RAPAT KERJA PENYUSUNAN ANGGARAN KANWIL dengan BERSUMBER dana PNBP

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KEBIJAKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
Advertisements

Pemanfaatan BMN.
KOMISI PEMILIHAN UMUM KEPUTUSAN KPU Nomor 405/Kpts/KPU/Tahun 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN.
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan
KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN 2010.
SESI IV Pengertian Satker Format Baru RKA K/L 2011 Kesimpulan.
REVISI PAGU MINUS TA 2013 Tanjung Balai, 28 November 2013.
(RINCIAN KEGIATAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA)
MEKANISME REVISI ANGGARAN TAHUN 2011 DITJEN PENDIDIKAN DASAR
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
ARAH DAN KEBIJAKAN PEMBINAAN PK BLU PADA KANWIL DJPBN
Disampaikan Oleh : Ir. EPPY LUGIARTI, MP. KASUBDIT PKK
PERSIAPAN PENYUSUNAN DIPA TAHUN ANGGARAN 2007
Petunjuk Teknis (Juknis) Penggunaan Dana Operasional Pendataan Pendidikan Islam Drs. Abd. Hakim, M.Ag EMIS.
PETUNJUK MENYUSUN TRNBP
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
IMLEMENTASI P ENGELOLAAN K EUANGAN BLU UNIVERSITAS MULAWARMAN Yogyakarta, 14 Mei 2009.
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
MANAJEMEN SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH
0leh: Drs. H. Anwar, MA Kepala Subdit Kepenghuluan
“ TATA CARA PENYUSUNAN TARGET DAN PAGU PENGGUNAAN PNBP”
PENGELOLAAN PNBP ~ PENYUSUNAN TARGET DAN PAGU INDIKATIF TA 2018 ~
POKOK-POKOK KEBIJAKAN BELANJA K/L TAHUN 2018
PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN NEGARA DAN KESIAPAN PENYALURAN
RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
Tata Cara Revisi Anggaran TA 2017
PROGRAM KEGIATAN EX RUTIN SKPD DALAM RENSTRA SKPD DAN RPJMD
PERMASALAHAN YANG DIJUMPAI DALAM AUDIT PNBP PADA INSTANSI PEMERINTAH
Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dan Pertanggung jawaban Bantuan Operasional Diklat Keahlian Ganda di BP Marthen K. Patiung.
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
INSPEKTORAT WILAYAH VI
OTONOMI DAERAH TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL Bagian perencanaan
Marthen K. Patiung Kepala PPPPTK BMTI
Marthen K. Patiung Kepala PPPPTK BMTI
Kementerian Keuangan RI
INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN
RAPAT KOORDINASI MONITORING PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2016
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 15/PMK
RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
Kebijakan Perencanaan Penganggaran dan Pengelolaan Keuangan,
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
KEBIJAKAN REVISI DIPA PNBP BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN
REVISI ANGGARAN PADA DIPA PETIKAN BLU
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SEKRETARIAT DITJEN IKTA TAHUN ANGGARAN 2018
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
SOSIALISASI UJI COBA SISTEM EKSEKUSI ANGGARAN BERBASIS TRIWULAN
Sistem Penyaluran Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Dan Pertanggung jawaban Bantuan Operasional Kegiatan Diklat PKB Kurikulum 2013 Tahun Anggaran 2018.
KETERKAITAN DIPA DENGAN RKA-KL PENYUSUNAN DIPA PENELAAHAN DAN PENGESAHAN.
Mekanisme Penyusunan RKAKL dan Revisi DIPA
DIREKTORAT PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
KEBIJAKAN PENGGUNAAN PNBP DI LINGKUNGAN kemendikbud
IMPLEMENTASI BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN (BOP) RA TAHUN 2018
DIREKTORAT PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) ATAS BIAYA NIKAH ATAU RUJUK
DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Sistem Penyaluran Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Dan Pertanggung jawaban Bantuan Operasional Kegiatan Diklat PKB Kurikulum 2013 Tahun Anggaran 2018.
(PPLN, PANTARLIH LN DAN KPPSLN)
Pokok-pokok Kebijakan dan Pengalokasian Anggaran 2019
DALAM RANGKA KEGIATAN PENYUSUNAN TARGET PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ( TPNBP ) DALAM RANGKA KEGIATAN PENYUSUNAN TARGET PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (
REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
By Dr. Yohanes Indrayono, Ak., MM, CA Inspektur III
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK
Dalam Rangka Peningkatan Income Generating
Persiapan Penyelenggaraan Program DAK Bidang Sanitasi TA. 2019
E-RKAS VERSI 1.15 PENGENALAN APLIKASI
AKREDITASI RUMAH SAKIT AKREDITAS RUMAH SAKIT MELIPUTI KEGIATAN: WORKSHOP PERSIAPAN AKREDITASI RUMAH SAKIT: WORKSHOP PERSIAPAN AKREDITASI TERKAIT PENCEGAHAN.
KEMENTERIAN KESEHATAN
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD TERKAIT BANTUAN PEMERINTAH
H. Ach. Saiho, S.Ag., MA. Kepala Seksi PD Pontren Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang.
Transcript presentasi:

RAPAT KERJA PENYUSUNAN ANGGARAN KANWIL dengan BERSUMBER dana PNBP Tahun Anggaran 2014 Oleh: R. Natanegara KP Plt. Kepala Bagian Program & Pelaporan Ditjen AHU @ 2013

LATAR BELAKANG KEGIATAN Kanwil dpt Menggunakan Dana PNBP Yanjaskum Notariat, Fidusia & KWG Saat ini anggaran dimuat dlm DIPA Ditjen AHU Tgg Jwb Perencanaan & Pertgjwbn ada pd Ditjen AHU Agar kegiatan Kanwil dpt direncanakan, dilaksanakan & diptgjwbkan dgn baik

SASARAN KEGIATAN pemahaman peserta dlm rangka penyusunan kebutuhan anggaran Kanwil yang Bersumber dari PNBP Kesepakatan bersama terkait kebijakan pengganggaran Kanwil

Postur RKA-KL Kebutuhan Kanwil yg bersumber dari PNBP TA 2014 OUTPUT KEGIATAN Postur RKA-KL Kebutuhan Kanwil yg bersumber dari PNBP TA 2014 OUTPUT

Dasar Hukum Kegiatan Kanwil dengan sumber dana PNBP KMK No. 10/KMK.02/2012  Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana PNBP Pada Ditjen AHU Kemenkumham Ditjen AHU dpt menggunakan 76,43% dana PNBP yg telah disetor ke Kas Negara Permenkumham No. M.HH-01.KU.02.02 Tahun 2012  Tata Cara Pelaporan & Pengelolaan PNBP Yan Jas Kum di Bidang Notariat, Fidusia & Kewarganegaraan Berbasis TI Dana PNBP yg diijinkan utk digunakan dari Yan Notariat, Fidusia & KWG digunakan: 60% Kanwil & 40% Ditjen AHU

Kegiatan yg dpt dibiayai PNBP KMK No. 10/KMK.02/2012 Operasional Pelayanan Jasa Hukum di bidang Notariat, Fidusia dan Kewarganegaraan Penegakan Hukum di bidang Fidusia, Notariat dan Kewarganegaraan Pembinaan dan Pemantauan Penerimaan Negara Bukan Pajak Peningkatan Kualitas SDM guna menunjang pelayanan jasa hukum kepada masyarakat Pengadaan, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan jasa hukum kepada masyarakat Peningkatan dan pengembangan teknologi di bidang Fidusia, Notariat dan Kewarganegaraan

Pelaksanaan Penganggaran & Kegiatan Kanwil TA 2013 Dilaksanakan Sosialisasi Fidusia Online di 33 Provinsi Revisi DIPA Ditjen AHU utk menganggarkan kegiatan Kanwil Dalam proses revisi di Kementerian Keuangan

Kondisi Umum Ditjen AHU Dlm rangka penganggaran kegiatan Kanwil dengan sumber dana PNBP Anggaran menempel DIPA Ditjen AHU Dilaksanakan melalui pola Revisi DIPA Pelaksanaan Pengadaan B/J: Pejabat Pengadaan Kanwil dgn PPK Ditjen AHU Dilaksanakan sesuai Ketentuan Merencanakan penyewaan kendaraan operasional utk seluruh Kanwil Diberlakukannya Fidusia Online Saat ini

Anggaran PNBP Kanwil dpt Digunakan utk Kegiatan : mendukung pelayanan pada Divyankum terkait di bidang notariat, fidusia, dan KWG operasional Yan Jas Kum di bidang notariat, jaminan fidusia, dan KWG Contoh: Belanja Bahan (Cetakan, ATK, Penggandaan, Konsumsi Rapat), Internet penegakan Hkm dlm btk sosialisasi terkait di bidang notariat, jaminan fidusia, dan KWG Contoh: Belanja Bahan, Meeting dlm Kota, Perjadin biasa, Honor Moderator, Jasa Profesi pengadaan & peningkatan Sar-Pras dlm rangka peningkatan kualitas Yan Jas Kum kpd Masy Contoh: Alat Pengolah Data, Sewa Kendaraan www.themegallery.com

Tidak dapat digunakan utk Kegiatan : Pemeliharaan sarana dan prasarana Kantor Wilayah Karena BMN yang ada di Kanwil adalah milik Kantor Wilayah. Ketika mendapatkan pemeliharaan pertanggungjawabannya tidak bisa Honor Tim terkait tupoksi www.themegallery.com

Pentingnya 4 P Perencanaan Pelaksanaan Pertanggung-jawaban Pemeriksaan Anggaran? DIPA Ditjen AHU KPA  KPA Ditjen AHU Pertanggungjawaban? Ditjen AHU Pemeriksaan? Pengadaan? Pejabat Pengadaan Kanwil PPK Ditjen AHU

Anggaran menempel DIPA Kanwil Keinginan DITJEN AHU Arah Kebijakan Anggaran menempel DIPA Kanwil

Dampak Diberlakukannya Fidusia Online terhadap PNBP Target PNBP Not, Fidu & KWG Kanwil: 64.880.575.000

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Thank You ! Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum