Refleksi Masyarakat Pers Mengenai Implementasi Kebebasan Pers

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
MENGELOLA PERIKLANAN, PROMOSI PENJUALAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
Advertisements

MEDIA RELATIONS DALAM KEHUMASAN
Konvergensi Media dan Trend Media Massa Saat Ini Pertemuan 25 & 26
Media Relation dan Media Massa
Perkembangan Pers di Indonesia
Definisi Etika Pengertian Etika (Etimologi), berasal dari bahasa Yunani adalah “Ethos”, yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan (custom).
Pentingnya sistem informasi bagi organisasi
Media Relation Media Massa.
Peranan Pers dalam Kehidupan Masyarakat Demokratis
DADANG SUNDAWA JL. GEGERASIH
Good Governance Ali Rokhman Sumber:
Mengaudit Sistem/ Teknologi Informasi
Kebebasan Pers dan dampak penyalahgunaan kebebasan media massa dalam masyarakat demokratis indonesia Oleh. Rahmawati.
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) No. 5 Tahun 2014
Presented By Ambang Priyonggo, MA
Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia (KEWI)
BAB III NEGARA.
Mengenal dan Menjalin Hubungan dengan Media
WAWASAN NUSANTARA Oleh : Aditya Hendra Moh. Khoirul Anwar
KOMPUTER DAN PEMERINTAHAN
BAB 3 PERANAN PERS DALAM MASYARAKAT DEMOKRASI
MODUL 7 ETIKA DAN FILSAFAT KOMUNIKASI
Oleh : Dr. Eko Harry Susanto, M.Si
Peranan CPR dan MPR Euis Nurul B, M.Si.
Sekretaris Ditjen Dikdasmen
Media Massa sebagai Institusi
Mata Kuliah : Jurnalistik 1
TANTANGAN KODE ETIK KESEHATAN MASYARAKAT
LATIHAN DAN TUGAS AKHIR PRA-UTS
Latar Belakang, Konsep, Implementasi dan Tantangan
BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA.
Etika Jurnalisme Online

Kekuatan dan Kelemahan Berbagai Jenis Media
POLITIK PEMBANGUNAN HUKUM
(Electronic Public Relations)
SISTEM MEDIA MASSA Recap by
AKTUALISASI PANCASILA DALAM BIDANG EKONOMI
MENGENAL RISET PEMASARAN
The Media Industries: Segments, Structures, and Similarities
Media Massa dan Pembangunan Pedesaan
Modul 7 Jenis dan Wilayah Sirkulasi Pers
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
Masyarakat madani.
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
PERANAN PERS DALAM MASYARAKAT DEMOKRASI
DI ANTARA HAL MENDASAR : HARUS DIHINDARI & HARUS DIPAHAMI OLEH PRO
Media dan Politik Mata Kuliah Pengantar Ilmu Politik
KEBEBASAN BEREKSPRESI DALAM IT
KOMPETENSI DASAR Menganalisis Pers yang bebas dan bertanggungjawab sesuai kode etik jurnalistik dalam masyarakat demokratis di Indonesia.
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH CLEAN AND GOOD GOVERNANCE Di Indonesia terminologi ini dipadankan dengan tata kelola pememrintahan yang baik,
Muhammad Irawan Saputra, S.I.Kom., M.I.Kom
STRUKTUR & ORGANISASI MEDIA
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN ETIKA MANAJEMEN
Mata Kuliah : Jurnalistik 1 Undang-undang tentang Kewartawanan
BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA.
Media Massa dan Pembangunan Pedesaan
MATERI KN KELAS XII SEMESTER 2
MENGENAL RISET PEMASARAN
serikat media siber indonesia
KOMISI INFORMASI PUSAT PERAN KETERBUKAAN INFORMASI DALAM MENDUKUNG KEBEBASAN PERS Dipaparkan dalam Focuss Group Discussion (FGD)
Peranan Pers dalam Kehidupan Masyarakat Demokratis
Media Massa dan Pemerintahan
MATERI KN KELAS XII SEMESTER 2
WAWASAN NUSANTARA Latar Belakang, Konsep, Implementasi dan Tantangan.
Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) untuk Peningkatan Akses Informasi.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
Jurnalistik dan Pers Selain komunikasi, istilah jurnalistik juga memiliki kaitan erat dengan istilah pers. Bahkan, jurnalistik sering diidentikkan dengan.
Transcript presentasi:

Refleksi Masyarakat Pers Mengenai Implementasi Kebebasan Pers Mataram, 8 Februari 2016 Imam Wahyudi

WARTAWAN PERUSAHAAN PERS PUBLIK Lingkungan Lingkungan Lingkungan

Lingkungan Pers bebas Perkembangan teknologi digital & insfrastruktur TI Perubahan interaksi publik dengan media

Lokasi dan Peserta Banda Aceh (pimpinan media dan jurnalis media cetak, online, radio dan televisi) Jakarta (pimpinan media dan jurnalis media cetak, online, radio dan televisi) Jogjakarta (pimpinan media dan jurnalis media cetak, online, radio dan televisi) Surabaya (pimpinan media dan jurnalis media cetak, online, radio dan televisi) Pertanyaan tertulis

Perspektif Independensi newsroom Model Bisnis Pers di Remote Area Media Siber dan Citizen Reporter

Memenuhi hak masyarakat untuk tahu Tujuan Indonesia Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa & ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan HAM, menghormati kebhinnekaan Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar Memperjuangkan keadilan & kebenaran Melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran thd hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum Memenuhi hak masyarakat untuk tahu Kebebasan Pers Fungsi sosial dan fungsi ekonomi

Independensi Sikap Partisan Mengutamakan Pasar Informasi Topik/angle didasarkan arahan/permintaan pemilik dan atau orang dekat pemilik Menyamarkan iklan sbg berita; /men-drop berita utk menambah space iklan, isu sensasional, Edukasi Memberitakan informasi yang tidak jelas, belum terverifikasi tapi sensasional Hiburan Isu yang tidak jelas, belum terverifikasi tapi sensasional. Munculnya jurnalisme "konon" Kontrol Sosial Tidak kritis thd pemilik atau kepentingan pemilik. Media lokal tidak kritis thd pemda Tidak kritis terhadap pengiklan atau kepentingan pengiklan (termasuk pemda)

Model Bisnis Berjaringan Positif Negatif Pusat Sinergi konten dan potensi iklan Penetrasi luas Anggota Ketersediaan konten, SDM dan transfer pengetahuan serta logistik Efisiensi pemasaran dan iklan Kepentingan pusat vs kepentingan anggota jaringan Kesetaraan perlakuan antara pusat dan anggota jaringan Publik Konten lokal menasional Keberagaman konten lokal berkurang Risiko akibat standar jurnalistik yang rendah

Model Kontrak Iklan Jangka Panjang dengan Pemda Positif Negatif Perusahaan Jaminanan pendapatan Peluang terganggunya independensi Pengiklan Jaminan placement Peluang mendistribusikan pesan sesuai kepentingan, baik dalam bentuk berita atau pariwara Peluang terganggunya unsur obyektivitas dalam penentuan placement Berurusan dengan media "abal-abal" Wartawan Wartawan merangkap marketing/pencari iklan Masyarakat Kaburnya batas antara iklan dan berita Keberagaman informasi barkurang

Revenue Stream Baru Event off air atau off print Pengembangan bentuk-bentuk iklan "built in"

Pers di Remote Area Akses "mahal" terhadap media cetak Keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas, terutama di level redaktur Biaya cetak & distribusi mahal karena sebagian besar menggunakan pesawat Akses internet hanya di perkotaan Media lokal kalah berkompetisi dengan media nasional yang memiliki jaringan hingga ke remote area

Media Siber & Citizen Reporter Kecepatan versus ketepatan Keberimbangan Citizen reporter sebagai sumber konten

Media Siber & Citizen Reporter Wartawan Perusahaan Publik Independensi Kompetensi: kurang memahami hak dan kewajiban pers. Kompetensi: kurang memahami fungsi & tanggungjawab sosial pers. Pemahaman terhadap hak dan kewajiban terhadap pers Model Bisnis Komitmen dan integritas: kurang menghormati firewall antara kepentingan jurnalistik dan iklan Kompetensi, komitmen dan penghormatan terhadap fungsi sosial pers Pengiklan kurang memahami fungsi sosial media, khalayak kurang paham hak dan kewajibannya thd media Pers di Remote Area Kompetensi; independensi Kemampuan ekonomi, independensi Kemampuan untuk mengakses media Media Siber & Citizen Reporter Kompetensi, konsistensi terhadap verifikasi dan validasi

Faktor Pengaruh Ada tidaknya peraturan yang jelas dan tegas Turn over karyawan yang tinggi dan rating yang mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat Ukuran kinerja Humas Pemda Pandangan dan pola pikir yang berorientasi pada aspek hukum positif ketimbang etika Mekanisme penerimaan, penyaluran dan penanganan umpan balik dari khalayak

Rekomendasi Dewan Pers: Memfasilitasi penyusunan aturan kerjasama jaringan antar perusahaan pers yang lebih adil Meningkatkan dan memperluas program media literasi, terutama yang terkait dengan fungsi sosial media kepada masyarakat dan humas pemerintah di daerah Memfasilitasi program-program pelatihan kepada awak media di remote area, terutama di level redaktur Mendorong ketaatan perusahaan media terhadap ketentuan Standar Kompetensi Wartawan Menyempurnakan website Dewan Pers agar bisa menampilkan data paling mutakhir dan realtime tentang data wartawan pemegang sertifikat lulus Uji Kompetensi Wartawan dan perusahaan media

Rekomendasi Perusahaan media Meningkatkan uji kompetensi wartawan (UKW) di perusahaannya dan menjadikan standar kompetensi wartawan sebagai bagian dari persyaratan penerimaan atau promosi Menyempurnakan mekanisme penyaluran dan penanganan umpan balik dari masyarakat Meningkatkan dan menyempurnakan program in house training bagi jurnalis dan manajemen Meningkatkan pelatihan bagi citizen reporter

Rekomendasi Pemerintah dan masyarakat: Mendukung dan memfasilitasi program-program literasi media Mengkaji ulang penggunaan kuantitas jumlah pemberitaan (media exposure) sebagai parameter pengukuran unjuk kerja Humas Merumuskan mekanisme ataupun sistem yang memungkinkan warga di remote area bisa mengakses media dengan harga murah Mendukung dan memfasilitasi pelatihan citizen reporter dan adab berkomunikasi di media sosial.

Epilog Sebagian besar praktisi media lebih banyak melihat perkembangan teknologi digital serta infrastruktur IT -yang berdampak pada berubahnya pola interaksi khalayak dengan media-- sebagai tantangan ketimbang peluang. Melihat perkembangan teknologi digital & infrastruktur IT sebagai peluang akan membuka cakrawala berfikir yang memungkinkan kita mencari terobosan dan model bisnis baru. Sebuah model yang berkemungkinan memecahkan masalah independensi ataupun masalah lain yang melilit pers kita

selesai