ADPU 4440 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Kebijakan Kesehatan Terkait Politik di Indonesia
Advertisements

APA OTONOMI DAERAH ? OTONOMI DAERAH ADALAH HAK DAN KEWAJIBAN DAERAH OTONOM UNTUK MENGATUR DAN MENGURUS SENDIRI URUSAN PEMERINTAHAN DAN KEPENTINGAN.
HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH
Berkelas.
FORMAT PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN. ASAS-ASAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  Asas asas dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah Sentralisasi, konsentrasi,
Otonomi Daerah Pengantar
PEMERINTAHAN DAERAH DESENTRALISASI, DEKONSENTRASI, TUGAS PEMBANTUAN
Otonomi Daerah.
BAB 7 Otonomi Daerah.
Hubungan Antar Pemerintahan
1.Desentralisasi 2. Federasi
Hubungan antar pemerintahan
KEBIJAKAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH
Elemen (unsur-unsur) Daerah Otonom
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DALAM UU NOMOR 23 TAHUN 2014
Asas dan Tipologi Pemerintahan Daerah
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
PETA KOMPETENSI 4 Dapat menjelaskan peran BUMN dan BUMD sebagai sumber penerimaan publik 5 Dapat menjelaskan administrasi perpajakan 6 Dapat menganalisis.
Sistem pemerintahan daerah
Hubungan Kewenangan antara Level Pemerintahan
Administrasi Pemerintahan di Daerah Hukum tentang Organisasi Administrasi Negara Hukum Administrasi Negara Semester 4
PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAERAH
PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA
MODUL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH
TEORI DESENTRALISASI I
TIPE DAN ASAS PEMERINTAHAN LOKAL
OPTIMALISASI POTENSI EKONOMI DAERAH OLEH : DEDY ARFIYANTO , SE.MM
DESENTRALISASI & OTONOMI DAERAH
PEMERINTAHAN DAERAH NOVIA KENCANA, S.IP., MPA PRODI ILMU PEMERINTAHAN
OTONOMI DAERAH.
Tujuan dan Asas Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan
HUBUNGAN ANTAR PEMERINTAHAN – KELAS H
OTONOMI DAERAH Definisi otonomi daerah  kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri.
OTONOMI DAERAH & KESEJAHTERAAN SOSIAL
Oleh : Bambang Supriyono
ASAS-ASAS PEMERINTAHAN DAERAH Oleh: Ni’matul Huda
Kelompok 1 PUJI HARTONO ( )
HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH
Berasal dari kata de- central (menjauh dari pusat)
Konsep Pemerintahan Daerah
PB. 6b. PEMERINTAHAN DESA PENDAHULUAN
KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH
Dasar Hukum DASAR HUKUM OTONOMI DAERAH
DIMENSI STRUKTURAL PEMERINTAHAN DAERAH
POLITIK LOKAL DAN OTONOMI DAERAH
Pertemuan 2 Konsep Otonomi Daerah.
Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah
MEKANISME PENYERAHAN URUSAN KEWENANGAN PEMPUS-PEMDA
KEBIJAKAN DESENTRALSIASI DAN OTONOMI DAERAH
KEBIJAKAN PEMDA.
Kebijakan Kesehatan Terkait Politik di Indonesia PERTEMUAN 3
ASAS PENYLENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PEMERINTAH DAERAH.
Materi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
Disusun Oleh Pipit Fitriyani, S.Pd
KELOMPOK 3: OTONOMI DAERAH.
OTONOMI DAERAH Pengertian
Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah
Perundangan Pemerintahan Daerah
Hubungan antar pemerintahan
Pertemuan 2 Konsep Otonomi Daerah.
OTONOMI DAERAH by Dr. Ardiyan Saptawan
MEDIA TAYANG SPB 1.1 PERUBAHAN MENDASAR DESA
Model pemisahan kekuasaan dalam bangunan negara Pancasila.
Pertemuan XI Mata Kuliah Sistem Pemerintahan Indonesia
Desen-Dekon-TP-Pbandingan UU
PERSPEKTIF PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PP 18 TAHUN 2016
Kuliah 5 TEORI-TEORI PEMERINTAHAN DAERAH
DESENTRALISASI & PEMERINTAHAN DAERAH
Plt. Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri
Transcript presentasi:

ADPU 4440 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH

Kompetensi Khusus Mahasiswa dapat menjelaskan, Konsep sentralisasi Konsep dekonsentrasi Konsep desentralisasi Tugas pembantuan Arti local government Model local government Tujuan otonomi daerah

KONSEP DASAR LOCAL GOVERNMENT SENTRALISASI DEKONSENTRASI (SENTRALISASI YG DIPERHALUS) DESENTRALISASI (DOVOLUTION OF POWER) TUGAS PEMBANTUAN/MEDEBEWIND LOCAL GOVERNMENT DALAM UNITARY SYSTEM DAN DALAM FEDERAL SYSTEM ARTI LOCAL GOVERNMENT FUNCTIONAL SYSTEM PREFECTORAL SYSTEM

Sentralisasi 1. Wewenang Politik 2. Wewenang Administrasi

SENTRALISASI YANG DIPERHALUS DEKONSENTRASI/DELEGATION OF POWER Kebijakan politik Kebijakan Administrai PUSAT WA PROP WA KAB/KODYA WA KEC WA DES/KEL SENTRALISASI YANG DIPERHALUS

KONSEKUENSI DEKONSENTRASI Kepala Wil. Adm Wilayah Administrasi MASYARAKAT YG DILAYANI TIDAK MENCIPTAKAN DAERAH OTONOM TAPI WILAYAH PELAYANAN PEJABAT HUB. ANTARA PEMERINTAH PUSAT DG WIL ADM: HUB. INTRA ORGANISASI

DESENTRALISASI/DEVOLUTION OF POWER Kewenangan politik dan administrasi PUSAT MENYERAHKAN URUSAN PEMERINTAHAN KPD DAERAH OTONOM (KESATUAN MASY. HUKUM), BUKAN KPD PEMDA KESATUAN MASY. HUKUM MEMPUNYAI OTONOMI: MENGATUR & MENGURUS HUB ANTARA PEMERINTAH PUSAT DG PEMDA: HUB. ANTAR ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN YANG BERSIFAT LOKAL DESENTRALISASI OLEH PUSAT PEMERINTAHAN DAERAH DPRD + KDH MENGATUR (KEBIJAKAN UMUM): RPJPD, RPJMD, RKPD, DLL MENGURUS (KEBIJAKAN OPERASIONAL): PROGRAM, KEGIATAN DAOT = KES. MASYHUK Mengatur & Mengurus Secara Otonom

KONSEKUENSI DESENTRALISASI DPRD KDH Daerah Otonom PEMDA ANGG. KES. MASY. HKUM MENCIPTAKAN DAERAH OTONOM= KESATUAN MASYARAKAT HUKUM KESATUAN MASY. HUKUM MENGATUR & MENGURUS URUSAN PEMERINTAHAN YANG TELAH DITERIMA DARI PEMERINTAH PUSAT MELALUI LEMBAGA DAERAH

EMPAT VARIAN DESENTRALISASI (RONDINELLI DAN CHEMA) Devolution of Power Deconsentration Delegation Privatization

TUGAS PEMBANTUAN / MEDEBEWIND Pusat memberi tugas kpd daerah otonom dan/ desa melaksanakan sebagian kewenangannya Prov memberi tugas kpd kab/kot/desa melaksanakan sebagian kewenangannya Kab/Kot memberi tugas kpd desa melaksanakan sebagian kewenangannya

Sentralisasi, Dekonsentrasi, Desentralisasi, dan Tugas Pembantuan Perbedaan Sentralisasi, Dekonsentrasi, Desentralisasi, dan Tugas Pembantuan Asas Wewenang Politik Wewenang Administrasi Sumber Keuangan Pusat Daerah Perangkat Pusat di Pusat Perangkat Pusat di Wilayah Administrasi Perangkat Daerah Otonom APBN APBD Sentralisasi x - Dekonsentrasi Tugas Pembantuan Desentralisasi

Penggunaan Istilah Desentralisasi dan Dekonsentrasi Term Associated With Deconcentration Decentralization Organizing principle Deconcentration (French writer) Deconcentration (UN report) Bureaucratic Decentralization Administrative Decentralization Devolution (UN report) Democratic Decentralization Political Decentralization Structure in the which the principle dominates Field Administration Regional Administration Prefectoral Administration Local Government Local Self Government Municipal Administration Practice Delegation of Power Devolution of Power Sumber : Mowhood, 1983

KEDAULATAN NEGARA DLM SISTEM UNITARY DAN FEDERAL Utuh dipegang Pemerintah Pusat Pusat membentuk daerah otonom dan menyerahkan sebagian kewenangannya kpd daerah otonom Sistem Federal Dipegang negara bagian (state) Pusat menerima kewenangan dari negara bagian (state)

HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH Hub. Pusat dg Daerah dalam Sistem Unitary Dependent Sub Ordinat Hub. Pusat dg Negara Bagian dlm Sistem Federal Independent Koordinatif Hub. Negara Bagian dg Daerah Otonom dlm Sist. Federal

PENGERTIAN LOCAL GOVERNMENT Sebagai Organ : Pemerintah Daerah Sebagai Fungsi : Pemerintahan Daerah Sebagai Daerah Otonom: Kesatuan masyarakat hukum yang berwenang menyelenggarakan urusan lokal yang diserahkan oleh pemerintah pusat Mempunyai otonomi

Distribution of power : Functional and Areal Channels Level General Governments Functional Agencies National National Governments National Ministries/ Agencies Areal/Territorial Ministries Field Agencies Regional Regional Regional Government departments/ agencies Municipal Regional Municipal Regional Governments departments/ agencies

TUJUAN OTONOMI DAERAH Demokratisasi masyarakat lokal Pemberian pelayanan yang lebih dekat kepada masyarakat Penghormatan atas martabat Daerah Percepatan kesejahteraan rakyat