KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

KEBIJAKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Advertisements

STRATEGI DAN LANGKAH DALAM MEWUJUDKAN LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG RI DENGAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) Bagian Akuntansi 1.

DISAMPAIKAN PADA ACARA RAKERDA TAHUN 2013 HOTEL WILTOP JAMBI.

KEPALA INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT UTAMA 1

Oleh INSPEKTUR I INSPEKTORAT JENDERAL KEMDIKNAS disampaikan pada

KEBIJAKNAN PELATIHAN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL

TINJAUAN UMUM AUDIT KEUANGAN NEGARA

PELAKSANAAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI.

KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENGGUNAAN APBD PROVINSI DKI JAKARTA

Penjaminan Mutu Pendidikan

STRUTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PUSAT LITBANG SUMBER DAYA AIR BADAN LITBANG KEMENETERIAN PEKERJAAN UMUM - PERMEN PU No. 08/PRT/M/2010 Tanggal.

BAHAN RAPAT PEMBAHASAN KUA/PPAS BAGIAN ADM

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KAMI PASTI ! P rofesional A kuntabel S inergi T ransparan I novatif Evaluasi Pelaksanaan restrukturisasi.

EVALUASI SAKIP DAN RB PROVINSI JAWA TENGAH Oleh Kementerian PAN dan RB

PENGELOLAAN PNBP ~ PENYUSUNAN TARGET DAN PAGU INDIKATIF TA 2018 ~

PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2015

KEBIJAKAN DAN STRATEGI AKSELERASI BIDANG PENGAWASAN

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR REGIONAL XI MANADO

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

INSPEKTORAT WILAYAH VI

PRESENTASI KEPALA PUSAT PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN

RAPAT KERJA PENYUSUNAN ANGGARAN KANWIL dengan BERSUMBER dana PNBP

TUGAS DAN FUNGSI SERTA PENGUATAN SUBSTANSI PENELITIAN HUKUM DI WILAYAH Oleh: Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Disampaikan pada: Rapat.

Oleh: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H.,M.Hum.

KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

KEBIJAKAN DAN STRATEGI AKSELERASI DUKUNGAN MANAJEMEN TAHUN 2013

REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2017

INSPEKTORAT DAERAH KAB. NGANJUK

Sekretariat Jenderal (Setjen)

MEMULAI PERUBAHAN DENGAN REFORMASI BIROKRASI

INFORMASI LOMBA TATA KELOLA BOS

POLITIK PEMBANGUNAN HUKUM

Rencana Strategis Biro Renwas (indikator outcome)

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )

KEPEGAWAIAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2014

ISU STRATEGIS (BIROKRASI)

Laela Indawati, SSt.MIK., MKM

SOSIALISASI PERBUP NO. 34 TH

Keuangan Sekolah/Madrasah

MENGENAL BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL (BPHN)

DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018 INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN Dari Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli.

PEMBINAAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI KEPALA BAGIAN PERENCANAAN.

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEMENTERIAN KESEHATAN

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SDM DI LINGKUNGAN

Prof. DR. Jamal Wiwoho, SH., Mhum.

Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI

KEBIJAKAN IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Kantor Wilayah Kementerian Agama

PELAKSANAAN & PEMBANGUNAN

PROSES BISNIS KECAMATAN PUCUK

PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI SOSBUD DAN ORMAS

SOSIALISASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) – WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI.

PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)

PELATIHAN DASAR TEKNIS BIDANG SUMBER DAYA AIR

MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun

Contoh penyusunan skp.

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD TERKAIT BANTUAN PEMERINTAH

DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN

PAPARAN SAKIP INSPEKTORAT KAB.PACITAN

PERAN POLTEKES ERA REVOLUSI INDUSTRI 4

PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA INSPEKTORAT KOTA BANDA ACEH.

Transcript presentasi:

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TARGET KINERJA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TAHUN ANGGARAN 2016 Kami PASTI ! Profesional Akuntabel Sinergi Transparan Inovatif

I. KEPALA KANTOR WILAYAH TARGET KINERJA TARGET KINERJA I. KEPALA KANTOR WILAYAH PENGUATAN POLA PIKIR DAN BUDAYA KERJA DALAM KERANGKA REVOLUSI MENTAL PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK PENGUATAN AKUNTABILITAS PENGUATAN PENGAWASAN

TARGET KINERJA II. KEPALA DIVISI ADMINISTRASI Tindaklanjut temuan BPK/ BPKP/ Inspektorat Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Transparansi dalam Promosi/ Mutasi Pegawai melalui Baperjakat III Optimalisasi Pemanfaatan Aplikasi e-office (siMAYA) Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Informasi Kepegawaian (Simpeg) Kemenkumham Pelaksanaan Kegiatan sesuai Disbursement Plan Rapat koordinasi mekanisme baru seiring dengan Restrukturisasi Program dan Kegiatan Penertiban BMN

TARGET KINERJA TARGET KINERJA III. KEPALA DIVISI IMIGRASI Peningkatan kualitas pelayanan penerbitan paspor di Kantor Imigrasi Pengendalian pelaksanaan pengawasan dan penindakan keimigrasian Optimalisasi Pengendalian Penanganan Imigran Ilegal, Pencari Suaka dan Pengungsi Pengelolaan Keluhan dan Pengaduan Masyarakat Optimalisasi pengendalian pemeriksaan keimigrasian di TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi)

TARGET KINERJA IV. KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan Imlpementasi Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Peningkatan Pembinaan Pegawasan Dan Pengendalian Dalam Rangka Getting To Zero Handphone Pungli Dan Narkoba (HALINAR) Kegiatan Kerja Produktif Optimalisasi Pengelolaan Basan Dan Baran

TARGET KINERJA V. KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM Penguatan database Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Optimalisasi Fungsi Kanwil Sebagai Pusat Layanan Hukum di Daerah Pengelolaan Data Notaris wilayah berbasis Teknologi Informasi Digitalisasi database sertifikat fidusia yang telah didaftarkan secara manual Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Optimalisasi Pelaksanaan RANHAM dan Kab/Kota Peduli HAM