Bismillah….

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
MEDIA RELATIONS DALAM KEHUMASAN
Advertisements

IRJEN POL. Drs. RONNY F. SOMPIE, S.H., M.H.
Media Relations Sumber :
Media Relation dan Media Massa
PENGELOLAAN KEHUMASAN DI DPR RI (oleh: Sekretaris Jenderal DPR RI)
KETERKAITAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN.
BAGAN ORGANISASI PUSAT INFORMASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
PERAN PPID DAN PPID PEMBANTU DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK
Media Relation Media Massa.
Fungsi Media Massa Bagi Organisasi
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
0leh : H. Saiful Hamdani,S.Ag.MH
PUBLIC RELATION Sumbodo Prabowo.
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional
INTERAKTIF DIGITAL PUBLIC RELATIONS Pertemuan 10
Keterbukaan Informasi Publik
Dinas komunikasi dan informatika DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT
Latar Belakang Keterbukaan informasi sejalan dengan salah satu pilar reformasi yakni transparansi. Secara komprehensif Undang-undang nomor 14 tahun 2008.
PEMBERITAAN dan RELASI MEDIA
Ponorogo, 6 Juli 2017 Dinas Kominfo Provinsi Jatim PPID Agus DM
DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang–Undang.
STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN INFORMASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK Depok, 5 Nopember.
Sistem Layanan Informasi Publik
PPID SKPD DAN PPID KABUPATEN DAN KOTA DI JAWA TIMUR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN SAMPAH MELALUI MEDIA ELEKTRONIK
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Forum Bakohumas 21 November 2012
Media Relations sebagai Aktivitas Public Relations
DEPARTEMEN PUBLIC RELATIONS
Pemasaran Sosial Konsep dan peran PR.
LEBIH MEMAHAMI PELAYANAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Jakarta, 2010
SKKNI Kehumasan.
KEGIATAN PUBLIC RELATIONS/ HUMAS
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP) Undang-Undang No.14 Tahun 2008
UU KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP) SEBAGAI IMPLEMENTASI ASAS KETERBUKAAN DAN UPAYA PERWUJUDAN GOOD GOVERNANCE Satria Prayoga,S.H.,M.H., Dosen HAN &
Media Humas Dian S. Purwanty, S.Sos., M.M.
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DASAR PEMERIKSAAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 23 TAHUN 2007 TENTANG.
Citra & Opini Publik (7) Materi E- Learning.
MEDIA HUMAS DEFINISI, TUJUAN, TUGAS, FUNGSI PR, CITRA DAN OPINI PUBLIK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SISTEM INFORMASI NASIONAL (SIKNAS) Dan SIKDa
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
MODUL 8 MANAJEMEN PUBLIC RELATIONS
PENGEMBANGAN WEB DESA Riksa Rifqi Fuadi
MENGENAL BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL (BPHN)
Upaya Komunikasi Polri dan Era Keterbukaan Informasi Publik
PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI KONSENTRASI HUMAS
MEDIA RELATIONS.
22 Maret 2010 MANAJEMEN HUMAS IV.
disusun oleh: Nona Liviana
Aktivitas media relation
POKOK-POKOK PEMIKIRAN UU KIP DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK
WEBSITE DESA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tuban.
PIM III ANGKATAN XVII. KEMENTRIAN KOMINFO DAERAH PENGEMBANGAN KOMUNIKASII, INFORMASI DAN MEDIA MASSA DISKOMINFO SISTIM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.
EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN LAPORAN TAHUNAN
FORUM KONSULTASI PUBLIK
Citra & Opini Publik LENIE OKVIANA, S.I.kom.,M.M.
EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN LAPORAN TAHUNAN
Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) untuk Peningkatan Akses Informasi.
Pengertian statistik DATA SATU UNTUK SEMUA Diskominfo
KETERBUKAAN INFORMASI DI PEMERINTAH DESA
Pembangunan Jawa Barat Disdik Provinsi Jawa Barat
Media Relations Muhammad Akbar. devinisi  Stanley J Baran 2004, 361  Media relation sebagai The Public Relation Profesional Maintain Good relation with.
Transcript presentasi:

Bismillah…

Disusun oleh: Fakhrun Nisa Kegiatan Humas Dalam Produksi Berita Sebagai Upaya Penyampaian Informasi Publik Oleh Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Mojokerto Disusun oleh: Fakhrun Nisa

Latar Belakang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP): mengenai kebutuhan setiap orang akan informasi, informasi yang merupakan hak asasi manusia, serta keterbukaan informasi sebagai sarana mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggara negara. Berkaitan dengan tugas dan fungsi Humas Dishubkominfo yaitu memproduksi informasi dan berita sebagai transparansi kepada masyarakat serta menjadi sarana penghubung setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas dengan pemerintahan dalam lingkup Kota Mojokerto.

Konsep Kegiatan Public relations Ruang Lingkup PR Kegiatan Humas Pemerintah Humas dan Keterbukaan Informasi Publik Berita

Hasil Kegiatan Terbentuk pada tahun 2008 dan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertugas tugas untuk mengatur permasalahan perhubungan, komunikasi dan informasi kepada masyarakat

Humas Dishubkominfo Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/109/M.Pan/11/2005 Tentang Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat "melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan pelayanan informasi dan kehumasan, pelayanan informasi, hubungan kelembagaan, hubungan personil, dan pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan”

Media Cetak dan Modern : Pelayanan Data Elektronik: Pelayanan Informasi dan Komunikasi : penyampai informasi kepada masyarakat yang biasanya dikoordinasi oleh setiap ketua KIM meliputi 18 kelurahan Media Cetak dan Modern : jurnalistik (pembuat berita/penulis), fotografer, serta menjadi penyiar radio Pelayanan Data Elektronik: admin yang mengisi kolom berita pada website

Hasil Kegiatan PKN Melaksanakan kegiatan liputan untuk berita Menjadi penyiar radio Mebulis berita Menjadi admin pada kolom berita website

Pelaksanaan Fungsi dalam Ruang Lingkup PR di Humas Dishubkominfo Kota Mojokerto Fungsi dari ruang lingkup PR menurut Kriyantono (2008) : Publicity & publication Event News Community Involvement Identity Media Lobbying Social Investment

Publicity: Dilakukan melalui media cetak tabloid Palapa, media eletronik Radio Gema FM dan new media di website mojokertokota.go.id Event: Kegiatan Studi Komperatif Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas di Dishubkominfo Kota Mojokerto News: Menulis berita untuk dipublikasikan Community Involvement: Adanya kelompok Informasi Masyarakat dan Kegiatan Senam bersama fans radio Gema. Identity Media: Menjalin hubungan baik dengan media pemerintah dan media komersil. Lobbying: Mempersuasi dan negosiasi dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Staf BPJS Ketenagakerjaan Social Invesment: Kegiatan rutin sosialisasi terhadap juru parkir.

Kegiatan Humas Pemerintah sebagai Upaya Penyampaian Informasi Publik oleh Humas Dishubkominfo Kota Mojokerto Fungsi manajemen: melakukan commanding, directing dan coordinating ssebelum melaksanakan kegiatan kehumasan serta diakhiri dengan evaluasi. Fungsi koordinasi: mengelola informasi dari berbagai sumber, jenis dan karateristiknya menjadi informasi yang mudah diakses, mudah dijangkau, dan mudah dipahami. Fungsi Pencitraan: menciptakan suasana yang kondusif guna membangun hubungan harmonis yang akhirnya mampu mencitrakan pemerintahan Kota Mojokerto dengan citra yang baik

Kegiatan Produksi Berita oleh Humas Dishukominfo Kota Mojokerto Pengumpulan Data dan Sumber Berita Pengolahan Data Publikasi Evaluasi

Desain Model Rekomendasa

Kesimpulan Humas Dishubkominfo Kota Mojokerto sudah melaksanakan job descriptionnya sesuai dengan fungsi dan ruang lingkup public relations. fungsi dan ruang lingkup PR Humas Dishubkominfo telah melaksanakan kegiatan keterbukaan informasi publik melalui produksi berita sesuai dengan fungsi Humas pemerintah dan fungsi dari keberadaan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Terima Kasih 