MAKUL : MBS 2 sks Dr. Ratnawati Susanto, M.M.,M.Pd

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
Advertisements

Loading... DALAM MANAJEMEN SEKOLAH DAN IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH PERAN DAN TUGAS GURU DALAM MANAJEMEN SEKOLAH DAN IMPLEMENTASI MANAJEMEN.
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH
RENCANA PENGEMBANGAN SEKOLAH (RPS)
PRINSIP-PRINSIP SISTEM MANAJEMEN MUTU
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007
HOW TO DEVELOP THE SCHOOL COMMUNITY
KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI : SEBUAH PENYEMPURNAAN DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN Oleh : Trisakti Handayani.
KEPEMIMPINAN PEMBELAJARAN
KOPERTIS IV Tanggal November 2014
Prinsip – Prinsip MBS.
Pelaksanaan Prinsip Akuntabilitas dalam rangka MBS
MANAJEMEN PELAKSANAAN KBK
Oleh: Kelompok V Yusrizal Rita Marlinda Suyitno Zulminiati
PERENCANAAN (planning)
KEPEMIMPINAN DAN PENERAPAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (MBS) DALAM MENUNJANG FUNGSI MANAJEMEN PENDIDIKAN Di Susun Oleh: Hadi Prana Abadi Tulus Suratno Lizza.
Mutu Pendidikan => Rendah
A. KONSEP DESENTRALISASI PENDIDIKAN
PERENCANAAN (planning)
STRATEGI IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH PERTEMUAN 11
Konsep Dasar PKM & Penyelenggaraannya
MAKUL : MBS 2 sks Dr. Ratnawati Susanto, M.M.,M.Pd
MAKUL : MBS 2 sks Dr. Ratnawati Susanto, M.M.,M.Pd
MAKUL : MBS 2 sks Dr. Ratnawati Susanto, M.M.,M.Pd
Strategi Peningkatan Kualitas Pendidikan Tinggi
Dr. RATNAWATI SUSANTO, M.M., M.Pd
Penguatan Pendidikan Karakter
Materi Tutorial Tatap Muka
POKOK PEMBAHASAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH
PEMIMPIN VISIONER.
Materi Tutorial Tatap Muka Pertemuan ke-2
MANAJEMEN PENINGKATAN MUTU SEKOLAH
Pengelolaan Pendidikan: Manajemen Kurikulum
2. LANDASAN SOSIOLOGIS / EMPIRIS
Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
EMPOWERING MADRASAH TROUGH Madrasah Base Management
MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH Dr. RATNAWATI SUSANTO.,M.M.,M.Pd
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
PELAKSANAAN DALAM PENGELOLAAN PEMENUHAN SNP
KEPEMIMPINAN PEMBELAJARAN
Kompetensi Desi Susianti, S.Psi., M.Si.
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
K13- MBS sebagai Proses Pemberdayaan
EMPOWERING MADRASAH TROUGH Madrasah Base Management
(Manajemen, transisi, inovasi, transformasi)
MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH
EVALUASI DIRI SEKOLAH UNTUK PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
SISTEM PEMBINAAN PROFESIONAL
Sistem yang baik harus UTUH dan BENAR
UNDANG–UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN
MANAJEMEN PENDIDIKAN Oleh: ELIS HAYATI
Kementerian Pendidikan Nasional 2012
Fungsi Anggaran Fungsi otorisasi: Anggaran Negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan:
Kebijakan Pendidikan di Daerah
ASSALAMU’ALAIKUM WR WB
Materi Tutorial Tatap Muka Pertemuan ke-2
PENGANTAR ILMU PENDIDIKAN
PELUANG PROFESI AHLI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
PERENCANAAN (planning)
LPKS-Maimun Abdul Hanan
PERENCANAAN (planning)
PERENCANAAN (planning)
Toman Sony Tambunan, S.E, M.Si NIP
Kelompok 6 KARAKTERISTIK KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB MBS
Peranan Kepala Sekolah dalam Pelaksanaan Bimbingan Konseling (BK)
UNGGUL DALAM PRESTASI AKADEMIK UNGGUL DALAM PRESTASI NON AKADEMIK UNGGUL DALAM PENCAPAIAN HASIL NILAI UJIAN NASIONAL UNGGUL DALAM PENINGKATAN PROFESIONALISME.
Transcript presentasi:

MAKUL : MBS 2 sks Dr. Ratnawati Susanto, M.M.,M.Pd IV – V . KONSEP DASAR MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH   A. Masalah Pendidikan di Indonesia B.Pendidikan Mutu Pendidikan melalui MBS C. Pengertian Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah D. Pola Manajemen Pendidikan Masa Depan E. Konsep Dasar MPMBS F. Fungsi Didesentralisasi G. Kerangka Kerja MPMBS H. Strategi Pelaksanaan di Tingkat Sekolah I. Pra Kondisi MPMBS MAKUL : MBS 2 sks Dr. Ratnawati Susanto, M.M.,M.Pd UNIVERSITAS ESA UNGGUL

REFLEKSI PERMASALAHAN (TATAP MUKA KE II)

PERMASALAHAN PENDIDIKAN SEBAGAI SEBUAH SISTEM KOMPLEKS Pemerataan Pendidikan : * Keterbatasan akuntabilitas dan daya tampung * Kerusakan sarana/prasarana ruang kelas * Kekurangan jumlah tenaga guru Pengelolaan dan Efisiensi : * Kinerja dan kesejahteraan guru belum optimal * Proses pembelajaran yang konvensional * Jumlah dan mutu buku yang belum memadai

PERMASALAHAN PENDIDIKAN SEBAGAI SEBUAH SISTEM KOMPLEKS 3. Pengelolaan dan Otonomi Pendidikan * Penyelenggaraan otonomi pendidikan menjadi tanggungjawab negara dan diserahkan kepada lembaga pendidikan itu sendiri. Kemandirian dalam penyelenggaraan pendidikan merupakan kondisi yang ingin dicapai melalui pendirian BHP dengan menerapkan MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH/MADRASAH pada pendidikan dasar dan menengah, serta otonomi pada pendidikan tinggi. Hanya dengan kemandirian, pendidikan dapat menumbuhkembangkan KREATIVITAS, INOVASI, MUTU, FLEKSIBILITAS dan MOBILITAS. Artinya : pemerintah menilai bahwa selama ini terhambatnya kemajuan pendidikan di Indonesia, di antaranya karena pengelolaan pendidikan yang sentralis sehingga perlunya kebijakan desentralisasi kewenangan (MANAJEMEN BASIS SEKOLAH dan OTONOMI PENDIDIKAN untuk MEMAJUKAN PENDIDIKAN INDONESIA).

PERMASALAHAN PENDIDIKAN SEBAGAI SEBUAH SISTEM KOMPLEKS * Keterbatasan anggaran * Mutu SDM Pengelolaan Pendidikan d. Relevansi Pendidikan * Belum menghasilkan life skills yang sesuai * Pendidikan yang berbasis pada masyarakat dan potensi daerah * Belum optimalnya kemitraan dengan dunia usaha/dunia industri

B.Pendidikan Mutu Pendidikan melalui MBS Strategi untuk meningkatkan pendidikan dengan mendelegasikan kewenangan pengambilan keputusan penting dari pusat dan daerah ke tingkat sekolah. Sistem manajemen di mana sekolah merupakan unit pengambilan keputusan penting tentang penyelenggaraan pendidikan secara mandiri. MBS merupakan kesempatan pegnendalian lebih besar kepada kepala sekolah, guru, murid dan orang tua atas proses pendidikan di sekolah mereka.

Manfaat MBS : Otonomi pengambilan keputusan di tingkat sekolah. Peluang bagi anggota sekolah untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Mendorong kreativitas dalam merancang bangun program pembelajaran. Mengarahkan kembalu sumber daya yang tersdia untuk mendukung tujuan sekolah. Menghasilkan rencana anggaran yang lebih realistik. Meningkatkan motivasi guru dan mengembangkan kepemimpinan di semua tingkat.

Syarat penerapan MBS. MBS harus mendapatkan dukungan staf sekolah. Pelaksanaannya hendaknya bertahap dan minimal 5 tahun penerapan. Pelatihan dan peningkatan komunikasi antara tingkat dinas dans ekolah. Dukungan anggaran pelatihan dan waktu. Adanya kebijakan dan dukungan dari tingkat pusat dan daerah terhadap sekolah.

Hambatan penerapan MBS. Tidak berminat untuk terlibat Tidak efisien dalam otoritas dan pengambilan keputusan di tingkat sekolah. Pikiran kelompok. Memerluksn pelatihan Kebingungan atas peran dan tanggung jawab baru. Kesulitan koordinasi.

Tujuan MBS Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masy dalam menyelenggarakan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama. Meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masy dan peemrintah tentang mutu sekolah Meningkatkan kompetisi yang sehat tentang mutu pendidikan yang akan dicapai.

Prinsip dan Implementasi MBS, Fokus pada mutu Bottom up planning and decision making. Manajemen yang ransparan. Pemberdayaan masyarakat. Peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Prinsip MBS, Kekuasaan Pengetahuan Sistem informasi Sistem penghargaan atas partisipasi warga.

Konsep dasar dan Prinsip MBS. Prinsip Equifinalitas: yang didasarkan pada teori manajemen modern yang berasumsi bahwa terdapat perbedaan cara untuk mencapai tujuan. Prinsip Desentralisasi : manajemen sekolah dalam aktivitasnya menghadapi berbagai kesulitan dan eprmasalahaan secara efektif sesegera mungkin melakukan pemecahan masalah sendiri. Prinsip sistem pengelolaan mandiri (Self Managing System):. Prinsip Insiatif manusia (human initiative).

Karakteristik MBS. Misi sekolah. Hakikat aktivitas sekolah berdasarkan akrakteristik, kebutuhan dan situasi sekolah. Strategi manajemen : asumsi hakekat manusia, konsep organisasi sekolah: kepala sekolah Gaya pengambilan keputusan : pembagian kekuasaan (power sharing). Gaya kepemimpinan : kepala sekolah meliputi kepemimpinan teknis, kepemimpinan pendidikan, smbolik dan budaya. Penggunaan kekuasaan : penghargaan, paksanaan, legitimasi, referensi dan keahlian. Keterampilan-keterampilan manajemen : merode ilmiah, analisis keputusan, mengelola konflik, strategi efektif perubahan dan epngembangan organisasi.

Karakteristik MBS. Output yang diahrapkan : prestasi sekolah melalui proses pendidikan dan pembelajaran : prestasi akademik, Lomba, Cara berpikir kritis, nalar, kreatif, induktif, rasional, ilmiah, inisiatif. Prestasi non akademis: rasa ingin tahu, rasa kasih sayang, dsb. Proses sekolah : efektifitas tinggi, kepemimpinan sekolah yang kuat, lingkungan yang aman dan tertib, pengelolaan tenaga kependidikan yg efektif, team work yang solid dan profesional, keterbukaan manajemen, perbaikan berkelanjutan. Input pendidikan : memiliki kebijakan, tujuan dan sasaran mut yg jelas, sumber daya yang tersedia dan siap, staf yang kompeten dan ebrdedikasi tinggi, fokus pd pelanggan, input manajemen.

Komponen yang didesentralisasikan : Kekuasaan/kewenangan. Pengetahuan. Informasi Penghargaan Perencanaan & Evalausi sekolah. Pengelolaan kurikulum. Pengelolaan proses belajar mengajar, Pengelolaan ketenagaan Pengelolaan epralatan dan eprlengkapan Pengelolaan keuangan Pelayanan murid Hubungan sekolah dan masyarakat Pengelolaan iklim sekolah.

D. Pola Manajemen Pendidikan Masa Depan

E. Konsep Dasar MBS ESENSI MBS = SASARAN MUTU SEKOLAH = OTONOMI + FLEKSIBILITAS + PARTISIPASI

F. FUNGSI YG DIDESENTRALISASIKAN Pengelolaan proses belajar mengajar. Perencanaan dan evaluasi Pengelolaan kurikulum {engelolaan ketenagaan Pengelolaan fasilitas (Peralatan dan perlengkapan) Pengelolaan keuangan Pelayanan pada peserta didik Hubungan sekolah dan masyarakat Pengelolaan iklim sekolah

F. FUNGSI YG DIDESENTRALISASIKAN INPUT PROSES OUTPUT Perencanaan & Evaluasi Kurikulum Ketenagaan Fasilitas Keuangan Kepemimpinan Hubungan Sekolah – Masyarakat Iklim Sekolah Proses Belajar Mengajar Prestasi Pemimpin

G. KERANGKA KERJA MBS Sumber daya : fleksibilitas dalam mengatur semua sumber daya sesuai dengan kebutuhan setempat. Pertanggungjawaban (accountability) : sekolah memiliki akuntabilitas kepada masyarakat dan pemerintah, sebagai perpaduan antara komitmen terhadap standar keberhasilan dan harapan orang tua/masyarakat. Kurikulum : dalam upaya mengembangkan keterampilan dan dengan pendekatan yang mampu mengatur perubahan peserta didik. Personel sekolah : profesional dan diperoleh dari proses rekrutmen dan seleksi.

H. STRATEGI PELAKSANAAN DI TINGKAT SEKOLAH. Penyusunan basis data dan profil sekolah yang lebih presentatif, akurat, valid dan secara sistematis menyangkut berbagai aspek akademis, administratif (guru, murid, staf) dan keuangan. Melakukan evaluasi sekolah untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan mengenai sumber daya sekolah, personil sekolah dan kinerja dalam pengembangan kurikulum dan murid. Mengidentifikasi kebutuhan sekolah dan merumuskan visi, misi dan tujuan dalam penyelenggaraan pendidikan bermutu. Merencanakan program tindakan jangka pendek, menengah dan panjang. Pengembangan strategi jangka pendek dan skala prioritas. Melakukan monitoring dan evaluasi.

I. PRAKONDISI MBS Persyaratan : Kapasitas kelembagaan yang memadai : kesiapan sumber daya manusia dan sumber saya dana, peralatan, kelengkapan, bahan dan sebagainya. Budaya yang kondusif bagi penyelenggaraan MPMBS, yaitu penghargaan terhadap eprbedaan pendapat, menjunjung tinggi hak asasi manusia, musyawarah mufakat, demokratisasi pendidikan. Sekolah mempunyai kemampuan membuat kebijakan, rencana, dan program sekolah untuk menyelenggarakan MPMBS. Sekolah memiliki sistem untuk melakukan akuntabilitas. Dukungan pemerintah pusat dan daerah.