KEDAULATAN PANGAN DAN KEMARITIMAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
STRATEGI POKOK Kebijakan Fiskal Kebijakan Perbankan/Keuangan
Advertisements

Disampaikan dalam Sosialisasi Kegiatan BPTP Bengkulu 210 Oktober 2011
Peran RZWP3K dalam Perencanaan Pembangunan Bidang Kelautan
Makalah Kunci (Keynote Speech)
Skenario dan Strategi Konsep Agro Mina Politan Cluster
Jakarta Convention Centre, 29 Januari 2010
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
INTENSIFIKASI, EKSTENSIFIKASI DAN DIVERSIFIKASI
Rancangan RPJMN Terkait Kelautan dan Perikanan
PRODUKSI PANGAN INDONESIA
Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat
KEBIJAKAN DAN REVITALISASI PERTANIAN
ANALISIS QUICK WINS PANGAN DAN PERTANIAN
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL
INDONESIA SEBAGAI POROS MARITIM DUNIA
PEMBANGUNAN AGRIBISNIS
ARAH KEBIJAKAN PENYULUHAN MENDUKUNG SWASEMBADA PANGAN
Disampaikan oleh: ACHMAD SATIRI (Kabag Hukum, Organisasi, dan Humas)
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU
PAKET KEBIJAKAN KEDAULATAN PANGAN
KEDAULATAN PANGAN DAN KEMARITIMAN
Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah BAPPENAS
Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara
KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
AGENDA RISET DAERAH PROVINSI BENGKULU
RAKORDA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN KEDAULATAN PANGAN
PANGAN Segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan bagi konsumsi manusia, termasuk.
PELATIHAN TEKNIS PENGANEKARAGAMAN PANGAN BERBAHAN BAKU LOKAL
DIREKTUR PANGAN DAN PERTANIAN
KEBIJAKAN NASIONAL PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Rimbawan II Gedung Manggala Wanabakti
DIMENSI PEMBANGUNAN: KEDAULATAN PANGAN
KEDAULATAN PANGAN DAN KEMARITIMAN
PEMBANGUNAN PERTANIAN
PELIBATAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM PERTANIAN
MODEL KEMITRAAN JAGUNG DAN KEDELAI DIPROVINSI SULAWESI TENGAH
KEDAULATAN PANGAN DAN KEMARITIMAN
Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah BAPPENAS
RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2017
Strategi Pembangunan Pertanian di Indonesia
‘’VISI DAN MISI,, DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANTAENG.
RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN TAHUN 2017
KERANGKA REGULASI RKP 2016 DALAM RANGKA PELAKSANAAN NAWACITA
TOL LAUT – EKONOMI – KESEJAHTERAAN
31 Januari 2012 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Industrialisasi Perikanan untuk Kesejahteraan Masyarakat
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
Maria Lusia Hutagalung D1B011024
Disampaikan Oleh: MY ESTI WIJAYATI ANGGOTA DPR RI KOMISI X
Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah BAPPENAS
Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah BAPPENAS
PERAN SERTA DAERAH DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN
Green Revolution.
Dikutip dari berbagai sumber
AGENDA RISET DAERAH PROVINSI BENGKULU
Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional
KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN PERTANIAN
Oleh: Risyana Hermawan
DINAS PERIKANAN & PANGAN PETUNJUK TEKNIS USULAN MUSRENBANGDES
PEMBANGUNAN PERIKANAN
DI SAMPAIKAN OLEH KEPALA BAPPEDA
BERAGAM, BERGIZI SEIMBANG DAN AMAN (B2SA)
PENANGANAN PASCA BENCANA GEMPA SUMATERA BARAT 30 SEPTEMBER 2009
KEDAULATAN & KEMANDIRIAN PANGAN
Ketahanan Pangan dan Gizi Ade Saputra Nasution. Peraturan Pemerintah No.68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan sebagai peraturan pelaksanaan UU No.7 tahun.
KEBIJAKAN DAK BIDANG PERTANIAN DALAM RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) 2016 DIREKTUR PANGAN DAN PERTANIAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS.
RANCANGAN KEGIATAN STRATEGIS HORTIKULTURA 2020
RENCANA KERJA DAN ARAH KEBIJAKAN TAHUN
INDONESIA MENUJU POROS MARITIM DUNIA Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki potensi untuk menjadi Poros Maritim Dunia.
Program Pemberdayaan Nelayan SEBAGAI USULAN ATAS DISKUSI PERIHAL POTENSI YANG HASIL LAUT YANG MELIMPAH RUAH.
Transcript presentasi:

KEDAULATAN PANGAN DAN KEMARITIMAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL RANCANGAN AWAL RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) 2015-2019 KEDAULATAN PANGAN DAN KEMARITIMAN DEPUTI BIDANG SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP Musrenbang Regional Wilayah SULAWESI Jakarta, Desember 2014

KEDAULATAN PANGAN

KERANGKA KETAHANAN PANG AN, KEMANDIRIAN DAN KEDAULATAN PANGAN sesuai UU No. tentang Pangan KUALITAS KONSUMSI (Diversifikasi Pangan dan Kualitas Gizi) KETERSEDIAAN (Produksi, Cadangan & Impor) AKSESIBILITAS (Distribusi & Harga Terjangkau) MASALAH PANGAN (Kemiskinan & Bencana Alam) KEMANDIRIAN PANGAN “kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat” KEDAULATAN PANGAN “Hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal”

Kedaulatan Pangan ARAH KEBIJAKAN: INDIKATOR 2014 (baseline) 2019 Kementerian Terkait Produksi DN untuk Kedaulatan Pangan - Padi (Juta Ton) 70,6 82,0 Kementan - Jagung (Juta Ton) 19,1 24,1 - Kedelai (Juta Ton) 0,92 1,92 - Gula (Juta Ton) 2,6 3,8 - Daging Sapi (Ribu Ton) 452,7 755,1 - Produksi perikanan (juta ton) 24,9 40-50 KKP Pembanguan, Peningkatan dan Rehabilitasi Irigasi: - Pembangunan dan Peningkatan Jaringan irigasi air permukaan , air tanah dan rawa (juta ha) 8,9 9,89 Kemen PU dan Pera - Rehabililtasi jariangan irigasi permukaan, air tanah dan rawa (juta ha) 2,71 3,01 - Pembangunan dan Peningkatan irigasi tambak (ribu ha) 189,75 304,75 Pembangunan waduk * 21 49 ARAH KEBIJAKAN: Peningkatan ketersediaan pangan melalui penguatan kapasitas produksi DN: Padi: (i) penyelesaian pengamanan lahan berkelanjutan (menahan konversi sawah) dan perluasan sawah baru 1 juta ha dan jaringan irigasi; (ii) revitalisasi penyuluhan dan sistem perbenihan-1.000 desa berdaulat benih dan 1.000 desa pertanian organik; (iv) bank untuk pertanian-UKM-Koperasi; Produk perikanan: 40 juta ton (ikan dll)** Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan: (i) pembangunan gudang dg fasilitas pasca panen; pengendalian impor melalui pemberantasan mafia impor; (ii) penguatan cadangan pangan dan stabilisasi harga pangan; (iii) pengembangan sistem logistik ikan. Meningkatkan perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat: (i) konsumsi protein: telur, ikan, dan daging, sayur dan buah; (ii) penggunaan pangan lokal non beras . Mitigasi gangguan terhadap kedaulatan pangan: (i) benih adaptif perubahan iklim, sekolah iklim dan asuransi pertanian. CACATAN: Untuk 3 tahun pertama: fokus pada swasembada padi. Untuk kedele fokus pada konsumsi DN utamanya untuk tahu dan tempe; Gula, daging sapi dan garam fokus pada pemenuhan konsumsi rumah tangga. Slide - 4

UPAYA-UPAYA STRATEGIS MENUJU KEDAULATAN PANGAN (DARI : NAWA CITA) PETANI - KESEJAHTERAAN PRODUKSI – KEMANDIRIAN/SWASEMBADA IMPOR - PENURUNAN LAHAN Pengurangan laju konversi Pemanfaatan lahan ex pertambangan Distribusi 9 juta ha lahan ke petani Pemulihan kualitas kesuburan lahan yang airnya tercemar Perluasan (di luar Jawa-Bali): Sawah baru 1 juta ha Lahan pertanian kering 1 juta ha SISTEM PERBENIHAN DAN PUPUK 1.000 Desa Mandiri Benih Sekolah Lapang Kedaulatan Pangan Perbaikan Sistem penyaluran benih dan pupuk bersubsidi tepat waktu Techno park dan science park Bank Khusus Pertanian, UMKM, Koperasi Sistem Inovasi Nasional 1.000 Desa Pertanian Organik Penciptaan daya tarik pertanian bagi tenaga kerja muda Peningkatan kemampuan petani, organisasi petani, dan pola hubungan pemerintah Pelibatan aktif perempuan petani KAPASITAS SDM DAN PENYULUHAN 2 Unit Kapal Pengangkut Ternak Rehabilitasi 3 juta ha jaringan irigasi rusak dan 25 bendungan Pemberantasan Mafia Impor Pemantapan sistem pasca panen Pembentukan Badan Otorita Pangan

Komoditi Target 2019 Padi 9.345.196 Jagung 3.866.099 Kedelai 152.373 Daging 48.270 Gula 120.673 Keterangan: Produsen utama padi di Kawasan Sulawesi ditargetkan di Sulsel dan Sulteng. Untuk jagung ditargetkan di Sulsel. Kedelai terutama di Sulsel dan proinsi lain dengan sebaran yang cukup merata. Daging sapi dan kerbau ditargetkan di Sulsel. Dan gula diproduksi di Gorontalo dan Sulsel.

Dukungan Budidaya (ha) Provinsi Dukungan Budidaya (ha) Sistem Perbenihan Padi Jagung Kedelai Desa Mandiri benih Penangkar Benih (ha) Balai Benih   SULAWESI 332.084 262.364 745.739 194 63.316 45 25 Sulawesi Utara 63.123 52.473 72.313 44 14.297 3 26 Sulawesi Tengah 27.445 65.591 48.209 34 11.234 4 27 Sulawesi Selatan 139.969 407.363 38 12.255 28 Sulawesi Tenggara 41.167 137.828 8 29 Gorontalo 46.656 39.355 22.176 16 5.106 1 30 Sulawesi Barat 13.722 - 57.850 9.191

Science (BPTP) & Techno Park (Unit) Provinsi Rehabilitasi Irigasi (ha) Cetak Sawah Perluasan Areal Tebu Penyuluhan Science (BPTP) & Techno Park (Unit) BPP (unit) Tenaga Penyuluh (orang) Existing Laboratorium Lapangan Inovasi Pertanian Lab Baru Kws Kom Unggulan SULAWESI 615.975 213.400 13.520 871 7.154 - 6 19 25 Sulawesi Utara 44.221 11.750 157 1.024 1 3 26 Sulawesi Tengah 61.169 66.750 138 1.181 27 Sulawesi Selatan 382.403 71.900 8.060 302 2.735 4 28 Sulawesi Tenggara 63.312 36.500 163 1.232 29 Gorontalo 27.273 13.300 5.460 70 461 30 Sulawesi Barat 37.597 13.200 41 521

MARITIM DAN KELAUTAN

SASARAN INDIKATOR 2014 (baseline) 2019 Kementerian Terkait 1. Memperkuat Jatidiri sbg negara Maritim Penyelesaian pencatatan/deposit pulau-pulau kecil ke PBB 13.466 17.504 KKP, Kemendagri, Kemlu Penyelesaian batas maritim antar negara 1 negara 9 negara KKP dan Kemlu 2. Pemberantasan Perikanan Liar Meningkatnya ketaatan pelaku perikanan 52% 87% KKP, Kemenhan 3. Membangun Konektivitas Nasional: Membangun/mengembangkan pelabuhan - 24 Kemenhub Pengembangan pelabuhan penyeberangan 210 270 Peningkatan SDM transportasi 1 juta orang Peningkatan dan pengembangan kapal perintis 15 unit 76 unit 4. Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan Produksi hasil perikanan (juta ton ) 22,4 40-50 KKP Pengembangan pelabuhan perikanan 21 unit 23 unit Peningkatan luas kawasan konservasi laut (%) 15,7 juta ha 20 juta ha Slide - 10

ARAH KEBIJAKAN (1) 1. Memperkuat Jatidiri sbg negara Maritim dengan Menegakkan kedaulatan dan yurisdiksi nasional melalui: Penyelesaian tata batas dan batas landas kontinen di luar 200 mil laut, serta penamaan pulau2 dan pendaftarannya; Pengaturan dan pengendalian ALKI; Pengembangan dan penerapan tata kelola laut: penyusunan tata ruang laut nasional; Penyusunan rencana aksi dan roadmap Poros Maritim; Peningkatan keamanan laut dan pengawasan SDA kelautan. 2. Pemberantasan Perikanan Liar: Penguatan lembaga pengawasan laut; Peningkatan Koordinasi Dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana; Penguatan sarana sistem pengawasan perikanan, termasuk pelaksanaan MCS secara intensif; Mewajibkan pemasangan transmitter VMS bagi kapal berukuran 30 GT, melengkapi sarana dan prasarana pengawasan serta Penataan sistem perijinan usaha perikanan tangkap; Peningkatan Penertiban Ketaatan Kapal di Pelabuhan, termasuk pelaporan hasil tangkapan dan wilayah tangkap. Slide - 11

ARAH KEBIJAKAN (2) ARAH KEBIJAKAN (lanjutan): 3. Membangun Konektivitas Nasional – KONEKSTIVITAS/TOL LAUT Meningkatkan pembangunan sistem transportasi multimoda: Membangun dan mengembangkan 24 pelabuhan. Melakukan upaya keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan melalui: (a) Pembangunan prasarana dan sarana transportasi (pelabuhan laut dan penyeberangan, kapal perintis) di wilayah perdalaman, perbatasan, dan pulau terluar; (b) Optimalisasi dan integrasi penyelenggaran subsidi angkutan perintis dan Public Service Obligation (PSO) diantara subsidi armada perintis, angkutan laut, penyeberangan. 4. Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan Percepatan pengembangan ekonomi kelautan: Inventarisasi dan evaluasi Potensi Sumberdaya Kelautan: pendataan potensi sumberdaya kelautan (perikanan, keanekaragaman hayati, migas dan mineral) dan kualitas lingkungan laut Pengembangan industri kelautan berkelanjutan: pelabuhan perikanan, pengelolaan WPP Meningkatkan dan mempertahankan kualitas, daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut Meningkatkan wawasan dan budaya bahari serta penguatan SDM dan Iptek kelautan: Pengembangan 20 Technopark: Meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan serta masyarakat pesisir: (i) peningkatan produktivitas nelayan kecil; (ii) Pengembangan sentra produksi perikanan; (iii) penyediaan infrastrukltur dasar utk masyarakat di pulau-pulau Kecil. Fokus pada: 100 sentra perikanan. Slide - 12

PENINGKATAN PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH PPS PPN Sulawesi 2 PP. Bitung; PP. Kendari 1 PP. Kwandang CATATAN: RENCANA TAMBAHAN S.D. 2019 : PP. Unthia (Sulsel) dan PP Dagho (Sulut)

BANTUAN KAPAL 30 GT - 2015 (DI WILAYAH PERBATASAN) No Kab/Kota (Wilayah Perbatasan) Provinsi Rencana Alokasi (unit) 1 Gorontalo Utara Gorontalo 2 Sangihe Sulawesi Utara 3 Talaud 4 Bolaang Mongondow 5 Wakatobi Sulawesi Tenggara JUMLAH 6 SISTEM INFORMASI NELAYAN PINTAR - 2015 No. Wilayah Pelabuhan Perikanan 1 Sulawesi PPS Bitung; PPI Labean Note: Sistem Informasi Nelayan pintar adalah Pelayanan informasi terkait cuaca, wilayah tangkap dan harga ikan.

SERTIPIKASI HAK ATAS TANAH NELAYAN 2015 NO PROVINSI TARGET (BIDANG TANAH) 1 SULAWESI SELATAN 2,700 2 SULAWESI TENGGARA 1,800 3 SULAWESI TENGAH 1,400 4 SULAWESI BARAT 600 5 SULAWESI UTARA 400 6 GORONTALO 500 JUMLAH 7.400

Potensi Pengembangan wisata bahari 2. MENINGKATKAN KUALITAS, DAYA DUKUNG DAN KELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN LAUT No Lokasi KKPN Luasan (Ha) 1 Laut Sawu, NTT 3.521.130 2 Gili Matra, NTB 2.954 3 Laut Banda, Maluku 2.500 4 Pulau Pieh, Sumbar 39.900 5 Padaido, Papua 183.000 6 Kapoposang, Sulsel 50.000 7 Aru Tenggara, Maluku 114.000 8 Raja Ampat, Papua Barat 60.000 9 Waigeo, Papua Barat 271.630 10 Anambas, Kepri 1.262.686,2 10 8 9 5 4 6 3 7 2 1 KAWASAN LUAS (ribu ha) KKPN (KKP) 5.507,8 KKLD/KKPD 5.581,4 K.Kons.(Kemenhut) 4.694,9 TOTAL 15.784,1 Potensi Pengembangan wisata bahari Pengembangan usaha ekonomi berbasis hasil keanekaragaman hayati

SCIENCE DAN TECHNOPARK BERBASIS PERIKANAN DAN KELAUTAN 2015-2019 Provinsi Kegiatan SULAWESI UTARA Technopark berbasis perkapalan dan perikanan (Aertembaga Bitung, perikanan tangkap dan pengolahan) Technopark berbasis sosial ekonomi KP (Manado-ekowisata bahari) SULAWESI SELATAN Technopark berbasis perikanan budidaya (Takalar-udang, dan Barru-budidaya) GORONTALO Technopark berbasis perikanan budidaya (Boalemo budidaya rumput laut dan IMTA) SULAWESI TENGGARA Technopark berbasis sosial ekonomi KP (Kendari-perikanan)

TERIMA KASIH KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TERIMA KASIH Slide - 18