MEMBANGUN KOMUNIKASI YANG SEPADAN Antar Lembaga Pemerintah di Kabupaten dan Kota Disampaikan Dalam Workshop Anggota DPRD Kota Tegal PPM-UMB & Lembaga Kajian Pemerintahan Tanggal 22 Januari 2013 di Hotel Sentral Jakarta Dr. Eko Harry Susanto, M.Si Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara Email : ekohs@centrin.net.id ekoharry@yahoo.com Blog : www.ekoharrysusanto.wordpress.com

Pendahuluan Reformasi politik berdampak penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih demokratis. Meski belum sepenuhnya mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik, tetapi ada upaya signifikan untuk menjalankan otonomi daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Reformasi Kelembagaan Pendahuluan : Reformasi dan Demokrasi (Antlov dan Wetterberg, Prisma 2010:27) Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan membutuhkan reformasi Fundamental dalam praktek yg tidak demokratis Pencapaian Penting Reformasi Kelembagaan

Pendahuluan Upaya pemerintahan di daerah dalam mencapai kesejahteraan masyarakat, harus berlandaskan kepada UU No. 32 tahun 2004, Yang juga harus diperhatikan dalam menghadapi dinamika politik lokal adalah menciptakan komunikasi integratif diantara segenap entitas yang ada dalam pemerintahan di daerah

Pendahuluan Namun persoalannya untuk membentuk model komunikasi yang terpadu, tidak mudah dilakukan Ada berbagai persoalan yang berkembang sejak reformasi politik Warisan masa lalu menyisakan persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang kuat dan didukung oleh rakyatnya.

Pendahuluan Penilaian Thd Terpenuhinya Tuntutan Reformasi (Kompas, 14/5/2012)

Pendahuluan Masalah krusial sebagai problem komunikasi dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah ketidaksepadanan hubungan antara lembaga. Permasalahan bisa menimbulkan konflik antar lembaga yang berdampak pada pelayanan kepada publik menjadi terhambat

Pendahuluan : Dampaknya – Lihat Hasil Evaluasi Instansi Pemerintah Provinsi (Kompas , 6 Desember 2012, hal.2) No 2009 2010 2011 2012 Jumlah Provinsi 33 Dievaluasi 27 29 30 1 AA (Memuaskan) 2 A (sangat Baik) 3 B (Baik) 6 4 C C (Cukup Baik) 9 17 5 C (Agak Kurang) 20 18 11 D (Kurang)

Pendahuluan : Indonesia Terkorup di Asean (Majalah Tempo,16 Desember 2012 : 28) Pejabat Eselon I,II, III (106 Bupati/ Walikota (31) Anggota Parlemen Pusat dan Daerah (65) Pejabat Kementerian (6) Duta Besar (4)

Faktor Pemicu Dis Harmonisasi Komunikasi (1)Menguatnya peran Partai Politik dalam Pemerintahan di Daerah (2) Arogansi Sektoral dari setiap Unit yg ada di Pemda merupakan warisan masa lalu yg dilembagakan (3) Hubungan Antara Lembaga-Lembaga dalam Pemda dg DPRD

Peran Partai Politik Partai Politik memiliki peran yang kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah Lembaga – lembaga di Pemda merupakan sub ordinat dari Bupati atau Walikota yang di dukung oleh partai politik Lembaga di Pemda dalam menjalankan visi misi nya sulit untuk lepas dari kontrol DPRD

Peran Partai Politik Para pimpinan Lembaga di Pemerintahan Daerah didominasi oleh para pendukung Bupati/ Walikota. Meski mereka PNS tetapi secara terselubung mendukung kandidat Bupati/ Walikota pada saat kampanye dalam pilkada.

Peran Partai Politik : Aparat Negara dan Birokrasi Ideal Syarat yang ditentukan Diangkat pejabat yg berwenang Menjalankan tugas negara Digaji dg Per UU yg berlaku

Peran Partai Politik Bupati/ walikota terpilih cenderung menempatkan Tim Suksesnya dalam struktur pemerintahan dan menggusur lawan politiknya. Masalah profesionalisme, karier dan kepangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil seringkali diabaikan.

Peran Partai Politik PP No.53/2010 ttg Disiplin PNS Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri atau golongan Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara Memberikan pelayanan sebaik – baiknya kepada masyarakat

Peran Partai Politik Pimpinan Unit yang memang kuat dan mengakar di lingkungan stafnya, tetapi ybs merupakan warisan dari orang yang tergusur atau dari kelompok yang bukan dari koalisi partainya, maka sulit untuk membangun komunikasi yang harmonis. Pimpinan ini sulit untuk digusur oleh Kepala Daerah Terpilih

Arogansi Sektoral Koordi nasi Budaya Organisasi Superioritas Unit

Arogansi Sektoral Unit yang satu merasa lebih unggul/ lebih rendah dibandingkan dengan Unit yang lain dalam hal anggaran, fasilitas, sumberdaya manusia, pendapatan di luar gaji rutin dll Sistem koordinasi yang tidak berjalan dengan baik. Perbedaan budaya organisasi di setiap Unit Kerja yang dilembagakan dan berpotensi menimbulkan konflik dengan Unit lain.

Hubungan Antara Pemerintah dengan DPRD Kultur Feodalisme Ketidakseim Bangan Kekuatan

Hubungan Antara Pemerintah dengan DPRD Kultur pemerintahan di daerah yang masih feodalistis dan kewenangan DPRD dalam legislasi, anggaran dan pengawasan berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan hubungan. Ketidakseimbangan kekuatan politik di DPRD berimplikasi terhadap hubungan antara Pemerintah daerah dengan DPRD.

Hubungan Antara Pemerintah Daerah dengan DPRD : Model Komunikasi Ideal Antar Entitas Penghargaan Unit Kerja Pemerintah Daerah Kesejahteraan Partai Politik/ DPRD Model Komunikasi Ideal Peduli Memperhatikan Menghargai Menghormati Kredibi litas Sikap & perilaku Kenyamanan Kebebasan Komunikasi Profesi dan Moralitas Dukungan Suasana Komunikasi

Problem dalam Kesetaraan Komunikasi Perbedaan tujuan berkomunikasi, Misalnya satu pihak akan menyerang kebijakan, pihak lainnya justru akan bertahan. Ini sulit untuk sepakat dan membentuk komuniasi efektif Penghargaan terhadap lembaganya yang berlebihan. Merasa bahwa apa yang dilakukan oleh Unitnya adalah yang terbaik

Problem Dalam Kesetaraan Komunikasi Komunikasi Efektif : Bila S pengirim atau sumber pesan dan R penerima pesan, merespon yang diinginkan (Goyer, 1970) R = Receiver’s Meaning = 1 S = Snder’s Meaning

Problem dalam Kesetaraan Komunikasi Ketidakpercayaan (lack of trust), Unit Kerja sebelum melakukan komunikasi sudah tidak percaya lebih dulu terhadap lembaga lainnya karena berbagai alasan Penarikan Diri (Withdrawl), Tidak mau berkomunikasi dan sengaja menghindar

Problem dalam Kesetaraan Komunikasi Ketiadaan Empati, Tidak mampu memposisikan sebagai pihak lain jika menghadapi persoalan yang sama Stereotip terhadap lembaga lain, sulit untuk berkomunikasi karena menilai lembaga lain secara emosional dinilai jelek Jarak kekuasaan, struktur dalam organisasi berpengaruh terhadap komunikasi yang efektif

Menciptakan Komunikasi Sepadan Konflik antar lembaga – lembaga dalam pemerintahan tersebut, tidak mudah untuk dihilangkan. Sesungguhnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan jika konflik yang muncul memang demi untuk kepentingan rakyat. Persoalannya, konflik antar lembaga banyak pula diwarnai oleh kepentingan kelompok yang tidak merepresentasikan demi kesejahteraan seluruh masyarakat

Menciptakan Komunikasi Sepadan Untuk menciptakan komunikasi yang integratif agar lembaga – lembaga di Kabupaten/ Kota bisa bekerja sama dengan baik, harus berpijak pada pengertian komunikasi yang mencakup : Komunikasi merupakan proses pemahaman bersama antara pengirim dan penerima pesan.

Menciptakan Komunikasi Sepadan Komunikasi merupakan proses yang mendorong suatu tindakan untuk menguasai. Dilakukan dengan menggunakan strategi komunikasi yang efektif Komunikasi adalah mekanisme dalam penggunaan kekuasaan, yang tujuannya mempengaruhi pihak - pihak yang dikuasai atau menjadi sasaran

Menciptakan Komunikasi Sepadan Lasswell’s Model Who (speaker)  What (Message)  Channel (Medium)  Whom (Audience / Listener)  Effect Intinya, siapa mengatakan pesan apa, menggunakan saluran apa, kepada siapa dan apa dampaknya

Menciptakan Komunikasi Sepadan Lembaga – lembaga di pemerintahan daerah harus memiliki prinsip bahwa komunikasi tidak berjalan secara linier, tetapi interaktif. Komunikasi yang demokratis harus bersifat lateral vertikal keatas maupun kebawah

Menciptakan Komunikasi Sepadan Konsep Interaktif (Myers and Myers, 1988) Konsep Umpan Balik penting untuk memahami bekerjanya sistem komunikasi antar lembaga Pesan Penerima Pengirim Kekurangannya : Memakan waktu, Menekan pd pengirim, Menurunkan prestise pengirim Kelebihan: Lebih Akurat, Meningkatkan rasa percaya, Kurang kecewa bagi penerima, Moral tinggi Umpan Balik

Menciptakan Komunikasi Sepadan Komunikasi yang demokratis harus menghilangkan jarak kekuasaan antar lembaga untuk membangun makna bersama Kekuatan komunikasi dalam organisasi pemerintah, menyangkut komunikasi formal maupun informal

Menciptakan Komunikasi Sepadan Massa/Rakyat Elite / Dominan Kekuasaan Birokrasi Kekuatan Parpol

Menciptakan Komunikasi Sepadan: Perilaku Partai Politik (Kompas, 10 September 2007) Perilaku Parpol Setuju T.Setuju Tdk tahu Mementingkan Kekuasaan daripada Kesejahteraan rakyat 79% 19,1% 1,9% Berpihak ke Pemerintah drpd Menjadi Oposisi 67,9% 28,2% 3,9% Tdk Konsisten Memperjuangkan Ideologinya 72,0% 23,7% 4,3% Rentan thd Perpecahan 73,1% 24,6% 2,3%

Strategi Komunikasi Sepadan Pahami Kondisi Lembaganya sendiri, apakah sudah berjalan sesuai dengan ketentuan. Gunakan visi – misi pemerintahan daerah sebagai kerangka pemikiran bersama yang mengikat untuk kepentingan masyarakat setempat

Strategi Komunikasi Sepadan Sediakan waktu (take time) yang memadai sebelum melakukan pembicaraan. Ini untuk mencegah ketergesa- gesaan dan emosi. Komunikasi antar lembaga – lembaga dalam pemerintahan di daerah harus memperhitungkan situasi dan kondisi yang ada disekelilingnya

Strategi Komunikasi Sepadan Tingkatkan kemampuan berkomunikasi (communication style). Penting untuk berlatih dalam komunikasi yang memperhatikan pengorganisasian pesan dan komunikasi non verbal. Tumbuhkan umpan balik. Komunikasi jangan bersifat terus mengungguli, berikan dorongan untuk menimbulkan umpan balik. Meskipun tetap tidak menafikan aspek struktural dalam lembaga.

Strategi Komunikasi Sepadan Mengembangkan empati adalah mutlak dalam komunikasi antar lembaga di pemerintahan daerah. Terlebih lagi ketika bicara tentang kesejahteraan rakyat. Perhatikan kesamaan pemikiran, bukan mengeksplorasi perbedaan Berkomunikasi harus menjunjung tinggi etika komunikasi. Apalagi lembaga pemerintah yang menjadi rujukan rakyat.

Strategi Komunikasi Sepadan Menuju Pinsip Dasar Demokrasi (Melvin Urofsky, 2001) Pemerintahan berdasarkan Konstitusi Pemilu yg demokratis Pembuatan UU Sistem Peradilan yang Independen Kekuasaan Lembaga Kepresidenan Peran Media yang bebas Peran Kelompok – Kelompok Kepentingan : LSM Hak masyarakat untuk Tahu Melindungi Hak – hak Minoritas Kontrol Sipil Atas Militer

Strategi Komunikasi Sepadan : Menghasilkan Kepala Daerah Pilihan Tempo 2012 (Majalah Tempo, 16 Des 2012) Walikota Surabya (Tri Rismaharini) Walikota Sawah Lunto (Amran Nur) Walikota Banjar (Herman Sutrisno) Bupati Kubu Raya (Muda Mahendrawan) Bupati Keerom (Yusuf Wally) Bupati Enrekang ( La Tinro La Tunrung) Bupati Wonosobo (Abdul Kholiq Arif)

Penutup Prinsipnya untuk membangun kesepadanan dalam komunikasi antar lembaga di Pemerintahan Daerah adalah penghormatan terhadap “demokrasi untuk memperoleh dan menyampaikan pendapat ”. Kesepadanan komunikasi bisa tercapai jika ada keterbukaan informasi. Keterbukaan informasi Publik mendorong demokrasi penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Daftar Pustaka Littlejohn , Stephen W. 2004.Theories of Human Communication , Belmont California, Wadsworth Publishing Company. Myers, Michele Tolela and Gail E. Myers .1988. Managing By Communication, New York, New Newsey, London, Mc.Graw Hill International Book. Co. Ruben, Brent D .1992. Communication and Human Behaviour, ThirdEdition, Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice Hall. Samovar, Larry A, Richard E. Porter and Nemi C. Jain .1988. Understanding Intercultural Communication, Belmont – California : A Division of Wadsworth Inc.

Daftar Pustaka Samovar, Larry A, Ricahard E. Porter & Edwin R.Mc.Daniel.2007. Communication Between Culture, Sixth Edition, Australia : Thomson – Wadsworth International Student Edition. Susanto, Eko Harry.2009. Komunikasi Politik dan Otonomi Daerah: Tinjauan Terhadap Dinamika Politik dan Pembangunan, Jakarta : Penerbit Mitra Wacana Media. Susanto, Eko Harry.2010. Komunikasi Manusia : Esensi dan Aplikasi dalam Dinamika Sosial Ekonomi Politik, Jakarta : Penerbit Mitra Wacana Media. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Curriculum Vitae Dr. Eko Harry Susanto, M.Si Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara Jakarta Ketua Umum Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi (ASPIKOM) Pendidikan : S1 Ilmu Pemerintahan Fak. Sospol, UGM Yogyakarta, Tahun 1981 S2 Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia, Jakarta Tahun 1996 S3 Ilmu Komunikasi Unpad, Bandung, Januari Tahun 2004 Email /Blog: ekohs@centrin.net.id, ekoharry@yahoo.com. Blog: www.ekoharrysusanto.wordpress.com Telp. 021 – 720.5479, Fax. 021 – 720. 4714 HP. 0818.12.6750