Banama tingang makmur Business Plan.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
STRATEGI POKOK Kebijakan Fiskal Kebijakan Perbankan/Keuangan
Advertisements

EKSISTENSI KELEMBAGAAN DALAM RANGKA PENYALURAN OBAT KE FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PEMERINTAH Oleh : Sekretaris Kementerian PAN dan RB selaku Deputi.
OLEH : SHANTI EMAWATI, S.Pt., MP.
Peran RZWP3K dalam Perencanaan Pembangunan Bidang Kelautan
PELUANG PEMBIAYAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH
Penggolongan Bahan Galian
Perencanaan Tata Guna Lahan
SUMBER-SUMBER KEUANGAN DAERAH
PENYUSUNAN RTRW KECAMATAN SANDARAN BERBASIS MASYARAKAT
PENYUSUNAN RTRW KECAMATAN SANGKULIRANG BERBASIS MASYARAKAT
KEBIJAKAN DAN REVITALISASI PERTANIAN
PAPUA, KEPULAUAN INDONESIA YANG TAK TERPANDANG
Kewenangan Pengelolaan
ARAH PEMBANGUNAN EKONOMI SEKTOR PERTANIAN
PENATAAN KELEMBAGAAN BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA CABDIN DAN UPT-SP
H. Ahmad Marzuqi, S.E Dan Dian Kristiandi, S.Sos
POTENSI PEMANFAATAN DANA DESA
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
SOSIALISASI DANA DESA dengan Materi: “PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2015”
KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU BAPPEDA PROVINSI BENGKULU
PERENCANAAN PEMANFATAN LAHAN; ZONASI LAHAN & PERWILAYAHAN KOMODITAS
Pengantar bisnis PENGERTIAN BISNIS
Perdagangan Internasional
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar
KEBIJAKAN NASIONAL PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
STIE DEWANTARA ASPEK EKONOMI & SOSIAL Studi Kelayakan Bisnis, Sesi 8.
Tim Kerja Harmonisiasi Regulasi GN-SDA
P A P A R A N REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PADA RAKORDAL TRIWULAN II TA Drs. H. NURYAKIN, M.Si Kepala Badan.
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Industri Pertambangan
OLEH : SHANTI EMAWATI, S.Pt., MP.
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
OLEH : SHANTI EMAWATI, S.Pt., MP.
Pertemuan 13 Otonomi Desa.
HUKUM PERTAMBANGAN MASRUDI MUCHTAR, S.H.,M.H..
STRATEGI PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
31 Januari 2012 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Sumber Daya Alam yang Berhubungan dengan Aspek Geografi
Legalitas Usaha.
SEKRETARIAT BKSP JABODETABEKJUR
Pertemuan 13 Otonomi Desa.
Implementasi Pemahaman Globalisasi Ekonomi dalam Pembangunan Wilayah: STRATEGI PENINGKATAN DAYA SAING DI ERA MASYARAT EKONOMI ASEAN (MEA) Oleh : Dr. Kurniyati.
By Siti Nurul Chotimah, S. Pd
HAK DAN KEWAJIBAN.
Latihan Penyusunan RPJMD
AGENDA RISET DAERAH PROVINSI BENGKULU
Alamat Kantor Kelurahan Gt Payung
Otonomi Daerah studi kasus provinsi riau
AKUNTABILITAS KINERJA
PEMBANGUNAN APLIKASI INFORMASI PELUANG PENANAMAN MODAL
(sebagai urusan pemerintahan)
Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
DI SAMPAIKAN OLEH KEPALA BAPPEDA
PERSPEKTIF PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PP 18 TAHUN 2016
DISAMPAIKAN pada Musrenbang rkpd kabupaten belitung
PENANGANAN PASCA BENCANA GEMPA SUMATERA BARAT 30 SEPTEMBER 2009
Pengertian (1) Struktur Ruang Tata Ruang Pola Ruang
NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA (NSPK) Bidang kominfo – sub urusan aptika Firmansyah Lubis Semarang, 31 Juli 2018.
OLEH : SHANTI EMAWATI, S.Pt., MP.
PENATAAN RUANG 14/01/ :10.
Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi 2016
KEBERHASILAN PELAKSANAAN REKLAMASI PADA LAHAN BEKAS TAMBANG
PENYUSUNAN Rencana Detail Tata Ruang PUSAT IBUKOTA KARANG BARU DAN KOTA KUALA SIMPANG Tahun 2018 – 2038.
PERAN DISPERINDAGKOP-UKM DALAM PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BANJARNEGARA DISPERINDAGKOP-UKM KABUPATEN BANJARNEGARA.
PELATIHAN DASAR TEKNIS BIDANG SUMBER DAYA AIR
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR TERPADU
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
Transcript presentasi:

Banama tingang makmur Business Plan

Perusahaan Perseroan Daerah/ PERUSDA UU No. 5 Th 1962 Perda No. 10 Th 1994 Perda No. 6 Th 2009 (perubahan pertama) Perda No. 12 Th 2012 (perubahan kedua) Perda No. 6 Th 2014 (perubahan ketiga) BUMD Perusahaan Perseroan Daerah/ Perseroan Terbatas UU No. 23 Th 2014 DASAR HUKUM: Perseroan Terbatas BANAMA TINGANG MAKMUR (Ditjen AHU No. 20170427154506064321)

Visi: “Menjadi Perusahaan Daerah yang menyejahterahkan Segenap Masyarakat Kalimantan Tengah”

Misi: Mengelola sumber daya alam berdasarkan kearifan lokal dengan pendekatan eco-friendly. Mengembangkan SDM berdasarkan budaya Perusahaan bermanajemen kelas dunia dengan kinerja yang tinggi. Mengoptimalkan strategi pertumbuhan bisnis secara menguntungkan untuk meningkatkan nilai pemegang saham serta meningkatkan kesejahteraan karyawan dan segenap Masyarakat Kalimantan Tengah. Menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan BUMD Kabupaten/Kota, BUMDES serta mitra usaha dan mitra kerja dalam mengembangkan pengelolaan sumber daya alam. Mengembangkan perusahan menjadi BUMD berskala nasional dan menjadi pintu masuk investasi bagi perusahaan luan negeri untuk menyejahterahkan segenap Masyarakat Kalimantan Tengah. Menjadi BUMD sebagai fasilitator dalam pemberdayaan SDA & SDM serta Pemasaran. Memberikan nilai tambah yang optimal bagi segenap Masyarakat Kalimantan Tengah

PENGEMBANGAN BTM BTM ENERGY INVESTASI PEMBANGUNAN TRADING PAPAN PANGAN

POTENSI PENGEMBANGAN INTERNAL Sasaran pengembangan usaha secara lintas sektoral yang menunjang seluruh aspek maupun penyelenggaraan kegiatan usaha PT. BANAMA TINGANG MAKMUR meliputi beberapa Sektor Usaha yaitu: 1. Sektor Industri 2. Sektor Pertanian 3. Sektor Kehutanan 4. Sektor Perkebunan 5. Sektor Perikanan dan Kelautan 6. Sektor Peternakan 7. Sektor Sumber Daya Air 8. Sektor Ketahanan Pangan 9. Sektor Telekomunikasi dan Informasi 10. Sektor Koperasi dan UKM 11. Sektor Perdagangan 12. Sektor Transportasi dan Perhubungan 13. Sektor Pertambangan dan Energi 14. Sektor Kebudayaan dan Pariwisata 15. Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang 16. Sektor Perumahan dan Permukiman 17. Sektor Tenaga Kerja 18. Sektor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 19. Sektor Penanaman Modal

RENCANA PENGEMBANGAN USAHA SEKTORAL PRIORITAS (5 SEKTOR) I. SEKTOR KEHUTANAN ARAH KEBIJAKAN: Mengembangkan sistim agri-bisnis Mencegah terjadinya kesrusakan hutan PROGRAM: Inventarisasi Hutan ex HPH Inventarisasi ex Jalan Logging Revitalisasi ex Jalan Loging untuk menunjang sektor usaha yang lain terutama sektor Pertambangan, sub sektor Pertambangan Batubara. AKSI: Kordinasi dengan Dinas Kehutanan untuk Perwilayahan Kordinasi dengan Biro Hukum untuk Legalitas dan Dasar Hukum Kegiatan Usaha

RENCANA PENGEMBANGAN USAHA SEKTORAL PRIORITAS (5 SEKTOR) II. SEKTOR PERDAGANGAN ARAH KEBIJAKAN Meningkatkan peran Perusahaan Daerah sebagai penunjang pembangunan dan pendapatan asli daerah secara optimal PROGRAM Pengembangan usaha perdagangan mineral dan batubara Pengembangan usaha perdagangan Kelapa sawit dan turunannya AKSI: Melengkapi Unit Usaha Perusda dengan legalitas Perdagangan Mineral dan Batubara seperti IUP OP Khusus Pengangkutan dan Penjualan untuk mineral dan batubara serta Ijin Export Mengajukan DMO batubara ke PT PLN Batubara Kordinasi dengan Instansi terkait

RENCANA PENGEMBANGAN USAHA SEKTORAL PRIORITAS (5 SEKTOR) III. SEKTOR SUMBER DAYA AIR ARAH KEBIJAKAN Penggunaan sumber daya air demi kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan sumber daya air dan dengan pemberdayaan seluruh lapisan masyarakat PROGRAM Ikut berperanserta dalam proses Revitalisasi dan normalisasi alur sungai yang ada di Propinsi Kalimantan Tengah Pemanfaatan material hasil kegiatan revitalisasi dan normalisasi alur sungai. Kerjasama dan Optimalisasi peran Masyarakat disekitar Daerah Aliran Sungai terdampak AKSI: Kordinasi dengan Instansi terkait Persiapan Payung Hukum dan Legalitas Kordinasi dengan Masyarakat disekitar Daerah terdampak Inventarisasi Skala Prioritas dan Skala Ekonomis Daerah Aliran Sungai

RENCANA PENGEMBANGAN USAHA SEKTORAL PRIORITAS (5 SEKTOR) IV. SEKTOR TRANSPORTASI DAN PERHUBUNGAN ARAH KEBIJAKAN Penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang baik dan mantap sehingga mampu mendukung pengembangan Usaha Perusda khususnya dan peningkatan masyarakat pada umumnya. PROGRAM Pengelolaan beberapa Pelabuhan berikut sarana dan prasarananya dalam lingkungan Propinsi Kalimantan Tengah yang hak kelolanya bisa dilakukan oleh Perusda Banama Tingang Makmur. AKSI: Kerjasama dengan Instansi terkait Inventarisasi Pelabuhan dilingkungan Propinsi Kalimantan Tengah Payung Hukum dan Legalitas Kajian Ekonomis

RENCANA PENGEMBANGAN USAHA SEKTORAL PRIORITAS (5 SEKTOR) V. SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI ARAH KEBIJAKAN Pemanfaatan sumber daya alam dengan tetap mengacu pada pembangunan yang berwawasan lingkungan PROGRAM Revitalisasi dan Restrukturisasi usaha Perusda untuk pengelolaan dan penambangan terutama bahan galian golongan C dan bila memungkinkan juga bahan galian golongan B dan A yang terdapat di Propinsi Kalimantan Tengah berpotensi untuk dikembangkan tetapi belum tersentuh secara optimal seperti : (Bahan Galian Golongan C): asbes, batu gamping, trass, zeolit, diorit granit, pospat, kalsit, piropilit, oker, dolomit, bentonit, zircon, silica, pasir sungai dll (Bahan Galian Golongan B): emas, mangaan, iron ore, galena, bauxite, nikel, radium, uranium dsb (Bahan Galian Golongan A): minyak bumi dan batubara

RENCANA PENGEMBANGAN USAHA SEKTORAL PRIORITAS (5 SEKTOR) V. SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROGRAM Menggandeng investor untuk pengembangan industri baik hulu maupun hilir bahan – bahan galian tersebut. Kepesertaan Perusda dalam kegiatan exlporasi dan exploitasi bahan galian serta Gas dan Minyak Bumi berikut bagi hasil usaha sesuai Undang-undang AKSI: Kordinasi dengan Instansi terkait Payung hukum dan legalitas Pembentukan unit kerja untuk menangani detail sub sector dimaksud berikut analisa ke ekonomiannya (FS)

PROJECTED INCOME 2017 (Juli-Desember) No. SECTOR EBIT (Rp.) 1 Kehutanan 20.000.000.000,- 2 Perdagangan 350.000.000.000,- 3 Sumber Daya Air 150.000.000.000,- 4 Transportasi & Perhubungan 5 Pertambangan & Energy 10.000.000.000,- Earning Before Interest & Tax 550.000.000.000,-