HUKUM LINGKUNGAN DAN PELAKSANAANNYA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
BAB IV UUPA SEBAGAI DASAR PEMBENTUKAN HK AGRARIA NASIONAL
Advertisements

4/6/2017 STRATEGI PENGUATAN KELEMBAGAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH   Oleh : Drs. H. LA ODE ALI HANAFI, M.Si. Kepala BAPEDALDA Provinsi Sulawesi Tenggara.
DEFINISI HAN JM. BARON De GERANDO
HUKUM LINGKUNGAN (3 SKS)
Prinsip Hukum Administrasi Lingkungan Dalam Pengelolaan LH
NORMA-NORMA YANG BERLAKU BERMASYARAKAT, BERBANGSA,
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (Bahan Hingga KD II)
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Hukum Acara PTUN Pengantar.
Penyelesaian Sengketa TUN
Peran dan Arti AMDAL Bagian Ilmu Kesehatan Lingkungan
HUKUM LINGKUNGAN HUKUM YG MENGATUR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
HUKUM PERDATA (Pengertian, Asas, Hak-hak Keperdataan Warga Negara, dan Hak-hak Masyarakat Hukum Adat) Oleh Sudi Prayitno Disampaikan dihadapan.
PENATAGUNAAN TANAH Prodi Agribisnis FP-UNS 2011.
PENCARI KEADILAN v. WALIKOTA YOGYAKARTA
TEORI PENEMUAN HUKUM Peristilahan; Batasan Penemuan Hukum;
PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI DEP PU Jakarta, 13 Maret 2009
IZIN LINGKUNGAN HIDUP PP 27 Tahun 2012.
BAB IV PERAN ETIKA DAN KEWAJIBAN PROFESI
NOTA KESEPAKATAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DGN PGRI
PENERTIBAN TANAH TERLANTAR
UNDANG UNDANG NO. 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT tgl
PERKEMBANGAN HUKUM INTERNASIONAL AKIBAT PERBEDAAN HUKUM INTERNASIONAL DGN KETENTUAN HUKUM LAIN.
HUKUM KESEHATAN.
RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR
Baku Mutu Lingkungan.
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH & BANGUNAN
PENERTIBAN TANAH TERLANTAR
UU 30/2014 Administrasi Pemerintahan Drs. Yanuar Ahmad, MPA
1. Koferensi Stockholm (1972)
HUKUM ACARA PERDATA Pengertian:
BAB 3 HAK DAN KEWAJIBAN WN
Perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia
HUKUM LINGKUNGAN HAESTI SEMBIRING.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI RAKYAT
ILMU PENGETAHUAN PERUNDANG-UNDANGAN (GESETZGEBUNGSWISSENSCHAFT)
Penegakan Hukum Lingkungan
Status dan Kedudukan Pengertian Bank Indonesia, menurut pasal 4 ayat (3) UU no 3/2004 ; “ Bank Indonesia dinyatakan sebagai badan hukum dgn undang-undang.
BAB I PENGANTAR.
SAP-12 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
Sub Bahasan Aspek Hukum Ekop
Peran dan Arti AMDAL.
Minimum Environmental Standards Environmental Quality Standards
KEKUASAAN DAN WEWENANG
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
LINGKUNGAN DALAM KAJIAN ETIKA & MORAL
KEDUDUKAN dan RUANG LINGKUP
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN MENURUT UNDANG-UNDANG LINGKUNGAN HIDUP NO 23 TAHUN 1997 Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung R.I 2008.
BAB II HUKUM LINGKUNGAN
PELAKSANAAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM RELASI HUKUM DAN KEKUASAAN SERTA DALAM MENGHADAPI ISU-ISU GLOBAL Kelompok 10 Anesta Ebri Dewanty
Lingkungan Hidup.
Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
Pasal 53 UU No.9/Th 2004 : (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan.
ASPEK AMDAL DALAM STUDI KELAYAKAN BISNIS
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (Bahan Hingga KD II)
MEREK UU NO 15 TAHUN 2001.
SILABUS HUKUM LINGKUNGAN
PRESENTASI PENGANTAR HUKUM BISNIS Kelas MB.4 / IV Kelompok 3 (tiga)
Pengertian, Asas-asas, dan Hubungan Hukum Pertambangan
HUKUM PERDATA.
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (Bahan Hingga KD II)
HUKUM PERDATA.
MEREK UU NO 15 TAHUN /9/2018 MATERI HUKUM DAGANG.
Manusia dan Lingkungan
ISTILAH, PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
PENGANTAR HUKUM EKONOMI
KEDUDUKAN & RUANG LINGKUP
Uu k3.
Pembentukan, Fungsi Pokok Organisasi Profesi dan Kode Etik Profesi
TENTANG PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR
Transcript presentasi:

HUKUM LINGKUNGAN DAN PELAKSANAANNYA

ISTILAH HUKUM LINGKUNGAN Bhs Malaysia : Hukum Alam Sekitar Bhs Tagalog : Batas nan Kapaligiran Bhs Thailand : Sin-ved-lom Kwahm Bhs Arab : Conun al-Bi’ah Bhs Inggris : Environment Law Bhs Prancis : Umweltrecht Bhs Belanda : Milieurecht

PENGERTIAN Hukum lingkungan menurut Gatot P. Soemartono : “Keseluruhan peraturan ttg tingkah laku org ttg apa yg seharusnya atau tdk seharusnya dilakukan thp lingk.; yg dlm pelaksanaannya dpt dipaksakan dgn suatu sanksi oleh pihak yg berwenang”

Pelaksanaan pelanggaran thd hukum lingkungan yg berupa sanksi dilakukan apabila tlh ada perbuatan yg tlh melanggar kaidah hukum, namun jk msh pd thp pemikiran,niat atau rencana seseorang mk ia tdk dpt dihukum hanya krn apa yg dipikirkan atau diniatkannya itu

2. Menurut Danusaputro : “Hukum yg mendasari penyelenggaraan perlindungan dan tata pengelolaan serta peningkatan ketahanan lingk.” Hkm lingk. terdiri dari : Hkm lingk. modern berorientasi kpd lingk. atau “environment-oriented law” Hkm lingk. Klasik berorientasi kpd penggunaan lingk. atau “use-oriented law”

3. Menurut Drupsteen : “ Hukum yg berhbgn dgn lingk. alam dlm arti seluas-luasnya dan merupakan instrumen yuridis bg pengelolaan lingk.” Pengelolaan lingk. dilakukan terutama oleh pemerintah mk hkm lingk. sebagian bsr terdiri dari hkm pemerintahan

Menurut Drupsteen Hkm Lingk. terdiri dari : a. Hkm lingk. Pemerintahan - Hkm kesehatan lingk. - Hkm perlindungan lingk. - Hkm tata ruang b. Hkm lingk. pemerintah daerah c. Hkm lingk. yg terbtk oleh badan-badan internasional

Hkm kes.lingk : hkm yg berhbgn dgn : a. kebijaksanaan di bid. kes. lingk. b. pemeliharaan kondisi air, tanah dan udara c. pencegahan kebisingan dan keserasian perbuatan man. dgn lingk. Hkm perlindungan lingk. yg merupakan kumpulan dari berbagai peraturan perundang-undangan dibid. pengelolaan lingk. Hkm tata ruang : hkm yg berhbgn dgn kebijaksanaan tata ruang, shg terpelihara hub. timbal balik antara ruang dan kehdpn masy.

Jadi hkm lingk. tsb adalah : Hkm yg berorientasikan thp lingk hidup yg merupakan perombakan daripada hkm yg berorientasikan penggunaan alam-lingk yg tlh menimbulkan kerusakan dan pengrusakan lingk hidup, hingga melahirkan masalah lingk yg sgt membahayakan perikehidupan man. dan mahluk hidup lainnya. Keberadaan dari hkm lingk ini sbg sarana dan

bertujuan memulihkan kembali tata hubungan scr berimbang dan serasi antara semua subsistem dlm keseluruhan ekosistem atau lingk. hidup, khususnya lingk. hidup man.

Pembagian Hkm Lingkungan berdsrkan kepentingan-kepentingan lingk Pembagian Hkm Lingkungan berdsrkan kepentingan-kepentingan lingk. menurut Siti Sundari Rangkuti dan A.V.van den Berg : Hkm bencana Hkm kesehatan lingk. Hkm ttg SDA atau konservasi Hkm ttg pembagian ruang atau hkm tata ruang Hkm perlindungan lingk.

Aspek-aspek hkm lingk. Indonesia menurut Koesnadi Hardjasoemantri : Hkm tata lingk. Hkm perlindungan lingk. Hkm kesehatan lingk. Hkm pencemaran lingk. (mis. pencemaran oleh industri) 5. Hkm lingk transnasional/internasional 6. Hkm perselisihan lingk. (mis. Penyelesaian mslh ganti rugi)

Subsistem (komponen) hkm lingk. Indonesia menurut Gatot P. Soemartono : Hkm penataan lingk UU No.4 thn 1982 Hkm Acara lingk mengatur tata cara atau prosedur pelaksanaan hak dan kewajiban yg timbul krn adanya perkara lingk (Bab IV psl 20 ayat 2 & 4 dan psl 21)

3. Hkm perdata lingk merupakan hkm antar perorangan yg mengatur hak dan kewajiban org satu thp yg lainnya maupun kpd negara dlm peran sertanya melestarikan lingk (Bab III psl 5,6,7 dan Bab IV psl 20 ayat 1 & 3 dan psl 21 mengenai ganti kerugian dan biaya pemulihan)

4. Hkm lingk. internasional : a. Hkm lingk perdata internasional : mengatur hbgn hkm antar warga negara, atau antar negara mengenai sengketa lingk.(psl 20 ayat 1 & 3 dan psl 21) b. Hkm lingk internasional publik : mengatur hbgn antar negara, atau antara suatu negara dgn organisasi internasional atau antar organisasi internasional mengenai kasus lingk. (psl 4 butir e)