STRUKTUR ORGANISASI DIT TAHTI AKBP DEKY SUBAGIO, SH.M.Si

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Masyarakat Peduli Keamanan OLAH TEMPAT KEJADIAN PERKARA
Advertisements

RUMKIT BHAYANGKARA TINGKAT II
PENGAMANAN PROGRAM BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI (BRR)
MEKANISME SISTEM YAN ADMINISTRASI
PENERANGAN KESATUAN SIKAP POLRI PADA PEMILU 2014
Jakarta, 17 Desember Jakarta, 17 Desember 2014.
Dasar Hukum PASAL 25 AYAT (1) HURUF F UNDANG- UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 143/KMK.011/1997.
WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PNS
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) No. 5 Tahun 2014
PENERANGAN KESATUAN NOMOR: 32/VI/2014/PENSAT
PARTISIPASI SENKOM MITRA POLRI DALAM MEMELIHARA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KOMPOL A.M. BANGUN. SH.
DEPUTI BIDANG SURVEI, PENGUKURAN DAN PEMETAAN
PADA BIDANG PELAYANAN DITINTELKAM POLDA JATENGP
DITERBITKAN OLEH SUBBAGHUMAS POLRES CIANJUR
Panduan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan
PENETAPAN KINERJA BAG REN POLRESTABES BANDUNG
Erni Zuhriyati, SS, SIP, MA Jurusan Ilmu Pemerintahan UMY
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
STRATEGI KEMITRAAN POLRI DAN SENKOM
Jepang, 14 Oktober – 14 November 2008
WAKTU, BULAN PELAKSANAAN
Drs. AGUS ANDRIANTO, S.H. PERAN POLDA DALAM PENEGAKKAN HUKUM
LEMBAGA PEMERINTAHAN INDONESIA (SISTEM ADMINISTRASI NEGARA INDONESIA)
STRUKTUR ORGANISASI DIT TAHTI AKBP DEKY SUBAGIO, SH.M.Si
PENERANGAN KESATUAN 1. RUJUKAN :
STRUKTUR ORGANISASI SATLANTAS
KEPALA BIRO OPERASI POLDA NTB Drs. DEWA PUTU MANINGKA JAYA
STRUKTUR ORANGISASI BAG REN
DITERBITKAN OLEH SUBBAGHUMAS POLRES CIANJUR
STRUKTUR ORGANISASI SATLANTAS
RENCANA PAM UJIAN NASIONAL 2012/2013 DI WILAYAH JAWA TIMUR
PEDOMAN PEMBINAAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DASAR PEMERIKSAAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 23 TAHUN 2007 TENTANG.
Keamanan , Keselamatan dan Ketertiban berlalu lintas
STRUKTUR ORGANISASI SAT BINMAS
STRUKTUR ORGANISASI SATLANTAS
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
STRUKTUR ORGANISASI SATUAN LALU LINTAS POLRES LOMBOK UTARA
HASIL PENELITIAN (8) Gambar 7 Peta Potensi Energi Angin Perairan Pantai Nusa Tenggara Barat (Tahun )
STRUKTUR ORANGISASI BAG REN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
PENERANGAN KESATUAN NOMOR : 31/VII/2014/PENSAT
PEMILIKAN SENPI, SENJATA PELURU KARET & GAS
ELEARNING POLDA JAWA TENGAH.
DITERBITKAN OLEH SUBBAGHUMAS POLRES CIANJUR
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
PAMEN DAN PAMA POLDA JATENG
DIREKTORAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2017 TENTANG
SUB BIDANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI
RIWAYAT HIDUP SINGKAT Drs. FATKHUR RAHMAN,S.H.,M.M.
PENGUATAN INSPEKTORAT DAERAH
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
LITERASI MEDIA BAGI KOMUNITAS PENGGUNA NAPZA DI INDONESIA
PROSES PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS PP 46 Tahun 2011
PERKAP NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERKAP NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN.
SOSIALISASI DIVKUM POLRI
SIMULASI PEMERIKSAAN (SOAL DAN KASUS)
KEJAKSAAN NEGERI PURWOREJO
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Modul Otomatisasi Tata Kelola Sarana dan Prasarana
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NO 33 TAHUN 2018 TENTANG TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH.
INTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 10 TAHUN 2016 TANGGAL : 22 SEPTEMBER 2016 SURAT EDARAN MENDAGRI NOMOR : 910/1866/SJ TANGGAL : 17 APRIL 2017.
PAPARAN QUICK WINS POLRI, ROAD MAP RBP GEL III SOSIALISASI KIPP 2018
STRUKTUR ORGANISASI DITRESKRIMSUS
PROSEDUR TINDAKAN KEPOLISIAN TERHADAP PEJABAT NEGARA
PENGELOLAAN DANA KAPITASI PADA PEMERINTAH DAERAH oleh: IRA HAYATUNNISMA, SE, MM Kasubdit Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan daerah KEMENTERIAN.
Contoh penyusunan skp.
Transcript presentasi:

STRUKTUR ORGANISASI DIT TAHTI AKBP DEKY SUBAGIO, SH.M.Si DASAR : PERATURAN KAPOLRI NOMOR : 22 TAHUN 2010 TANGGAL : 28 SEPTEMBER 2010 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT DIREKTORAT TAHANAN DAN BARANG BUKTI STRUKTUR ORGANISASI DIT TAHTI DIR TAHTI AKBP DEKY SUBAGIO, SH.M.Si W A D I R KASUBBAG RENMIN AKP M’ ADNAN PS. KAUR REN AIPDA NI PT WAHYU A. S.H. KAUR MIN PENDATU PARTINI KAUR KEU KAUR T U PENDATU NYM. ARTINI KASUBDIT PAMTAH KOMPOL MD. SUARTHA KASUBDIT HARWAT TAH KOMPOL ADNAN KASUBDIT BARBUK KASI JAGA TAH KASI KAWAL TAH . KASI HAR TAH KASI WATTAH KASI PAM BARBUK KASI MIN BARBUK PS. KANIT JAGATAH BRIPKA WASKITO PS. KANIT HARTAH BRIPKA ANDI W KNT WATAH IPDA AGUS A PS.KANIT KAWAL TAH 1. AIPTU L. AHMAD S 2 BRIPKA KADEK H PS KANIT PAM BARBUK AIPTU NANANG S KANIT MIN BARBUK REGU I REGU II REGU III

DATA PERSONEL NO GOL PANGKAT DSP RIIL + - 1. AKBP 1 2. KOMPOL 4 2 3. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT DIREKTORAT TAHANAN DAN BARANG BUKTI DASAR : PERATURAN KAPOLRI NOMOR : 22 TAHUN 2010 TANGGAL : 28 SEPTEMBER 2010 DATA PERSONEL NO GOL PANGKAT DSP RIIL + - 1. AKBP 1 2. KOMPOL 4 2 3. AKP 7 6 4. INSPEKTUR 11 10 5. BRIGADIR 36 21 14 6. PNS GOL III 7. PNS GOL II / I JUMLAH 71 28 41

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB DIR TAHTI DASAR : PERATURAN KAPOLRI NOMOR : 22 TAHUN 2010 TANGGAL : 28 SEPTEMBER 2010 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT DIREKTORAT TAHANAN DAN BARANG BUKTI TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB DIR TAHTI (JOB DISCRIPTION) DIR TAHTI BERTUGAS SEBAGAI PENYELENGGARA PENGAMANAN, PENJAGAAN, PENGAWALAN DAN PERAWATAN TAHANAN MELIPUTI KESEHATAN TAHANAN, PEMBINAAN TAHANAN SERTA MELAPORKAN JUMLAH DAN KONDISI TAHANAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN; 2. MENGAMANKAN DAN MENYIMPAN BARANG BUKTI BESERTA ADMINISTRASINYA DILINGKUNGAN POLDA NTB SERTA MELAPORKAN JUMLAH DAN KONDISI BARANG BUKTI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN; 3. DIR TAHTI BERTANGGUNG JAWAB KEPADA KAPOLDA DAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS SEHARI-HARI BERADA DI BAWAH KENDALI WAKAPOLDA.