KOORDINASI INTEGRASI SINKRONISASI DAN SINERGI TAHUN 2009 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR RAPAT KOORDINASI INTEGRASI SINKRONISASI DAN SINERGI TAHUN 2009 LINGKUP BIDANG EKONOMI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR 28 Januari, 2009 D:\Data_Kantor\Bhn_DPRD\R-APBD'09/Hearing_Kom^D 2009(dns)

ISU STRATEGIS Krisis Keuangan Global  arus modal ke dalam negeri turun, likuiditas ketat  perkiraan pertumbuhan ekonomi 2009 lamban. Penurunan BBM, belum signifikan diikuti penurunan harga komoditas ( khusus untuk transportasi  turun berkisar 4-6%). Stok Pupuk?  perlu insentif gerakan pemanfatan pupuk organik untuk mengurangi ketergantungan terhadap pupuk an organik. Kondisi ketenagakerjaan perlu pehatian serius ( di industri tekstil sekitar 80 rb terancam PHK, sampai Desember 2008 sdh 30 rb PHK, sisa di 2009, industri alas kaki sudah PHK 30 rb sampai Desember 2008, diperkirakan 300 rb di 2009 pekerja di Industri CPO akan diberhentikan, diperkirakan 10% pekerja konstruksi akan menganggur, 300 rb TKI di Malaysia, 11 rb TKI di Korea Selatan akan terkena PHK. Perkiraan APINDO, 2009 akan terjadi PHK 1,5 juta orang. 2008  SWASEMBADA BERAS ( tanpa impor) 24 tahun sejak 1984 (swasembada include impor 414.300 ton beras). Jatim  Surplus, dikemanakan? Perlu dipikirkan bisnis beras oleh Pemprov/BUMD? Kinerja ekspor perlu dijustifikasi dengan perdagangan domestik (antar pulau)  menjaga momentum pertumbuhan.

Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur Menurut lapangan Usaha Tahun 2006 - 2008 (%)   No. Sektor 2006 2007 Kumulatif Sampai Triwulan III/2008 *) Prediksi Triwulan IV/2008 **) Prediksi Tahun 2008**) 1. Pertanian 3,99 3,13 2,42 1,55 2,24 2. Pertamb-Penggalian 8,58 10,44 9,45 9,13 9,36 3. Industri Pengolahan 3,05 4,64 4,59 3,15 4,23 4. Listrik-Gas-Air Bersih 4,07 11,81 4,42 5,06 5. Konstruksi 1,42 1,21 2,68 2,46 2,63 6. Perdag-Hotel-Rest. 9,62 8,39 8,92 8,29 8,75 7. Angkutan-Komunikasi 6,77 7,77 7,40 6,59 7,19 8. Keu-Persew- Js Perush 7,46 8,47 8,22 6,24 7,71 9. Jasa-jasa 5,27 5,88 6,02 6,32 6,10 P D R B 5,80 6,11 6,00 5,43 5,85 Keterangan : * Angka Sementara ** Angka Prediksi  

EVALUASI KINERJA EKONOMI 2008 Akan Ditinjau kembali berdasarkan perubahan asumsi makro dan eksternal policy Target 2009 Didalam negeri : kenaikan BBM, penurunan BBM Krisis keuangan global Jtm : Lapindo  kontribusi pelambatan PHK & Rencana PHK Pelambatan terasa sejak Triwulan III

SEKTOR-SEKTOR DOMINAN PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN 2007 Kab/Kota KINERJA EKONOMI PERTUM-BUHAN EKONOMI (%) KONTRIBUSI SEKTOR UNGGULAN (%) Perta-nian Industri PHR Jasa-jasa Pertam-bangan dan Penggalian 1 Kab. Gresik 6,88 11,22 47,40 22,15   - 2 Kota Surabaya 6,74 31,35 38,25 6,96 3 Kota Mojokerto 6,39 15,67 39,51 12,10 4 Kota Batu 6,83 19,31 40,87 14,56 5 Kab. Bojonegoro 13,01 30,45 22,14 14,79 6 Kab. Sidoarjo 5,73 53,30 24,47 7 Kota Blitar 6,26 12,44 33,87 20,22 8 Kota Malang 6,10 35,71 35,11 12,22 9 Kab. Nganjuk 6,09 28,67 41,98 10,59 10 Kota Probolinggo 6,49 10,08 16,08 39,63 11 Kab. Tulungagung 6,16 16,06 17,84 29,76 12 Kab. Pasuruan 6,35 24,52 32,67 20,52 13 Kab. Jombang 30,52 12,60 35,13 14 Kab. Mojokerto 5,44 20,37 34,89 24,74 15 Kota Pasuruan 17,89 37,38 11,47 16 Kab. Malang 6,06 28,71 20,40 38,73

  JAWA TIMUR 6,11 16,72 28,75 28,81 8,15 2,11% 17 Kota Madiun 6,25 - 25,41 20,32 14,58 18 Kab. Lumajang 5,16 33,19 14,20 24,23 19 Kab. Blitar 5,64 48,89 26,93 9,66 20 Kab. Situbondo 5,40 32,77 9,31 33,89 21 Kab. Jember 5,98 44,42 19,46 9,59 22 Kab. Probolinggo 5,89 29,96 13,42 29,69 23 Kab. Lamongan 5,94 38,76 32,40 13,18 24 Kab. Banyuwangi 5,80 46,48 26,12 6,10 25 Kab. Bondowoso 5,49 46,49 20,34 10,44 26 Kab. Bangkalan 5,00 32,09 25,96 15,21 27 Kab. Ponorogo 5,91 28,37 28,02 12,25 28 Kab. Tuban 6,71 21,47 13,14 20,18 29 Kab. Magetan 5,19 31,77 25,98 20,39 30 Kab. Ngawi 36,06 29,52 13,86 31 Kab. Madiun 5,01 32,12 28,10 15,22 32 Kab. Trenggalek 5,38 35,05 18,27 20,64 33 Kab. Sampang 4,21 50,43 10,99 17,74 34 Kab. Pamekasan 4,71 58,58 12,80 12,40 35 Kab. Sumenep 4,08 57,60 15,31 9,70 36 Kab. Pacitan 5,07 40,73 10,78 18,76 37 Kab. Kediri 5,18 34,15 19,77 23,63 38 Kota Kediri 4,35 71,85 22,43

Nilai Tukar Petani (NTP) Jatim Okt-Nopember 2008 (2007=100) Sumber : BPS Propinsi Jawa Timur

PROYEKSI SEKTOR-SEKTOR LAPANGAN USAHA Sampai tahun 2010  masih didominasi sektor pertanian, industri pengolahan dan PHR Sektor-sektor potensial pendukung pertumbuhan ekonomi Jawa Timur - Sektor Primer : 1. Sektor Pertanian 2. Sektor Pertambangan dan Penggalian - Sektor Sekunder : 3. Sektor Industri Pengolahan - Sektor Tersier : 4. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran 5. Sektor Jasa Pergeseran Kontribusi Sektor: - Sektor Primer  Terus Menurun - Sektor Sekunder  Menurun secara perlahan - Sektor Tersier  Terus meningkat

NERACA PERDAGANGAN NON MIGAS JAWA TIMUR TAHUN NILAI EKSPOR (US $) NILAI IMPOR SURPLUS 1. 2002 5.695.960.242 3.548.379.743 2.147.580.499 2. 2003 5.484.316.939 3.787.644.403 1.696.672.536 3. 2004 6.194.475.821 4.846.622.652 1.347.853.169 4. 2005 7.114.109.736 5.217.624.963 1.896.484.773 5. 2006 9.019.505.200 5.499.199.124 3.520.306.076 6. 2007 11.502.661.132 7,264,258,700 4,238,402,432 7. 2008*) 5,695,741,028 5,701,980,824 - 6,239,796 *) data s/d Oktober 2008

PERKEMBANGAN PERSETUJUAN PROYEK PMA / PMDN DI JAWA TIMUR TAHUN 2003 -2008 Sumber : diolah dari Data BPM Propinsi Jawa Timur

KINERJA INVESTASI JAWA TIMUR TAHUN 2003 – 2008 Milyar Rp. Juta (US$) Ket : Data sampai dengan Nopember 2008 Sumber : diolah dari Data BPM Propinsi Jawa Timur

PMA s/d Juli 2008 diterbitkan Surat Persetujuan investasi oleh BKPM : KINERJA INVESTASI PMDN s/d Nopember 2008 diterbitkan Surat Persetujuan Investasi oleh BPKM : Nilai Investasi  19,25 trilyun rupiah Perusahaan  27 buah Menyerap tenaga kerja lokal  19.154 orang Jenis usaha  Industri kimia, industri kertas, hotel dan restoran, industri kayu dan transportasi. PMA s/d Juli 2008 diterbitkan Surat Persetujuan investasi oleh BKPM : Nilai Investasi  2,5 milyar US Dollar Perusahaan  82 buah Menyerap tenaga kerja lokal  37.257 orang Jenis Usaha  Idustri Kimia, listrik dan air, industri makanan industri barang logam dan tekstil.

INFLASI Inflasi Jawa Timur pada tahun kalender (Januari-Desember 2008)  9,66% jauh lebih rendah dibandingkan Nasional 11,06 %. Kondisi ini jauh lebih tinggi dibandingkan inflasi tahun 2006 sebesar 6,76 % dan inflasi tahun 2007 sebesar 6,48 % Pendorong utama inflasi di Jawa Timur di Tahun 2008 adalah akibat naiknya BBM pada bulan Mei dan emas perhiasan.

Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur 6,11 % PDRB Per Kapita Jawa Timur Rp. 14,07 Juta

Perbandingan Absolut Antar Daerah Kondisi Ideal (Kuadran I)  sektor-sektor ekonomi tumbuh seiring dengan peningkatan PDRB per Kapita  Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Mojokerto dan Kota Surabaya, Kuadran II  tingkat pertumbuhan tinggi tetapi PDRB perkapita nya lebih rendah dari rata-rata PDRB per Kapita provinsi menyebar di Kabupaten/Kota  struktur perekonomian yang tidak didominasi oleh sektor tertentu  hampir merata pembangunannya di semua sektor  tinggal menunggu waktu saja untuk terus berkembang dan bergeser ke arah yang ideal. Kuadran III  Struktur ekonomi yang masih didominasi oleh sektor-sektor primer  cenderung sangat sulit untuk beranjak ke arah yang lebih baik  diperlukan terobosan arah pembangunan yang signifikan untuk mengejar ketertinggalan Kuadran IV  PDRB per Kapita yang tinggi tetapi tidak diiringi dengan pertumbuhan ekonomi  terjadi di Kota Kediri  adanya Industri Rokok berskala nasional yang mendorong tingginya PDRB Per Kapita  tingginya nilai PDRB per Kapita tidak benar-benar mencerminkan tingginya pendapatan masyarakat  perlu pemerataan pembangunan

Penyerapan Tenaga Kerja Elastisitas Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

PERMASALAHAN Dinamika dan perkembangan perekonomian global saat ini berkembang sangat cepat  proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia MELAMBAT cukup signifikan  ada slow down dari global economy  Investasi mengalami gangguan. Memburuknya perekonomian dunia  KRISIS KEUANGAN GLOBAL.  sektor RIIL terimbas  percepat implementasi kebijakan memperkuat sektor riil dengan berbagai insentif untuk sektor mikro. TERBATASNYA kapasitas UKM untuk mengakses permodalan dan pasar  RENDAHNYA daya saing dan lemahnya kompetensi kewirausahaan. Iklim usaha yang kurang kondusif berdampak pada besarnya biaya transaksi.

Lanjutan .... Sektor Industri, perdagangan dan keuangan mengalami goncangan yang cukup kuat, sedagkan sektor konstruksi masih mengandalkan kemampuan dalam negeri; Industri berskala kecil dan menengah yang berhubungan langsung dengan hajat hidup orang banyak masih mengalami pertumbuhan, untuk industri yang pangsa pasarnya di luar negeri mengalami stagnasi; Sektor Primer, seperti pertanian dan pertambangan masih tetap berkembang normal (tidak ekspansional). Perdagangan luar negeri (ekspor-impor) mengalami penurunan, sedangkan perdagangan dalam negeri sangat bergantung pada kebijakan pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja (padat karya); Tingkat pengangguran meningkat akibatnya kemiskinan juga mengalami peningkatan;

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN EKONOMI JAWA TIMUR TAHUN 2009

Arah kebijakan ekonomi Jawa Timur : Menciptakan Regulasi yang menjamin kepastian usaha dan penegakkan hukum; Meningkatkan efisiensi usaha dan daya saing Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan memantapkan penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan responsibilitas; Meningkatkan pertumbuhan ekspor non migas berbasis sumber daya lokal melalui pengembangan teknologi untuk meningkatkan daya saing produk unggulan daerah; Meningkatkan daya saing industri pengolahan melalui penguatan keterkaitan kedepan (forward) dan kebelakang (backward); Mengembangkan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) dengan memperluas basis dan kesempatan berusaha serta menumbuhkembangkan wirausaha baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja;

Pengembangan potensi pariwisata melalui peningkatan jaringan informasi wisata (nasional dan internasional), peningkatan mutu obyek dan usaha jasa pariwisata yang memenuhi Standart Kompetensi Nasional Indonesia (SKNI) dalam rangka meningkatkan daya saing regional maupun global; Penguatan pembangunan perdesaan melalui penumbuhan dan penguatan kelembagaan di perdesaan, revitalisasi sistem penyuluhan dan fasilitasi kemitraan; Perkuatan kualitas perkembangan ekonomi yang didukung oleh pembangunan infrastruktur dan pengembangan agrobisnis melalui sistem cooperative farming dan good agriculture practice; Pengembangan kawasan agropolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya pertanian;

Peningkatan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dengan meningkatkan penyediaan benih unggul dan faktor penunjangnya; Pengembangan diversifikasi pola konsumsi pangan berbasis pangan lokal, beragam, bergizi dan berimbang; Pemantapan reformasi birokrasi di bidang layanan publik serta kebijakan publik;

I. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN Peningkatan dan pengembangan kualitas SDM Pertanian dan fungsi kelembagaan pertanian. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil pertanian berdasar prinsip Hazart Analysis Critical Control POINT (HACCP). Peningkatan kualitas bibit/benih, kapasitas produksi, pengembangan komoditi pertanian bernilai tinggi. Pengembangan sentra produksi pertanian dan standardisasi mutu hasil dalam rangka pemenuhan kebutuhan industri secara berkelanjutan. Penciptaan mekanisme pasar yang dapat menumbuhkan minat investasi di bidang pertanian.

II. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PETERNAKAN Peningkatan kemampuan SDM peternak dan penguatan lembaga pendukungnya diarahkan untuk revitalisasi penyuluhan dan pendampingan peternak. Pemberdayaan dan penguatan lembaga peternakan dan perdesaan untuk meningkatkan akses peternak terhadap sarana produksi. Membangun delivery sistem dukungan pemerintah untuk sub sektor peternakan. Peningkatan skala usaha yang dapat meningkatkan posisi tawar peternak. Peningkatan ketersediaan pangan hasil ternak melalui peningkatan populasi ternak, produksi hasil ternak yang aman, sehat, utuh, dan halal dalam rangka mendukung pencapaian target kecukupan daging nasional tahun 2010.

III. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN Peningkatan produksi gula melalui penyediaan bibit tebu unggul, bongkar ratoon dan penanganan pasca panen serta fasilitasi pembangunan pabrik gula mini. Peningkatan kualitas tembakau sesuai standard industri melalui peningkatan kualitas bibit, perbaikan sistem budidaya dan pengelolaan pasca penen. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil perkebunan berdasarkan prinsip HACCP dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk. Pengembangan Produk Bio Fuel sebagai sumber energi alternatif terbarukan. Peningkatan kemampuan petani perkebunan serta penguatan kelembagaan pendukungnya.

IV. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERIKANAN DAN KELAUTAN Pengendalian dan pengawasan perikanan tangkap terutama pada perairan yang telah Over Fishing. Peningkatan produksi perikanan budidaya intensifikasi, diversifikasi, dan ekstensifikasi usaha perikanan. Penerapan sistem jaminan mutu produk hasil perikanan yang berprinsip pada HACCP dan TRACEABILITY. Pelaksanaan program rantai dingin GAP dan GHP. Revitalisasi tri tunggal perikanan (Dinas Perikanan, HNSI, dan PUSKUD Mina). Revitalisasi pelaksanaan pelelangan ikan di Jawa Timur. Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana perikanan. Optimalisasi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan penguatan kelembagaan program mitra bahari.

V. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN Memantapkan ketersediaan pangan ditingkat rumah tangga, daerah dan wilayah melalui pengembangan cadangan pangan masyarakat dan pemerintah. Mewujudkan aksesibilitas pangan di masyarakat melalui pengembangan distribusi pangan lintas waktu dan lintas wilayah. Meningkatkan konsumsi pangan melalui penganekaragaman pangan berbasis sumberdaya dan budaya lokal yang beragam, bermutu, aman, halal dan bergizi untuk mengantisipasi kerawanan pangan di daerah dan wilayah. Meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat/petani untuk membangun ketahanan pangan berbasis sumber daya lokal, melalui pengembangan sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berkelanjutan dan terdesentralisasi. Memantapkan kelembagaan ketahanan pangan, revitalisasi system penyuluhan ketahanan pangan, fasilitasi kemitraan dan pengembangan usaha kecil di perdesaan dalam rangka penanganan kemiskinan.

Peningkatan nilai tambah dan pemanfaatan hasil hutan kayu. VI. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN Optimalisasi pemanfaatan hutan alam dan pengembangan hutan tanaman dan hasil hutan non kayu secara berkelanjutan. Peningkatan nilai tambah dan pemanfaatan hasil hutan kayu. Peningkatan pemberdayaan masyarakat didalam dan sekitar kawasan hutan. Peningkatan pengamanan dan penataan kawasan hutan. Pengawasan peredaran hasil hutan untuk menjamin kelangsungan distribusi legal. Percepatan rehabilitasi hutan dan lahan dalam dan luar kawasan hutan.

VII. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOPERASI DAN UMKM Pengembangan UKM, usaha skala mikro, koperasi dan kelembagaan dalam rangka memberikan kontribusi peningkatan pendapatan pada PokMas berpenghasilan rendah dan berwawasan gender. Perluasan basis dankesempatan berusaha, wirausaha baru, peningkatan ekspor dan penciptaan lapangan kerja.

ARAH KEBIJAKAN Peningkatan Investasi, Perdagangan, Pariwisata serta Daya Saing Industri Manufaktur. Menjamin kepastian usaha dan meningkatkan penegakkan hukum. Reformasi kelembagaan investasi sebagai lembaga perencana dan pengembangan investasi, promosi investasi, pelayanan investasi dan pengawasan pelaksanaan investasi yang berdaya saing. Optimalisasi penyederhanaan sistem dan prosedur perijinan melalui pelayanan satu pintu. Mendorong pertumbuhan industri untuk penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. Penguatan struktur industri melalui pengembangan kemitraan industri inti dan penunjangnya.

Peningkatan nilai tambah industri berbasis sumber daya lokal. Peningkatan efektifitas dan efisiensi distribusi barang dan jasa dengan pendekatan supply chain terutama kebutuhan pokok masyarakat dan komoditi strategis. Pemberdayaan dan penigkatan penggunaan produksi dalam negeri. Peningkatan daya saing produk ekspor non migas, pengendalian dan pengawasan impor. Peningkatan pertumbuhan ekspor non migas berbasis SDA, teknologi dan produk unggulan daerah. Peningkatan nilai tambah ekspor secara bertahap terutama dari dominasi bahan mentah ke dominasi barang setengah jadi dan barang jadi disertai upaya pengurangan ketergantungan bahan baku impor. Peningkatan kedisiplinan pemakai UTTP dan produsen UTTP sesuai dengan UU Metrologi Legal serta mencegah penggunaan UTTP secara illegal.

Peningkatan daya saing antar Destinasi Pariwisata yang mampu berperan secara aktif dalam mengantisipasi era global. Peningkatan pelayanan dan perlindungan atas hak-hak wisatawan. Penciptaan dan menggerakkan iklim investasi bidang pariwisata yang kondusif. Peningkatan potensi obyek wisata unggulan, diversifikasi dan standardisasi produk pelayanan jasa pariwisata dan peningkatan SDM pariwisata dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan daya saing. Pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku langsung dalam kegiatan usaha pariwisata. Pengembangan pemasaran pariwisata terpadu dalam dan luar negeri agar tepat sasaran dan efisien. Penguatan kelembagaan pada enstitusi yang mengelola kepariwisataan.

Pengembangan klaster industri dengan memperkuat pertnership antara industri inti, terkait, dan pendukung. Pembangunan industri yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan dalam pengembangan industri sehingga menghasilkan produksi bersih dan mengembangkan industri berbahan baku lokal yang terbarukan. Mendorong investasi industri baru dan revitalisasi industri untuk meningkatkan daya saing industri. Mengintegrasikan pembangunan industri di utara dan selatan Jawa Timur. Peningkatan implementasi kebijakan publik berupa penyederhanaan regulasi dalam pengembangan dan perluasan usaha industri manufaktur. Penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur untuk pengembangan dunia usaha industri dan penguatan kelembagaan pada institusi yang mengelola industri menufaktur.

Agenda Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Sub Agenda Revitalisasi Pertanian, Peternakan dan Kehutanan 1. Program Ketahanan Pangan Peningkatan produksi dan produktivitas Sapi Potong di Jawa Timur bagian utara dan Madura, dan sapi perah di Jawa Timur bagian tengah. Penyediaan bibit unggul melalui Inseminasi Buatan ( IB ) 1,3 Juta Aseptor dan faktor penunjang yang didukung dengan penambahan sapi pejantan pada BIB Singosari. Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular. Peningkatan dan pengawasan produksi bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan. Pengendalian pemotongan hewan betina produktif. Pengawasan lalulintas ternak. Intensifikasi sapi potong.

2. Program Pengembangan Agribisnis Fasilitasi terhadap dukungan Pasar Induk Agribisnis. Peningkatan mutu penanganan pasca panen dan pengolahan hasil peternakan. Peningkatan standar mutu produk peternakan / kesehatan hewan. Peningkatan pemasaran produk hasil peternakan. Pengembangan kawasan sentra pembibitan ternak di perdesaan. Optimalisasi UPT peternakan. Pemberdayaan laboratorium kesehatan hewan.

3. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Revitaliasi sistem penyuluhan peternakan. Fasilitasi kemitraan petani ternak dengan pengusaha. Pendidikan dan pelatihan sumber daya petani ternak.

ISU STRATEGIS 2010 Kondisi keuangan global masih belum stabil  percepatan realisasi investasi  memberikan pelayanan cepat, tepat dan akurat kepada investor, serta memberikan jaminan terhadap kelangsungan berusaha; Menumbuhkembangkan industri kreatif, untuk meningkatkan nilai dan pangsa jual bagi produk-produk lokal; Menjaga ketersediaan dan distribusi sarana produksi pertanian, terutama pupuk dan pestisida dengan mengikutsertakan pemerintah daerah, aparat keamanan serta aparat desa dan koperasi dalam pelaksanaan distribusi pupuk; Mengalokasikan anggaran pemerintah untuk kegiatan padat karya produktif untuk meningkatkan daya beli masyarakat;

TERIMA KASIH

ALOKASI DANA APBD PROVINSI JAWA TIMUR DI KAB/KOTA TAHUN 2009 LINGKUP PERTANIAN (Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, BKP, Kehutanan) No. Kab/Kota JUMLAH 1 Pacitan 2.990.052.500 2 Ponorogo 2.094.520.000 3 Trenggalek 1.563.927.500 4 Tulungagung 1.256.423.750 5 Blitar 1.833.501.000 6 Kediri 1.022.527.000 7 Malang 1.017.045.000 8 Lumajang 839.857.500 9 Jember 2.912.815.000 10 Banyuwangi 1.154.472.500 11 Bondowoso 1.547.677.500 12 Situbondo 740.862.500 13 Probolinggo 2.046.987.000 14 Pasuruan 286.115.000 15 Sidoarjo 439.200.000 16 Mojokerto 864.420.000 17 Jombang 1.953.030.000 18 Nganjuk 854.610.000

Lanjutan ....... No. Kab/Kota JUMLAH 19 Madiun 1.328.120.000 20 Magetan 479.925.000 21 Ngawi 847.370.000 22 Bojonegoro 1.526.200.000 23 Tuban 1.008.100.000 24 Lamongan 635.747.500 25 Gresik 1.473.420.000 26 Bangkalan 224.007.000 27 Sampang 957.875.000 28 Pamekasan 804.975.000 29 Sumenep 3.673.684.500 30 Kota Kediri 33.000.000 31 Kota Blitar 196.798.750 32 Kota Malang 13.000.000 33 Kota Probolinggo 15.169.600.000 34 Kota Pasuruan 500.000 35 Kota Mojokerto 36 Kota Madiun 12.500.000 37 Kota Surabaya 38 Kota Batu 35.500.000

ALOKASI DANA DINAS PERINDAG APBD PROVINSI JAWA TIMUR DI KAB/KOTA TAHUN 2009 NO KABUPATEN/KOTA ALOKASI DANA (Rp) 1 Kab. Pasuruan 136.400.000 2 Kab. Kediri 109.500.000 3 Kab. Malang 15.200.000 4 Kota Malang 291.500.000 5 Kota Pasuruan 6 Kab. Lamongan 7 Kab. Mojokerto 8 Kota Mojokerto 9 Kab. Tulungagung 10 Kab. Jombang 6.000.000 11 Kab. Gresik 12 Kota Blitar 135.200.000 13 Kab. Bojonegoro 141.100.000 14 Kab. Madiun 250.000.000 15 Kab. Bangkalan 36.802.500 16 Kab. Lumajang 41.925.000 17 Kab. Tuban 103.960.000 18 Kab/Kota yang belum bisa ditentukan 419.800.000

ALOKASI DANA DINAS KOPERASI DAN UMKM APBD PROVINSI JAWA TIMUR DI KAB/KOTA TAHUN 2009 No. KAB/KOTA JUMLAH DANA (Rp.) 1 Lamongan 460.526.316 2 Pacitan 3 Tulungagung 10.526.316 4 Sampang 360.526.316 5 Nganjuk 6 Blitar 660.526.316 7 Bondowoso 410.526.316 8 Banyuwangi 610.526.316 9 Jember 260.526.316 10 Malang 11 Jombang 12 Magetan 210.526.316 13 Pasuruan 14 Madiun 15 Bojonegoro 160.526.316 16 Bangkalan 17 Gresik 18 Kediri

Lanjutan....... No. KAB/KOTA JUMLAH DANA (Rp.) 19 Lumajang 10.526.316 20 Mojokerrto 21 Ngawi 22 Pamekasan 23 Ponorogo 24 Probolinggo 25 Sidoarjo 26 Situbondo 27 Sumenep 28 Trenggalek 29 Tuban 30 Kota Kediri 31 Kota Batu 60.526.316 32 Kota Blitar 33 Kota Madiun 34 Kota Malang 35 Kota Mojokerto 36 Kota Pasuruan 37 Kota Probolinggo 38 Kota Surabaya