DINAMIKA POLITIK LOKAL13GASAL

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
DINAMIKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI INDONESIA
Advertisements

IMPLIKASI PERUBAHAN LINGKUNGAN BAGI DINAMIKA POLITIK LOKAL
PENDIDIKAN DEMOKRASI DR. Dasim BUDIMANSYAH, M.Si. Dosen PKN dan SPS UPI.
MATA KULIAH DINAMIKA POLITIK LOKAL SEMESTER GENAP
Otonomi Daerah.
BAB 7 Otonomi Daerah.
DISKRIPSI PEREKONOMIAN INDONESIA
Demokratisasi Lokal Mata Kuliah Dinamika Politik Lokal Semester Gasal 2011 Dosen: Ratri Istania, SIP, MA.
KEBIJAKAN PUBLIK KEBIJAKAN KRIMINAL DAN SISTEM POLITIK
1.Desentralisasi 2. Federasi
Oleh: Kelompok V Yusrizal Rita Marlinda Suyitno Zulminiati
DEMOKRASI LOKAL MATA KULIAH DINAMIKA POLITIK LOKAL
SUMBER HUKUM DAN PERUBAHAN POLITIK HUKUM PENGATURAN PEMERINTAHAN DAERAH Level Kompetensi V.
Dinamika Politik Lokal: Berkaca Dari Sejarah
Otonomi Daerah dalam Kerangka NKRI
Dinamika Politik Lokal: Berkaca Dari Sejarah
Assalamualaikum… KELOMPOK 6 ASTRI HARDIANTI WAHYUNI ADJEM PRATIKA
Sistem pemerintahan daerah
1 BAB. VII OTONOMI DAERAH 1. PENGERTIAN OTONOMI DAERAH
Otonomi Daerah (Dalam Konteks Perencanaan Pembangunan Wilayah)
TIPE DAN ASAS PEMERINTAHAN LOKAL
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Dosen Pengampu : Eka Yuli Astuti, MH
Ruang Lingkup Ilmu Politik Pengantar Ilmu Politik
TEORI POLITIK IPEM 4215/3SKS TTM 7
Konsep Pemerintahan Daerah
Desentralisasi dan Demokratisasi di Daerah
MATA KULIAH DINAMIKA POLITIK LOKAL DOSEN: RATRI ISTANIA, SIP, MA
Ruang Lingkup Ilmu Politik
Konsep Pemerintahan Daerah
Kronologis Penyelenggaran Pemda
Pertemuan 2 Konsep Otonomi Daerah.
STIA LAN Jakarta Semester GENAP 2012 Dosen: Ratri Istania, SIP, MA
Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah
PERKEMBANGAN PEMERINTAHAN INDONESIA
MEKANISME PENYERAHAN URUSAN KEWENANGAN PEMPUS-PEMDA
ORDE BARU Lahirnya Orde Baru a. Peristiwa G-30-S /PKI 1965
TRANSISI DEMOKRASI Oleh: Dr. Ni’matul Huda, SH, MHum
IMPLIKASI PERUBAHAN LINGKUNGAN BAGI DINAMIKA POLITIK LOKAL
Kronologis Penyelenggaran Pemda
ASAS PENYLENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
SEJARAH PERKEMBANGAN POLITIK LOKAL DI INDONESIA (part 2)
Negara, Demokrasi Dan Dinamika Kekuatan Politik Masa Reformasi
MATA KULIAH DINAMIKA POLITIK LOKAL DOSEN: RATRI ISTANIA, SIP, MA
Perkembangan Otonomi Daerah
STIA LAN Jakarta Semester Gasal 2011 Dosen: Ratri Istania, SIP, MA
Antara Meritokrasi dan Demokrasi di Asia
KELAS XII IPA - SEMESTER 1
Presented by: Syaiful Bakhri, S.Sos, MM
Berakhirnya pemerintahan Orde Baru dan terjadinya Reformasi
Otonomi Daerah dan Good Governace
Dinamika Politik Lokal: Berkaca Dari Sejarah
Dosen: Ratri Istania, SIP, MA
DR.Suharto,SH.,M.Hum.
OTONOMI DAERAH Pengertian
Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah
Ratri Istania Semester Gasal 2013
Perundangan Pemerintahan Daerah
Dinamika Politik Lokal
Ruang Lingkup Ilmu Politik
IMPLIKASI PERUBAHAN LINGKUNGAN BAGI POLITIK LOKAL
Pertemuan 2 Konsep Otonomi Daerah.
Tujuan Instruksional Umum Pengertian, tujuan, filosofi, dan prinsip penyuluhan pertanian Ruang lingkup dan unsur-unsur penyuluhan pertanian Landasan teknis,
Arah sistem politik indonesia
DISKRIPSI PEREKONOMIAN INDONESIA
Ratri Istania Semester Gasal 2013
STANDAR KOMPETENSI : 1. Menganalisis proses berakhirnya pemerintah Orde Baru dan terjadinya Reformasi   KOMPETENSI DASAR : 1.2 Menganalisis proses berakhirnya.
DINAMIKA SISTEM KETATALAKSANAAN PEMERINTAHAN
DESENTRALISASI & PEMERINTAHAN DAERAH
DINAMIKA SISTEM KETATALAKSANAAN PEMERINTAHAN
DINAMIKA SISTEM KETATALAKSANAAN PEMERINTAHAN
Transcript presentasi:

DINAMIKA POLITIK LOKAL13GASAL STIA 21/07/2008 DINAMIKA POLITIK LOKAL13GASAL 01

http:/raconquista.wordpress.com ristania@gmail.com cell: 08121140263 RATRI ISTANIA http:/raconquista.wordpress.com ristania@gmail.com cell: 08121140263 SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA Semester Gasal 2013

KRISIS 1998 SEBUAH TITIK PEMBERANGKATAN Krisis moneter global Presiden Soeharto “lengser” 32 tahun stabilitas semu: disparitas pusat vs daerah, jawa dan sekitarnya vs Indonesia bagian timur Orde baru berakhir, proses demokratisasi di daerah dimulai Pemilu 1999 “demokratis kedua” digelar Desentralisasi (UU Pemerintah Daerah No. 22/1999 dirubah menjadi UU Pemerintah Daerah No. 32/2004) Structural Adjustment Programs (SAPs), IMF dan Decentralization, World Bank Pilkada langsung Instabilitas lokal (chaos)

AGENDA PERUBAHAN POLITIK LOKAL Transisi pemerintahan otoriter menuju sistem pemerintahan lebih demokratis Perubahan segi ekonomis dan politis Proses desentralisasi di Indonesia sama dengan proses demokratisasi dan kebangkitan masyarakat sipil (Antlov 2003; Aspinall dan Fealy 2003; Sahikhu Usman 2002) Desentralisasi sebagai pengaturan kembali lapangan-lapangan kekuatan yang ada

PERUBAHAN POLITIK LOKAL DENGAN DESENTRALISASI Sebagai delegasi tugas-tugas tertentu sementara pusat masih menguasai tanggung jawab keseluruhan; Dekonsentrasi, yang mengacu pada penggeseran decision-making dalam negara tersentralisasi, dan Devolusi, yang menyangkut transfer kekuasaan secara aktual ke tingkat-tingkat pemerintahan yang lebih rendah (Diolah dari sumber: Nordholt dan Klinken, 2007, hal. 14)

KENDALA Pergeseran dari pemerintahan sentralistis ke pemerintahan desentralisasi tidak sinonim dengan pergeseran pemerintahan otoriter ke pemerintahan demokratis, tidak juga mengisyaratkan pergeseran negara kuat ke negara masyarakat kuat Melemahnya negara pusat tidak secara otomatis membuahkan demokrasi lokal lebih kuat Desentralisasi di bawah kondisi-kondisi tertentu bisa dibarengi dengan bentuk-bentuk pemerintahan otoriter

DINAMIKA POLITIK LOKAL “Melacak changing continuities dalam politik Indonesia” (Sumber: Nordholt dan Klinken, 2007)