Oleh : KEPALA BAGIAN MUTASI PEGAWAI

manajemen KEPEGAWAIAN biro kepegawaian sekretariat jenderal
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PEGAWAI (SIMPEG)
SimPEG PADA BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN BATANGKALUKU KAB. GOWA
KEPALA INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT UTAMA 1
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA BKN
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG)
WORKSHOP INTERNAL SIM BOK
SISTIM INFORMASI MANAJEMEN PEGAWAI (SIMPEG) DINKES KOTA MAKASSAR
07/04/2017 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
DATA BASE ON-LINE (SIMPEG)
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
SIMPEG SEBEGAI ACUAN DALAM PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL.
Modul Transaksi Modul Laporan Membuat Kalender
WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PNS
SISTEM INFORMASI PEGAWAI (SIMPEG)
MATRIKS EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI - KPP PA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
STRUTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PUSAT LITBANG SUMBER DAYA AIR BADAN LITBANG KEMENETERIAN PEKERJAAN UMUM - PERMEN PU No. 08/PRT/M/2010 Tanggal.
EUIS DEWI KARTINI, A.MD. NIP NO. UJIAN: 020/UD.I/2015 UJIAN DINAS TINGKAT I PNS TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN.
Analisis Kesenjangan Jabatan
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR REGIONAL XI MANADO
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DIY
C. PETA JABATAN ESELON I KEPALA 01/10/2017 Jabatan Eselon I : 5
DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang–Undang.
OTONOMI DAERAH TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL Bagian perencanaan
PENYUSUNAN DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI
Sistem Layanan Informasi Publik
UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
Tata Cara Pengisian Perilaku (SKP) Tahun 2016
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN KABID. PENGEMBANGAN PEGAWAI
DASAR HUKUM Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Perka BKN no.19 Tahun 2015 Tentang PUPNS Surat edaran Kepala Badan Kepegawaian.
ANALISIS KESENJANGAN ANTARA PROFIL PNS DENGAN SYARAT JABATAN
TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING JF -1
PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Pedoman Relokasi dan Penataan PNS Pusat di Daerah
SEBAGAI DAMPAK DARI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
Sekretariat Jenderal (Setjen)
BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
30/11/2017 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI
RAPAT TEKNIS PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN DAN EVALUASI IMPLEMENTASI SIMPEG Selasa, 01 Desember 2015.
BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLA APLIKASI KEPEGAWAIAN TAHUN 2017
EVALUASI PELAKSANAAN e-PUPNS 2015 DI KABUPATEN JOMBANG
FGD Penyusunan Formasi Dan Proyeksi Kebutuhan PNS
Pedoman Relokasi dan Penataan PNS Pusat di Daerah
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KEPEGAWAIAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2014
CONTOH PERUMUSAN NAMA JFU
Subbag TU Kantor Kementerian Agama Kab. Kuningan
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
BKD PROVINSI JAWA TENGAH
PENYUSUNAN dan PENETAPAN APBD
SUB BIDANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI
BATAS USIA PENSIUN JABATAN FUNGSIONAL
STANDARDISASI JABATAN PELAKSANA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
S I M P E G SELAMAT DATANG PESERTA RAPAT KOORDINASI
DAN PELAKSANA HARIAN (Plh.)
Profil Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat
Tata Cara Pembayaran Kegiatan Fasilitasi Menggunakan Aplikasi SPIN OUT
Penyusunan Kebutuhan dan Formasi Dosen
DASAR HUKUM 1.Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) 2.Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 150.
Ruang Sidang Kepegawaian Universitas Sebelas Maret,
SIAp JABAR SISTEM INFORMASI APARATUR JAWA BARAT
PERENCANAAN KEBUTUHAN PEGAWAI SESUAI DENGAN KEBUTUHAN ORGANISASI
PENGUATAN SISTEM MANAJEMEN SDM ASN