PEDOMAN PELAKSANAAN PUPNS SECARA ELEKTRONIK 2015

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENYUSUNAN FORMASI PNS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
Advertisements

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA BKN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA BKN
BANYAK BENER PUSING AH BAGAIMANA YA ??????? JADI BINGUNG AH.
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
E-PUPNAS 2015 SMP NEGERI 2 PADANG
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA KE PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil Secara Elektronik (e-PUPNS)
BAHAN PENGARAHAN & PENYAMPAIAN INFORMASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang–Undang.
KEBIJAKAN PENDATAAN ULANG PNS
Kebijakan Pengembangan Pegawai Negeri Sipil di Tahun 2015
APLIKASI SENTRAL OPERASIONAL KANTOR MAYA
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR TEKNIS KEGIATAN SASARAN KERJA PEGAWAI
SISTEM PENDATAAN ULANG PNS ELEKTRONIK 2015
PEDOMAN PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
Direktorat Kompensasi ASN
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN KABID. PENGEMBANGAN PEGAWAI
DASAR HUKUM Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Perka BKN no.19 Tahun 2015 Tentang PUPNS Surat edaran Kepala Badan Kepegawaian.
Sistem Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil Elektronik (e-PUPNS)
PROGRAM E-KINERJA DIREKTORAT KINERJA ASN
Mohon dikonfirmasi kembali dengan SKPD terkait
SISTEM PENDATAAN ULANG PNS ELEKTRONIK 2015
SISTEM PENDATAAN ULANG PNS ELEKTRONIK 2015
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SISTEM PENDATAAN ULANG PNS ELEKTRONIK 2015
SEBAGAI DAMPAK DARI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGERA (LHKASN)
BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
RAPAT TEKNIS PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN DAN EVALUASI IMPLEMENTASI SIMPEG Selasa, 01 Desember 2015.
DADANG PRIYONO Sub Bidang Kesejahteraan dan Data Pegawai BIDANG PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI BKPPD KABUPATEN CIREBON.
BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLA APLIKASI KEPEGAWAIAN TAHUN 2017
Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta, 21 Agustus 2015
EVALUASI PELAKSANAAN e-PUPNS 2015 DI KABUPATEN JOMBANG
Implementasi e-PUPNS di Kabupaten Sleman
Aula BKD Kab.Cilacap, Desember 2010
2015 SOSIALISASI DAN PELATIHAN ePUPNS
Maksud & Tujuan Menetapkan aturan untuk pelayanan terpadu satu pintu Kanreg IV BKN Makassar Memantau pergerakan arus berkas dari tamu ke masing masing.
BUKU PETUNJUK PP OTOMATIS
PENETAPAN PENSIUN OTOMATIS (PPO)
INPASSING Pranata Komputer.
Subbag TU Kantor Kementerian Agama Kab. Kuningan
PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI PENSIUN TERPADU
SOSIALISASI DAN PELATIHAN e-PUPNS 2015
( L H K A S N ) LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGERA
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
SUB BIDANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI
UNTUK VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA NUPTK 2013
Rancangan Infrastruktur Sistem Pendataan Ulang PNS (e-PUPNS-2015)
SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN
RISWAN, S.SOS. MM JAB. KEPALA BIDANG MUTASI DAN STATUS KEPEGAWAIAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Penerapan Perka No. 25 dan 26 Tahun 2013
Bagian Administrasi Pembangunan
S I M P E G SELAMAT DATANG PESERTA RAPAT KOORDINASI
SSCN 2018 Badan Kepegawaian Negara Kedeputian Bidang Sistem Informasi Kepegawaian.
PENDAFTARAN CPNS TAHUN Pendaftaran
SOSIALISASI DAN PELATIHAN ePUPNS 2015
SSCN 2018 KEPALA BIDANG INFORMASI KEPEGAWAIAN KANREG IX BKN JAYAPURA
SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
Validasi Data ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2019
Contoh penyusunan skp.
IMPLEMENTASI APLIKASI “SEMAR” DALAM PROSES KENAIKAN PANGKAT PADA WILAYAH KERJA KANTOR REGIONAL I BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA YOGYAKARTA Bidang Mutasi dan.
SISTEM INFORMASI PENGHARGAAN
LAPORAN KINERJA BERBASIS SISTEM INFORMASI ( E- LAPKIN )
Transcript presentasi:

PEDOMAN PELAKSANAAN PUPNS SECARA ELEKTRONIK 2015 Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil BKN-RI Pastikan Anda Mendaftar ! Kedeputian bidang Sistem Informasi Kepegawaian-BKN

PERATURAN KEPALA BKN NO. 19 TAHUN 2015 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang e-Gov Perka BKN No. 20 Tahun 2008 tentang SAPK Perka BKN No. 19 Tahun 2014 tentang SOTK BKN

e LATAR BELAKANG SUKSESKAN PUPNS 2015 Kegiatan PUPNS terakhir dilakukan tahun 2003 -> perlu dilakukan PUPNS secara periodik minimal setiap 10 tahun sekali. Membangun fungsi monitoring dan evaluasi data kepegawaian untuk meningkatan dan memelihara keakurasian data Membangun kepedulian dan kepemilikan (sense of awareness/ownership) PNS terhadap data kepegawaiannya Menata ulang sistem informasi kepegawaian sesuai amanat dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN. Dinamika perubahan organisasi dan pemekaran wilayah, serta adanya perubahan dalam manajemen kepegawaian termasuk didalamnya manajemen ASN. Kebutuhan spesifik data (data welfare PNS seperti Perumahan, Kesehatan, Asuransi, Pendidikan dsj.) SUKSESKAN PUPNS 2015 e

TUJUAN Untuk memperoleh data yang akurat, terpercaya dan terintegrasi, sebagai dasar kebutuhan dalam mengembangkan sistem informasi kepegawaian ASN yang mendukung pengelolaan manajemen ASN yang rasional sebagai sumber daya aparatur negara.

Ruang Lingkup Prosedur Pendaftaran PUPNS; Prosedur Pengisian PUPNS; Prosedur Verifikasi Data; Prosedur Administrator PUPNS; Prosedur Bantuan Sistem PUPNS.

Pengertian Hak Akses = Kewenangan penggunaan sistem e-PUPNS Login = proses akses menggunakan user name dan password Validasi = kegiatan pemeriksaan keabsahan syarat/kondisi Verifikasi = kegiatan pembuktian kebenaran data User Admin = user yang bertugas sebagai administrator User Verifikator = user yang bertugas memverifikasi data User Executive = user yang mendapat hak akses untuk monitoring dan laporan

Cakupan Data Data Pokok Kepegawaian (Core Data) Data Riwayat (Historical Data) Kepangkatan, Pendidikan, Jabatan, Keluarga, dll Data Sosial Ekonomi (kesejahteraan) PNS Pendidikan anak Perumahan Lainnya (stakeholder PNS) : BPJS, Bapertarum, KPE

Prosedur A. PENDAFTARAN PUPNS REGISTRASI (Otentifikasi PNS) NIP dan Password NOMOR REGISTER Username+password LOGIN Bukti Registrasi File NoReg (.pdf) (anak lampiran 1)

B. PENGISIAN FORMULIR e-PUPNS Prosedur B. PENGISIAN FORMULIR e-PUPNS Data Utama PNS Data Posisi Data Riwayat Data PNS Guru Data PNS Dokter Data Stakeholder ISI (ENTRI) FORMULIR LOGIN (anak lampiran 2 - 7) dokumen pendukung Akurat / Lengkap T Pemutakhiran Data User Verifikator Verifikasi Data Profil PNS (anak lampiran 8) Validasi Data Interaktif Pemantauan Proses dan Progress Data melalui Sistem e-PUPNS

C. Kewenangan Verifikasi Data Prosedur C. Kewenangan Verifikasi Data VERIFIKASI DATA Instansi Pusat Instansi Daerah Unit Kerja yang bertanggung jawab di bidang Kepegawaian dilingkungan Kanwil/Kantor/ UPT Unit Kerja yang bertanggung jawab di bidang Kepegawaian dilingkungan Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara SKPD BKD / BKPP Kantor Regional BKN Badan Kepegawaian Negara B E R J N A G

Prosedur D. Verifikasi Data Data PNS Inbox User Verifikator Dokumen Pendukung Dokumen Pendukung VERIFIKASI DATA PNS Dokumen Pendukung

E. PENUNJUKAN USER ADMIN SISTEM e-PUPNS Prosedur E. PENUNJUKAN USER ADMIN SISTEM e-PUPNS Usul PPK Instansi B K N Penunjukan User Admin USER Instansi ADMIN Tugas dan Kewenangan Tahapan Persiapan Pelaksanaan e-PUPNS menunjuk user verifikator melengkapi data unit kerja melengkapi data fasilitas kesehatan pemerintah; dan Fasilitas pendidikan dilingkungan instansinya.

F. SISTEM BANTUAN e-PUPNS/help desk system (HDS) Prosedur F. SISTEM BANTUAN e-PUPNS/help desk system (HDS) ? PENDAFTARAN PENGISIAN HELP DESK SYSTEM

A. JADWAL PELAKSANAAN e-PUPNS TAHUN 2015 Ketentuan Lain-Lain A. JADWAL PELAKSANAAN e-PUPNS TAHUN 2015 PERSIAPAN PELAKSANAAN e-PUPNS DILAKUKAN OLEH USER ADMIN SISTEM PALING LAMBAT AKHIR BULAN AGUSTUS 2015 2. PENGISIAN FORMULIR e-PUPNS DILAKUKAN SAMPAI AKHIR BULAN NOVEMBER 2015 PROSES VERIFIKASI DILAKUKAN SAMPAI DENGAN AKHIR BULAN DESEMBER 2015

B. PENANGGUNG JAWAB DAN TIM PELAKSANA e-PUPNS Ketentuan Lain-Lain B. PENANGGUNG JAWAB DAN TIM PELAKSANA e-PUPNS NASIONAL ADALAH KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REGIONAL ADALAH KEPALA KANTOR REGIONAL BKN 3. KEPALA BKN DAPAT MEMBENTUK TIM NASIONAL PELAKSANAAN e-PUPNS 4. PIMPINAN INSTANSI PUSAT/DAERAH DAPAT MEMBENTUK TIM PELAKSANA e-PUPNS DILINGKUNGAN MASING-MASING 5. TIM PELAKSANA e-PUPNS TERDIRI ATAS : a. User Admin Sistem; b. User Verifikator; dan c. User Executive.

WWW.BKN.GO.ID serta Portal e-PUPNS Ketentuan Lain-Lain C. BUKU PETUNJUK BUKU PETUNJUK PELAKSANAAN PENDATAAN ULANG PEGAWAI NEGERI SIPIL SECARA ELEKTRONIK TAHUN 2015 DALAM FORMAT SOFTCOPY DAPAT DIUNDUH DI WEBSITE : WWW.BKN.GO.ID serta Portal e-PUPNS

Ketentuan Lain-Lain D. SANKSI PNS yang tidak melaksanakan pemutakhiran data melalui e-PUPNS pada periode yang telah ditentukan, data PNS tersebut akan dikeluarkan dari Database Kepegawaian Nasional Akibat dari data PNS yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka pelayanan mutasi kepegawaian yang bersangkutan tidak akan diproses.

SANKSI BAGI YANG TIDAK MENGIKUTI PUPNS 2015 Tidak tercatat dalam database ASN Nasional di BKN Tidak akan mendapatkan layanan kepegawaian Dinyatakan berhenti / pensiun

PNS BKD SKPD BKN Pusat / Kanreg GRAND DESIGN INTEGRATED CIVIL SERVANT CENSUS 2015 KEDEPUTIAN BIDANG SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN BKN DB PUPNS DB SAPK No. register 2 NIK, NIP, password dan alamat email 1 Data masuk ke inbox SKPD SKPD melakukan verifikasi data PNS 5 PNS login dan melakukan entri PUPNS 4 Portal PUPNS https://pupns.bkn.go.id PNS BKD memverifikasi pendaftaran 3 BKD SKPD PNS dapat memonitoring prosesnya Data masuk ke inbox BKD BKD melakukan verifikasi data PNS 6 Data masuk ke inbox BKN Pusat/Kanreg BKN melakukan verifikasi data PNS 7 6 BKN Pusat / Kanreg Jika data MS : Data SAPK akan berubah sesuai PUPNS Jika data TMS : Data akan tetap sesuai SAPK Verfikator

WORKFLOW PROSES ePUPNS 2 4 Entri formulir PUPNS secara elektronik Data akan terkirim ke inbox BKD/Ropeg BKD/Ropeg melakukan verifikasi data Registrasi untuk mendapatkan login PUPNS Entri form PUPNS Verifikator SKPD Verifikator BKD / Biro Kepeg Instansi Verifikator BKN Pusat / Kanreg PNS melakukan entri NIP dan NIK serta mencetak tanda bukti registrasi BKD melakukan persetujuan atas registrasi PNS di Instansi tersebut Data akan terkirim ke inbox PUPNS SKPD SKPD melakukan verifikasi data Data yang membutuhkan verifikasi BKN, akan terkirim ke inbox BKN Pusat/Kanreg BKN Pusat/Kanreg melakukan verifikasi data 1 5 3

WORKFLOW ePUPNS 2015

MONITORING TAHAPAN PROSES

MENU PUPNS ADMIN Admin PUPNS Setting User Levelisasi Kewenangan Verifikasi Digital Signature Update Unor Download Data Statistik Laporan dan Monitoring

PRAKIRAAN PERMASALAHAN Unor yang tidak update pada waktu akan mengisi pendataan -> kontak pengaduan Kewenangan yang akan mengupdate unor Mempersiapkan Data Unit Kesehatan (RS, Puskesmas, dll) Mempersiapkan Data Sekolah Data tidak ada dalam database, karena : Tidak ikut PUPNS 2003 Ada dalam DB Pensiun Beda Instansi Salah NIP

DRAFT FORM ePUPNS 2015 (Data Utama PNS)

DRAFT FORM ePUPNS 2015 (Data Posisi PNS)

(Data Guru – bagi PNS JFT Guru) DRAFT FORM ePUPNS 2015 (Data Guru – bagi PNS JFT Guru)

(Data Dokter – bagi PNS JFT Dokter) DRAFT FORM ePUPNS 2015 (Data Dokter – bagi PNS JFT Dokter)

DRAFT FORM ePUPNS 2015 (Data Stakeholder)

JADWAL PELAKSANAAN ePUPNS 2015

Rancangan Infrastruktur Sistem Pendataan Ulang PNS (PUPNS-2015) BKN – Januari 2015

RANCANGAN INFRASTRUKTUR SISTEM PUPNS 2015 WAS PNS http://pupns.bkn.go.id BKN Pusat BKN Kanreg Public Internet 600 Mbps Load balancer BKD/Instansi (sebagai Administrator) WAS Administrator http://pupnsadmin.bkn.go.id Database Server Spek : 12 Cores 64 GB Memory 500 GB HDD Mysql EE (Cluster) PNS Spek: 8 Cores, 32GB Memory 50 GB HDD

SKEMA HIERARKI DATABASE PUPNS 2015 BKN Pusat National Civil Service Information System (NCSIS) BKN Pusat Authentication Verification BKN Kanreg Instansi Pusat/Daerah PNS Update Data Entry Data Database PNS BKN Pusat (Data Mart)