Oleh : WATA KEPALA SMP NEGERI 1 TAMBAK

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SISTEM PEMERTINTAHAN INDONESIA PADA MASA ORDE LAMA
Advertisements

PADA MASA ORDE LAMA DAN ORDE BARU
BAB I PENGANTAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
BELA NEGARA Pengertian Bela Negara
PANCASILA 7 DINAMIKA PELAKSANAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945
DASAR NEGARA DAN KONSTITUSI
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
DINAMIKA PELAKSANAAN UUD 45 KULIAH KE-4.
Dinamika Sistem Politik Indonesia
Menyemai Kesadaran Konstitusional dalam Kehidupan Bernegara
NEGARA DAN KONSTITUSI A.Konstitusionalisme
SOSIOLOGI EKONOMI PERTEMUAN KE-9
Pert. 9 Dosen: Dr. Syahrial Syarbaini, MA.
Dinamika Pelaksanaan Pancasila Sebagai Dasar Negara
PERUBAHAN KONSTITUSI

Berbagai Konstitusi yang pernah berlaku di indonesia
HUKUM TATA NEGARA # Hierarki Peraturan Perundang-Undangan # Asas HTN
BAB 2 Menumbuhkan Kesadaran Berkonstitusi
Doris Febriyanti, S.IP, M.Si
Dr. Wuri Wuryandani, M.Pd. Jurusan PPSD Fakultas Ilmu Pendidikan
KONSTITUSI NEGARA.
DEMOKRASI DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA
IDENTITAS NASIONAL INDONESIA
DEMOKRASI ANTARA TEORI DAN PELAKSANAANNYA
SISTEM KONSTITUSI.
PERIODESASI PERKEMBANGAN SANRI
Materi Ke-10: SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) / II
DINAMIKA PENGELOLAAN KEKUASAAN NEGARA
Isi ( Batang Tubuh ) UUU 1945 Apakah Batang Tubuh UUD 1945 itu ?
SISTEM PEMERINTAHAN Sistem pemerintahan merupakan gabungan dari
Materi Ke-11: SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) / III
Materi Ke-10: SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) / II
PERIODESASI PERKEMBANGAN SANRI
PERIODESASI PERKEMBANGAN SANRI
HUBUNGAN DASAR NEGARA DAN KONSTITUSI
NKRI Mengembangkan Sikap Positif terhadap Negara Kesatuan Republik INDONESIA Dr.SUHARTO,Drs,SH,M.Hum.
KONSTITUSI MATERI MUATAN KONSTITUSI KEDUDUKAN, FUNGSI & TUJUAN KONSTITUSI KLASIFIKASI KONSTITUSI.
PERKEMBANGAN PEMERINTAHAN INDONESIA
BAB 3 Berkomitmen Terhadap Kaedah Pokok Fundamental
Unsur Dasar Wawasan Nusantara
Konstitusi NKRI Pada Masa ORDE LAMA
REFORMASI BIROKRASI SEBAGAI WUJUD PELAKSANAAN GOOD GOVERMENT
SISTEM POLITIK DI INDONESIA
DINAMIKA PELAKSANAAN UUD’45 SEJAK AWAL KEMERDEKAAN HINGGA ERA SEKARANG
POLITIK DAN STRATEGI BERDASARKAN PANCASILA
BENTUK & TIPE PEMERINTAHAN
MATERI KN KELAS XII SEMESTER 1
Dinamika aktualisasi Pancasila sebagai dasar Negara dan pelaksanaan UUD 1945 Dinamika pelaksanaan UUD 1945.
NEGARA DAN KONSTITUSI Negara & Konstitusi Kata Pengantar Daftar Isi
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
PERBEDAAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAH RI
KONSTITUSI (UUD).
Mhd. Yusrizal Adi Syaputra, SH.MH
MASA KEMERDEKAAN ( ) MASA REVOLUSI FISIK, MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN;
Kelompok 5 “Pentingnya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari.”
AMANDEMEN UNDANG – UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA 1945
Ketanegaraan Indonesia
UNDANG-UNDANG DASAR.
Materi Ke-11: SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) / III
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. NAMA KELOMPOK 1.AYU 2.WRDYA 3.KURNIA 4.HENGKI 5.SYAFRIADIN 6.ZIMMY 7.JOSHUA 8.MONICA SARI.
Demokrasi Pancasila Disusun Oleh: Bella Anasya( ) Rizqi Ahmad Nurbuwono ( ) Aruna Manggala Utama( ) Gita Restu Triakusumaningrum( )
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
PENGERTIAN Sistem berarti suatu keseluruhan yang terdiri atas beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional. Pemerintahan dalam arti luas adalah.
DEMOKRASI Demokrasi : sistem kehidupan berbangsa dan bernegara di mana rakyat memegang peranan yang menentukan (segala sesuatu berdasarkan kehendak rakyat)
PERIODESASI PERKEMBANGAN SANRI
Di susun oleh: Diding Suhendi NPM:  Isitilah “demokrasi” berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara.
EKONOMI POLITIK ORDE LAMA M. Husni Mubaraq, S.Sos.I, MAP Oleh : 18 Agustus 1945 – 11 Maret 1967.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
1 Daftar Riwayat Hidup Pertemuan 1. 2 DINAMIKA UUD 1945 Pertemuan 1.
Transcript presentasi:

Oleh : WATA KEPALA SMP NEGERI 1 TAMBAK SOSIALISASI PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN (PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT AKAN NILAI-NILAI LUHUR BUDAYA BANGSA ) BAGI PELAJAR SLTP DAN SLTA Tambak, 3 September 2015 Oleh : WATA KEPALA SMP NEGERI 1 TAMBAK

NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA ( MENCINTAI DAN MEMPERTAHANKAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MATERI POKOK NKRI 2. KONSTITUSI YANG PERNAH BERLAKU DI INDONESIA DAN PENYIMPANGAN TERHADAP KONSTITUSI 3. MEMPERTAHANKAN NKRI

1. NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik {pasal 1 (1)} Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, kabupaten dan kota yang mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang {pasal 18 (1)

Negara mengakui dan menghormati satuan satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-udang {pasal 18B(1)} Negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batasnya dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang {pasal 25A}

Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Imdonesia tidak dapat dilakukan perubahan {pasal 37 (5)}

2. KONSTITUSI YANG PERNAH BERLAKU DI INDONESIA DAN PENYIMPANGAN TERHADAP KONSTITUSI Negara Indonesia telah mengalami perkembangan yang diiringi oleh berlakunya berbagai macam konstitusi. Perkembangan tersebut dibagai dalam bebarapa periode :

Bentuk Negara : Negara Kesatuan Bentuk Pemerintahan : Republik a. Periode UUD 1945 I (18 – 8 - 1945 s.d 27 -12 - 1945 Bentuk Negara : Negara Kesatuan Bentuk Pemerintahan : Republik Sistem Pemerintahan : Presidentil

Bentuk Penyimpangan periode UUD 1945 I Maklumat wakil presiden no X 16 Oktober 1945 mengubah fungsi KNIP dari pembantu presiden menjadi Badan legislatif Maklumat pemerintah 14 Nopember 1945 mengubah sistem presidentil menjadi sistem parlementer

b. Periode UUD RIS (27 – 12 - 1945 s.d 17 - 8 - 1950 Bentuk Negara : Negara Kesatuan Bentuk Pemerintahan : Federasi Sistem Pemerintahan : Parlementer

Bentuk Penyimpangan periode UUD RIS Pengangkatan Perdana menteri dilakukan oleh presiden Pembentukan kabinet dilakukan oleh presiden Pertanggung jawaban para menteri kepada DPR melalui keputusan pemerintah

c. Periode UUDS 1950 (17 – 8 - 1950 s.d 5 - 7 - 1959 Bentuk Negara : Negara Kesatuan Bentuk Pemerintahan : Republik Sistem Pemerintahan : Parlementer

Bentuk Penyimpangan periode UUDS 1950 Bentuk penyimpangan periode UUDS 1950. Sistem yang dianut parlementer, namun dalam kenyataannya masih bercampurnya kekuasaan pemerintah dan kepala negara. Contoh : Perdana menteri diangkat oleh presiden, Pembentukan kabinet oleh presiden

Pada periode ini banyak MOSI tidak percaya kepada pemerintah Pada periode ini banyak MOSI tidak percaya kepada pemerintah. Hal ini mengakibatkan kabinet harus bubar, sehingga pemerintahan sering terjadi pergantian kabinet (7 kali pergantian. Ini menunjukkan kestabilan politik belum terwujud

d. Periode UUD 1945 II (5 - 7 – 1959 s.d. sekarang ) - Orla (5 - 7 – 1959 s.d. 11 – 3- 1966) - Orba (11 - 3 – 1966 s.d. 21 – 5- 1998) -Reformasi (21 - 3 – 1989 s.d. sekarang)

Bentuk Negara : Negara Kesatuan Bentuk Pemerintahan : Republik Sistem Pemerintahan : Persidentil

Bentuk Penyimpangan periode UUD 1945 II Pada Orla (5-7- 1959 s.d. 11 – 3 – 1966) Adanya penyimpangan ideologis yaitu penerapan konsep NASAKOM Demokrasi terpimpin MPRS mengangkat soekarno sebagai presiden seumur hidup dll

Pada Orba ( 11 – 3 – 1966 s.d. 21 – 3 – 1998 ) Perubahan kekuasaan yang ststis Pemilu yang kurang demokrasi Kurangnya jaminan HAM MPR berketetapan tidak akan mengubah UUD 1945 dll.

Reformasi (21 – 3 – 1998 s.d. sekarang ) Berhentinya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998, awal dimulainya reformasi. Salah satu tuntutan yang berkembangan di masyarakat dilakukannya Amandemen UUD 1945.

Amademen dilaksanakan 4 kali Amandemen I tahun 1999 Amandemen II tahun 2000 Amandemen III tahun 2001 Amandemen IV tahun 2002

3. MEMPERTAHANKAN NKRI Tindakan mempertahankan NKRI saat ini merupakan suatu tindakan melanjutkan perjuangan para pendiri negara

Untuk mempertahankan NKRI dan guna mencapai tujuan negara yang harus dilakukan : 1. Melakukan tindakan positif dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. 2. Mengembangkan sikap positif terhadap pelaksana UUD 1945 hasil amandemen.

Tindakan positif dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara bagi para pelajar : 1. Belajar giat untuk meraih cita-cita mewujudkan warga bangsa yang cerdas 2. Tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan tidak melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat.

3. Melestarikan kehidupan yang demokratis. (tidak melakukan perkelaian pelajar, anti narkoba, anti kekrasan terhadap sesama) 3. Melestarikan kehidupan yang demokratis.

Mengembangkan positif terhadap pelaksanaan UUD 1945 hasil amandemen : Berusaha mempelajari isi konstitusi hasil amandemen. Melaksanakan isi konstitusi sesuai profesinya masing-masing. Menangkal masuknya ideologi lain yang bertentangan dengan konstitusi Indonesia.

Menangkal masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan konstitusi Indonesia. Di lingkungan sekolah dapat dilakukan dengan cara :

1. Mensosialisasikan isi UUD 1945 hasil amanden khususnya pada mata pelajaran PKn 2. Penyusunan tatib sesuai dengan UUD 1945 3. Giat belajar, diskusi dengan temen sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam UUD 1945

Sekian