DI DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
VISI DAN MISI SANITASI KABUPATEN JOMBANG
Advertisements

KEPALA BIRO BINA MENTAL SETDA PROVINSI JAWA TENGAH
PAPARAN KEPALA BAPPEDA KOTA BEKASI
RENCANA STRATEGIS PEMERINTAH KABUPATEN SUPIORI Kelompok 3 Akib Pandurbyanto Ragil Mahdi
Dinas komunikasi dan informatika DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERILAKU KERJA UNTUK MAJU
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah
KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI NTB DALAM KEMITRAAN PEMBANGUNAN SANITASI
PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PROGRAM KEGIATAN EX RUTIN SKPD DALAM RENSTRA SKPD DAN RPJMD
Sikda PENGELOLAAN DATA INFORMASI SOFTWARE.
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
H. Ahmad Marzuqi, S.E Dan Dian Kristiandi, S.Sos
SAKIP DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara
TEKNIK MENENTUKAN LOKASI & LAYOUT
Undang-Undang bidang puPR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
October 17 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI KALIMANTAN.
STRATA BANGUNAN BERTINGKAT
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
PERMUKIMAN.
Visi DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Kota Padang
MATERI PENGENDALIAN ANGGARAN
TERWUJUDNYA PENDIDIKAN YANG UNGGUL, KREATIF DAN RELIGIUS
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
RENCANA KERJA TAHUN 2018 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
Penataan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta
SAKIP 2017 SISTEM AKUNTABLITAS INSTANSI PEMERINTAH
Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Berbasis Ekonomi Kerakyatan Melalui Skema Kredit Mitra Jateng.
PEMBANGUNAN KESEHATAN
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM NASIONAL BIDANG PERUMAHAN (Dalam Rangka Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015) Permenpera No. 22 Tahun.
RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN TAHUN 2017
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Oleh: Tim FITRA JAWA TENGAH
RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
Undang-Undang bidang puPR
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
EVALUASI REALISASI APBN TA 2017 DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TEMU MUKA - DPU DENGAN FAK. TEKNIK UNSOED (28 September 2011)
Latihan Penyusunan RPJMD
PENGARUS UTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN AMPL
AKUNTABILITAS KINERJA
Assalamualaikum. My. Biodata Nama : Adinul Hanif Nim :
PELAKSANAAN ANGGARAN SUMBER : DAK/TP/DK TAHUN
Biro Organisasi SETDA Prov Jabar
Capaian Kinerja Pembangunan
Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG PROFIL UMUM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BADUNG.
DASAR DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN VISI PRESIDEN/ KEMENTERIAN KESEHATAN RI Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian.
DINAS PENDIDIKAN DUKUNGAN RENSTRA DINAS PENDIDIKAN DALAM PENCAPAIAN VISI DAN MISI GUBERNUR (RPJMD 2017 – 2022) Disampaikan oleh : KEPALA DINAS PENDIDIKAN.
PERAN BAPPEDA DALAM PENYELESAIAN URUSAN KESEHATAN
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Gambaran umum Sebelah Utara Sebelah Timur Sebelah Selatan
Tema Pembangunan Kota Baubau Tahun 2019
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 18 Tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang.
KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2020
PROSES BISNIS KECAMATAN PUCUK
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2020
SATPOL PP PROVINSI RIAU
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
PERUBAHAN RPJMD KOTA SURABAYA TAHUN
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
Oleh : Drs.DIAN BUDIYANA,M.Si KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN CIAMIS.
N 01 STRUKTUR PENDAPATAN % -1% Daerah 48% PENDAPATAN : RP. 10 M
KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN Oleh : Drs. SYAHID, MM Camat Glagah.
PROFIL BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL
Transcript presentasi:

DI DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT SELAMAT DATANG DI DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Bekerja Keras... Bergerak Cepat... Bertindak Tepat....... Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat | Jln. Majapahit No. 8  0370–634479  0370–7505574 Mataram 83125 | @admin |  dpu.ntbprov.go.id |  dpu@ntbprov.go.id |  Bekerja Keras…  Bergerak Cepat...  Bertindak Tepat.......

VISI – MISI RPJMD PROVINSI NTB 2013-2018 Terwujudnya Masyarakat Nusa Tenggara Barat Yang Beriman, Berbudaya, Berdayasaing dan Sejahtera MISI Mempercepat perwujudan masyarakat yang berkarakter Mengembangkan budaya dan kearifan lokal Melanjutkan ikhtiar reformasi birokrasi yang bersih dan melayani, penegakan hukum yang berkeadilan, dan memantapkan stabilitas keamanan Meningkatkan mutu sumber daya manusia yang berdayasaing Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat penurunan kemiskinan, dan mengembangkan keunggulan daerah Melanjutkan percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah berbasis Tata Ruang Memantapkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat | Jln. Majapahit No. 8  0370–634479  0370–7505574 Mataram 83125 | @admin |  dpu.ntbprov.go.id |  dpu@ntbprov.go.id |  Bekerja Keras…  Bergerak Cepat...  Bertindak Tepat.......

VISI – MISI RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT tahun 2013–2018 Terwujudnya Ruang Hunian Ideal yang dilengkapi Jalan mantap, Air lestari, dan Utilitas memadai (RUANG HIJAU) MISI Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana aparatur untuk menjamin kelancaran dan ketertiban administrasi perkantoran Meningkatkan ketersediaan air untuk kesejahtraan dan kesehatan penduduk Meningkatkan ketersediaan infrastruktur untuk kelancaran dan kemudahan arus transportasi di jalan Mendorong ketersediaan sarana prasarana lingkungan untuk keindahan dan keteraturan pemukiman penduduk Mendorong ketersediaan perumahan bagi masyarakat untuk keamanan, ketenangan dan kenyamanan hidup masyarakat Mendorong keberadaan dan keberdayaan jasa konstruksi untuk menjamin ketepatan,ketertiban dan kelancaran pelaksanaan konstruksi bangunan Meningkatkan ketersediaan material konstruksi yang tepat sesuai standar untuk menjamin keamanan dan kekuatan bangunan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat | Jln. Majapahit No. 8  0370–634479  0370–7505574 Mataram 83125 | @admin |  dpu.ntbprov.go.id |  dpu@ntbprov.go.id |  Bekerja Keras…  Bergerak Cepat...  Bertindak Tepat.......

REALISASI PENERIMAAN DARI PAD PADA DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT ( ) Status 11 November 2016 No URAIAN Tahun 2016 KETERANGAN Target Realisasi 1 Hasil Retribusi Daerah : 486.000.000 299.802.700,00 (61,69%) a. Retribusi Penggantian biaya cetak peta 19.250.000 b. Retribusi Penggunaan Alat Berat 216.750.000 58.070.000,00 (26,79%) c. Retribusi Laboratorium 250.000.000 241.732.700,00 (96,69%) 2 Lain-Lain Pendapatan (denda keterlambatan pek, TL-LHP, pengembalian gaji, penerimaan lain2) 772.796.707,26 TOTAL 1 + 2 1.072.599.407,26 Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat | Jln. Majapahit No. 8  0370–634479  0370–7505574 Mataram 83125 | @admin |  dpu.ntbprov.go.id |  dpu@ntbprov.go.id |  Bekerja Keras…  Bergerak Cepat...  Bertindak Tepat.......

Progres Realisasi Fisik & Keuangan Tahun 2016 DINAS PU PROVINSI NTB ( ) Status 11 November 2016 BIDANG/BALAI Anggaran (Rp.) Target s.d. Oktober Realisasi Keuangan Real Fisik (%) Sisa Anggaran (Rp) Keterangan (Rp) (%) Bobot per Bidang (%) Real per Bidang (%) Bobot Tertimbang (%) % Kategori I. BEL. TDK LANGSUNG 44.660.612.950 41.570.773.617 93,08 39.296.560.841 87,99 6,24   0,00 3.089.839.333 II. BELANJA LANGSUNG 585.395.831.877 541.198.446.571 92,45 411.889.920.620 70,36 44.197.385.306 SEKRETARIAT 11.938.910.295 11.037.522.568 5.830.915.540 48,84 1,67 73,77 1,23 6.107.994.755 52,83 SUMBER DAYA AIR 14.515.062.200 13.419.175.004 9.947.312.200 68,53 2,03 80,83 1,64 4.567.750.000 74,13 BINA MARGA 400.803.034.623 370.542.405.509 307.575.479.091 76,74 56,04 88,74 49,73 93.227.555.532 83,01 CIPTA KARYA 86.271.058.159 79.757.593.268 39.132.716.382 45,36 12,06 83,84 10,11 47.138.341.777 49,06 PERUMAHAN 70.267.767.500 64.962.551.054 48.109.624.000 68,47 9,82 94,19 9,25 22.158.143.500 74,06 TATA RUANG 1.599.999.100 1.479.199.168 1.293.873.407 80,87 0,22 91,68 0,21 306.125.693 87,47 BALAI PSDA WS P. LOMBOK 28.919.080.500 26.735.689.922 18.135.475.199 62,71 4,04 79,89 3,23 10.783.605.301 67,83 BALAI PSDA WS SUMBAWA 10.929.043.500 10.103.900.716 8.470.554.317 77,50 1,53 94,44 1,44 2.458.489.183 83,83 BALAI PSDA WS BIDOM 16.394.925.920 15.157.109.013 10.934.932.868 66,70 2,29 85,61 1,96 5.459.993.052 72,14 BP JALAN P. LOMBOK 10.955.948.529 10.408.151.103 95,00 10.174.657.510 92,87 75,95 1,16 781.291.019 97,76 BP JALAN SUMBAWA 6.158.640.400 5.693.663.050 4.323.275.571 70,20 0,86 0,72 1.835.364.829 75,93 BP JALAN BIDOM 6.145.602.000 5.684.993.644 92,51 5.271.688.319 85,78 77,78 0,67 873.913.681 92,73 BALAI PENGUJIAN MK 1.341.523.900 1.270.578.500 94,71 567.879.249 42,33 0,19 41,44 0,08 773.644.651 44,69 BALAI ISDA 3.061.234.800 2.830.111.573 2.781.893.475 90,87 0,43 87,22 0,37 279.341.325 98,30 BPP JAKON 1.308.771.274 1.209.959.043 812.762.286 62,10 0,18 80,56 0,15 496.008.988 67,17 TOTAL DPU ############## 92,53 512.659.600.255 71,67 100,00 81,32 81,95 77,46 715.271.215.650 661.863.376.752 71,67 202.611.615.395 Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat | Jln. Majapahit No. 8  0370–634479  0370–7505574 Mataram 83125 | @admin |  dpu.ntbprov.go.id |  dpu@ntbprov.go.id |  Bekerja Keras…  Bergerak Cepat...  Bertindak Tepat.......