B A P P E D A Provinsi Jawa Barat PENJELASAN TEKNIS

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJP/MD)
Advertisements

REVITALISASI MUSRENBANGDA “LESSON LEARN” PROVINSI SUMATERA SELATAN
REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Jakarta, 1 Mei 2010 Paparan Penutup Musyawarah.
REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS Kerangka dan Agenda Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (RAKORBANGPUS) II Tahun.
SIPPD Bimbingan Teknis KUA-PPAS 2012 Kalimantan Timur
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
ALUR PENGANGGARAN DAN PENCAIRAN HIBAH, BANSOS DAN BANTUAN KEUANGAN
MUSRENBANG (Musyawarah Perencanaan dan Pengembangan)
DIKLAT ASESOR BAP-S/M PROVINSI JATIM
KEMISKINAN KESEJAHTERAAN Penyusunan RKP DESA PRESPEKTIF UU DESA.
Pengelolaan Keuangan Daerah
PERAN SETWAN DALAM PENYUSUNAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD
APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 Ditetapkan Dengan Pergub
- Direktur Otonomi Daerah Bappenas -
KEBIJAKAN DAK FISIK 2018 Direktorat Otonomi Derah,
PEDOMAN VERIFIKASI & VALIDASI usulan kegiatan
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Penyusunan RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) – SKPD
Matkul: AKPD Pertemuan 6: RKA-DPA-Anggaran Kas-SPD
KELOMPOK 1 ANGGI LAKSITA R. / KHOIRUNNISA R. /
Prosedur Operasional Standar Pelaksanaan Akreditasi
PEMBUKAAN FORUM KABUPATEN/KOTA (KEWILAYAHAN)
PENJELASAN UMUM MEKANISME PENILAIAN DAN PEMBERIAN ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA 2015 Disampaikan dalam acara Penilaian Tahap II Verifikasi Proses Perencanaan.
Mekanisme Penilaian ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA Tahun 2016
TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN
“ MEKANISME PENEGASAN DAN PENETAPAN
PENGANTAR Rapat Sinkronisasi Provinsi dengan Kabupaten/Kota adalah forum antara provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai masukan dalam penyusunan Rancangan.
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (SIPPD) / E-PLANNING KABUPATEN KEDIRI LAPORAN PENDAHULUAN.
KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
FORUM SKPD SARANA PRASARANA
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Fasilitasi pendataan perumahaan
INFORMASI LOMBA TATA KELOLA BOS
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
Disampaikan pada Rakornas BAN-S/M
KELOMPOK 2: 1.BELA OKTAVIANTI 2.TRISKA PUSPA NINGTYAS TAHAP PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN DI PEMDA.
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI 2016
SOSIALISASI PEDOMAN PELAKSANAAN MUSRENBANG TAHUN 2018
PADA BINTEK LPM DESA CANGGU BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BADUNG
SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Kepala Bappeda Kabupaten Pangandaran
SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA, ANGGARAN, DAN AKUNTANSI
MEKANISME PEMBENTUKAN PERDA (EXECUTIVE)
RENCANA PEMBANGUNAN DESA (RKPDESA) DIREKTORAT JENDRAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KEMENTRIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI.
Pengelolaan Keuangan Daerah
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Samarinda, Rabu 14 Oktober 2018
FASILITASI PENYUSUNAN ASPIRASI MASYARAKAT
EKONOMI KESEHATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SEKTOR KESEHATAN
TAHAPAN DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENSTRA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 86 TAHUN 2017 PPKK FISIPOL UGM.
PENGINPUTAN APLIKASI SIMLARS TAHUN 2018
Disampaikan oleh: Tavip Agus Rayanto Kepala Bappeda DIY
PELAKSANAAN FORUM MUSRENBANG TAHUN 2018 Forum Perangkat Daerah
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
MEKANISME PENGALOKASIAN DAK FISIK 2018
Rapat Koordinasi Program dan Kegiatan BAPPEDA Provinsi NTB Tahun 2018
EVALUASI E-DATABASE SIPD JAWA TIMUR 2018
POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD
KEBIJAKAN FORUM DATA JAWA TIMUR 2018
KERANGKA UMUM PERMENDAGRI NO. 32 TAHUN 2017
PERAN DAN DUKUNGAN DPRD PROV JATENG DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PENANGGULANGAN BENCANA Disampaikan Pada: Rapat Koordinasi dengan Tema Akuntabilitas,
Disampaikan dalam sosialisasi Akreditasi Tahun 2019
TIME SCHEDULE PENGGUNAAN E-PLANNING RKPD 2017
Oleh : Amiruddin MZ, SE, MM
TAHAP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2019
JADWAL PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2020
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN PENCAIRAN DANA HIBAH BANSOS DAN BELANJA TAK TERDUGA KABUPATEN BANJAR Kepala BPKAD Kabupaten Banjar Drs. ACHMAD ZULYADAINI,M.Si.
Transcript presentasi:

B A P P E D A Provinsi Jawa Barat PENJELASAN TEKNIS FORUM GABUNGAN OPD/BIRO RKPD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018 Disampaikan Oleh : Ir. Yuke Mauliani Septina, M. Si Kepala Bidang Pendanaan Pembangunan Daerah BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Bandung, 21 Maret 2017 B A P P E D A Provinsi Jawa Barat

FORUM GABUNGAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI (RAKORTEK) JADWAL DAN MEKANISME FORUM GABUNGAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI (RAKORTEK) Tanggal Pelaksanaan : 21 – 22 Maret 2017 Tempat Pelaksanaan : Bappeda Provinsi Jawa Barat NO ACARA UTAMA DURASI PENYAJI PESERTA 1 Pembukaan dan Pengarahan Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat 30 Menit Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat. Kepala PD Provinsi Jawa Barat. Kepala Bappeda Kabupaten/Kota. Tim Penyusun RKPD Provinsi Jawa Barat 2 Pengarahan sidang kelompok 3 Sidang Kelompok (BL dan BTL top down) Pembahasan Usulan Kegiatan Prioritas Belanja Langsung PD Provinsi Pembahasan Usulan Kegiatan Prioritas BTL top down Bappeda Provinsi Jawa Barat NO OUTPUT 1 Daftar usulan kegiatan Prioritas Perangkat Daerah hasil forum PD yang telah disinergikan sebagai bahan Rancangan RKPD. 2   Daftar usulan kegiatan Prioritas hasil Musrenbang Kabupaten/Kota bersifat top down yang telah disinergikan sebagai bahan Rancangan RKPD. 3 Dokumen hasil telaahan terhadap pokok-pokok pikiran DPRD. 4 Berita Acara Forum Gabungan PD Provinsi.

Catatan Forum Gabungan 21 Maret 2017 Mitra Bidang PD (Perangkat Daerah) akan menerima 2 (Dua) buah format : Format Lembar Verifikasi Belanja Langsung; Format Kesepakatan Bidang Perencana Bappeda dengan Perangkat Daerah untuk BTL Top Down; Format tersebut harus dikembalikan ke Bidang PP di akhir acara untuk direkapitulasi, setelah ditandatangani oleh Kepala Bidang Perencana Bappeda, Para Kasubid Perencana dan Utusan PD; Mitra Bidang PD Bappeda Provinsi memverifikasi usulan kegiatan Belanja Langsung melalui Sistem RKPDJabar Online 2101; sedangkan verifikasi BTL TOP DOWN tidak secara online. 22 Maret 2017 Mitra Bidang Bappeda dan Utusan PD (Perangkat Daerah) akan menerima masing2 berupa 1 (satu) buah format : Format Lembar Verifikasi Belanja Tidak Langsung (BTL) TOP DOWN; Format BTL TOP DOWN tersebut harus di klarifikasi dengan BAPPEDA KAB/KOTA selaku pelaksana program dan kegiatan di lapangan; Perangkat Daerah menginputkan program dan kegiatan BTL TOP DOWN ke dalam Sistem RKPDJabar Online 2101. (Jadwal input kegiatan, akan diinformasikan kemudian); Ruangan Sidang Kelompok : Bidang Fisik : RS. Bidang Fisik; Bidang Ekonomi : RS. Bidang Ekonomi; Bidang Pemsosbud : RS. Bidang Pemsosbud RS. Soehoed Warnaen

TERIMA KASIH