Workshop Tata Cara Pemeriksaan Bagi Auditor Kepegawaian BKN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Pembebasan Sementara dan Pengaktifan PNS Dosen
Advertisements

PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS
Manajemen Kepegawaian Nasional dan Kebijakan Wasdalpeg
Oleh : Drs. Abu Siri, S.Ag, M.PdI Kasubbag Hukum dan KUB
PETUNJUK TEKNIS PP NOMOR 46 TAHUN 2011
KEBIJAKNAN PELATIHAN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
Nama: Siti rokhmayatun Prodi / Fak.: Bahasa inggris/Isipol
POLA DIKLAT JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PERIKANAN
SIMPEG SEBEGAI ACUAN DALAM PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL.
Disampaikan pada acara
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) No. 5 Tahun 2014
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KESEHATAN KERJA
“ Berani Jujur Langkah Awal Berantas Korupsi”
PERAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERHADAP PENGEMBANGAN KARIR
MATRIKS EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI - KPP PA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014
Pengorganisasian dalam PENGELOLAAN SUMBER DAYA APARATUR ( bag. 2 )
KEBIJAKAN DAN STRATEGI AKSELERASI BIDANG PENGAWASAN
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
JABATAN FUNGSIONAL PENERJEMAH
Biro Sumber Daya Manusia-Sekretariat Jenderal
KEDEPUTIAN BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PEDOMAN PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
BIROKRASI BERSIH, KOMPETEN DAN MELAYANI
Sekretaris Ditjen Dikdasmen
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BIRO KEPEGAWAIAN – NOVEMBER 2011
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Oleh: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Pembebasan Sementara dan Pengaktifan PNS Dosen
JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN MELANJUTKAN REFORMASI BIROKRASI
TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING JF -1
Penataan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta
PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS
PERENCANAAN KEBUTUHAN Pegawai Negeri Sipil
SEBAGAI DAMPAK DARI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
2017 INSPEKTORAT Forum SKPD Bidang Pemerintahan
Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
PENINGKATAN KINERJA PEJABAT PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN
PENGARAHAN DALAM RAKORNAS APIP
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
PENILAIAN KINERJA GURU
DASAR PEMERIKSAAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 23 TAHUN 2007 TENTANG.
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN BERAU TAHUN
PERAN PENGAWASAN KEMENTERIAN PANRB TERKAIT AMANAT
SOSIALISASI PERBUP NO. 34 TH
KENAIKAN PANGKAT PNS FUNGSIONAL TERTENTU (GURU)
JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU (BIDAN) Erni Kurniati
BATAS USIA PENSIUN JABATAN FUNGSIONAL
STANDARDISASI JABATAN PELAKSANA
PERATURAN TENTANG NAKES NAURI ANGGITA TEMESVARI, SKM., MKM
PENGUATAN INSPEKTORAT DAERAH
Area Perubahan AREA HASIL YANG DIHARAPKAN 1. Organisasi 2. Tatalaksana
PENGENDALIAN INTERNAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN
PERKAP NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERKAP NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN.
PEMBINAAN PEGAWAI KELOMPOK 4 APRELIA DYAH DAMAYANTI
PEMBINAAN PEGAWAI KELOMPOK 4 APRELIA DYAH DAMAYANTI
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG
Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi 2016
PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.
KEBIJAKAN IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PELAKSANAAN & PEMBANGUNAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN DAN ANGKA KREDITNYA STRATEGI PENINGKATAN PROFESIONALISME DAN KOMPETENSI SERTA PENGANGKATAN MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING.
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA IMPROVING GOVERNANCE WORK KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN.
KENAIKAN PANGKAT PNS FUNGSIONAL TERTENTU (GURU). Kenaikan Pangkat DASAR yang LAMA : Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat.
PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL KEPEGAWAIAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.
Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan
Transcript presentasi:

Workshop Tata Cara Pemeriksaan Bagi Auditor Kepegawaian BKN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Workshop Tata Cara Pemeriksaan Bagi Auditor Kepegawaian BKN Drs. Sidik Kadarusman Direktur Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun PNS 2017

URGENSI AUDITOR KEPEGAWAIAN Untuk mewujudkan good governance dan clean government dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel serta bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme perlu melakukan pengawasan dan pengendalian di bidang kepegawaian (Perka BKN Nomor 18 Tahun 2015) Auditor Kepegawaian adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian (wasdalpeg) pada instansi pemerintah pusat dan daerah, sesuai dengan perturan perundang-undangan. (Pasal 1, Permenpan 40 Tahun 2012) Wasdalpeg adalah seluruh proses kegiatan memeriksa, mengevaluasi, memantau dan melakukan tidakan korektif terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian yang dapat dilakukan secara reguler, reviu, dan investigasi (Perka BKN Nomor 4 Tahun 2013) Ket: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian dan angka kreditnya; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian dan Angka Kreditnya; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2015 tentang Standart Audit Manajemen Kepegawaian.

KONDISI SAAT INI AUDITOR KEPEGAWAIAN BKN Auditor Kepegawaian BKN Pusat + Auditor Kepegawaian BKN 150 Orang Sejak Inpassing pada 2014 hingga saat ini, seluruh Auditor Kepegawaian BKN belum mengikuti Diklat Teknis dalam rangka peningkatan kapasitas investigasi permasalahan kasus-kasus kepegawaian; Belum pernah dilaksanakan diklat fungsional bagi Auditor Kepegawaian; Minimnya Kegiatan Pengembangan Profesi bagi Auditor Kepegawaian BKN; Diperlukan penyelenggaraan Workshop Tatacara Pemeriksaan Bagi Auditor Kepegawaian BKN dalam rangka Peningkatan Kualitas Auditor Kepegawaian BKN

Workshop Tata Cara Pemeriksaan* Workshop Pemeriksaan Lingkup Kerja Audit Manajemen Kepegawaian Jenis & Tahapan Audit Manajemen Kepegawaian Pelaporan Hasil Audit Prosedur Pelaksanaan Audit Manajemen Kepegawaian Kriteria Audit Manajemen Kepegawaian Standart Umum Audit Manajemen Kepegawaian Prinsip Dasar Audit Manajemen Kepegawaian *. Estimasi pelaksanaan pada medio April 2017

Manfaat Workshop Tata Cara Pemeriksaan Peningkatan kualitas SDM Auditor Kepegawaian BKN; Kelancaran dan kesamaan tata cara pelaksanaan audit manajemen kepegawaian dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian; Peningkatan Pengetahuan, Pengalaman dan Pengembangan Karier Auditor Kepegawaian.

TERIMA KASIH