KEBIJAKAN FISKAL.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
EXIT STRATEGI DAN KEMANDIRIAN KEBIJAKAN FISKAL INDONESIA
Advertisements

Pertemuan Ke empat… APBD.
1 Muhtar Mahmud. 1.Asumsi Makro Pokok-pokok Kebijakan Fiskal dan APBN 2012 Arah Kebijakan Fiskal 2012 Postur APBN-P 2011 dan APBN 2012 Kebijakan.
TEORI PENGELUARAN NEGARA
A. Pengertian APBN dan APBD 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Desentralisasi Fiskal, Struktur Anggaran dan Indikator Makro Daerah
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL PERTEMUAN PENDAHULUAN PENYUSUNAN RKP 2013 Oleh: Menteri Negara PPN/Kepala.
KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO DAN MIKRO Eny Lia purwandari A
APBN dan Pembangunan di Indonesia
MATA KULIAH KEBIJAKAN FISKAL
PETA KOMPETENSI 4 Dapat menjelaskan peran BUMN dan BUMD sebagai sumber penerimaan publik 5 Dapat menjelaskan administrasi perpajakan 6 Dapat menganalisis.
DISUSUN OLEH SITI SOPIAH
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
Kebijakan Fiskal dan Moneter (1)
Utang Pemerintah dan Kebijakan Fiskal
RENCANA PEMBIAYAAN.
KEBIJAKAN PENGANGGARAN TAHUN 2016
APBN DAN APBD Oleh : ALAN NUR’ALIM XI IPS 4 Editor:
Oleh: ERISKA NOVITASARI
PERTEMUAN 10 APBN, KEBIJAKAN FISKAL DAN UTANG LN
Nama : Wiwik Wiji Astuti Nim : A FKIP.Akuntansi
PENGELUARAN PEMERINTAH
APBD DAN APBN ARSITA DWI HANI PRATIWI ( )
APBN DAN APBD By: Dyah Setyowati A
Dr.TRIYANTO,SH_UNS Solo
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)
APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1 DINAR GIRINDIAWATI SMA N 1 UNGARAN.
Ekonomi untuk SMA/MA kelas XI Oleh: Alam S..
Pertemuan ke-9 Teori Ekonomi Makro l
BAB 4 APBN DAN APBD DALAM PEMBANGUNAN.
Ekonomi untuk SMA/MA kelas XI Oleh: Alam S..
APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1 DRS. TRI NARDONO SMA N 1 DEPOK
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA
RASIONAL PERANAN P.T. DALAM PENERAPAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN
APBN DAN APBD.
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)
Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Sektor Industri
KEBIJAKAN MONETER & KEBIJAKAN FISKAL
APBN dan Pembangunan di Indonesia
F. Jenis-Jenis Pengeluaran Pemerintah Pusat dan Daerah
KEUANGAN NEGARA Nama Kelompok: Ruth Patricia ( )
Materi Kuliah Hukum Keuangan Negara
Bab 2 APBN dan APBD Tentunya kita sekarang menikmati pembangunan yang ada di daerah masing-masing. Dari manakah pembangunan tersebut dibiayai? Dalam upaya.
A P B N.
APBN DAN APBD Untuk SMA KELAS XI Semester 1 Ricky Cahyo Pamungkas
Pertemuan ke-6 Teori Ekonomi Makro l
APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1.
KEBIJAKAN EKONOMI LENI PRAMITA A
KEBIJAKAN FISKAL DALAM ISLAM
Kardina Tria Lestari A
Perkenalkan Kami: Danang (8) Aisyah (2) Ariella (5) Hanna (16) Ismi
APBN 2013 Aflah Aulia Fisri R. (02) Qristalia Putri Gayo A. (20)
ERNA YULIANA A / A FKIP/PEND.AKUNTANSI
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA
APBN DAN APBD.
SYNTA NOVIANA PENDIDIKAN AKUNTANSI UMS
KEBIJAKAN MONETER DAN FISKAL
Pajak Menjaga NKRI.
Pertemuan ke-9 Teori Ekonomi Makro l
KEBIJAKAN FISKAL (FISCAL POLICY)
INFRASTRUKTUR DAN RISIKO FISKAL
KEBIJAKAN PENGANGGARAN TAHUN 2016
APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1 DRS. TRI NARDONO SMA N 1 DEPOK
Pertemuan ke-6 Teori Ekonomi Makro l
KEBIJAKAN FISKAL. Pengertian kebijakan fiskal (Fiskal Policy )  Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian.
A P B N.
Pertemuan ke-6 Teori Ekonomi Makro l
Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal
Kebijakan Fiskal dalam Hutang Pemerintah dan Pengaruhnya Bagi Perekonomian Negara Nama : Zuda Karimatur Rohmah NIM :
APBN dan APBD Nama Kelompok:  Adetiya  Amanda Yuni Sulistyani  Dhea Aliyah Nafa Irentsha  Daffa Bayu Raditya  Fajar Rivazio  Ina Kurnia Sari  Jodi.
Transcript presentasi:

KEBIJAKAN FISKAL

Kebijakan fiskal atau kebijakan anggaran adalah kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan pendapatan dan pengeluaran negara atau APBN, agar sesuai dengan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan yang pada gilirannya akan meningkatkan penciptaan lapangan kerja

POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL Arah Kebijakan Fiskal dalam APBN Strategi Kebijakan Fiskal dalam APBN

1. Kebijakan fiskal dalam APBN diarahkan untuk dapat membiayai pengeluaran dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif namun tetap efisien dan bebas dari pemborosan maupun korupsi 2. Kebijakan fiskal diarahkan untuk dapat turut serta dalam memelihara dan memantapkan stabilitas perekonomian, dan berperan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi 3. Kebijakan fiskal diarahkan untuk dapat mengatasi masalah-masalah mendasar yang menjadi prioritas pembangunan, seperti: 4. Kebijakan fiskal diarahkan untuk mendukung keberlanjutan proses konsolidasi desentralisasi fiskal dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah

a) penanggulangan kemiskinan; b) peningkatan kesempatan kerja, investasi, dan ekspor; c) revitalisasi pertanian dan pembangunan perdesaan; d) peningkatan kualitas dan aksesibilitas terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan

1) Meningkatkan konsolidasi fiskal untuk mempertahankan kesinambungan fiskal (fiscal sustainability). 2) Mengupayakan penurunan beban utang, pembiayaan yang efisien, dan menjaga kredibilitas pasar modal. 3) Menurunkan defisit anggaran terhadap PDB. 4) Meningkatkan penerimaan negara yang bersumber dari pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). 5) Mengendalikan dan meningkatkan efisiensi belanja negara. 6) Memberikan stimulus guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. 7) Melanjutkan reformasi administrasi perpajakan kepabeanan, dan cukai. 8) Mempertajam prioritas alokasi anggaran belanja pemerintah pusat. 9) Mengalokasikan alokasi anggaran belanja ke daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. 10) Mengoptimalkan kebijakan pembiayaan defisit anggaran dengan biaya dan tingkat risiko yang rendah.