ROADMAP PROFESI KEDOKTERAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KEBIJAKAN UJI KOMPETENSI DAN IMPLIKASINYA
Advertisements

HASIL PEMBAHASAN DISKUSI KELOMPOK C-2 SDM KESEHATAN: DALAM RANGKA PENINGKATKAN UPAYA KESEHATAN (JAMINAN KESEHATAN NASIONAL, AKSES DAN MUTU PELAYANAN.
UNDANG–UNDANG NO. 20 TH.2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NO
Sosialisasi EQA BAN-PT – Dikti, Juli-Agustus 2009.
KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
PENDIDIKAN KEDOKTERAN DULU, KINI DAN MENDATANG
KEBIJAKAN BAN-PT KEBIJAKAN BAN-PT BAN-PT BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI JAKARTA 2009.
Rais Reskiawan Sekretaris Jenderal ISMKI
LEGALITAS PROFESI SANITARIAN
9 10 ILMU & TEORI UNIVERSITAS, INSTITUT TEKNOLOGI, TEKNIK POLITEKNIK. AKADEMI AKADEMIKTRAINING.VOKASI. ADAPTIF & INVENTIF.
Kebijakan Kemdikbud dalam Peningkatan
REGULASI PENDIDIKAN TINGGI BIDANG KESEHATAN
Berbagi Pengalaman Upaya Meningkatkan Akreditasi Program Studi
Dewi Irawaty, MA PhD PASCA SARJANA UNHAS Juli 2011
STANDAR DAN ETIKA PROFESI
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
KURIKULUM INTI TEKNIK SIPIL BMPTTSSI draft-Februari 2015
STATUTA PERGURUAN TINGGI
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
Draft RUU Kebidanan (Midwifery)
Pengelolaan data dan Informasi SDMK
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009
ALIH IPTEK DAN STR UNTUK WNA (FORMULA MRA)
ASPEK LEGAL FORMAL TENAGA PERAWAT / BIDAN DI INDONESIA
KONSTITUSI TERKAIT TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (TTK)
PENDAHULUAN. MENYONGSONG DISYAHKANNYA UNDANG-UNDANG KEBIDANAN : KESIAPAN BIDAN RUNJATI, M.MID.
OLEH: SUYATNO, Ir. MKes. (Hp: / @suyatnoundip) 2017
STANDARDISASI, SERTIFIKASI, DAN REGISTRASI TENAGA KESEHATAN
PERAN AIPT DALAM PENINGKATAN MUTU PERGURUAN TINGGI
TUMPANG TINDIH DALAM PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS DAN KONSULTAN
KORPUS PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
KEBIJAKAN BAN-PT KAMANTO SUNARTO KETUA BAN-PT
STATUTA PERGURUAN TINGGI
ALUR PENERBITAN STRTTK
Kajian Aspek hukum Lembaga Akreditasi Mandiri dan Lembaga Pengembangan Uji Kompetensi   PB.IDI – MKKI.IDI.
DASAR FILOSOFIS KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
ASPEK HUKUM PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEDOKTERAN
HAK DAN KEWAJIBAN DOKTER INTERNSHIP
Challenges In Medical Education Present and Future
TIM MKKI *) Diajukan pada : 1.Rapat Pleno Bersama MKKI-MPPK 15/02/2011
PENGEMBANGAN LPTK DAN PPG
PENGEMBANGAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL
IKATAN KONSULTAN KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA
PERAN IDI DALAM PROGRAM INTERSIP DISTRIBUSI DOKTER
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Praktik Kedokteran
PERAN PENGAWASAN KFN DALAM RANGKA PENINGKATAN MUTU PRAKTIK APOTEKER
Kajian Dasar Internsip Dokter Indonesia M
PUSAT PENDIDIKAN, STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI PROFESI PERTANIAN
SERTIFIKASI, REGISTRASI DAN LISENSI TENAGA KESEHATAN
PERTEMUAN PENGELOLA KETENAGAAN SARKES SWASTA Sdmkes Dinkes kab blitar
IMPLEMENTASI PERAN PPNI dalam meningkatkan kesejahteraan perawat
2017 Instrumen dan Aplikasi Pengelolaan data dan Informasi SDMK
UU Praktik Kedokteran no 29 tahun 2004
ASPEK LEGAL DAN LEGISLASI DALAM PELAYANAN DAN PRAKTEK KEBIDANAN
UNDANG–UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Permenkes Tentang Registrasi dan Praktek Kebidanan (Midwifery) OLEH : ERWANI SKM.M.Kes.
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2017 TENTANG
Disampaikan pada acara
ARAH KEBIJAKAN KEMENDIKBUD DALAM PENDIDIKAN INFORMAL (SEKOLAHRUMAH)
ASPEK LEGAL DAN LEGISLASI DALAM PELAYANAN DAN PRAKTEK KEBIDANAN OLEH : YUSNI FAUZIAH, S.Tr. Keb.
Draft RUU Kebidanan (Midwifery)
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
PROGRAM STUDI SARJANA KEPERAWATAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
PENDIDIKAN KEPERAWATAN (Profesi ners) DI INDONESIA
Draft RUU Kebidanan (Midwifery)
Legal Aspek Tenaga Kesehatan
Batas-batas Kewenangan Profesional
Bahan Diskusi : “Pengembangan KURIKULUM PT sesuai SN DIKTI dan R. I 4
Transcript presentasi:

ROADMAP PROFESI KEDOKTERAN

UU No 29 Tahun 2004 tentang PRAKTIK KEDOKTERAN Standar Pendidikan Profesi dr/drg Standar Kompetensi Registrasi Penyelenggaraan Praktik Pembinaan dan Pengawasan Penegakan Disiplin Perlindungan Kepada Pasien Mutu Yan Medis dr/drg Kepastian Hukum Kepada Masyarakat, Dokter, Dokter Gigi

KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA Merupakan suatu badan otonom, mandiri, non-struktural dan bersifat independen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran (KK) dan Konsil Kedokteran Gigi (KKG) yang bertanggung jawab kepada presiden Fungsi KKI : pengaturan, pengesahan, penetapan, serta pembinaan dokter/ dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medis.

TUGAS KKI melakukan registrasi dr/drg (Pasal 7 UU PK) melakukan registrasi dr/drg mengesahkan standar pendidikan profesi dr/drg melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran bersama lembaga terkait

Konsil Kedokteran Indonesia Konsil Kedokteran Gigi (KKI) Konsil Kedokteran (KK) Konsil Kedokteran Gigi (KKG) Divisi Registrasi Divisi Pendidikan Divisi Pembinaan Divisi Registrasi Divisi Pendidikan Divisi Pembinaan 17/10/09 FOPKI2009

Divisi Standar Pendidikan Implementasi Undang-Undang No 29/ 2004 ttg Praktik Kedokteran HULU HILIR Divisi Standar Pendidikan Divisi Registrasi Divisi Pembinaan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran KONSIL KEDOK TERAN INDONESIA Disiplin Majelis Etik IDI / PDGI Etika Profesi PENDIDIKAN REGISTRASI S I P Kelalaian Pelanggaran Praktik Hukum Kompetensi ( Privilege ) Kewenangan Pembinaan etika profesi Teguran Diklat Cabut STR Perdata Pidana Pra TUN AIPKI / AFDokGI FK / FKG DinKes Kab/Kota Administratif &Kompetensi Kolegium Profesi Pendidikan Berkelanjutan Profesi (IDI / PDGI) RS Pendidikan

ROADMAP PRAKTIK KEDOKTERAN Dik Dr/Drg/Sp SertifKompetensi Registrasi Praktik Kedokteran Institusi Pendidkan Kolegium KKI Dinkes Praktik Kedokteran Sertifikasi Kompetensi Registrasi dr/drg FK/FKG/ PS MUTU PRA-DOK Ijazah STR Surat Izin Praktik (SIP) Sertifikat Kompetensi Ps 7, ayat (1) Ps 37, ayat (1)

ROADMAP PRAKTIK KEDOKTERAN (ke depan) Dik Dr/Drg/Sp Ser-Kom Internsip Registrasi Praktik Kedokteran Institusi Pendidkan Kolegium KIDI KKI Dinkes Praktik Kedokteran Sertifikasi Kompetensi Registrasi dr/drg FK/FKG/ PS Internsip MUTU PRA-DOK Surat Izin Praktik (SIP) Sertifikat Kompetensi Ijazah Sertifikat Internsip STR

PendidikanDokter/Drg/Spesialis (FK/FKG) Input Proses Output Kompetensi Evaluasi Ijazah Jumlah lulusan Kriteria Seleksi Biaya Kuota Dosen Kurikulum Fasilitas RS Dik Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi

Pendidikan Kedokteran Masalah Program Penangg. jawab Belum ada kajian jumlah dokter yang dibutuhkan di Indonesia Belum ada kajian jumlah FK/Prodi dibutuhkan Belum ada keseragaman kriteria dan seleksi mahasiswa baru ? Belum ada ketentuan berapa jumlah mhs yg ideal per FK/Prodi ? Belum ada patokan biaya pendidikan yang ideal Kajian kebutuhan/produksi Tidak melakukan pembukaan Prodi baru (sementara) Revisi standar Pendidikan Dikti/Depkes/KKI AIPKI/KDI/KKI

Pendidikan Kedokteran Masalah Program Penangg. jawab Belum ada monitoring dan evaluasi pelaksanaan KBK di FK/Prodi Belum ada monitoring dan evaluasi Standar kompetensi Belum ada monitoring dan evaluasi standar pendidikan termasuk RS Pendidikan Dokter lulusan LN Monev pelaksanaan KBK Evaluasi std kompetensi Akreditasi Pendidikan Profesi Akreditasi / Evaluasi FK LN Regulasi Sistem adaptasi Dikti/ AIPKI AIPKI/KDI/KKI BAN-KKI KKI-BANPT KKI-Dikti-AIPKI

Proyeksi Kebutuhan dan Produksi Dokter di Indonesia Profil 2010

Jumlah Dokter / 100.000 penduduk menurut Provinsi 10/17/2009 Jumlah Dokter / 100.000 penduduk menurut Provinsi Profil 2010 Fopki-Yogya2009

Sertifikasi Kompetensi Masalah Solusi Penangg. jawab Apakah Standar Kompetensi sudah sesuai untuk dokter di Indonesia ? Apakah UKDI sudah mengukur kompetensi dokter ? Stagnasi Dokter tidak lulus UKDI Evaluasi Standar Kompetensi Perbaikan materi UKDI UKDI dipakai sebagai kriteria kelulusan dokter AIPKI-KDI-KKI AIPKI/ KDI Perkonsil

Internship Masalah Solusi Penangg. jawab Kesiapan (wahana, penyelia, biaya) Pengawasan pelaksanaan Internship Persiapan RS tipe C, Puskesmas Pelatihan Penyelia Penyediaan biaya Ada tim monitoring dan evaluasi internship Depkes/Depdagri/Pemkab/Pemkot BPPSDM-KIDI

Registrasi Masalah Program Pen.Jawab Banyak prosedur yangharus dilakukan oleh seorang dokter untuk registrasi Lulusan dokter semakin banyak Registrasi ulang masal pada tahun 2010-2011 Registrasi dokter WNI LN Registrasi dokter asing Pengembangan registrasi online Regulasi sistem registrasi dokter WNI-LN/dokter asing KKI

Pendidikan Dokter Spesialis Masalah Porgram Pen.jawab Banyak Standar Pendidikan PPDS belum disahkan oleh KKI Tumpang-tindih antar Standar Kompetensi Belum ada monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar Belum tuntas pencabangan ilmu Jumlah dokter spesialis kurang Distribusi dokter spesialis tidak merata Pengesahan standar Pendidikan Harmonisasi antar Standar Kompetensi Monev Standar Pendidikan Akreditasi IPDS Peningkatan jumlah IPDS Program pemerataan DSp Kolegium/AIPKI-KKI KKI-BANPT AIPKI/Kolegium-KKI Depkes-Depdagri

Proyeksi Kebutuhan dan Produksi Dokter Spesialis di Indonesia 10/17/2009 Proyeksi Kebutuhan dan Produksi Dokter Spesialis di Indonesia Asumsi 1 DSp/100.000 penduduk untuk 14 macam jenis spesialis Profil 2010 Fopki-Yogya2009

Jumlah Dokter Spesialis/100.000 penduduk menurut Provinsi Profil 2010

Praktik Kedokteran (Dinkes Kab/Kota) Input Proses Output Ijazah Dokter/ Dokter Gigi/ Spesialis STR Rekom. IDI Sehat Verifikasi SIP Tatacara SIP (Permenkes/Perda)

Praktik Kedokteran yang Baik DISIPLIN MORAL (Etika, Agama) IDI/MKEK MKDKI Peradilan Umum HUKUM NORMA

APA ? KKNI MERUJUK DRAFT PERPRES 9 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan capaian pembelajaran yang dapat menyetarakan, luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor Jenjang kualifikasi adalah tingkatan capaian pembelajaran yang disepakati secara nasional, disusun berdasarkan ukuran pencapaian proses pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja KKNI merupakan perwujudan mutu dan jati diri Bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan nasional dan pelatihan yang dimiliki negara Indonesia KKNI terdiri dari 9 (sembilan) jenjang kualifikasi, dimulai dari Kualifikasi I sebagai kualifikasi terendah dan Kualifikasi IX sebagai kualifikasi tertinggi 8 7 6 5 4 3 2 1

SIAPA ? JENJANG AKREDITASI KUALIFIKASI IJAZAH PERTUKARAN PELAJAR KKNI PENDIDIKAN INDUSTRI RPL PELATIHAN KEPEGA-WAIAN INTERNA-SIONAL JENJANG AKREDITASI KUALIFIKASI IJAZAH PERTUKARAN PELAJAR SERTIFIKASI TENAGA ASING IJIN KERJA PENGAKUAN IJASAH & SERTIFIKAT NASIONAL OLEH INTERNASIONAL SISTEM GAJI JENJANG KARIER STANDAR KOMPETENSI PENGAKUAN PENGALAMAN BEKERJA/ BERKARYA SISTEM GAJI JENJANG KARIER STANDAR KOMPETENSI UJI SERTIFIKASI STANDAR KOMPETENSI

HUBUNGAN DESKRIPTOR BIDANG ILMU DENGAN DESKRIPTOR GENERIK KKNI Depdiknas 9 DR Sp – SSp 8 M 7 INTERNASIONAL NASIONAL DAN INTERNAL DEPDIKNAS dr – drg 6 S-1 D-4 Apt – Ars – Ak 5 D-3 4 3 D-1 D-2 2 SMA SMK 1

Pendidikan Tinggi di Indonesia Sp S2 D4 PD S1 D1 Profesi Akademik Vokasi UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003 KKI-2009 10/21/2017 KKI-2009

Sistem Pendidikan Kedokteran Sp PPDSp S3 dr. S2 Profesi S2 SKed. S1 S1 Profesi Akademik 26/10/09 Pendidikan KKI

KKNI Depdiknas Depnakertrans FORMAL DR Sp – SSp 9 8 M dr – drg 7 7 Jalur Akademik Jalur Profesi Sertifikat Kompetensi Kerja FORMAL DR Sp – SSp 9 8 Jalur Vokasi M dr – drg 7 7 Apt – Ars – Ak 6 6 S-1 D-4 5 5 D-3 4 4 NON FORMAL/ INFORMAL D-2 3 3 D-1 2 2 SMA SMK 1 1

Sistem Pendidikan Kedokteran (alternatif 2) Basic Medical Education Pendidikan Sarjana Kedokteran Postgraduate Training : Pendidikan Profesi Dokter Pendidikan Dokter Spesialis Continuing Professional Development (CPD) Pendidikan Dokter Spesialis Konsultan 26/10/09 Pendidikan KKI

10/17/2009 KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA Terima Kasih Fopki-Yogya2009