HUKUM ISLAM DAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Pertemuan ke – 4 TEORI HUKUM PENDAFTARAN TANAH
Advertisements

KOMPILASI HUKUM ISLAM INSTRUKSI PRESIDEN (INPRES)
BAHAN AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
TEORI BERLAKUNYA HUKUM ISLAM
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004
SEBUAH MATA KULIAH PENGANTAR
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
KETIDAKCAKAPAN TIDAK CAKAP SUNGGUH-SUNGGUH
Hak Dan Kewajiban.
Hukum Agraria Mencari Materi..... PENDAFTARAN TANAH.
bagi suatu bangsa dan negara
BANK SENTRAL.
HUKUM ISLAM DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA
HUKUM ISLAM DAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KOMPILASI HUKUM ISLAM INSTRUKSI PRESIDEN (INPRES)
KOMPETENSI PERADILAN AGAMA TIM PRADIGA FHUI RABU, KAMIS,………………
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004
DEMOKRASI Yanti Trianita S.I.Kom.
Pancasila dalam kajian sejarah bangsa
PANCASILA DALAM KONTEKS SEJARAH PERJUANGAN BANGSA INDONESIA
HUKUM ADAT DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN (Dulu & Sekarang)
Pancasila sebagai dasar negara
HAK PENGUASAAN ATAS TANAH
WEWENANG (KOMPETENSI) PERADILAN AGAMA
PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN SEBAGAI WARGANEGARA
Hukum Islam dalam sistem hukum nasional Pemberlakuan hukum Islam dalam Hukum Positif Pertemuan ke II.
Sejarah Peradilan Agama di Indonesia
Hukum Islam Dalam Kurikulum Fakultas Hukum
Bahan Kuliah FH UII Yogyakarta 2016.
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
HAK PENGUASAAN ATAS TANAH
KOMPETENSI PERADILAN AGAMA
X MIA 1 dan X MIA 2 SEMESTER GANJIL
PEMBENTUKKAN UUPA DAN PERKEMBANGAN HUKUM TANAH DI INDONESIA
Ideologi dan Nilai-nilai Pancasila
DEMOKRASI Endah Purwitasari.
Pancasila dalam kajian sejarah bangsa
HUBUNGAN DASAR NEGARA DAN KONSTITUSI
Kuliah Hukum Perdata: Sebuah Pengantar
HUBUNGAN DASAR NEGARA DENGAN KONSTITUSI
AZAS HUKUM ISLAM.
Materi PertemuanXIV Kompilasi Hukum Islam.
HUKUM ADAT DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN (Dulu & Sekarang)
LATAR BELAKANG & DASAR HUKUM
HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA
Anang Zubaidy Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia April 2013
Pancasila dalam kajian sejarah bangsa
SESI 2 PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA
Pancasila sebagai dasar negara
HAM DAN DEMOKRASI DALAM ISLAM
Hubungan Ekonomi dan Hukum dalam Islam
HAM DAN DEMOKRASI DALAM ISLAM
PENDAHULUAN TUJUAN DAN LANDASAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM atau STIE LAMPUNG TIMUR RINNANIK, S.H.I.
Tugas Presiden sebagai Kepala Negara
Sejarah Peradilan Agama di Indonesia
HUKUM ISLAM DLM TATA HUKUM NASIONAL
Pengartian : LIMA DASAR ATAU LIMA ASAS
PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI DAN DASAR NEGARA
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
DASAR FILOSOFIS, KEDUDUKAN HPI DI INDONESIA DAN PERBANDINGAN HPI,HPB DAN HPA Dr. Gemala Dewi, SH, LL.M.
HUKUM ISLAM DALAM TATA HUKUM INDONESIA
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SIDOARJO Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Study Pendidikan Bahasa Inggris Pendidikan.
Kelompok 3 : FIRMANSYAH FAJAR SASI SAMUDRA ANGGITA AYU
Kelompok 3 Nama: 1. ahmad eka a anggita oktaviani iqbal fajar aditama m herdi riswanda
PEMBERIAN HAK ATAS TANAH
Team Pengajar Hukum Islam FH UI
Hukum Islam dalam sistem hukum nasional Pemberlakuan hukum Islam dalam Hukum Positif Pertemuan ke II.
HAK & KEWAJIBAN WARGA NEGARA MATA KULIAH : KEWARGANEGARAAN.
HUBUNGAN HUKUM ISLAM DG AGAMA ISLAM. Pendahuluan Sebelum masuknya hukum Islam, rakyat Indonesia menganut hukum adat yang bermacam-macam sistemnya dan.
Kasus penyimpangan pancasila sila pertama Disusun oleh: Adi Prasetyo (K ) Agung Nugroho (K ) Alvian Novitasari (K ) Andysty Andryaningrum.
Transcript presentasi:

HUKUM ISLAM DAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

LATAR BELAKANG HUKUM DI INDONESIA BERSIFAT PLURAL (BARAT, ADAT, ISLAM, NASIONAL) ISMAIL SALEH: TERDAPAT 3 DIMENSI PEMBINAAN HUKUM NASIONAL: PEMELIHARAAN YANG SUDAH ADA UNTUK KEMASLAHATAN MENCEGAH KEKOSONGAN HUKUM BW/KUHPERDATA MASIH BERLAKU PEMBAHARUAN MENYEMPURNAKAN YANG SUDAH ADA MELENGKAPI YANG BELUM ADA BUKU II KUHP TIDAK BERLAKU UNTUK TANAH DENGAN ADANYA UUPA KECUALI HIPOTIK HIPOTIK TIDAK BERLAKU DENGAN ADANYA UU HAK TANGGUNGAN PENCIPTAAN DIMENSI KREATIVITAS DAN DINAMIKA UU HAKI, PSIKOTROPIKA

PERIODE KEDUDUKAN HUKUM ISLAM DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA PERIODE PENERIMAAN HUKUM ISLAM SEBAGAI SUMBER PERSUASIF IALAH SUMBER YANG TERHADAPNYA ORANG HARUS YAKIN DAN MENERIMANYA HASIL PANITIA 9 BPUPKI (BADAN PENYELIDIK USAHA PERSIAPAN KEMERDEKAAN INDONESIA) YANG DIKENAL DENGAN PIAGAM JAKARTA “KETUHANAN, DENGAN KEWAJIBAN MENJALANKAN SYARIAT ISLAM BAGI PEMELUK-PEMELUKNYA” PERIODE PENERIMAAN HUKUM ISLAM SEBAGAI SUMBER OTORITATIF SUMBER YANG MEMPUNYAI KEKUATAN YURIDIS DENGAN PROKLAMASI DAN UUD ’45 (WALAU TANPA 7 KATA PIAGAM JAKARTA) MENGHAPUSKAN TEORI RECEPTIE (DALAM IS)

2 JALUR HUKUM ISLAM DALAM HUKUM NASIONAL JALUR NON LEGISLASI HUKUM ISLAM BERLAKU SEBAGAI NORMA YANG MENGIKAT DIPATUHI KARENA FAKTOR KEIMANAN DAN KETAKWAAN MENTRANSFORMASIKAN NILAI-NILAI HUKUM ISLAM KE DALAM HUKUM NASIONAL, TANPA MEMPERSOALKAN LABEL PRODUK HUKUMNYA JALUR LEGISLASI HUKUM ISLAM DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA MENGIKAT BAGI SELURUH WARGA NEGARA INDONESIA (UU PERKAWINAN) MENGIKAT UMAT ISLAM SAJA (UU WAKAF, UU PERADILAN AGAMA)

KEUNTUNGAN PENGGUNAAN JALUR NON LEGISLASI TIDAK TERKESAN DOMINASI MAYORITAS TIDAK MENAMPILKAN LABEL “ISLAM” TETAPI DAPAT MEMASUKKAN NILAI-NILAI PRINSIP TIDAK MEMERLUKAN DUKUNGAN DARI STRUKTUR POLITIK, KARENA HATI NURANI LEBIH BERPERAN. BENTUK DAN PROSES BUKAN YANG UTAMA, TETAPI LEBIH KEPADA MASALAH SUBSTANSI TERKAIT DENGAN NO. 4, MAKA DAPAT DILAKUKAN PADA SEKTOR PUBLIK (MIS. LINGKUNGAN)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENTRANSFORMASIKAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA NO JENIS TENTANG 1 UU NO 22 TAHUN 1946 PENCATATAN NIKAH, TALAK DAN RUJUK 2 UU NO 32 TAHUN 1954 PENETAPAN BERLAKUNYA UU NO 22 TAHUN 1946 3 UU NO 1 TAHUN 1974 PERKAWINAN 4 PERATURAN PEMERINTAH NO 9 TAHUN 1975 PELAKSANAAN UU NO 1 TAHUN 1974 5 PERATURAN PEMERINTAH NO 28 TAHUN 1977 PERWAKAFAN TANAH MILIK 6 UU NO 7 TAHUN 1989 JO UU NO 3 TAHUN 2006 PERADILAN AGAMA 7 INSTRUKSI PRESIDEN NO 1 TAHUN 1991 PENYEBARLUASAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

LANJUTAN: PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENTRANSFORMASIKAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA 8 UU NO 7 TAHUN 1992 JUNTO UU NO 10 TAHUN 1998 PERBANKAN 9 PERATURAN PEMERINTAH NO 72 TAHUN 1992 BANK BERDASARKAN BAGI HASIL 10 UU NO 10 TAHUN 1998 PERUBAHAN UU NO 7 TAHUN 1989 11 UU NO 17 TAHUN 1999 PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI 12 UU NO 36 TAHUN 1999 PENGELOLAAN ZAKAT 13 UU NO 44 TAHUN 1999 PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN DAERAH ACEH 14 UU NO 18 TAHUN 2001 PENYELENGGARAAN KHUSUS PROPINSI-PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH SEBAGAI PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM 15 UU NO 41 TAHUN 2004 WAKAF 16 UU NO 21 TAHUN 2006 PERBANKAN SYARIAH