Oleh: Dr. Ir. Sri Fajar Ayu, MM

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
STANDAR DAN SISTEM AKUNTANSI
Advertisements

BAHAN RAKOR PENYUSUNAN PERENCANAAN TAHUN 2013
OPTIMALISASI PERAN BUMD PT. PEMBANGUNAN DUMAI
I Sistem Kesehatan dan Sistem Kesehatan Nasional (Indonesia) serta kaitannya dengan Pendidikan Tenaga Profesi Kesehatan Sistem Pendidikan Nasional serta.
STANDAR PELAYANAN MINIMAL Setda Propinsi Jawa Tengah
PELATIHAN PENYUSUNAN RBA UNTUK RSUD BLUD
Direktorat Pembinaan PK BLU Ditjen Perbendaharaan
PENGEMBANGAN LKM-A PADA GAPOKTAN PENERIMA DANA BLM-PUAP
REVIEW MANAJEMEN OBAT DI RS
KONSEP DAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
POLA TATA KELOLA Bogor, 4 Oktober 2011.
BULETIN TEKNIS NO. 04 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH
Dasar Hukum PP no. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU sebagaimana diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012.
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DALAM TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
AKUNTANSI MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK
KEBUTUHAN KAJIAN DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN JKN
Kuliah Pertemuan 3 Manajemen Logistik Obat
Matriks BHMN, BLU, PTN.
Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI
Prodi Rekam Medis & Informasi Kesehatan (D3)
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
Tarif Pelayanan Kesehatan
Kementerian Perumahan Rakyat
Arih Diyaning Intiasari
Pertemuan ke-10 Pengantar:
SISTEM KESEHATAN NASIONAL (SKN)
Pokok Bahasan 3. STRATEGI &PROGRAM
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
HASIL SIDANG KOMISI VII
PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM
MANAJEMEN RUMAH SAKIT.
PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH
STIE DEWANTARA - CIBINONG
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DIY
Tingkat Pemulihan Biaya di RS
PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH
Pengukuran Kinerja Sektor Publik
sistem pengukuran dan indikator kinerja kebijakan publik
Penataan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
POKOK PEMBAHASAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH
SIFAT DAN RUANG LINGKUP ORGANISASI KESEHATAN
Disampaikan dalam acara Forum SKPD Pemerintahan
Pengukuran Kinerja Sektor Publik
ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN
Dasar Hukum UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara;
REFORMASI KEUANGAN DAERAH DI INDONESIA
Pengantar akreditasi rumah sakit di Indonesia
STANDAR PRAKTEK KEPERAWATAN
ANALISIS BIAYA DAN PENYESUAIAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN
Badan Layanan Umum Daerah ( BLUD )
Unit cost pada rumah sakit
STRATEGI PENETAPAN TARIF PADA YANKES RS
MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN & FAKULTAS ILMU – ILMU KESEHATAN
SISTEM PEMBAYARAN PELAYANAN KESEHATAN 2
BADAN LAYANAN UMUM (BLU) UNIVERSITAS UDAYANA
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BLUD
PENUGASAN & SUBSIDI PADA BUMD
LATT-82/D203/2/2017 Tgl 20 JULI 2017 Laporan Kompilasi Nasional Hasil Audit atas Pengelolaan Dana BOPTN dan BPPTN BH Tahun 2016 DISAJIKAN OLEH BPKP Senin,
Pengukuran Kinerja Sektor Publik
REVITALISASI PERAN CSSD MENUJU REVENUE CENTER DI RUMAH SAKIT
MANAJEMEN RUMAH SAKIT. DASAR HUKUM UU no. 44 tahun 2009 Kepmenkes no. 129 th 2008 ttg standar pelayanan minimal rumah sakit.
MANAJEMEN MUTU DAN AUDIT KEPERAWATAN MARSIANA ANGGRAENI.
Metode Penyusunan Anggaran dan Sumber-Sumber Pendanaan
FERRY AMURIAWAN, AMK., SKM., MH
CROSS CUTTING 2018 Strategi Kebijakan : 1. Menurunkan Jumlah
ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Metode Penyusunan Anggaran dan Sumber-Sumber Pendanaan
Transcript presentasi:

Oleh: Dr. Ir. Sri Fajar Ayu, MM Konsep dan Prinsip-Prinsip Analisa Biaya Pelayanan Kesehatan (Sebuah Pendekatan untuk Rumahsakit ) Oleh: Dr. Ir. Sri Fajar Ayu, MM Adaptasi dari Atik Heru (PMPK-UGM)

ISI: Latar belakang Permendagri 61/2007 Hubungan RS-Pemerintah-Stakeholder Dasar Negosiasi Contoh perbandingan biaya Biaya dan kualitas Penetapan tarif RS Unit Cost Analysis (tujuan, manfaat, keunggulan, tahapan, pertimbangan dan penghitungan UC)

LATAR BELAKANG ISU DESENTRALISASI DAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU: UU No. 22 dan 25 tahun 1999 (UU No 33 dan 36 Tahun 2004) tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah Kepmendagri No 29 Tahun 2002, Draft Perubahan Kepmendagri No. 903 Tahun 2005 tentang pedoman umum penyusunan APBD (Permendagri No 13/2006) UU No 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah UU No. 25 tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara PP No. 23 Tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum PP No 24 tahun 2005 tentang Standart Akuntansi Pemerintah Permendagri No 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

LATAR BELAKANG Menyebabkan instansi pemerintah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat termasuk pelayanan kesehatan, misalnya rumah sakit harus melakukan banyak penyesuaian dalam hal pengelolaan teknis keuangan maupun penganggaraannya termasuk penghitungan biaya per satuannya.

Permendagri No 61 Tahun 2007

LATAR BELAKANG Biaya Kesehatan yang cukup tinggi dan cenderung terus meningkat Tuntutan RS untuk “mandiri” Rumahsakit merasa “RUGI”, karena penetapan tarif paket ASKES Pengelolaan dan pengelompokkan data biaya secara sistematis sebagai dasar kebijakan yang diambil (Tarif, anggaran, Penilaian Kinerja dll) Perubahan sistem keuangan (costing) yang lebih accountable

LATAR BELAKANG KACAMATA STAKEHOLDER : KACAMATA RUMAH SAKIT : PEMBERIAN PELAYANAN KESEHATAN BERMUTU SEHINGGA PASIEN PUAS BIAYA PELAYANAN KESEHATAN TERKENDALI KACAMATA RUMAH SAKIT : PENGENDALIAN BIAYA MERUPAKAN MASALAH KOMPLEKS KARENA DIPENGARUHI OLEH BERBAGAI PIHAK (mekanisme pasar, perilaku ekonomi profesional medis, perkembangan teknologi) TUNTUTAN TENAGA MEDIS UNTUK DIHARGAI PROFESIONAL

Hubungan RS – Pemerintah - Stakeholder Biaya Pelayanan Kesehatan Isu Unit Cost dan efisiensi Isu kualitas pelayanan Isu profesionalisme medis - Audit klinik (Utilization review) Perlu negosiasi RS – Pemerintah – Stakeholder Terkait

Dasar untuk negosiasi: Unit cost sebagai bahasa untuk komunikasi yang harmonis Perusahaan Asuransi Kesehatan RS. Poliklinik Home care dll Perusahaan Perorangan Unit cost tindakan Negara

Perbandingan biaya antar negara TYPE OF SURGERY UK (USD) MALAYSIA(USD) Cataract removal 4.832 921 Total hip replacement 18.485 5.263 Total knee replacement 20.722 10.526 (both knees) Herniorrhaphy 3.015 1.315 Colonoscopy 2.371 526 CABG 25.446 8.000 Source : CS Healthcare: a non profit UK insurer (2005)

Perbandingan antar negara dalam biaya kamar Kuala Lumpur Bangkok Singapore USA $ 52 $ 55 $ 229 $ 1.351 US Dollars Sumber: RS Pantai Bhd Malaysia

BIAYA & KUALITAS LAYANAN B L U Biaya tinggi/inefisien Kualitas rendah Kualitas tinggi OK Biaya rendah/efisien

Penetapan tarif RS, berbasis pada : Unit cost Pasar (Ability and Willingness to Pay) Strategy yang dipilih

Pentahapan Penyusunan Tarif Hasil UC Jasa Sarana Pemilik (Pemda) Dan DPRD UC Jasa Pelayanan Usulan Tarif Aspek Pasar; Ability to pay, PAD dll

Pertimbangan dalam menetapkan tarif Dapat menutup semua biaya, Subsidy ? Usulan tarif janganlah berbasis prosentase tertentu namun berdasar kajian yang bisa dipertanggungjawabkan

Tujuan Melakukan analisis biaya pelayanan (Unit Cost) Rumahsakit unsuk setiap pelayanan yang ada, Hasil perhitungan unit cost dapat dijadikan dasar dalam usulan tarif baru Sebagai dasar pengajuan subsidi anggaran Sebagai dasar negoisasi besaran iur biaya peserta PT Askes Menjembatani (bridging) kebijakan yang dibuat antara Pemerintah, PT. Askes, RS dan stakeholder lain yang terkait

M a n f a a t 1. Sebagai dasar pengajuan pola tarif baru 2. Sebagai dasar dalam membuat estimasi anggaran / subsidi pemerintah pusat dan daerah 3. Sebagai bahan untuk penilaian inventarisasi aset Sebagai dasar besaran subsidi pasien tidak mampu (GAKIN) Sebagai dasar penetapan iur biaya peserta PT Askes Sebagai alat advocacy dalam pembiayaan / pendanaan kesehatan kepada stakeholder terkait Diharapkan dapat menjadi alat bridging bagi Pemerintah/Depkes, Rumahsakit dan stakeholder lain dalam mewujudkan harmonisasi sehingga bisa diperoleh win-win solution yang disepakati bersama di masa depan

Keunggulan UC: UC yg dihasilkan. merupakan biaya yang benar-benar real Menghasilkan informasi unit cost serinci mungkin UC yg dihasilkan. bisa digunakan untuk berbagai tujuan

Tujuan Program Analisa biaya pelayanan kesehatan berbasis unit cost untuk RS Melakukan analisis biaya berbasis pada perhitungan unit cost sebagai dasar usulan pola tarif baru Melakukan analisis subsidi anggaran dengan Pengelompokkan Biaya sehingga bisa dilakukan bargaining kepada berbagai stakeholder terkait dalam pembiayaan kesehatan Melakukan penilaian kinerja dan efisiensi biaya serta dampaknya terhadap mutu pelayanan

4 (Empat) hal kunci dalam melakukan perhitungan biaya (UC) di Rumah Sakit : Validitas data  sistem informasi biaya, Metode yang digunakan, Skills, Dukungan manajemen.

+ UNIT COST PELAYANAN KESEHATAN BIAYA TIDAK LANGSUNG BIAYA LANGSUNG Biaya Tetap Gedung administrasi Biaya Variabel Listrik. telephone Adm Keuangan (ART.ATK) Biaya Investasi dan SDM Biaya Tetap Investasi alat medis & non medis Gedung.SDM (Honorer. PNS) Biaya Variabel Konpensasi. bonus SDM Medical Cost (Profesionalisme Medis) Bahan Medis Habis Pakai Obat (di luar UC pola tarif ) Audit Klinis UNIT COST JASA SARANA EFEKTIF ADEQUAT OPTIMAL EFISIENSI NON EFISIENSI + UNIT COST JASA MEDIK UTILISASI Value Added & Non Value Added Idle Capacity PEER REVIEW UTILIZATION REVIEW STANDAR PELAYANAN = TOTAL UNIT COST shadow price MUTU PELAYANAN KESEHATAN

Thank you