PROGRAM E-KINERJA DIREKTORAT KINERJA ASN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENYUSUNAN FORMASI PNS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
Advertisements

PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
MAKSUD DAN TUJUAN MAKSUD TUJUAN Sebagai pedoman dalam penyusunan organisasi dan tata kerja Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
e-performance ENTRY NILAI
MATRIKS EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI - KPP PA
Penilaian Prestasi Kerja PNS Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
PROFIL BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA SERANG
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA KE PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
PENYUSUNAN SASARAN DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI
BAHAN PENGARAHAN & PENYAMPAIAN INFORMASI
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014
KANTOR REGIONAL II BKN SURABAYA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR REGIONAL XI MANADO
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
K E M E N T E R I A N P E R T A N I A N Kementerian Pertanian
PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI
PENYUSUNAN DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR TEKNIS KEGIATAN SASARAN KERJA PEGAWAI
Tata Cara Pengisian Perilaku (SKP) Tahun 2016
SISTEM APLIKASI RENPEGFOR
TAMBAHAN PENGHASILAN PNS Badan kepegawaian Daerah
Direktorat Kompensasi ASN
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN KABID. PENGEMBANGAN PEGAWAI
DASAR HUKUM Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Perka BKN no.19 Tahun 2015 Tentang PUPNS Surat edaran Kepala Badan Kepegawaian.
Sistem Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil Elektronik (e-PUPNS)
Oleh ANALISIS BEBAN KERJA UNTUK PENYUSUNAN KEKUATAN PEGAWAI
PRANATA KOMPUTER A. GANESWARA WISNU PUTRO S.Kom
TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING JF -1
PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS
Oleh ANALISIS BEBAN KERJA UNTUK PENYUSUNAN KEBUTUHAN PEGAWAI
SISTEM PENDATAAN ULANG PNS ELEKTRONIK 2015
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
INOVASI/ PERUBAHAN TAHUN 2017 KANTOR REGIONAL VI BKN MEDAN
Pembangunan OwnCloud System
E-VALIDASI ANGKA KREDIT (e-VAK)
BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta, 21 Agustus 2015
Yuti Suhartati.,S.Kp. M.Kes
Implementasi e-PUPNS di Kabupaten Sleman
Aula BKD Kab.Cilacap, Desember 2010
EVALUASI IMPLEMENTASI PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
2015 SOSIALISASI DAN PELATIHAN ePUPNS
INPASSING Pranata Komputer.
Subbag TU Kantor Kementerian Agama Kab. Kuningan
SOSIALISASI DAN PELATIHAN e-PUPNS 2015
PENYESUAIAN / INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN (PTP) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2017.
SIMPEG BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Penerapan Perka No. 25 dan 26 Tahun 2013
TATA CARA PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP) ARSIPARIS
S I M P E G SELAMAT DATANG PESERTA RAPAT KOORDINASI
PENGUKURAN INDEKS PROFESIONALITAS ASN
SOSIALISASI DAN PELATIHAN ePUPNS 2015
Sosialisasi Pemetaan Kompetensi
PENYUSUNAN KEBUTUHAN PEGAWAI ASN TAHUN 2019
Penyusunan Kebutuhan dan Formasi Dosen
PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.
GRATIFIKASI PERKA BPOM NO 20 TAHUN 2017 TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Peraturan dapat diakses melalui.
GRATIFIKASI PERKA BPOM NO 20 TAHUN 2017 TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Peraturan dapat diakses melalui.
Aplikasi Gaji KPPN Terpusat
Implementasi Aplikasi E-Kinerja
Penginputan Data E-Lapkin
PENGUATAN SISTEM MANAJEMEN SDM ASN
Contoh penyusunan skp.
PENGINPUTAN PPK PNS PADA SAPK
IMPLEMENTASI APLIKASI “SEMAR” DALAM PROSES KENAIKAN PANGKAT PADA WILAYAH KERJA KANTOR REGIONAL I BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA YOGYAKARTA Bidang Mutasi dan.
LAPORAN KINERJA BERBASIS SISTEM INFORMASI ( E- LAPKIN )
Transcript presentasi:

PROGRAM E-KINERJA DIREKTORAT KINERJA ASN DIREKTORAT KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 2016

OUTLINE PENDAHULUAN MITIGASI RISIKO APLIKASI E-LAPKIN RENCANA AKSI DAN KEBUTUHAN BIAYA MITIGASI RISIKO

I. PENDAHULUAN

PRODUK APLIKASI E-KINERJA

LATAR BELAKANG SE Menpan RB Nomor B/2810/M.PAN-RB/08/2016 perihal penilaian prestasi kerja PNS, disebutkan bahwa “Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Daerah melaporkan hasil Penilaian Prestasi Kerja PNS kepada Badan Kepegawaian Negara sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan penilaian prestasi kerja paling lama akhir Maret tahun berikutnya”. SE Kepala BKN Nomor: K.26-30/V.104-4/99 dalam butir 3 yang menyebutkan bahwa “Pelaporan penilaian prestasi kerja PNS mulai Tahun 2016 sudah harus menggunakan aplikasi E-Lapkin (Laporan Kinerja secara Elektronik).

KENDALA LAPORAN KINERJA (MANUAL) Data Laporan Kinerja disampaikan lewat beberapa Jalur (Email dan Pengiriman Langsung) sehingga Terdapat kondisi data tidak tersampaikan dengan baik dikarenakan masalah Email yang terkadang tidak terdeteksi dan bahkan tidak diterima oleh Direktorat Kinerja. Pengiriman data kantor wilayah Instansi Pusat dikirimkan secara terpisah, sehingga sulit mengidentifikasi induk Instansi Pusat. Konfirmasi Data Diterima ke Instansi Pengirim tidak dilakukan dikarenakan data Instansi Pengirim tidak disertakan. Validasi Nilai SKP dilakukan secara manual Pengelompokan Katagori SKP dilakukan secara Manual Validasi NIP setiap pegawai tidak bisa dilakukan Penyusunan Rekap Instansi Pusat atau Daerah dilakukan secara Manual

II. E-LAPKIN

E - LAPKIN Aplikasi E-Lapkin adalah aplikasi yang digunakan untuk menginput laporan kinerja individu tahunan yang dilakukan oleh Instansi masing-masing.

E - LAPKIN Halaman Utama Login, Registrasi serta Tampilan Data Instansi Pusat dan Daerah

Tampilan Grafik Perbandingan Nilai (Sangat Baik, Baik, Cukup, Kurang, Buruk)

Menu Import dan Input Penilaian prestasi kerja

Daftar Penilaian Prestasi Kerja Instansi

Hasil Cetak Daftar Nominatif

Grafik Perbandingan per Instansi

Daftar Rekapitulasi Instansi Pusat

Menu Cetak dan Hasil Cetak Rekapitulasi

MANFAAT E-LAPKIN No MANFAAT 1 Tersedianya data Kinerja Seluruh Instansi yang terpusat 2 Mengukur tingkat kepatuhan Instansi dalam melaporkan Kinerja PNS 3 Tersedianya data dukung bagi SAPK sebagai dasar kenaikan Pangkat 4 Single Login, Sehingga Setiap kantor wilayah tidak perlu mengirimkan ke Instansi Pusat atau mengirimkan langsung ke Direktorat Kinerja (Mencegah data tidak terdeteksi) 5 Tidak diperlukan Konfirmasi Data dikarenakan data langsung di upload melalui 1 sistem 6 Validasi SKP Otomatis 7 Pengelompokan Katagori SKP dihitung secara Otomatis 8 Validasi NIP dapat dilakukan 9 Penyusunan Rekapitulasi menggunakan Single Click

III. RENCANA AKSI DAN ANGGARAN NO. KEGIATAN Jadawal Anggaran Januari Februari Maret (Rupiah) 1 2 3 4   Evaluasi system e-Lapkin tahap I 350.000.000 Pengembangan system Uji coba internal Uji Coba BKN 5 Persiapan implementasi 6 Sosialisasi 7 Launching 8 Implementasi 9 Monitoring dan Evaluasi

IV. MITIGASI RISIKO RISIKO Kegagalan waktu penyelesaian aplikasi sesuai target. Ketersediaan Anggaran Ketersediaan SDM Ketersediaan sarana prasarana MITIGASI Monitoring dan Evaluasi secara berkala Koordinasi lintas unit untuk mendapatkan prioritas fasilitas. Pembentukan tim khusus dalam pengembangan sistem

TERIMA KASIH