Paper oleh : Karsudi Rinekso Soekmadi Hariadi Kartodiharjo

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc.IP.,M.Si
Advertisements

SATKER SANITASI KOTA TASIKMALAYA
Disampaikan Oleh : Dirjen Penataan Ruang
PROSES DAN MEKANISME PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
TINDAK LANJUT PP Nomor 6 Tahun 2007 tentang
STATISTIK KEHUTANAN.
4/6/2017 STRATEGI PENGUATAN KELEMBAGAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH   Oleh : Drs. H. LA ODE ALI HANAFI, M.Si. Kepala BAPEDALDA Provinsi Sulawesi Tenggara.
Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Departemen Dalam Negeri
Kegiatan Statistik Kehutanan
ARAH KEBIJAKAN DAN PEMANFAATAN DAK BIDANG LH 2012.
ROAD MAP IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DISAMPAIKAN OLEH: TARMIZI.
Disampaikan Oleh : Ir. EPPY LUGIARTI, MP. KASUBDIT PKK
ISU STRATEGIS TAPAK.
GOOD GOVERNANCE.
DINAS PERTANIAN PROVINSI BENGKULU 2012
PAPARAN SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN SOSIAL RI PADA KUNJUNGAN KERJA KOMISI “D” DPRD KABUPATEN PONOROGO “PELAYANAN MASYARAKAT MISKIN” TANGGAL ,
PERIKANAN DAN KEHUTANAN
BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional
PENATAAN RUANG & PEMBENTUKAN WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN
PENYUSUNAN BAHAN RPJMN SEKTOR KEHUTANAN Oleh Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air Bappenas Solo, 13 November 2013.
Resiko Korupsi dalam REDD+ Oleh: Team Expert. Kenapa Kita Bicara Korupsi dalam REDD? Hutan Dikelola Rusak Lestari Korupsi Good Governance REDD Lestari.
PEMANFAATAN RUANG TERUTAMA KAWASAN HUTAN TIDAK SESUAI LAGI
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
Kegiatan Statistik Kehutanan
Kerangka Penilaian PGA dan Hasil Sementara Penilaian Jakarta, 29 Oktober 2012.
(KONSEPSI DAN IMPLEMENTASINYA)
ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
Peranan Usaha Mikro, Usaha Kecil Dan Menengah (UMKM)
Pendidikan Gratis dan Standar Pelayanan Minimal
STRATA BANGUNAN BERTINGKAT
RENCANA KEHUTANAN TINGKAT NASIONAL
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROV. SUMBAR
KONSEP PENGELOLAAN SUMBER DAYA LINGKUNGAN
PERAN KORKOT.
Perubahan Metode PDRB Dan IPM Dalam Perencanaan Pembangunan
IMPLEMENTASI SAKIP DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
PROGRAM BADAN P2SDM DALAM PEMBANGUNAN LHK DI EKOREGION PAPUA
MENTERI DALAM NEGERI PADA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Sosialisasi Dekonsentrasi Bidang Perumahan Tahun 2015
RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN TAHUN 2017
PEREKONOMIAN INDONESIA
ARAHAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN LHK SEBAGAI
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Pikiran-Pikiran Umum Masyarakat Sipil Terhadap Rancangan PP Perencanaan Hutan Bogor 28 Juni 2016.
Bedah Kasus 2 Sertifikasi Hutan COMPLETE….
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
Persiapan alih kelola urusan Kehutanan di provinsi Kalimantan barat
DITJEN MANAJEMEN DIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROGRAM PENGEMBANGAN KEUNGGULAN PROGRAM STUDI
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
Hutan Desa (HD).
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Oleh : Bappeda Provnsi Riau Teluk Kuantan, 16 Agustus 2017.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Studi Kasus KEBIJAKAN KEHUTANAN COMPLETE….
POTENSI DAN KENDALA IMPLEMENTASI INOVASI DAERAH
AKSI MITIGASI PERUBAHAN IKLIM DAN PEP RAD-GRK DI BIDANG KEHUTANAN
MATERI 3: Regulasi Turunan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut Melalui KKN Tematik
EKONOMI KESEHATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SEKTOR KESEHATAN
Proses Penyusunan Perencanaan Sistem Pengelolaan Persampahan Dasar-dasar Pengelolaan Persampahan nawasis.com.
LAPORAN KEGIATAN DRD TAHUN 2011
MODUL 1 IDENTIFIKASI KEBUTUHAN TEKNOLOGI SPESIFIK LOKASI
Kebijakan Pengelolaan Hutan Lestari dan Upaya Pemberantasan
Materi-2 MATA KULIAH SIMKES S1-KESMAS-AKK
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
EVALUASI E-DATABASE SIPD JAWA TIMUR 2018
KEBIJAKAN FORUM DATA JAWA TIMUR 2018
Penguatan Kapasitas Kecamatan untuk Meningkatkan Pelayanan Dasar
Transcript presentasi:

Paper oleh : Karsudi Rinekso Soekmadi Hariadi Kartodiharjo MODEL PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PEMBENTUKAN WILAYAH KESATUAN PENGELOLA HUTAN DI PROPINSI PAPUA Paper oleh : Karsudi Rinekso Soekmadi Hariadi Kartodiharjo Pembahas 1. Tri Sukmandari (6414) 2. Bakhtiar Mahardika (6424) 3. Darotun Mujilestari (6426) 4. Citra Gilang Qur’ani (6433)

FAKTA Kebijakan bidang kehutanan di Provinsi Papua berupa Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK). Sektor Kehutanan menyumbang 5.14 % bagi Produk Domestik Regional Bruto (PDBR) di Propinsi Papua (BPS Provinsi Papua 2008). Papua menjadi kepulauan yang miskin di Indonesia dengan IPM (2008) : 64.00 (BPS Provinsi Papua 2010). Kebijakan Sektor kehutanan belum optimal. Sebagian kawasan hutan yang ditetapkan tidak memiliki kelembagaan pengelola pada tingkat tapak (onsite). HPH hadir dengan konsekuensi logis dari struktur aturan main penguasaan hutan dan situasi interdependency para aktor dalam pengelolaan SDH saat ini ( Baplan 2006 c). Pembangunan KPH merupakan proses penguatan KPH mulai dari penetapan KPH oleh menteri kehutanan. Kinerja pembangunan KPH merupakan cerminan tingkat capaian pembangunan KPH (Baplan 2006c). Terdapat 2 prinsip yang harus dipenuhi oleh kinerja pembangunan KPH yaitu efektivitas pengelolaan dan efisiensi organisasi KPH ( Proses Pengelolaan KPH).

Rendahnya kinerja pembentukan wilayah KPH. Perlu upaya pemberdayaan Stkeholders didalam mengatasi permasalahan lemahnya pemahaman dan peran dalam pemenuhan kriteria dan indikator pembentukan wilayah KPH. Stakeholders (kuadran I), sebagai kunci dalam pelaksanaan pemenuhan kriteria dan indikator pembentukan wiayah KPH. Stakeholders (kuadran II), stakeholders yang memiliki tingkat kepentingan tinggi dan pengaruh rendah.

Kegiatan ini merupakan penelitian oleh aktivis dan mahasiswa dari Fakultas Kehutanan, IPB, Bogor mengenai model kelembagaan pembentukan wilayah KPH di Provinsi Papus

METODE Penelitian dilaksanakan di: 1. Kota Jayapura, Provinsi Papua. 2. Kepulauan Yapen. Pengukuran tingkat kinerja pembentukan wilayah KPH dan perumusan organisasi pengelola KPH dengan alat Analytic Hierachy Process (AHP) yang diaplikasikan dengan perangkat lunak Expert Choise 2000.

Hasil dan Pembahasan Propinsi Papua ditetapkan; 56 unit KPH 31 unit KPHP 25 unit KPHU Hasil Focus Group Discussion dengan Peserta Institusi Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua, Badan Pengembangan SDA, Unit Pelaksana Teknis Departemen Kehutanan di Provinsi Papua yaitu mempresentasekan nilai kinerja sebesar 29,50% (level sedang). Dengan angka ini masih banyak kriteria dan indikator yang belum bekerja optimal, lalu apa sebabnya?

Indikator Telah dilaksanakan Belum dilaksanakan Telah dilaksanakan dan belum optimal Pembentukan wilayah KPH Dukungan RTRW dalam perencanaan Tata hubungan kerja institutional program KPH Konvergensi program KPH Penyerahan dana Pendayagunaan potensi SDM Hibah kompetitif pembangunan KPH Pembentukan, penetapan, dan kemantapan kelembagaan KPH Sosialisasi program KPH Pembentukan Tim Pokja KPH Pendayagunaan personil

Stakeholders KW 1 KW 2 KW 3 KW 4 Key players Crowd Context setter Subject Kepentingan dan pengaruh tinggi Kepentingan tinggi dan pengaruh rendah Kepentingan rendan dan pengaruh tinggi Kepentingan dan pengaruh rendah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua dan Kepulauan Yapen (lihat grafik) -

Konsep pengembangan model kelembagaan pembentukan wilayah KPH Hubungan antar stakeholders (koordinasi dan kerjasama) Kondisi kelembagaan Kapasitas stakeholders (pengetahuan dan peran) Perilaku stakeholders Kinerja kelembagaan Optimalisasi pengelolaan ekowisata A A’ A : kondisi kelembagaan saat penelitian A’ : kondisi kelembagaan saat dikembangkan AA’ : kinerja pembentukan wilayah KPH meningkat Perubahan yang perlu dilakukan stakeholders adalah peningkatan peran, koordinasi kerjasama dalam pelaksanaan KPH

Kunci permasalahan adalah Lemahnya pemahaman stakeholders akan KPH, rendahnya peran stakeholders dan tidak ada hubungan yang efektif antar stakeholders.

Dengan adanya KPH, Indonesia telah menyumbang emisi karbon yang cukup signifikan. Namun sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia masih memposisikan sumber daya hutan sebagai sumber daya pembangunan ekonomi. Souce: http://tabloidjubi.com/

Pembangunan KPH selama ini masih terbatas pada sebagian kawasan hutan yang menjadi areal kerja Perhutani (BUMN) di Pulau Jawa, yang sudah dimulai sejak jaman penjajahan Belanda, dan sebagian kawasan konservasi dalam bentuk unit-unit Taman Nasional. Diluar Jawa hingga tahun 1990 an, pernah terbentuk unit-unit KPH, namun karena kuatnya kecenderungan timber based management, KPH sebagai unit management tidak berkembang, bahkan dibubarkan, sehingga Dinas Kehutanan sebagai institusi pengurusan hutan (forest administration) kehilangan dasar pengurusan ditingkat tapak berupa institusi pengelolaan hutan dalam bentuk KPH.

Problem Kurangnya pelibatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan hutan, padahal hutan di papua banyak dihuni masyarakat adat dimana masih kental akan hak ulayat dan local wisdom. Kesejahteraan dan pendidikan masyarakat kurang diperhatikan. Komunikasi antara KPH dengan masyarakat kurang terjalin. Masyarakat harus terlibat sebagai stakeholder

TERIMA KASIH