Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa

Presentasi berjudul: "Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa"— Transcript presentasi:

1 Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa
POTRET KELEMBAGAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DAERAH DI EKOREGION JAWA “Sinergitas Multipihak Dalam Rangka Memperkuat Kelembagaan Dinas Lingkungan Hidup Guna Mendukung Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” Yogyakarta, 5 April 2018 Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

2 “perbincangan Mentri KLHK dengan Kepala PPPEJ”
PERHATIAN Kalau Presiden menanyakan sesuatu “Di wilayah itu masih boleh nggak di bangun “kawasan industri” atau “kawasan perkebunan” atau Jalur Infrastruktur Transportasi, PPPE harus bisa memberikan pendapat / pertimbangan/ keputusan berdasarkan pertimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup ? “perbincangan Mentri KLHK dengan Kepala PPPEJ” PPPE, tempat bertanya dan pusat informasi/konsultasi untuk daerah, harus memiliki PEGANGAN. Daya Dukung dan Daya Tampung PETA DASAR/BENCHMARK/BASELINE Peta DD - TLH KLHS RTRW RPJM INVESTASI / INFRASTRUKTUR KEBIJAKAN/PROGRAM/PROYEK SEKTORAL (misal Perkebunan), IPRIORITAS PEMBANGUNAN (Pangan, Enerji, Kemiskinan DRIVING FACTORS

3 Deskripsi Kompleksitas Persoalan LHK
Sistem Pemerintahan Daerah Desentralisasi Politik Kebijakan Desentralisasi Desentralisasi Administrasi Otonomi Daerah Demokratis Dekatnya Rentang Kendali Efektif Efisien Mudah dikontrol Kemandirian Aspiratif Partisipatif Terbuka Good Environmental Governance Pembangunan Berkelanjutan Kelestarian Fungsi SDA_LH di Daerah Daerah Tersegmentasi dalam Wilayah2 Administrasi Daerah Berwenang Mengatur Sendiri Urusan Pemerintahan berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan Kepala Daerah Sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Dipilih secara Demokratis Pembangunan Daerah Dibiayai dari Keuangan Daerah DISTORSI OTONOMI ? Otonomi dimaknai sebagai menyelenggarakan urusan secara sendirian (Ego Daerah) Penetrasi pejabat politik terhadap sistem administrasi publik SDA?LH dipandang semata-mata dari nilai ekonomi Persoalan LH adlh menangani pencemaran/ Kerusakan Sistem kelembagaan Pengelolaan LH Daerah Kebijakan Pengelolaan LH Daerah Praktek Pengelolaan SDA & LH di Daerah Permasalahan SDA-LH Pencemaran/Kerusakan

4 STATUS LINGKUNGAN HIDUP
di Ekoregion Jawa

5 ISU STRATEGIS Lingkungan Hidup Di Ekoregion Jawa
Alih fungsi lahan ( Pengambilan air tanah yg berlebih di kawasan perkotaan dan kawasan industri Kapasitas SDM Pengelola Lingkungan Hidup Pencemaran udara dan air di kawasan perkotaan dan kawasan industri Bencana alam (gempa, letusan gunung api, tsunami, banjir) Penegakan hukum lingkungan Degradasi fungsi ekosistem di DAS Sampah, limbah industri/ domestik/usaha skala kecil

6

7

8 NILAI IKLH EKOREGION JAWA
Nilai kumulatif IKLH se-Ekoregion Jawa Nilai kumulatif IKLH Nasional Sumber : Buku IKLH Nasional , LKJ KLHK 2016

9 NILAI IKLH PROVINSI Rentang Klasifikasi X > 90 Unggul
No IKLH 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1 DKI Jakarta 36,90 36,80 31,97 36,88 45,58 36.41 2 Jawa Barat 50,49 48,18 47,61 45,06 54,71 51.28 3 Jawa Tengah 58,36 60,96 58,03 60,63 64,29 56.45 4 DI. Yogyakarta 49,82 53,25 52,01 49,53 50,33 57.44 5 Jawa Timur 60,22 58,96 56,47 56,48 56,86 59.46 6 Banten 52,70 46,77 46,33 43,67 45,70 53.58 Kumulatif Ekoregion Jawa 51,42 50,76 48,74 48,71 52,91 52.44 Nasional 65,50 64,21 63,13 63,42 64,84 62.96 Rentang Klasifikasi X > 90 Unggul 82 < x ≤ 90 Sangat Baik 74 < x ≤ 82 Baik 66 ≤ x ≤ 74 Cukup 58 ≤ x < 66 Kurang 50 ≤ x < 58 Sangat Kurang X < 50 Waspada Sumber : Buku IKLH Nasional , LKJ KLHK 2016

10 BERDASARKAN PARAMETER TAHUN 2015
NILAI IKLH PROVINSI BERDASARKAN PARAMETER TAHUN 2015 Parameter Banten DKI Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur DIY IKU 50,56 78,78 74,63 81,32 89,21 90,58 IKA 51,75 30,51 55,25 50,91 50,33 33,07 ITV 37,44 31,99 39,36 61,55 37,49 33,08 IKLH 45,70 45,58 54,71 64,29 56,86 Rentang Klasifikasi X > 90 Unggul 82 < x ≤ 90 Sangat Baik 74 < x ≤ 82 Baik 66 ≤ x ≤ 74 Cukup 58 ≤ x < 66 Kurang 50 ≤ x < 58 Sangat Kurang X < 50 Waspada

11 1 2 3 RPJMN

12 TARGET IKLH EKOREGION JAWA
2019 Sasaran Strategis KLHK 2018 68.60 Cukup . 66.52 Cukup 2017 60.60 Kurang 2016 52.44 Sangat Kurang 2015 52.91 Sangat Kurang

13 TUGAS FUNGSI TUSI P3EJ dalam EVALUASI Kelembagaan
Penyusunan kebijakan teknis pengendalian pembangunan ekoregion; pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian pembangunan, inventarisasi dan perhitungan daya dukung dan daya tampung sumber daya alam dan lingkungan hidup di wilayah ekoregion; pelaksanaan perencanaan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di wilayah ekoregion; Pelaksanaan evaluasi dan tindak lanjut pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di wilayah ekoregion;dan pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat; TUGAS Melaksanakan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah Ekoregion Jawa

14 (pasal 20 Permenlhk P.52/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 ; NSPK P3E)
LINGKUP (pasal 20 Permenlhk P.52/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 ; NSPK P3E) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup terhadap: penerapan rencana PSDALH di wilayah ekoregion pencapaian sasaran strategis KLH yang dilaksanakan oleh para pihak penerapan kebijakan kelembagaan LHK di wilayah ekoregion 3.1. peraturan terkait PSDALH 3.2. bentuk kelembagaan LHK dan permasalahan LHK di daerah

15 PROFIL KELEMBAGAAN di Ekoregion Jawa TIPOLOGI 1 NOMENKLATUR 2
JENIS UPTD JABATAN FUNGSIONAL 1 2 3 4

16 UU 23 TH 2014 BADAN/KANTOR LINGKUNGAN HIDUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren (Pusat – Provinsi – Kab/Kota) Urusan wajib non pelayanan dasar : lingkungan hidup Perubahan nomenklatur dari bersifat koordinator menjadi eksekutor Pembentukan UPT Dinas Lingkungan Hidup mengacu UU No 23 Th 2014

17 TIPOLOGI KELEMBAGAAN 1

18 Berdasar Peraturan Daerah VS Hasil Pemetaan
Sebaran Tipologi Kelembagaan Dinas Lingkungan Hidup (Kab./Kota) (berdasar Peraturan Daerah Kab./Kota) Berdasar Peraturan Daerah VS Hasil Pemetaan Dinas tipe A Dinas tipe B Dinas tipe C Tidak terpetakan LEGENDA : Sebaran Tipologi Kelembagaan Dinas Lingkungan Hidup (Kab./Kota) (berdasar SK. 651 SK.651/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016)

19 Tipologi Kelembagaan (SK.651 vs Perda) Dinas Provinsi Jawa Tengah
Tetap Naik 1 peringkat Tetap Turun 1 peringkat Turun 2 peringkat Jawa Tengah Naik 1 peringkat D.I. Yogyakarta Tetap Turun 2 peringkat Turun 1 peringkat Tetap Banten Turun 1 peringkat Naik 1 peringkat Turun 1 peringkat Jawa Timur Naik 1 peringkat Tetap Jawa Barat Tetap

20 NOMENKLATUR OPD LH 2

21 Nomenklatur OPD LH Penambahan Urusan LH Pertamanan/RTH Pemakaman
Reklame

22 Klaten : Tidak ada Tahura
Sumedang : Tahura Gn. Kunci

23 JENIS UPTD 3

24 Sebaran UPTD Dinas Lingkungan Hidup
di Ekoregion Jawa Provinsi DKI Jakarta 1 UPTD Persampahan 1 UPTD Laboratorium Kab./Kota Provinsi Jawa Tengah Provinsi Banten 2 UPTD Laboratorium 1 UPTD Kebun Raya 1 UPTD Persampahan Kab./Kota Kab./Kota 10 UPTD Persampahan 9 UPTD Laboratorium 1 UPTD Kebun Raya 1 UPTD Perbengkelan 2 UPTD Persampahan 2 UPTD Laboratorium Provinsi Jawa Barat 1 UPTD Persampahan 1 UPTD Laboratorium Provinsi DI Yogyakarta Provinsi Jawa Timur Kab./Kota - 1 UPTD Laboratorium 4 UPTD Persampahan 10 UPTD Laboratorium 1 UPTD Perbengkelan Kab./Kota Kab./Kota 3 UPTD Persampahan 2 UPTD Sampah dan Pertamanan 2 UPTD Laboratorium 3 UPTD Persampahan 13 UPTD Laboratorium 1 UPTD PErbengkelan

25 JABATAN FUNGSIONAL 4

26 Sebaran Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)
No. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PERANGKAT DAERAH Jumlah Kab./Kota yang memiliki JFT Jumlah DI Yogyakarta Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat Banten DKI Jakarta 1 PPLH 6 5 4 3 2 20 Petugas Sampling dan Analis 8 22 TOTAL 14 13 7 42

27 OPTIMALISASI PENATAAN KELEMBAGAAN
Penyesuaian Penyelenggaraan urusan pemerintahan yan sesuai dengan kewenangannya (misal: penyelenggaraan urusan Kehutanan tapi tidak punya TAHURA) Permasalahan pengelolaan aset akibat penggabungan beberapa organisasi Pembagian beban kerja yang merata antar bidang Perlu penyesuaian dalam penggabungan urusan LH dengan urusan lainnya Beberapa struktur dan tahubja DLH belum mengakomodir 11 sub urusan yang menjadi kewenangan daerah Ketersediaan Anggaran, UPTD, kelompok jabatan fungsional belum mencukupi untuk pelaksanaan tupoksi DLH Perlu dukungan pendanaan dalam pelaksanaan tugas fisik DLH melalui mekanisme DAK

28 SINERGITAS MULTIPIHAK
Isu/ Permasalahan Pembangunan Berkelanjutan dan Lingkungan Hidup KELEMBAGAAN Dukungan Stakeholder BAPPEDA dan OPD Terkait Lainnya LEGISLATIF KOMITMEN KEPALA DAERAH

29 Terimakasih Terimakasih Terimakasih Terimakasih
Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Ringroad Barat No.100 Nogotirto, Gamping, Sleman, Yogyakarta Telp. (0274) ; Fax. (0274) , ;