KELUARGA BERENCANA Inya Winyo Lia Laurensia

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KEBIJAKAN OPERASIONAL PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA TAHUN 2012
Advertisements

PROGRAM KB Oleh : Colti Sistiarani SKM., M.Kes
PROGRAM KB PASCAPERSALINAN DAN KB PASCAKEGUGURAN DI RUMAH SAKIT
DIREKTORAT STATISTIK KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN
Tujuan Pengaturan Upaya Kesehatan Anak:
ANALISIS PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BERBASIS GENDER
Enny Zuliatie Die-J YPI (Drop in Center Cijantung Yayasan Pelita Ilmu)
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI EKONOMI MASYARAKAT
ASIAH NH STIKES NANI HASANUDDIN MAKASSAR 2011
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
BKKBN PROVINSI JAWA TENGAH
Tabel Sandingan Agenda Pembangunan Nasional - Arah Kebijakan Strategis
Pembahasan : Tinjauan Kritis Arah Revitalisasi KB : 15 Tahun Implementasi ICPD Kairo, 1994 Oleh : Dra. Hj. Ratnasari Azahari, MPA., Ph.D.
PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI INDONESIA
OPTIMALISASI PROGRAM KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI DALAM UPAYA MENCAPAI TARGET/SASARAN TAHUN PERTAMA RPJMN/RENSTRA BKKBN Dr. SANJOYO,
EVALUASI RPJMN/RENSTRA DAN ARAH KEBIJAKAN
KEBIJAKAN PROGRAM KB PASCA SALIN
KONSEP KELUARGA SEJAHTERA
KEBIJAKAN DAN PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI
KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI Drs. Heru Susanto PKB Program Keluarga Berencana telah diterima oleh masyarakat.
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DI INDONESIA
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
KEBIJAKAN DAN STRATEGI KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI
Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara
Sekretaris PP Aisyiyah
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAN KB TAHUN 2012
STRATEGI PENINGKATAN COVERADE PEMAKAIAN KONTRASEPSI IUD OLEH BIDAN
BP3AKB PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK:
FITRI RACHMAD KH (AKUNTANSI) 2. SUCI RACHMAWATI (AKUNTANSI)
Issue dan Trend Perawatan Kesehatan Keluarga
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROV. SUMBAR
(TIPE A) BAGAN ORGANISASI
BAPERMAS, PP, PA, DAN KB KOTA SURAKARTA
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2013
MASALAH PELAYANAN KEBIDANAN di TINGKAT PELKES PRIMER
SELAMAT DATANG DIKAMPUNG KB
Oleh SUJOKO,S.Sos.,M.Si. Kepala BPMPKB Kabupaten Gunungkidul
PEMBANGUNAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
OPTIMALISASI PELAKSANAAN JAMINAN PERSALINAN Dalam rangka Percepatan Pencapaian MDGs 2015 Tjetjep Yudiana,SKM, M.Kes KEPALA DINAS KESEHATAN PROPINSI KEPULAUAN.
Sasaran Strategis dan Strategi RENSTRA
Arahan Deputi Pelatihan dan Pengembangan pada kegiatan
PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI
Dasar Kesehatan Reproduksi
PENGANTAR KESEHATAN REPRODUKSI
PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT
KONSEP PELAYANAN KELUARGA BERENCANA
Komitmen Indonesia pada ICPD dan MDG’s
Kabupaten Gianyar 10 Juli 2014.
PROGRAM KB PASCAPERSALINAN DAN KB PASCAKEGUGURAN DI RUMAH SAKIT
Imam Intan R Khusnul NKKBS Laila Linda.
PEMANFAATAN DATA SURVEI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Kom III SUHARI MM.
RENCANA KEGIATAN BIDANG KB
SUB BIDANG SUB-SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
ASPEK-ASPEK SOSIAL BUDAYA DALAM PELAYANAN KEBIDANAN
PROGRAM KB (KELUARGA BERENCANA)
SINKRONISASI KEBIJAKAN DAERAH VS DANA BOK
TUGAS POKOK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU *MEMBANTU MELAKSANAKAN URUSAN.
PUSKESMAS RAMAH ANAK SEBAGAI UPAYA UNTUK PERCEPATAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK.
Manajemen Kespro (Kebijakan & Sosialisasi) Kesehatan Reproduksi Kelompok II.
PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI INDONESIA. PROGRAM KB DI INDONESIA Pengertian Program Keluarga Berencana menurut UU No 10 tahun 1992 (tentang perkembangan.
RANCANGAN RENJA DINAS PPPA DALDUK KB PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020
Konsep gender Dalam kesehatan Reproduksi perempuan
Issue dan Trend Perawatan Kesehatan Keluarga R Bayu Kusumah N.
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
PROFIL BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL
Transcript presentasi:

KELUARGA BERENCANA Inya Winyo 2014-31-067 Lia Laurensia 2014-31-092 Karina Dewi 2014-31-158 May Sriyanti 2014-31-244 Putri Eriyanti 2014-31-251

Masalah kb di indonesia PEMBAHASAN Pengertian Visi dan misi Tujuan Sasaran Ruang lingkup Strategi kb Program kb Manfaat kb Dampak program kb Masalah kb di indonesia

VISI DAN MISI VISI Mewujudkan keluarga yang ideal berkualitas serta kualitas hidup perempuan kesetaraan dan keadilan gender MISI Menumbuhkan serta meningkatkan kepedulian peran serta masyarakat dalam rangka pembudayaan keluarga Melakukan perencanaan keluarga secara cermat sehingga pertambahan dan pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat dihindari Pengelolaan kebijakan perlindungan tindak kekerasan perempuan, lanjut usia, penyandang cacat dan anak.

PENGERTIAN Upaya peningkatkan kepedulian masyarakat dalam mewujudkan keluarga kecil yang bahagia sejahtera (Undang-undang No. 10/1992). Keluarga Berencana (Family Planning, Planned Parenthood) : suatu usaha untuk menjarangkan atau merencanakan jumlah dan jarak kehamilan dengan memakai kontrasepsi. WHO (Expert Committe, 1970), tindakan yg membantu individu/ pasutri untuk: Mendapatkan objektif-obketif tertentu, menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang diinginkan, mengatur interval diantara kehamilan dan menentukan jumlah anak dalam keluarga.

TUJUAN Tujuan umum adalah membentuk keluarga kecil sesuai dengan kekutan sosial ekonomi suatu keluarga dengan cara pengaturan kelahiran anak, agar diperoleh suatu keluarga bahagia dan sejahtera yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Tujuan lain meliputi pengaturan kelahiran, pendewasaan usia perkawinan, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Tujuan KB berdasar RENSTRA 2005-2009 meliputi: Keluarga dengan anak ideal Keluarga sehat Keluarga berpendidikan Keluarga sejahtera Keluarga berketahanan Keluarga yang terpenuhi hak-hak reproduksinya Penduduk tumbuh seimbang (PTS)

SASARAN Sasaran program KB tertuang dalam RPJMN 2004-2009 yang meliputi: Menurunnya rata-rata laju pertumbuhan penduduk menjadi sekitar 1,14 persen per tahun. Menurunnya angka kelahiran total (TFR) menjadi sekitar 2,2 per perempuan. Menurunnya PUS yang tidak ingin punya anak lagi dan ingin menjarangkan kelahiran berikutnya, tetapi tidak memakai alat/cara kontrasepsi (unmet need) menjadi 6%. Meningkatnya pesertaKB laki-laki menjadi 4,5persen. Meningkatnya penggunaan metode kontrasepsi yang rasional, efektif, dan efisien. Meningkatnya rata-rata usia perkawinan pertama perempuan menjadi 21 tahun. Meningkatnya partisipasi keluarga dalam pembinaan tumbuh kembang anak. Meningkatnya jumlah keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera-1 yang aktif dalam usaha ekonomi produktif. Meningkatnya jumlah institusi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan Program KB Nasional.

RUANG LINGKUP Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Konseling Pelayanan Kontrasepsi Pelayanan Infertilitas  Pendidikan sex (sex education)  Konsultasi pra perkawinan dan konsultasi perkawinan  Konsultasi genetik Tes keganasan ( Kanker atau tumor ) Adopsi

STRATEGI Strategi Dasar Meneguhkan kembali program di daerah Menjamin kesinambungan program Strategi operasional Peningkatan kapasitas sistem pelayanan Program KB Nasional Peningkatan kualitas dan prioritas program Penggalangan dan pemantapan komitmen Dukungan regulasi dan kebijakan Pemantauan, evaluasi, dan akuntabilitas pelayanan

Konseling keluarga berencana Konseling Tindak Lanjut PROGRAM KB Konseling keluarga berencana Konseling Awal Konseling Khusus Konseling Tindak Lanjut

Manfaat Untuk Keluarga MANFAAT KB Manfaat Untuk Ibu Manfaat Untuk Anak Manfaat Untuk Keluarga

IUD (Intra Uterine Device) ALAT KONTRASEPSI IUD (Intra Uterine Device) Kondom KB Suntik Pil KB Implant Difragma Jeli, busa atau spons

DAMPAK PROGRAM KB penurunan angka kematian ibu dan anak Penanggulangan masalah kesehatan reproduksi Peningkatan kesejahteraan keluarga Peningkatan derajat kesehatan Peningkatan mutu dan layanan KB-KR Peningkatan sistem pengelolaan dan kapasitas SDM Pelaksanaan tugas pimpinan dan fungsi manajemen dalam penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan berjalan lancar.

MASALAH KB DI INDONESIA Permasalahan masyarakat tentang pentingnya merencanakan suatu keluarga masih rendah. Belum riilnya data angka kelahiran setiap tahun ( Total Festility Rate = TFR ) sehingga menyulitkan kita dalam menyusun pencapaian target sasaran baru dan jenis alat kontrasepsi yang digunakan. Dampak dari adanya pelayanan kesehatan gratis, pendidikan gratis sehingga masyarakat juga menginginkan adanya pelayanan KB gratis (pemasangan alat kontrasepsi gratis). Berkurangnya tenaga professional pelayanan KB akibat otonomi daerah dimana sebagian dimutasi ke instansi lain. Masih seringnya ditemukan alat kontrasepsi yang kadaluwarsa sehingga menimbulkan kegagalan pemakaian alat kontrasepsi. Masih seringnya ditemukan korban perdagangan/tindak kekerasan perempuan (korban trafiking).