Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Heris Hendriana Hotel Situ Buleud Purwakarta, 28 Februari 2013
Advertisements

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007
KEPALA INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT UTAMA 1
UNDANG–UNDANG NO. 20 TH.2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
BAHAN KULIAH DDP 2010/ PERMASALAHAN PENDIDIKAN.
STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL Disampaikan pada ; Bintek Tata Kelola Kearsipan Bagi Lembaga PNF Se-Provinsi Banten.
KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI PENDATAAN PAUDNI 2014
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN RASIONAL KURIKULUM.
PENGERTIAN Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar.
IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA MENTERI PENATAAN & PEMERATAAN GURU PNS
BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional
PENGENALAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
Pengantar Diskusi Komisi I PAUD dan DIKMAS
POKOK-POKOK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN TAHUN 2017
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
HASIL RUMUSAN SIDANG KOMISI IV PADA REMBUK NASIONAL PENDIDIKAN DIREKTORAT JENDERAL PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TAHUN 2009.
Pendidikan nonformal Nindhita Pangestika
Pendidikan Gratis dan Standar Pelayanan Minimal
KOMITMEN MASYARAKAT INTERNASIONAL TERHADAP PENDIDIKAN LITERASI
HASIL SIDANG KOMISI VIII RENSTRA DEPDIKNAS
RAPAT KERJA KOMISI VIII DPR RI DENGAN MENTERI SOSIAL RI
MATERI PELATIHAN Panduan Peningkatan dan Penjaminan Mutu Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai Dasar Pelaksanaan Perbaikan Mutu Berkelanjutan.
DATA POKOK PENDIDIK (DAPODIK) PAUDNI
Direktorat Bina Intala Ditjen Binalattas
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
PENUNTASAN TARGET RENSTRA
TERWUJUDNYA PENDIDIKAN YANG UNGGUL, KREATIF DAN RELIGIUS
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(TIPE A) BAGAN ORGANISASI
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PENGEMBANGAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL
BIDANG PAUD DAN DIKMAS DINAS PENDIDIKAN KAB. LUMAJANG
PENDIDIKAN. PENDIDIKAN PENDIDIKAN adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara.
DITJEN MANAJEMEN DIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KEBIJAKAN & MEKANISME AKREDITASI PAUD & PNF
RENCANA DAN STRATEGI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI KAB. BUNGO
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
PROGRAM DAN KEGIATAN SEKSI KURIKULUM DIKDAS TAHUN 2014
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
UNDANG–UNDANG NO. 20 TH.2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL.
UNDANG–UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI PROVINSI JAWA TENGAH Oleh : Kepala BP2MK Wilayah III Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
PEMETAAN MUTU RAPAT KOORDINASI
SUB BIDANG SUB-SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Program PAUD-Dikmas Tahun 2018
Materi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada 30 Mei 2017 RAPAT KABINET TERBATAS 1. Evaluasi Paruh Waktu RPJMN APBNP Tahun 2017.
Pada Kegiatan Pembekalan Implementasi KTSP Tingkat Nasional
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
ARAH KEBIJAKAN KEMENDIKBUD DALAM PENDIDIKAN INFORMAL (SEKOLAHRUMAH)
PENDIDIKAN SEBAGAI SISTEM DAN SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL Bahan Kuliah DDP 2010/
DINAS PENDIDIKAN DUKUNGAN RENSTRA DINAS PENDIDIKAN DALAM PENCAPAIAN VISI DAN MISI GUBERNUR (RPJMD 2017 – 2022) Disampaikan oleh : KEPALA DINAS PENDIDIKAN.
2018 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TUGAS POKOK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU *MEMBANTU MELAKSANAKAN URUSAN.
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
PENGEMBANGAN TAMAN BACAAN DI LINGKUNGAN MUHAMMADIYAH
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Sosialisasi Penuntasan PAUD Minimal Satu Tahun Pra-SD
Model PAUD dan Dikmas Sebagai Dukungan Penjaminan Mutu Lembaga
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
HERNAWATI SYAM KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
Sosialisasi KTSP Departemen Pendidikan Nasional Sosialisasi KTSP UNDANG–UNDANG NO. 20 TH.2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL.
Transcript presentasi:

Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal EVALUASI CAPAIAN KINERJA PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL TAHUN 2008, RENCANA PROGRAM TAHUN 2009 DAN USULAN TAHUN 2010 Disampaikan oleh: Hamid Muhammad, Ph.D. Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal DEPERTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL TAHUN 2009 1

PROGRAM POKOK PNFI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) 1.1 PEMBERANTASAN BUTA AKSARA 1.2 1.3 PENDIDIKAN KESETARAAN PENDIDIKAN BERKELANJUTAN DAN PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP 1.4 PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 1.5 PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) 1.6 MANAJEMEN PELAYANAN DAN PEMERINTAHAN (TATA KELOLA) 1.7

SASARAN PEMBANGUNAN PNFI TAHUN 2005-2009 Meningkatkan akses PAUD kelompok usia 0-6 tahun menjadi 53,90% pada tahun 2009 Menurunkan penyandang buta aksara penduduk usia 15 tahun ke atas menjadi 5% atau kurang pada tahun 2009 Meningkatkan akses pendidikan Paket A dan B untuk menuntaskan Wajar Dikdas 9 tahun dengan jangkauan pelayanan 25% DO SD (kelas 4-6) dan 50% siswa lulus SD yang tidak melanjutkan ke SMP dan DO SMP, serta perluasan Paket C hingga menjangkau 200.000 orang. Meningkatkan akses Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) untuk meningkatkan produktivitas bagi penduduk usia produktif (tidak sekolah dan tidak bekerja dari keluarga miskin) dengan target 1,5 juta orang, dan dari jumlah itu 10% memperoleh sertifikat (150.000 orang) Meningkatkan budaya dan minat baca masyarakat, khususnya bagi aksarawan baru. Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak dan pemberdayaan perempuan Meningkatkan mutu Kursus, UPT/UPTD, dan Satuan PNF lainnya melalui standardisasi, akreditasi, sertifikasi, dan penjaminan mutu.

EVALUASI CAPAIAN KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2008 DAN RENCANA TAHUN 2009 BERDASARKAN TARGET KEGIATAN PRIORITAS RENSTRA 2005-2009

ANGKA PARTISIPASI KASAR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (APK PAUD) MENURUT PROVINSI TAHUN 2008/2009

ANGKA PARTISIPASI KASAR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (APK PAUD) MENURUT PROVINSI TAHUN 2008/2009

Jumlah Peserta Didik: Th 2006 = 100. 016 orang, Th 2007 = 99 Jumlah Peserta Didik: Th 2006 = 100.016 orang, Th 2007 = 99.700 orang, Th 2008 = 97.735 orang , dan Th 2009 = 99.840 orang

Jumlah Peserta Didik: Th 2006 = 416. 495 orang, Th 2007 = 502 Jumlah Peserta Didik: Th 2006 = 416.495 orang, Th 2007 = 502.570 orang, Th 2008 = 481.650 orang , dan Th 2009 = 473.390 orang

Jumlah Peserta Didik: Th 2006 = 21. 400 orang, Th 2007 = 35 Jumlah Peserta Didik: Th 2006 = 21.400 orang, Th 2007 = 35.008 orang, Th 2008 = 22.220 orang , dan Th 2009 = 35.000 orang

PERKEMBANGAN PESERTA UJIAN NASIONAL PENDIDIKAN KESETARAAN

PENDUDUK BUTA AKSARA USIA 15 TAHUN KE ATAS MENURUT PROSENTASE PER DESEMBER 2008

PENDUDUK BUTA AKSARA USIA 15 TAHUN KE ATAS MENURUT PROSENTASE PER DESEMBER 2008

14 PROVINSI DENGAN PENDUDUK BUTA AKSARA USIA 15 TAHUN KE ATAS LEBIH DARI 100.000 ORANG PER DESEMBER 2008

50 KABUPATEN DENGAN PENDUDUK BUTA AKSARA USIA 15 TAHUN KE ATAS TERBANYAK PER DESEMBER 2008

50 KABUPATEN DENGAN PENDUDUK BUTA AKSARA USIA 15 TAHUN KE ATAS TERBANYAK PER DESEMBER 2008

PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK KURSUS MENURUT RUMPUN KETERAMPILAN TAHUN 2005 - 2008

MASALAH & TANTANGAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PNFI Kualitas proses dan hasil pembelajaran warga belajar kurang optimal karena terbatasnya pendidik dan tenaga kependidikan PNFI yang kompeten, bahan belajar, dan fasilitas satuan PNFI. Sangat beragamnya status dan kualitas satuan PNFI karena belum adanya standardisasi, akreditasi dan regulasi yang mengatur kelembagaan PNFI Belum terselenggaranya akreditasi & sertifikasi kelembagaan & program PNFI Sulitnya memperoleh data sasaran dan program PNFI secara akurat dan cepat. Terdapat sejumlah program PNFI yang terhambat pelaksanaannya karena seringnya terjadi mutasi pejabat/staf pengelola program PNFI Sulitnya mendapatkan laporan perkembangan pelaksanaan program PNFI pada beberapa program dekonsentrasi dan tugas pembantuan

TARGET PROGRAM PNFI TH 2009

REKAPITULASI ANGGARAN MENURUT PROGRAM DAN PILAR PEMBANGUNAN TAHUN 2009

RENCANA ANGGARAN MENURUT PROGRAM DAN SATKER PENGELOLA TAHUN 2009

PERSANDINGAN ANGGARAN TAHUN 2009 DENGAN USULAN ANGGARAN TAHUN 2010

PROGRAM PRIORITAS PNFI 2009/2010 Optimalisasi program PAUD kerja sama dengan World Bank, Unicef, dan pemerintah Belanda. Optimalisasi Pendidikan Kesetaraan dan Pengembangan program Paket C Vokasi. Akselerasi program keaksaraan fungsional di Kab/Kota yang angka absolut buta aksara MASIH TINGGI dengan menerapkan Scheme LIFE (Literacy Initiative for Empowerment) kerja sama dengan UNESCO) Program Life Skill sebagai basis pendidikan keaksaraan, kesetaraan, dan kursus. Pengembangan pendidikan kewirausahaan, pemuda produktif, kerja sama dengan Menegpora. Pengembangan program LSE-3 (Life Skill Education for Employment and Empowerment) kerja sama dengan World bank dan EUROPEAN COMMISSION Penguatan kelembagaan PNFI (P2PNFI/BP-PNFI), BPKB, SKB, PKBM, lembaga kursus, dan lembaga PAUD Peningkatan mutu/kompetensi lulusan program PNFI bekerjasama dengan BSNP/BAN-PNF, dan LSK (Lembaga Sertifikasi Kompetensi) Optimalisasi program PNFI di wilayah terpencil, suku terasing,dan daeerah perbatasan. Pengembangan TIK (teknologi Informasi dan komunikasi) dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan pendataan. Pengembangan sistem perencanaan, monev, dan pelaporan pembangunan pendidikan dalam rangka pelaksanaan EFA dan MDGs bekerja sama dengan UNICEF dan UNESCO.

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PNFI TAHUN 2010-2014 No Program Kegiatan 1. PAUD Pengembangan dan penataan sistem pendataan. Pengembangan standar, acuan, dan bahan/media pembelajaran PAUD Penyediaan sarana dan prasarana PAUD. Pengembangan PAUD model/unggulan.tinggat provinsi, kab/kota, dan kecamatan, serta daerah terpencil Peningkatan kapasitas pengelola, penyelenggara PAUD Diversifikasi dan desiminasi model PAUD. Bantuan Sosial/Blockgrant Rintisan PAUD (TPA, KB, dan Pos PAUD). Sosialisasi, promosi, edukasi dan advokasi PAUD. Pengendalian dan penjaminan mutu program.

No Program Kegiatan 2. Pendidikan Kesetaraan Pengembangan dan penataan sistem pendataan. Pengkajian dan pengembangan standar pendidikan kesetaraan. Pengembangan rintisan penyelenggaran dan pembelajaran. Pengembangan kurikulum dan metode pembelajaran. Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan. BOP Penyelenggaraan Paket A, Paket B dan Paket C. Sosialisasi, promosi dan fasilitasi. Pengendalian dan penjaminan mutu program.

No Program Kegiatan 3. Pendidikan Keaksaraan Pengembangan dan penataan sistem pendataan. Pengembangan penyediaan norma, standar, prosedur, dan kriteria program pendidikan keaksaraan Peningkatan kualitas kelembagaan, program, dan kapasitas pengelola pendidikan keaksaraan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Pengembangan model program pendidikan Keaksaraan. Bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan keaksaraan. Sosialisasi, promosi dan advokasi,serta unjuk prestasi. Pengendalian dan penjaminan mutu program.

No Program Kegiatan 4. Kursus dan pelatihan berbasis PKH Pengembangan dan penataan sistem pendataan. Pengembangan standar kompetensi kursus. Pengembangan bahan ajar kursus. Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Pengembangan dan pembinaan desa/kelurahan vokasi berbasis keunggulan lokal. Bantuan Sosial / blockgrant penyelenggaraan kursus dan pelatihan berbasis PKH. Fasilitasi terbentuknya lembaga sertifikasi kompetensi kursus. Peningkatan kapasitas asessor uji kompetensi. Penilaian kerja kelembagaan kursus dan pelatihan. Sosialisasi, promosi, edukasi dan fasilitasi. Pengendalian dan penjaminan mutu program.

No Program Kegiatan 5. Pengembangan budaya baca Pengembangan dan penataan sistem pendataan TBM. Pengembangan standar TBM. Penguatan Taman Bacaan Masyarakat Optimalisasi TBM yang sudah ada. Pengembangan TBM keliling. Peningkatan kapasitas pengelola TBM. Peningkatan minat baca

No Program Kegiatan 6. Pengarusutamaan Gender (PUG) Pengembangan dan penataan sistem pendataan Bantuan Sosial / blockgrant untuk pengembangan model berwawasan gender. Pelaksanaan PUG di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan satuan pendidikan. Sosialisasi, promosi dan edukasi PUG. Pengendalian dan evaluasi kesetaraan dan keadilan gender dibidang pendidikan.