Mendeteksi Ketimpangan Sosial Melalui Penilaian Warga

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
MASALAH KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN
Advertisements

Indikator Kesejahteraan Masyarakat
HASIL SURVEI REFORMASI BIROKRASI : REFLEKSI SATU TAHUN PEMERINTAHAN ATUT-RANO (Studi Kasus Kota Serang Tahun 2012) Laboratorium Administrasi Negara Fakultas.
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ( pnpm ) MANDIRI
VISI Pembangunan Pemberdayaan Perempuan
DEPUTI BIDANG PUG BIDANG EKONOMI TA. 2014
BAB 6 EKONOMI MIKRO DAN EKONOMI MAKRO.
PERAN MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN
Psikologi Dunia Kerja Pekerja Wanita dan Tenaga Kerja Cacat
DISTRIBUSI PENDAPATAN DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN
DISTRIBUSI PENDAPATAN DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN
ASSALAMU’ALAIKUM WR.WB.. KELOMPOK 2 Akhmad Hidayat Al-Mursidi Dede Zulhaj Gigin Fergiansyah
Peta kekuatan kandidat BUPATI dan aspirasi publik Menjelang
Asisten Pemerintahan dan Kesra
PeNGUKURAN KINERJA PEMERINTAHAN dan aspirasi publik Menjelang
Sinta Satriana Jakarta, 20 November 2012
SURVEI PENGUPAHAN NASIONAL
Mewujudkan kebijakan PERTUMBUHAN EKONOMI YANG Pro RAKYAT DI jawa timur
MONEV PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN OLEH TKPK PROVINSI PAPUA BARAT
KOMITMEN MASYARAKAT INTERNASIONAL TERHADAP PENDIDIKAN LITERASI
MODUL STUDI KELAYAKAN BISNIS
Paparan Kajian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kemiskinan di Desa Merah di Kabupaten Temanggung Ro’fah, Ph.D. Jamil Suprihatiningrum, M.Pd.Si.
Jakarta, 26 Mei 2011 Sinta Satriana
Hasil Permodelan Tahap I
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROV. SUMBAR
BAB 6 EKONOMI MIKRO DAN EKONOMI MAKRO.
Kupang, 5 Juli 2011 Sinta Satriana
Bagaimana potensi Riset Implementasi direalisasikan?
PeNGUKURAN KINERJA PEMERINTAHAN dan aspirasi publik Menjelang
UMR DI INDONESIA Oleh : Kelompok 2 Hanif Prawita Indraswanti
Metode Penelitian Gender
Dr. Ir. M. Parulian Hutagaol, MS
BAB 9 KARAKTERISTIK DEMOGRAFI, EKONOMI DAN SOSIAL KONSUMEN
PENDUDUK & KETENAGAKERJAAN
Kesetaraan Gender dalam PRIM
Oleh SUJOKO,S.Sos.,M.Si. Kepala BPMPKB Kabupaten Gunungkidul
Sumber Jurnal: Agung Eddy Suryo Saputro PPT oleh: Siska Anggraeni
MASALAH KEPENDUDUKAN DAN PEMECAHANNYA
KEMISKINAN DAN KESENJANGAN PENDAPATAN
SUMBER DATA DEMOGRAFI (Bagian II)
Latihan soal Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi
Oleh: ANUGRAH ROMADHON
Ketenagakerjaan.
PERAN DAN TUGAS GPK DI SEKOLAH INKLUSI
KETENAGAKERJAAN DAN MASALAH TENAGA KERJA DI INDONESIA
Pengangguran.
Tren pengasuhan anak Kajian anak minggu12.
MANAJEMEN SDM Program Studi Sistem Informasi
DEPUTI BIDANG PUG BIDANG EKONOMI TA. 2014
REDISTRIBUSI PENDAPATAN
KETENAGAKERJAAN DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2018 Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan.
PERTUMUHAN EKONOMI DAN PENENGGULANGAN KEMISKINAN
Ketenagakerjaan dalam Pembangunan Ekonomi
KEMASAN /PAKET KOMPETENSI
Kemiskinan, Ketimpangan, dan Pembangunan
Pertemuan 5 pelaku ekonomi
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM
ANTAR KERJA KHUSUS.
Dosen Pembimbing : Mata Kuliah :
KETENAGAKERJAAN.
Penduduk dan ketenaga kerjaan
1 1 LAPORAN SURVEI DKI JAKARTA PERSEPSI PUBLIK TERHADAP PILKADA DKI JAKARTA OKTOBER 2016.
POVERTY AND NUTRITIONAL STATUS
BAB 4 PERANAN PEMERINTAH, BARANG PUBLIK DAN KEGAGALAN PEMERINTAH
Jakarta, 26 Mei 2011 Sinta Satriana
Ir Andreas Eddy Susetyo MM
MAHASISWA PEDULI KEPENDUDUKAN
Penguatan Kapasitas Kecamatan untuk Meningkatkan Pelayanan Dasar
BAB 4 PERANAN PEMERINTAH, BARANG PUBLIK DAN KEGAGALAN PEMERINTAH
Transcript presentasi:

Mendeteksi Ketimpangan Sosial Melalui Penilaian Warga 2016 Pengukuran Ketimpangan Sosial Tahun 2015-2016 Bagus Takwin INFID Fakultas Psikologi Universitas Indonesia

Ketimpangan Sosial Ketidakmerataan distribusi sumber daya dalam masyarakat. Memberikan gambaran perbedaan antara rata-rata sumber daya yang diperoleh orang miskin dan kaya, atau kelompok-kelompok dalam masyarakat Metode : Survey dengan kuesioner Multi-stage random sampling (MoE: 1.96) 34 provinsi; 2 bulan (Juli-September 2016) Jumlah responden : 2543 orang; diolah 2010) IBS 2016 INFID

Indeks Ketimpangan Sosial Indeks ketimpangan sosial ini mengindikasikan berapa banyak ranah dari 10 ranah sumber ketimpangan yang dinilai timpang oleh seluruh responden. Rentang Indeks: 1-10 (0 = tidak ada ranah yang timpang; 10 = ada ketimpangan di 10 ranah) Indeks Ketimpangan Sosial tahun 2016: 4,4 Artinya: Ada ketimpangan di 4 dari 10 ranah sumber ketimpangan. 7 dari 10 warga Indonesia mempersepsi adanya ketimpangan. IBS 2016 INFID

Indeks Ketimpangan Sosial 2015:2016 Ada penurunan ketimpangan sosial dari tahun 2015 Indeks Ketimpangan Sosial tahun 2015: 5,06 Artinya: Seluruh responden menilai ada ketimpangan di 5 dari 10 ranah sumber ketimpangan. Indeks Ketimpangan Sosial tahun 2016: 4,4 Artinya: Ada ketimpangan di 4 dari 10 ranah sumber ketimpangan. IBS 2016 INFID

Ranah yang menjadi sumber ketimpangan sosial Kesempatan mendapat pekerjaan Rumah/ tempat tinggal Harta benda yang dimiliki Penghasilan Pendidikan 46,2% 44,8% 43,3% 56% 54,6% Kesejahteraan keluarga Keterlibatan dalam politik Lingkungan tempat tinggal Hukum Kesehatan 42,9% 40,3% 38,4% 35,2% 34,5% IBS 2016 INFID

Ranah yang paling berperan sebagai sumber ketimpangan sosial Kesempatan mendapat pekerjaan Harta benda yang dimiliki Penghasilan Rumah/ tempat tinggal Lingkungan tempat tinggal Kesejahteraan keluarga Keterlibatan dalam politik Pendidikan Kesehatan Hukum IBS 2016 INFID

40% KURANG LAYAK IBS 2016 INFID

Menurut sebagian warga, masih ada ketimpangan sosial antara perempuan dan laki-laki 31% IBS 2016 INFID

Ketimpangan antara Laki-laki dan Perempuan di Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia Bagian Timur 33% 24% 36% 34% 28% IBS 2016 INFID

Warga yang mengaku mendapatkan perlakuan diskriminatif 81% 74% 26% 19% IBS 2016 INFID

Perlakuan Diskriminatif (Bagi Dirinya dan Orang Lain) di Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia Timur 22,4% 22,1% 13,9% 24,4% 13,1% IBS 2016 INFID

Rekomendasi Pemberian tunjangan bagi pencari kerja sebagai salah satu cara untuk mengurangi ketimpangan penghasilan, dengan bentuk : Tunjangan dalam bentuk uang yang diberikan kepada warga yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) melalui program asuransi; Tunjangan dalam bentuk bantuan konsultasi dan agen pencarian kerja bagi para pekerja yang membutuhkan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan pengalamannya. IBS 2016 INFID

Rekomendasi Program sosial dalam bentuk tunjangan pelatihan kerja, khususnya bagi mereka yang berusia di atas 30 tahun baik perempuan maupun laki-laki. Paket “penyelamatan" untuk semua orang dewasa yang tidak memiliki pekerjaan dengan gaji bagus, agar mereka dapat memperoleh dan mempertahankan pekerjaan dengan penghasilan yang baik. IBS 2016 INFID

Rekomendasi Mengurangi pengangguran dengan: Skema penciptaan lapangan kerja yang disponsori pemerintah. Kebijakan pasar tenaga kerja aktif untuk meningkatkan kemampuan kerja, seperti skema re-training. Skema kesejahteraan kerja yang mendorong partisipasi pasar tenaga kerja. Menyelenggarakan program pelatihan sektoral, magang, dan program kerja sambil belajar. Berikan insentif yang kuat untuk penciptaan lapangan kerja di dalam kota/kabupaten. IBS 2016 INFID

Rekomendasi Meningkatkan bimbingan dan upaya lainnya untuk meningkatkan jumlah perempuan dalam pekerjaan laki-laki dan posisi kepemimpinan politik. Tingkatkan dana pemerintah untuk opsi penitipan anak berkualitas tinggi. Kajian faktor yang berperan, serta pemantauan dan evaluasi yang memadai. IBS 2016 INFID 15