVALUASI E-DATABASE SIPD JAWA TIMUR 2018
MEKANISME PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN TAHUN 2018
“PEMBANGUNAN DESA YANG BERBASIS PENGURANGAN RISIKO BENCANA ”
UPAYA PENINGKATAN CAKUPAN IMUNISASI PROVINSI PAPUA BARAT
UPAYA PENINGKATAN CAKUPAN IMUNISASI PROVINSI PAPUA BARAT
TINDAK LANJUT PENYELESAIAN HIBAH BANTUAN PEMERINTAH DI DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU YUSEP FATRIA INSPEKTUR IV BOGOR, 9 MARET 2018.
Transcript presentasi:

PNPM – MPd. PERTANIAN (RESPEK - PERTANIAN) Ditjen PMD - MoHA

TUJUAN PROYEK: 1. Meningkatkan tingkat pengeluaran rumah tangga serta peningkatan akses ekonomi dan sosial masyarakat di daerah/lokasi proyek 2. Mengurangi tingkat kekurangan gizi masyarakat di kampung sasaran 3. ˃ 80 % masyarakat puas terhadap peningkatan pelayanan program dan pemerintah daerah

CAPAIAN DAN HASIL : 1. Proyek dimulai tahun 2010 (Fase I) : 4 Kabupaten → 2 Kabupaten di Papua →1. Sarmi : 2 Distrik →2. Yapen : 6 Distrik → 2 Kabupaten di Papua Barat →1. Manokwari : 5 Distrik →2. Fak-Fak : 4 Distrik 2. Fase II (2011) : 5 Kabupaten → 3 Kabupaten di Papua →1. Jayawijaya : 11 Distrik →2. Yahukimo : 7 Distrik →3. Boven Digul : 2 Distrik →1. Raja Ampat : 3 Distrik →2. Kaimana : 3 Distrik

Perencanaan & Pelatihan CAPAIAN DAN HASIL (Lokasi fase I, Progres Penggunaan DOK Perencanaan dan Pelatihan): Provinsi ∑ Kabupaten ∑ Distrik ∑ Kampung DOK Perencanaan & Pelatihan (Rp) Penggunaan Sisa Rp % Papua 2 8 40 2.080.000.000 1.831.466.500 88 248.533.500 12 Papua Barat 9 45 2.340.000.000 1.933.547.100 83 405.815.900 17 4 85 4.420.000.000 3.765.013.600 662.366.400 15

CAPAIAN DAN HASIL : (Lokasi fase I, Progres Penggunaan DOK Perencanaan, Papua): No. Kegiatan PAPUA Laki-laki Perempuan Total 1 Musyawarah Distrik 355 362 717 2 Musyawarah Kampung Sosialisasi 1.072 339 1.411 3 Perencanaan Bersama Masyarakat : 4.250 2.104 6.354 a. Penyempurnaan Data Awal 1072 1411 b. Penyempurnaan Peta Sosial Kampung 79 97 176 c. Penggalian Gagasan 2.346 1.272 3.618 d. Penulisan Usulan 40 80 e. Verifikasi Usulan f. Penyusunan Ranking Usulan 593 301 894 g. Penyiapan Pola/Desain dan RAB 15 95 h. Penetapan Usulan * TOTAL (1+2+3) 5.677 2.805 8.482 Partisipasi Perempuan (%) 33,07

CAPAIAN DAN HASIL : (Lokasi fase I, Progres Penggunaan DOK Perencanaan, Papua Barat): No Kegiatan PAPUA BARAT Laki-laki Perempuan Total 1 Musyawarah Distrik 670 159 829 2 Musyawarah Kampung Sosialisasi 871 359 1.230 3 Perencanaan Bersama Masyarakat 4.025 2.686 6.711 a. Penyempurnaan Data Awal 376 217 593 b. Penyempurnaan Peta Sosial Kampung 288 173 461 c. Penggalian Gagasan 1.217 894 2.111 d. Penulisan Usulan 329 191 520 e. Verifikasi Usulan 198 112 310 f. Penyusunan Ranking Usulan 807 581 1.388 g. Penyiapan Pola/Desain dan RAB 248 113 361 h. Penetapan Usulan 562 405 967 TOTAL (1+2+3) 5.566 3.204 8.770 Partisipasi perempuan (%) 36,53

CAPAIAN DAN HASIL : (Lokasi fase I, Progres Penggunaan DOK Pelatihan, Papua): No Pelatihan PAPUA Laki-laki Perempuan Total 1 Pelatihan TPKD 16 8 24 2 Pelatihan PKP 42 38 80 3 Pelatihan TPKK 40 120 4 Pelatihan TPU 86 34 5 Orientasi TV 85 35 6 Orientasi Bamuskam 90 125 7 Orientasi Aparat Teknis 115 25 140 Orientasi TPPK 322 158 480 TOTAL 836 373 1.209 Partisipasi Perempuan (%) 30,90

CAPAIAN DAN HASIL : (Lokasi Fase I, Progres Penggunaan DOK Pelatihan, Papua Barat): No Pelatihan PAPUA BARAT Laki-Laki Perempuan Total 1 Pelatihan TPKD 21 6 27 2 Pelatihan PKP 52 38 90 3 Pelatihan TPKK 118 17 135 4 Pelatihan TPU 82 28 110 5 Orientasi TV 114 23 137 Orientasi Bamuskam 145 30 175 7 Orientasi Aparat Teknis 58 8 66 Orientasi TPPK na TOTAL 590 150 740 Partisipasi Perempuan (%) 20,30

LOKASI DAN ALOKASI DANA TAHUN 2011 : NO PROVINSI DAN KABUPATEN TOTAL ALOKASI DANA (DALAM JUTAAN, Rp) TOTAL BLM & DOK   KABUPATEN DISTRICT KAMPUNG BLM ( BG*) DOK PERENCANAAN DOK PELATIHAN 1 PAPUA 5 28 140 8.000 1.680 5.600 15.280 KAB. SARMI 2 10 2.000 120 400 2.520 KAB. YAPEN 6 30 6.000 360 1.200 7.560 3 KAB. JAYAWIJAYA 11 55 - 660 2.200 2.860 4 KAB. BOVEN DIGUL 520 KAB. YAHUKIMO 7 35 420 1.400 1.820 PAPUA BARAT 15 75 9.000 900 3.000 12.900 KAB. MANOKWARI 25 5.000 300 1.000 6.300 KAB. FAKFAK 20 4.000 240 800 5.040 KAB. RAJA AMPAT 180 600 780 KAB. KAIMANA* 9 43 215 17.000 2.580 8.600 28.180

KINERJA PROYEK : 1. Proyek dilaksanakan melalui 2 tahapan untuk masing-masing lokasi : a. Tahun 1 : hanya DOK (Perencanaan dan Pelatihan→ Loan). b. Tahun 2 : Block Grant (Rupiah)→Untuk kegiatan kelompok tani. 2. Progres pelaksanaan untuk lokasi tahun 2010 sebesar 85 % (rata-rata untuk DOK Perencanaan dan Pelatihan di Papua and Papua Barat). Sisa dana yang 15 % akan digunakan untuk membiayai kegiatan setelah pelaksanaan kegiatan (proposal kelompok tani yang dibiayai dengan menggunakan dana BLM Kegiatan, seperti MKST-Musyawarah Kampung Serah Terima, dll). 3. Partisipasi perempuan dalam kegiatan perencanaan bersama masyarakat sebesar 35% dan pelatihan pelaku sebesar 26 %. 4. Usulan kegiatan kelompok tani yang dibiayai dengan dana BLM Kegiatan dimulai pada bulan Oktober 2011 (untuk lokasi Fase I, 2010 – 4 Kabupaten). 5. Penggunaan dana BLM Kegiatan terlihat lambat, hal ini disebabkan banyaknya jumlah kelompok tani yang ada di setiap kampung, sehingga perlu pengaturan kembali agar lebih realistik. 6. Banyak keterlambatan untuk lokasi tahun 2011 (5 Kabupaten), karena belum adanya pendamping/ fasilitator yang saat ini sedang menunggu pelatihan pra-tugas.

LESSONS LEARNED : 1. Partisipasi petani/masyarakat dalam semua tahapan kegiatan proyek, mulai dari persiapan dan pengembangan kelompok tani cukup memuaskan. Hal ini merupakan awal yang baik dalam mencapai tujuan proyek. 2. Kelompok tani yang ada di setiap kampung perlu di atur kembali agar supaya proyek memberikan dampak yang signifikan terutama untuk petani pemanfaat. 3. Kecepatan, ketepatan dan relevansi usulan yang dibuat oleh kelompok tani masih tergantung pada kemampuan pendamping dengan demikian kemampuan dan pengetahuan dasar fasilitator/pendamping perlu selalu ditingkatkan. 4. Berdasarkan realitas di lapangan, peran dan tanggung jawab pendamping dalam kegiatan fasilitasi terlihat sangat berat dan membutuhkan keseriusan yang tinggi (berbeda dengan program RESPEK dimana untuk setiap distrik terdapat 2 orang pendamping). Rata-rata setiap pendamping membina 15 – 25 kelompok tani.

ISU POKOK : 1. Rekrutmen pendamping, utamanya pendamping kabupaten dan distrik/kecamatan banyak menemui kendala. 2. Banyak pendamping yang sudah ada (pendamping distrik) yang mengundurkan diri.

REKOMENDASI : Konstribusi IFAD dalam PNPM Mandiri Perdesaan, utamanya PNPM MPd. Pertanian perlu dikaji lagi, khususnya dalam hal : 1. Komponen block grant (tidak dialokasikan). 2. Penambahan untuk pendamping distrik. 3. Penambahan spesialis di tingkat nasional, seperti Spesialis Pelatihan (yang berhubungan dengan aspek pertanian ) dan Spesialis M&E.