BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

DINAS KESEHATAN KABUPATEN SEMARANG

Advertisements

Disusun oleh : Eny Tarbiyatun SR, S. Pd

Lembaga yang Berwenang Mengkoordinasikan Investasi

4 10 hr Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi 5 10 hr 14 hr 2 3 Pemohon

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DASAR HUKUM BEA METERAI :

BADAN PENANAMAN MODAL Menu Utama.

LAPORAN SPM, SPTB, CHECKLIST dan ssbp

Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo

Aspek Hukum Rini Aprilia, M.Sc.

Pelaku usaha pangan hasil pertanian

Rika Kharlina Ekawati, S.E., M.T.I

Aspek Hukum (Yuridis) Aspek hukum bertujuan untuk meneliti keabsahan, kesempurnaan dan keaslian dokumen-dokumen yang dimiliki. Bentuk Badan Usaha: 1. Perusahaan.

DEPARTEMEN DALAM NEGERI

Sektor Dinas Perindustrian dan Perdagangan

PERSIAPAN PENDIRIAN USAHA DRS. UNTUNG KALIMANTORO

Sektor Sosial Menu Utama.

Satuan Pendidikan : SMK Mata Pelajaran : Kewirausahaan Kelas/Semester : XI/1 Materi Pokok : Merencanakan usaha kecil/mikro Kompetensi Dasar.

BEA METERAI Pertemuan 9 Matakuliah: PBB, BPHTB, BEA METERAI DAN PAJAK- PAJAK DAERAH Tahun: 2009.

Tahapan-tahapan perencanaan perumahan

Disampaikan oleh : Dra. RESMIYATI MARNINGSIH, M.Si

BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (BPTSP) J A K A R T A 10110

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)

SOSIALISASI SITU.

PENDIRIAN BADAN USAHA Zainal Abidin.

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN 2013/2014

SEKTOR KEHUTANAN Jenis Perizinan

Ngesti D Prasetyo Pusat Pengembangan Otonomi Daerah

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Bidang Kesra dan Pensiun BKD Provinsi DKI Jakarta

BEA MATERAI Bea Materai.

SEKTOR PERTANIAN ENTER Menu Utama.

PEMINDAHAN HAK DENGAN LELANG

SEKTOR PENGAIRAN Menu Utama.

Bea Materai BEA MATERAI.

BEA MATERAI Muhammad Bahrul Ilmi, S.E

SOSIALISASI PERATURAN GUBERNUR

PEMBERIAN PERSETUJUAN PEMBANGUNAN RUMAH IBADAH DI DKI JAKARTA

Ria Anggreiny Permenkes No.9 Thn 2017 Tentang Apotek  Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker.

Presented by: Cempaka Paramita,

PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL UNTUK KOMITE SEKOLAH

Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 2016

General Affair (Izin Usaha)

Sektor Bina Marga Menu Utama.

PENGESAHAN ANGGARAN DASAR

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

Presented by : Kelompok 12

PERATURAN DAERAH PROPINSI DKI JAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2003

PERATURAN DAERAH PROPINSI DKI JAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2003

BEA MATERAI Bea Materai 1.  Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang : perbuatan,- keadaan/ kenyataan bagi.

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)

BEA MATERAI Bea Materai.

Prosedur Peminjaman Arsip Peminjaman Arsip adalah keluarnya arsip dari file karena dipinjam baik oleh atasan sendiri, teman unit kerja atupun oleh rekan.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI UP PKB KEDAUNG ANGKE

 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa  Peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang / jasa pemerintah.

PENATAUSAHAAN KEUANGAN

PROSES DOKUMEN LINGKUNGAN “SPPL”

VERIFIKASI DATA 1. 2 ASPEK LEGAL YANG PERLU DI PERHATIKAN DALAM PEMBIAYAAN DOKUMEN – DOKUMEN HUKUM YANG DAPAT DIJADIKAN SUMBER INFORMASI, ANTARA LAIN.

LEGALISASI ASET BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Perubahan alamat Perusahaan

Transcript presentasi:

BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Lampiran 1 : Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Nomor : Tanggal : PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Jalan…..Telepon….Faksimili….. Website…….Email……. JAKARTA Kode Pos : xxxxx Nomor Urut Tanggal terima Petugas FORMULIR PERMOHONAN PELAYANAN ----------------------------------------------------------- Dengan ini kami mengajukan permohonan pelayanan perizinan dan non perizinan Di Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut : Data Pemohon : 1. Pemohon : ........................................................................ 2. Alamat : ........................................................................ 3. Nomor Telepon : ........................................................................ II. Jenis Pelayanan : C. Bidang Pekerjaan Umum C. 1 Ijin Pelaksanaan Storing dan Jaringan Utilitas C. 2 Ijin Pelaksanaan Penempatan Bangunan Pelengkap C.3 Izin Pelaksanaan Penempatan Jaringan utilitas (IPPJU) Storing/perbaikan C.4 Izin Membagun Prasarana (IMP) & Rekomendasi Membangun Prasarana (RMP) inrit C.5 Rekomendasi Peil Lantai Bangunan (PLB) C.6 Izin Usaha Pelayanan Angkutan di Bidang Kebersihan C.7 Izin Usaha Pemusnahan/Pemanfaatan Sampah dan air kotor C.8 Izin Usaha pengelolaan Sampah C.9 Izin Pemakaian Lokasi Taman dan Jalur Hijau untuk Shooting Film dst .C.32…………….. - 1-

C. Bidang Pekerjaan Umum II. Jenis Pelayanan : C. Bidang Pekerjaan Umum C.10 Izin pemakaian lokasi taman dan jalur hijau untuk bazar, perlombaan, sarasehan, pameran, acara ritual dan kegiatan lainnya C.11 Izin pemakaian lokasi taman dan jalur hijau untuk perkemahan C.12 Izin pemakaian lokasi taman dan jalur hijau untuk bedeng proyek (Direksi Keet) dan sejenisnya C.13 Izin pemakaian lokasi taman dan jalur hijau untuk material pekerjaan proyek C.14 Izin pemakaian lokasi taman dan jalur hijau untuk titik lubang tiang umbul-umbul C.15 Izin penebangan pohon pelindung (milik Pemda dengan izin dan milik sendiri dengan izin) C.16 Izin penggunaan bangunan di lokasi taman dan jalur hijau C.17 Izin pemakaian lokasi kebun bibit Dinas Pertamanan dan Pemakaman C.18 Izin pemakaian lokasi taman pemakaman untuk shooting film C.19 Izin mengangkut jenazah ke luar negeri C.20 Izin mengangkut jenazah ke luar wilayah Provinsi DKI Jakarta C.21 Izin tahan jenazah C.22 Izin pengabuan jenazah/kerangka C.23 Izin usaha jasa pelayanan pemakaman C.24 Izin usaha angkutan jenazah C.25 Izin usaha/yayasan rumah abu C.26 Izin usaha/yayasan rumah duka C.27 Izin usaha krematorium (pengabuan) C.28 Izin penggunaan tanah makam C.29 Perpanjangan Izin penggunaan tanah makam dst .C.32…………….. - 2-

Jakarta, tanggal/bulan/tahun II. Jenis Pelayanan : C. Bidang Pekerjaan Umum C.30 Izin penggunaan tanah makam tumpangan C.31 Izin pemasangan plaket C.32 Izin penggalian dan pemindahan jenazah/kerangka jenazah III. Data yang dimintakan izin : 1. Nama Lokasi : ........................................................................ 2. Jalan/Rt./Rw. : ........................................................................ 3. Kelurahan : ........................................................................ 4. Kecamatan : ........................................................................ 5. Kota Administrasi : ........................................................................ 6. Penggunaan Lokasi : ........................................................................ 7. Jumlah Orang/Massa : ........................................................................ 8. Jumlah Tiang/Umbul-umbul: ........................................................................ 8. Waktu Pemakaian Lokasi : ..................(..............................) Hari - Tanggal mulai : ........................................................................ - Tanggal selesai : ........................................................................ IV. Data sebagai lampiran permohonan : C.9 s/d C.14 & C.16 s/d C.18 Formulir permohonan bermaterai 6000 Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pihak yang bertanggung jawab Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pihak yang bertanggung jawab Surat pernyataan bermaterai sanggup memelihara ketertiban dan mengembalikan lokasi ke kondisi semula apabila terjadi kerusakan 5. Surat Bukti Pembayaran Retribusi (Surat Setor Retribusi Daerah) Demikian permohonan kami kiranya dapat diproses sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jakarta, tanggal/bulan/tahun Pemohon Meterai, Rp. 6.000 ( ...............Nama Jelas.............. ) - 3-