ARAHAN SEKRETARIS JENDERAL PADA RAPAT KERJA PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION PAPUA Jakarta, 2 Desember 2015 BIRO PERENCANAAN.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
STRATEGI DAN LANGKAH DALAM MEWUJUDKAN LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG RI DENGAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) Bagian Akuntansi 1.
Advertisements

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
4/6/2017 STRATEGI PENGUATAN KELEMBAGAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH   Oleh : Drs. H. LA ODE ALI HANAFI, M.Si. Kepala BAPEDALDA Provinsi Sulawesi Tenggara.
PERMASALAHAN DAN FOKUS PEMBANGUNAN DALAM PEMBANGUNAN BERBASIS IPTEK DI PROVINSI GORONTALO Wakil Gubernur Gorontalo Rakornas RISTEK Tahun 2004 Jakarta.
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
KEBIJAKAN DAK BIDANG LH 2014
Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat
Rapat Koordinasi Penyelesaian APBN-P Tahun 2015
BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Sektor Industri Oleh : Hermien Roosita Asisten Deputi Urusan Manufaktur, Prasarana dan.
USULAN STRUKTUR KELEMBAGAAN
BAHAN RAPAT PEMBAHASAN KUA/PPAS BAGIAN ADM
SOSIALISASI BOK TAHUN 2015 Dr. Hj.Pramesti G. Dewi,M.Kes, M. Si
MEMULAI PERUBAHAN DENGAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN RI.
Pengukuhan Kawasan Hutan Sebagai Prioritas Nasional
PEMAPARAN PEMBERDAYAAN GENDER DAN ENERGI
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
ARAHAN SEKDITJEN KSDAE REKONSILIASI PENDATAAN BIDANG KSDAE TAHUN 2016
TIM PENGAWAL DAN PENGAMANAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN daerah (TP4D)
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DIY
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar
Rimbawan II Gedung Manggala Wanabakti
19/Permentan/OT.020/5/2017 HIGHLIGHT PERATURAN MENTERI PERTANIAN RI
Membangun Ketersediaan Data Dalam Mendukung Efektivitas ONE DATA ONE MAP FOR EAST KALIMANTAN Melalui Sistem Informasi Data.
KEBIJAKAN PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE
PEMBERDAYAAN POKJA PKP PROVINSI
KONSEP PENGELOLAAN SUMBER DAYA LINGKUNGAN
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
PEMBEKALAN PROGRAM QUALITY ASSURANCE LPMP SULAWESI SELATAN 2009.
Dr. Ir. H. E. Herman Khaeron, M.Si. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2017
SAKIP 2017 SISTEM AKUNTABLITAS INSTANSI PEMERINTAH
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN TAHUN 2017
INFORMASI LOMBA TATA KELOLA BOS
PEREKONOMIAN INDONESIA
Disampaikan dalam acara Forum SKPD Pemerintahan
Perencanaan Perlindungan Lingkungan
ARAHAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN LHK SEBAGAI
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
NORMA STANDAR PROSEDUR DAN KRITERIA
RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
DITJEN MANAJEMEN DIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
LITERATUR YANG WAJIB DI BACA (DIPUNYAI?)
MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH
Laela Indawati, SSt.MIK., MKM
Dikutip dari berbagai sumber
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
RAPAT KOORDINASI ULP DAN POKJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PUPR
RPJMN Bidang Tata Ruang
PEMBERDAYAAN POKJA PKP PROVINSI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Kebijakan dan strategi pengelolaan tutupan lahan
Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa
KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SEKRETARIAT MUSRENBANG-2018
Pembuatan dan PELAKSANAAN KLHS RPJMD
EVALUASI E-DATABASE SIPD JAWA TIMUR 2018
KEBIJAKAN FORUM DATA JAWA TIMUR 2018
Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Bidang Pangan
SISTEM INFORMASI KESEHATAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Keanekaragaman Hayati
Transcript presentasi:

ARAHAN SEKRETARIS JENDERAL PADA RAPAT KERJA PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION PAPUA Jakarta, 2 Desember 2015 BIRO PERENCANAAN

Assalamu’alaikum wr.wb. SELAMAT PAGI DAN SALAM SEJAHTERA

P A O C FUNGSI MANAJEMEN 2019 ? 2014 ? Apa intervensi? Sasaran strategis pembangunan LHK 2015-2019 KONDISI 2019 ? KONDISI 2014 ? Apa intervensi? Kerangka regulasi Intervensi anggaran APBN, Dekon, DAK. TP Apa masalahnya? Apa kondisi pemungkinnya? Siapa? UPT, BLHD, Dinas, Bakorluh, Bapeluh.

UNSUR UTAMA PENGENDALIAN Menetapkan Standar Kinerja  Koreksi dan Perbaikan Kinerja Meng-evaluasi Kinerja  Mengukur Kinerja  PENGENDALIAN (CONTROLLING ) Proses pengawasan & pengendalian kinerja. Untuk memastikan bahwa jalannya organisasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Upaya untuk mengatur pekerjaan yang sedang berjalan (work in progress) sekaligus mengevaluasi hasilnya, sehingga apabila terjadi penyimpangan dapat dilakukan perbaikan atau koreksi sedini mungkin. UNSUR UTAMA PENGENDALIAN

PERAN P3E PERBAIKAN MEKANISME PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN DINAS PROV BLHD DINAS KAB/KOTA UPT MENGKOORDINASIKAN PERENCANAAN PADA TINGKAT EKOREGION : Membawa hasil lapangan ke perencanaan dan merumuskan intervensinya P3E SEBAGAI PENGENDALI PEMBANGUNAN DI TINGKAT EKOREGION DARI INTERVENSI ANGGARAN (APBN, DEKON, DAK) & REGULASI (Kerjasama Pemerintah Swasta). MEMASTIKAN SASARAN STRATEGIS KLHK PADA TINGKAT EKOREGION TERCAPAI

NILAI PEMBANGUNAN KLHK TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN MEMASTIKAN KONDISI LINGKUNGAN BERADA PADA TOLERANSI YANG DIBUTUHKAN UNTUK KEHIDUPAN MANUSIA, DAN SUMBERDAYA BERADA PADA RENTANG POPULASI YANG AMAN, SERTA SECARA PARALEL MENINGKATKAN KEMAMPUAN SUMBERDAYA ALAM UNTUK MEMBERIKAN SUMBANGAN BAGI PEREKONOMIAN NASIONAL. PEMBANGUNAN KLHK 2015-2019

INDIKATOR SASARAN STRATEGIS 2015-2019 MENJAGA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat Indeks kualitas lingkungan hidup berada pada kisaran 66,5 – 68,5 Peningkatan kontribusi sumberdaya hutan dan lingkungan hidup terhadap penerimaan devisa dan PNBP sebagai masukan terhadap PDB nasional MEMANFAATKAN POTENSI SUMBERDAYA HUTAN DAN LINGKUNGAN HUTAN secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadailan SASARAN STRATEGIS 2015-2019 MELESTARIKAN KESEIMBANGAN EKOSISTEM dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan Derajat keseimbangan ekosistem meningkat setiap tahun

PENGENDALIAN EKOREGION PAPUA TUJUAN MEMASTIKAN KONDISI LINGKUNGAN BERADA PADA TOLERANSI YANG DIBUTUHKAN, SECARA PARALEL MENINGKATKAN KEMAMPUAN SUMBERDAYA ALAM UNTUK MEMBERIKAN SUMBANGAN BAGI PEREKONOMIAN NASIONAL, DI WILAYAH EKOREGION. SASARAN Meningkatnya Pengendalian Pembangunan LHK di Ekoregion Papua IKK Capaian Sasaran Strategis Kementerian Lhk Di Ekoregion Papua 95% Jumlah Rencana Pengelolaan Pembangunan Berbasis Daya Dukung Dan Daya Tampung Berdasarkan Berdasarkan 8 Isu Strategis Di Ekoregion Papua Selama 5 Tahun TRANSFORMASI DARI PENGELOLA KE PENGENDALIAN

SINERGITAS PEMBANGUNAN Sistem data, map, dan informasi lingkungan hidup yang terintegrasi dengan data, map, dan informasi sumber daya alam (termasuk sumber daya hutan di dalamnya) yang akurat dan transparan) Kebijakan pembangunan lingkungan hidup menjadi payung bagi sinergi pembangunan antar unsur sumber daya alam, salah satunya adalah sub sistem kehutanan Pengelolaan hutan pada tingkat tapak  daya tampung dan daya dukung pada tingkat tapak Penegakan hukum yang tegas sebagai salah satu instrumen dalam menegakkan prinsip- prinsip tata kelola lingkungan hidup dan kehutanan yang baik (good governance)

YANG PERLU DILAKUKAN? Satu Data, Satu Peta, Satu Informasi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (Kehutanan)  ONE MAP dan Neraca Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (daya tampung, daya dukung, IKLH) Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Dampaknya Terhadap Lingkungan Hidup: pemantauan dan evaluasi, dilakukan berdasarkan rencana pemanfaatan sumber daya alam, serta penilaian dampak terhadap kualitas lingkungan hidup. Penyadaran dan Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan: (i) penyadaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan dilakukan terhadap semua stakeholders hingga tingkat tapak, (ii) penegakkan hukum dilakukan secara konsekuen, tidak memihak, transparan.

YANG PERLU DILAKUKAN? Pengendalian Pelaksanaan: dilakukan sesuai kewenangan berdasarkan UU nomor 23/2014 dengan tetap berkoordinasi secara vertikal dan horizontal, Pengelolaan dan Pengembangan SDM: jumlah, kompetensi, career mapping, dan persebaran disesuaikan dengan beban tugas Kemitraan: LSM, Dunia Usaha, Kelompok Masyarakat, dan Rakyat

PROGRES REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN KLHK TA 2015 (Sumber Data : emonev anggaran tgl. 1 Desember 2015)

TERIMA KASIH