BENTUK NEGARA H. BUDI MULYANA, S.IP., M.SI.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SOSIALISASI 4 PILAR KEBANGSAAN
Advertisements

BAB I, PARTISIPASI DALAM UPAYA BELA NEGARA
BAB IV – BENTUK & SISTEM PEMERINTAHAN
JENIS DAN BENTUK NEGARA
By : Eko Wahyudi. Cikal bakal pemikiran HAM di Indonesia : 1.Surat-surat Kartini dalam karya : Habis Gelap Terbitlah Terang 2.Tulisan-tulisan politik.
UNSUR-UNSUR NEGARA dalam materi USAHA PEMBELAAN NEGARA KELAS IX SMP.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
Otonomi Daerah.
POLITIK HUKUM.
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas X
MATERI XIV GABUNGAN NEGARA - NEGARA.
BAB 1 Pembelaan Negara A. Negara B. Pentingnya Usaha Pembelaan Negara
Pemahaman tentang bangsa, negara, hak dan kewajiban warga negara
Sisitim ketatanegaraan Republik Indonesia
Wawasan nusantara (Lecture 6 & 7)
OPTIMALISASI POTENSI EKONOMI DAERAH OLEH : DEDY ARFIYANTO , SE.MM
IDENTITAS NASIONAL INDONESIA
Wawasan nusantara (Lecture 5 & 6)
BAB IV Konsepsi Negara dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
NILAI DAN PRINSIP Nilai-nilai 1945
NILAI DAN PRINSIP Nilai-nilai 1945
Tujuan dan Asas Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN “Pertemuan 6 : Negara ”
BENTUK NEGARA BENTUK PEMERINTAH DAN SISTEM PEMERINTAHAN
Bentuk Negara, Bentuk Pemerintahan Dan Sistem Pemerintahan
SISTEM PEMERINTAHAN Sistem pemerintahan merupakan gabungan dari
MARTINA PURWANING DIAH, SAP, MAP
A. Bangsa Indonesia B. Negara dan terjadinya Negara
KONSEP NEGARA Oleh Ali Usman.
Otonomi Daerah Pengantar
Pancasila Sebagai Etika Politik (2)
POLITIK STRATEGI NASIONAL
POLITIK DAN STRATEGI BERDASARKAN PANCASILA
2. Pengaruh Aspek Politik
Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraa Republik Indonesia
4.3.Menganalisis kedudukan Pembukaan UUD 1945 NKRI
DASAR DAN DIMENSI POLITIK OTONOMI DAN UU NO.22 TAHUN 1999
Wawasan nusantara (Lecture 5 & 6)
Wawasan nusantara (Lecture 5 & 6)
ASAS HUKUM TATANEGARA INDONESIA
Pancasila Sebagai Etika Politik (2)
UNIERSITAS NEGERI YOGYAKARTA (UNY)
DISUSUN OLEH : RAHAYU SETIYANINGSIH
UUD 1945 Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebelum diamandemen yang terdiri dari : Pembukaan UUD.
Konstitusi NKRI Pada Masa ORDE LAMA
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN – TM KE-6
WAWASAN KEBANGSAAN KELOMPOK 3.
KEKUASAAN/ KEDAULATAN
HAKIKAT BANGSA & NEGARA
Presented By: Lailatul Hikmah
PENGERTIAN NEGARA.
SISTEM ADMINISTRASI NEGARA
GEOPOLITIK INDONESIA Handrisal.
KELOMPOK 3: OTONOMI DAERAH.
Dosen ; Tatik Rohmawati, S.IP.,M.Si.
Teori konstitusi.
Hakikat Negara Dan Bentuk-bentuk Kenegaraan
HAKIKAT NEGARA.
WAWASAN KEBANGSAAN DALAM KERANGKA RKRI NEXT.
Dosen ; Tatik Rohmawati, S.IP.,M.Si.
OTONOMI DAERAH by Dr. Ardiyan Saptawan
BENTUK NEGARA BENTUK PEMERINTAH DAN SISTEM PEMERINTAHAN
NEGARA & KONSTITUSI Konstitusionalisme,
POLITIK STRATEGI NASIONAL
BAB I, PARTISIPASI DALAM UPAYA BELA NEGARA
Workshop Pengawasan Novotel Hotel Jakarta, Mei 2017 Oleh : H. MAMAN SAEPULLOH, S.Sos., M.Si Inspektur Wilayah II, Inspektorat Jenderal Kementerian Agama.
Pendidikan Kewarganegaraan
PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
Wawasan Nusantara  Latar belakang timbulnya Wawasan Nusantara  Konsep Wawasan Nusantara A) Hakikat, Asas dan Arah WN B) Unsur dasar WN C) Kedudukan,
Transcript presentasi:

BENTUK NEGARA H. BUDI MULYANA, S.IP., M.SI

BENTUK KENEGARAAN Negara Kesatuan, negara yang merdeka dan berdaulat dimana di seluruh wilayah negara, yang berkuasa hanyalah satu pemerintahan pusat yang mengatur seluruh daerah. Negara Serikat, negara yang terdiri dari negara-negara bagian, urusan terperinci diberikan kepada pemerintah federal, dan sisanya menjadi urusan negara bagian.

NEGARA KESATUAN Sistem sentralisasi, dimana segala sesuatu dalam negara langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat dan daerah tinggal melaksanakan. Sistem desentralisasi, dimana kepada daerah diberikan kesempatan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

PERBANDINGAN NEGARA KESATUAN DENGAN NEGARA SERIKAT Negara bagian memiliki wewenang membuat UUD sendiri dan wewenang mengatur organisasi sendiri. UU pusat mengatur hal-hal tertentu telah terperinci satu persatu dalam konstitusi federal. Negara Kesatuan Organisasi bagian-bagian negara secara garis besarnya telah ditetapkan oleh pembentuk UU pusat UU pusat ditetapkan dalam rumusan umum, dan wewenang pembentuk UU yang lebih rendah tergantung pada badan pembentuk UU pusat

BENTUK NEGARA DAN BENTUK KENEGARAAN Kedaulatan neg.mencakup ke dlm & keluar yg ditangani pem.pusat. Negara hanya memp.satu UUD,satu kepala negara,satu dewan menteri & satu DPR Hanya ada satu kebijaksanaan yg Menyangkut persoalan poleksosbud hankam A. BENTUK NEGARA 1.Negara Kesatuan Neg.merdeka & berdaulat yg Pemerintahannya diatur oleh Pem.pusat Tiap neg.bagian berstatus tdk berdaulat, namun kekuasaan asli tetap ada pd neg. bagian Kepala neg.dipilih oleh rakyat & bertanggung jawab kpd rakyat Pem.pusat memperoleh kedaulatan dari neg2.bag.utk urusan ke luar & sebagian ke dlm. Kepala neg.memp.hak veto yg diajukan parlemen Setiap neg.bag.berwenang membuat UUD, sepanjang tdk bertentangan dg pem.pusat 2.Negara Serikat Suatu bentuk neg.yg terdiri atas Gabungan beberapa neg.bag. 10/18/2017

BENTUK NEGARA DAN BENTUK KENEGARAAN B. BENTUK KENEGARAAN KOLONI TRUSTEE (PERWALIAN) MANDAT PROTEKTORAT: a. Protektorat kolonial b. Protektorat Internasional 5. DOMINION UNI a. Uni Personil b. Uni Riil c. Uni Zui Generalis KOLONI Koloni adl suatu neg.yg menjadi jajahan dari neg.lain ex: Ind pernah menjd koloni Bld TRUSTEE Wilayah jajahan dari negara-neg. Yg kalah perang dlm PD II & Berada di bwh naungan Dewan Perwalian PBB serta negara yg Menang.Ex:PapuaNewGuinea bks Jajahan Inggris (PBB) th.1975 10/18/2017

BENTUK NEGARA DAN BENTUK KENEGARAAN B. BENTUK KENEGARAAN KOLONI TRUSTEE (PERWALIAN) MANDAT PROTEKTORAT: a. Protektorat kolonial b. Protektorat Internasional 5. DOMINION UNI a. Uni Personil b. Uni Riil c. Uni Zui Generalis 3. MANDAT Suatu neg.yg tadinya merupakan Jajahan dari neg2. yg kalah dlm Perang PD I & diletakkan di bwh Perlindungan suatu neg.yg menang Perang dg pengawasan Dewan Mandat Liga Bangsa-bangsa 10/18/2017

BENTUK NEGARA DAN BENTUK KENEGARAAN B. BENTUK KENEGARAAN KOLONI TRUSTEE (PERWALIAN) MANDAT PROTEKTORAT: a. Protektorat kolonial b. Protektorat Internasional 5. DOMINION UNI a. Uni Personil b. Uni Riil c. Uni Zui Generalis 4.PROTEKTORAT Suatu neg.yg berada di bwh lindungan neg.lain yg kuat Ex: Tunisia,Maroko,Indo-china sebelum merdeka merupakan protekt. Perancis a.Protekt.Kolonial Bentuk protekt.yg menyerahkan urusan hub.luar negeri,pertahan, keamanan,serta dlm negeri kpd pem.pelindungnya ( union-franc) b.Protekt.Intern. Protekt.yg msh tetap memperhatikan ketentuan2 Hkm Intern. Ex.Mesir semasa protekt.Turki 1917 10/18/2017

BENTUK NEGARA DAN BENTUK KENEGARAAN B. BENTUK KENEGARAAN 5.DOMINION Bentuk neg.yg khusus dlm lingk. Kerajaan Inggris.Ex: kanada, Selandia Baru,& Afsel KOLONI TRUSTEE (PERWALIAN) MANDAT PROTEKTORAT: a. Protektorat kolonial b. Protektorat Internasional 5. DOMINION UNI a. Uni Personil b. Uni Riil c. Uni Zui Generalis 10/18/2017

BENTUK NEGARA DAN BENTUK KENEGARAAN B. BENTUK KENEGARAAN 6.UNION Gab.2/lebih neg.merdeka& ber daulat dg 1 kepala neg.yg sama. a.Union personil: 2 neg.yg kebetulan memp.raja yg sama sbg kepala neg. (BeNeLux 1839-1890 ) b.Union Riil: 2 neg.yg berdasarkan suatu traktat mengadakan ikatan yg dikepalai oleh seorang raja & membentuk alat perlengkapan uni guna mengatur hub. kepentingan bersama.(Uni Austria- Hongaria 1867 -1919) c.Union Zui Generalis:gab.neg.yg memp. alat kelengkapan bersama untuk mengurus kepentingan hub.luar negeri,setelah ada kesepakatan lewat perjajian.(Uni Ind-Bld 1949-1959) KOLONI TRUSTEE (PERWALIAN) MANDAT PROTEKTORAT: a. Protektorat kolonial b. Protektorat Internasional 5. DOMINION UNI a. Uni Personil b. Uni Riil c. Uni Zui Generalis 10/18/2017

NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI) Sesuai dengan pasal 1 UUD 1945 berbunyi Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Negara kesatuan yang dipilih adalah negara kesatuan dengan sistem desentralisasi Desentralisasi diartikan penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam kerangka negara kesatua RI

Penerapan desentralisasi didasari keinginan menciptakan demokrasi, pemeratan dan efisiensi. Menciptakan demokrasi melalui partisipasi masyarakat lokal. Sistem ini diharapkan mendorong tercapainya pemerataan pembangunan Efisiensi dapat meningkat karena jarak antara pemerintah lokal dengan masyarakat lebih dekat.

Negara Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik (sistem kekuasaan negara). Dalam Pembukaan UUD 1945 ditegaskan: “ Pemerintah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, Konstitusi Negara Indonesia berbentuk dalam suatu susunan Negara Republik , Negara Indonesia berdasarkan persatuan Indonesia”

Menurut Prof Moh .Yamin negara Indonesia empunyai corak istimewa: berbentuk Republik dan mewujudkan unitarisme-berotonomi (dari atas sampai kebawah)

Paham Negara Persatuan Hakekat negara persatuan Negara yang merupakan suatu kesatuan dan unsur-unsur yang membentuknya yaitu rakyat yang terdiri atas berbagai macam etnis suku bangsa, golongan, kebudayaan, agama, wilayah-wilayah yang memiliki karakter dan sifat yang berbeda-beda. Merupakan satu negara, satu rakyat, satu wilayah, dan tidak terbagi-bagi seperti halnya negara serikat, satu pemerintahan, satu tertib hukum nasional, satu bahasa,serta satu bangsa.

Paham negara persatuan tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, … yaitu Negara Persatuan yaitu mengatasi segala paham golongan dan paham perorangan dan tidak berdasarkan individualisme pada negara liberalisme. Makna persatuan dengan seloka Bhinneka Tunggal Ika Paham negara kebangsaan berlandaskan Pancasila

Paham Negara Integralistik Paham negara integralistik yang terkandung dalam Pancasila meletakkan asas kebersamaan hidup,keselarasan, dalam hubungan antar individu maupun masyarakat. Tidak mengenal dominasi mayoritas, tidak memihak kepada yang kuat, tidak mengenal tirani minoritas. Di dalam terkandung nilai kebersamaan, kekeluargaan, ke”bhinneka-tunggal-ika”an.

Inti Paham Integralistik Menurut Moh.Yamin Negara merupakan suatu susunan masyarakat yang integral Semua golongan bagian,bagian dan anggotanya berhubungan erat satudengan lainnya Semua golongan, bagian dan anggotanya merupakan persatuan masyarakat yang organis. Yang terpenting dalam kehidupan bersama adalah perhimpunan bangsa seluruhnya

Inti Paham Integralistik Menurut Moh.Yamin Negara tidak memihak kepada sesuatu golongan atau perseorangan Negara tidak menganggap kepentingan ssesorang sebagai pusat Negara tidak hanya untuk menjamin kepentingan seseorang atau golongan saja Negara menjamin kepentingan seluruhnya sebagai suatu kesatuan integral Negara menjamin keselamatan hidup bangsa seluruhnya sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Selesai……