EKONOMIKA 2 KaitanBerbagai Pengertian dalam Ekonomi Makro

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Multiplier dalam perekonomian tiga sektor
Advertisements

KESEIMBANGAN EKONOMI TIGA SEKTOR
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM EKONOMI MAKRO DAN MIKRO
Mengukur Aktivitas Ekonomi
KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER
PEREKONOMIAN TERBUKA (PEREKONOMIAN 4 SEKTOR)
PEREKONOMIAN 3 SEKTOR Oleh : Lies Sulistyowati.
EKONOMIMAKRO Cabang ekonomi yang bekaitan dg permasalahan pengelolaan dan pengendalian umum perekonomian.
Kebijakan Ekonomi Fiskal
Pokok Bahasan 4 KESEIMBANGAN PENDAPATAN NASIONAL 3 SEKTOR
NAMA ANGGOTA : ADHI MULYA LESMANA KHOIRUN AN-NISA LARAS PUTRI MAIDINA
Keseimbangan ekonomi tiga sektor
Keseimbangan Empat Sektor
Kebijakan Fiskal dan Moneter (1)
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM EKONOMI MAKRO DAN MIKRO
Perekonomian Terbuka Pertemuan 5.
ECONOMIC FOR BUSINESS (II)
Pertemuan 7 Penghitungan Pendapatan Nasional
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN TIGA SEKTOR
Hal-hal yang di terangkan:
EKONOMIKA 2 Berbagai Pengertian dalam Ekonomi Makro
Analisis Pendapatan Nasional dalam Perekonomian 3 sektor
MODEL PEREKONOMIAN DUA SEKTOR
PEREKONOMIAN TERBUKA (PEREKONOMIAN 4 SEKTOR)
KESEIMBANGAN EKONOMI DUA SEKTOR
Perekonomian Dua Sektor
PEREKONOMIAN TIGA SEKTOR
UDINUS.
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN TIGA SEKTOR
PEREKONOMIAN 3 SEKTOR PROGRAM STUDI AKUNTANSI
KESEIMBANGAN EMPAT SEKTOR
Perekonomian Tiga dan Empat Sektor ( Perekonomian Tertutup dan Terbuka ) Desty Sesiana I
Pertemuan ke-9 Teori Ekonomi Makro l
Perekonomian Terbuka Pertemuan 5.
PEREKONOMIAN 3 SEKTOR PROGRAM STUDI AKUNTANSI
Dr.H. MUSTIKA LUKMAN ARIEF, SE.,MM.
MODEL PEREKONOMIAN EMPAT SEKTOR
Keseimbangan Ekonomi 3 Sektor
BAB 6 Perekonomian Tiga Sektor
MODEL PEREKONOMIAN EMPAT SEKTOR
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM EKONOMI MAKRO
BAB 4 Keseimbangan Ekonomi Dua Sektor
BAB 5 KESEIMBANGAN EKONOMI TIGA SEKTOR
LATIHAN PR PEREKONOMAN 3 SEKTOR
DISKUSI Apa yang dimaksud dengan keseimbangan pendapatan nasional, break event point, MPC dan MPS ??? Jelaskan dampak masuknya pemerintah dalam perekonomian.
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM EKONOMI MAKRO DAN MIKRO
Ekonomi Makro.
H. MUSTIKA LUKMAN ARIEF, SE.,MBA.,MM
Keseimbangan Ekonomi 3 Sektor
RIKA KHARLINA EKAWATI, S.E., M.T.I
Keseimbangan Ekonomi 3 Sektor
PERHITUNGAN PENDAPATAN NASIONAL
Pertemuan ke-6 Teori Ekonomi Makro l
Rikky Herdiyansyah SP., MSc
Soal 1 Diketahui perekonomian pada suatu negara tertentu memiliki data seperti dibawah ini (angka-angka dalam Miliar Rupiah): C = ,6 Yd T = 0,15.
BAB 12 Neraca Pembayaran, Kurs Valuta Asing dan Kegiatan Perekonomian Terbuka Neraca Pembayaran : suatu catatan aliran keuangan yang menunjukkan nilai.
KESEIMBANGAN EKONOMI 3 SEKTOR
KEBIJAKAN FISKAL DAN KEBIJAKAN MONETER
Pertemuan ke-9 Teori Ekonomi Makro l
Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Model IS-LM
Dr. H. MUSTIKA LUKMAN ARIEF, SE.,MM
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM EKONOMI MAKRO DAN MIKRO
MODEL PEREKONOMIAN EMPAT SEKTOR
Pertemuan ke-6 Teori Ekonomi Makro l
KEBIJAKAN FISKAL. Pengertian kebijakan fiskal (Fiskal Policy )  Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian.
Pertemuan ke-6 Teori Ekonomi Makro l
Pertemuan ke-6 Teori Ekonomi Makro l
Latihan 1 Diketahui perekonomian pada suatu negara tertentu memiliki data seperti dibawah ini (angka-angka dalam Miliar Rupiah): C = ,6 Yd T =
KEBIJAKAN FISKAL DAN KEBIJAKAN MONETER
Pertemuan ke-9 Teori Ekonomi Makro l
Transcript presentasi:

EKONOMIKA 2 KaitanBerbagai Pengertian dalam Ekonomi Makro ANGGIA PARAMITA PUTI KENCANA UNIVERSITAS GUNADARMA

ALIRAN PENDAPATAN & PENGELUARAN

CIRI-CIRI POKOK ALIRAN PENDAPATAN & PENGELUARAN Pembayaran sektor perusahan dibedakan atas dua jenis: Pembayaran kepada sektor rumah tangga sbg pendapatan kpd faktor- faktor produksi. Pembayaran pajak pendapatan perusahaan kepada pemerintah. Pendapatan yang diterima rumah tangga berasal dari dua sumber: Dari gaji, upah, sewa, bunga dan untung oleh perusahaan Dari gaji dan upah oleh pemerintah Pemerintah menerima pendapatan berupa pajak dari perusahaan dan rumah tangga. Pendapatan tersebut akan digunakan untuk membayar gaji dan upah pegawai-pegawai serta membeli barang-barang dan jasa. Pendapatan yang diterima rumah tangga (Y) digunakan untuk: Konsumsi (C), tabungan (S) dan membayar pajak pendapatan (T) sehingga: Y = C + S + T Tabungan rumah tangga yang disimpan di lembaga keuangan dipinjamkan kepada pengusaha/investor untuk investasi (menanam modal). Pengeluaran agregat (AE) menjadi bertambah jenisnya menjadi: AE = C + I + G

SYARAT KESEIMBANGAN Keseimbangan perekonomian 3 sektor: Penawaran agregat = Pengeluaran agregat (Y = AE), atau: Y = C + I + G Pendapatan rumah tangga akan digunakan untuk 3 tujuan, sehingga berlaku kesamaan berikut: Y = C + S + T Maka berlaku keseimbangan dalam pendapatan nasional, sebagai berikut: C + I + G = C + S + T I + G = S + T Dalam perekonomian tiga sektor, I dan G merupakan suntikan ke dalam aliran sirkulasi dan S dan T merupakan bocoran. Sehingga keseimbangan ekonomi tiga sektor juga berlaku keadaan: Suntikan = Bocoran

JENIS-JENIS PAJAK PAJAK LANGSUNG Pajak yang dipungut/dikenakan terhadap seseorang wajib pajak. Contoh: Pajak pendapatan, PAJAK TAK LANGSUNG Pajak yang bebannya dapat dipindah-pindahkan pada pihak lain. Contoh: pajak impor dan pajak penjualan. BENTUK-BENTUK PAJAK PENDAPATAN Pajak Regresif : pajak yang nilainya tidak bergantung pada besar kecilnya pendapatan. Pajak proporsional : persentasi pungutan pajak tetap terhadap nilai pendapatan. Pajak progresif : persentasi pungutan pajak bertambah tinggi seiring menigkatnya pendapatan seseorang. Tujuan: mendapatkan hasil pajak yang lebih banyak dan lebih meratakan pendapatan.

EFEK PAJAK TERHADAP KONSUMSI & TABUNGAN Dalam perekonomian, hubungan pendapatan disposibel dan pendapatan nasional adalah sbb: Yd = Y – T Sehingga secara umum dapat dirumuskan: Pajak yang dipungut akan mengurangi pendapatan disposibel sebesar pungutan pajak tersebut. Penurunan pendapatan disposibel menyebabkan pengeluaran konsumsi dan tabungan rumah tangga akan berkurang di berbagai tingkat pendapatan.

TABEL I. PENGARUH PAJAK TETAP THD KONSUMSI DAN TABUNGAN (DALAM TRILIUN RUPIAH) Y T Yd C S KEADAAN SEBELUM PAJAK (T = 0) 90 -90 240 270 -30 480 450 30 720 630 960 810 150 1200 990 210 1440 1170 KEADAAN SESUDAH PAJAK (T = 40) 40 -40 60 -100 200 440 420 20 680 600 80 920 780 140 1160 1400 1140 260

EFEK PAJAK TETAP TERHADAP KONSUMSI & TABUNGAN Keadaan sebelum pajak (T = 0): Y = Yd – T Y = Yd Maka: C = 90 + 0,75Y atau C = 90 + 0,75Yd S = Yd – C S = Yd – (90 + 0,75Yd) = -90 + 0,25Yd atau S = -90 + 0,25Y Keadaan sesudah pajak (T = 40 triliun): Yd = Y – T C = 90 + 0,75Yd C = 90 + 0,75 (Y – T) = 90 + 0,75 (Y – 40) C = 60 + 0,75Y S = (Y – 40) – (60 + 0,75Y) = -100 + 0,25Y

TABEL II. PENGARUH PAJAK PROPORSIONAL THD KONSUMSI DAN TABUNGAN (DALAM TRILIUN RUPIAH) Y T Yd C S KEADAAN SEBELUM PAJAK (T = 0) 90 -90 240 270 -30 480 450 30 720 630 960 810 150 1200 990 210 1440 1170 KEADAAN SESUDAH PAJAK (T = 20% DARI Y) 48 192 234 -42 96 384 378 6 144 576 522 54 768 666 102 288 1152 954 198

EFEK PAJAK PROPORSI TERHADAP KONSUMSI & TABUNGAN Keadaan sebelum pajak (T = 0): Y = Yd – T Y = Yd Maka: C = 90 + 0,75Y atau C = 90 + 0,75Yd S = Yd – C S = Yd – (90 + 0,75Yd) = -90 + 0,25Yd atau S = -90 + 0,25Y Keadaan sesudah pajak (T = 20% dari Y): Yd = Y – T Yd = Y – (0,2Y) = 0,8Y C = 90 + 0,75 (0,8Y) = 90 + 0,6Y S = (0,8Y) – (90 + 0,6Y) = -90 + 0,2Y

KECONDONGAN MENGKONSUMSI Kecondongan Mengkonsumsi (MPC) merupakan rasio pertambahan konsumsi dengan pertambahan pendapatan disposibel, atau: Dan kecondongan mengkonsumsi marjinal pendapatan nasional (MPCy) merupakan rasio pertambahan konsumsi dengan pertambahan pendapatan nasional, atau: Dalam perekonomian tiga sektor (T = tY) (MPC = b)maka: Yd = Y – t . Y = (1 – t) Y    

KECONDONGAN MENABUNG  

PEMBUKTIAN RUMUS  

PENGELUARAN PEMERINTAH Penentu pengeluaran pemerintah: Proyeksi jumlah pajaK yang diterima Tujuan-tujuan ekonomi yang ingin dicapai Pertimbangan politik dan keamanan Tambahan pengeluaran Pengurangan pengeluaran G G1 G2 FUNGSI PENGELUARAN PEMERINTAH Pengeluaran pemerintah Pendapatan Nasional

KESEIMBANGAN EKONOMI DALAM TIGA SEKTOR (PAJAK TETAP) Y T C S I G AE = C + I + G 40 60 -100 120 240 -40 420 480 20 600 720 80 780 960 140 1200 200 1140 1440 260 1320 EKSPANSI SEIMBANG KONTRAKSI

KESEIMBANGAN SECARA ALJABAR PENDEKATAN PENAWARAN AGREGAT – PERMINTAAN AGREGAT Keseimbangan dicapai ketika: Y = C + I + G C = 60 + 0,75Y S = -100 + 0,25Y I = 120 G = 60 Maka, Y = (60 + 0,75Y) + 120 + 60 0,25Y = 240 Y = 960 PENDEKATAN SUNTIKAN– BOCORAN Suntikan (Injection) = Bocoran (Withdrawal) I + G = S + T 120 + 60 = (-100 + 0,25Y) + 40 0,25 Y = 240 Y = 960

KESEIMBANGAN EKONOMI DALAM TIGA SEKTOR (PAJAK PROPORSI) Y T C S I G AE = C + I + G 90 -90 150 240 480 48 234 -42 624 96 378 6 768 720 144 522 54 912 960 192 666 102 1056 1200 810 1440 288 954 198 1344 EKSPANSI SEIMBANG KONTRAKSI

KESEIMBANGAN SECARA ALJABAR PENDEKATAN PENAWARAN AGREGAT – PERMINTAAN AGREGAT Keseimbangan dicapai ketika: Y = C + I + G C = 90 + 0,75Y S = -90 + 0,20Y I = 150 G = 240 Maka, Y = (90 + 0,75Y) + 150 + 240 0,40Y = 480 Y = 1200 PENDEKATAN SUNTIKAN– BOCORAN Suntikan (Injection) = Bocoran (Withdrawal) I + G = S + T 150 + 240 = (-90 + 0,20Y) + 0,20Y

MULTIPLIER DALAM PEREKONOMIAN  

TAHAP PROSES MULTIPLIER PERTAMBAHAN PENDAPATAN NASIONAL (Y) PERTAMBAHAN PAJAK (T) PERTAMBAHAN PERDAPATAN DISPOSIBEL (yd) PERTAMBAHAN KONSUMSI (C) PERTAMBAHAN TABU NGAN (S) Bagian I: Sistem Pajak Tetap   (1) (2) = 0 (3) = (1)-(2) (4) = 0,75 x (1) (5) = 0,25 x (1) I Y1 =20 T1 =0 Yd1 =20 C1 =15 S1 =5 II Y2 =15 T2 =0 Yd2 =15 C2 =11,25 S2 =3,75 III Y3 =11,25 T3 =0 Yd3 =11,25 C3 =8,4375 S3 =2,8125 IV Y4 =8,4375 T4 =0 Yd4 =8,4375 C4 =6,328125 S4 =2,1094 V Y5 =6,32813 T5 =0 Yd5 =6,32813 C5 =4,746094 S5 =1,582 dst... .... ... JUMLAH TOTAL : Y =80 T =0 Yd =80 C =60 S =20 Bagian II: Sistem Pajak Proporsional (2) = 0,2 x (1) T1 =4 Yd1 =16 T2 =3 Yd2 =12 T3 =2,25 Yd3 =9 T4 =1,6875 Yd4 =6,75 T5 =1,2656 Yd5 =5,06253 Y =50 T =10 Yd =40 C =37,5 S =7,5

Kebijakan Fiskal Kebijakan Fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola/mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik atau diinginkan dengan cara mengubah-ubah penerimaan dan pendapatan pemerintah . Notasi pengeluaran pemerintah : G Notasi untuk penerimaan pemerintah : T

Tujuan Kebijakan Fiskal Mencapai stabilitas perekonomian Memacu dan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi Memperluas dan menciptakan lapangan kerja Menciptakan terwujudnya keadilan sosial bagi masyarakat Mewujudkan pendistribusian dan pemerataan pendapatan.  Mencegah pengangguran dan menstabilkan harga 

Tiga Keadaan dalam Tingkat Kegiatan Ekonomi Negara Mencapai Tingkat Konsumsi tenaga kerja penuh. AE = AEF AE : Pengeluaran agregat sebenernya AEF : Pengeluaran agregat yang di perlukan untuk mencapai tingkat konsumsi full employment o AE Y = AE E AE = AEF Y = YF Y

Masalah Pengangguran Masalah yang muncul karena pengularan agregat (AE) berada di bawah pengeluaran agregat yang diperlukan untuk mencapai tingkat konsumsi full employment. Pendapatan Nasional (Y) nilainya berada dibawah Pendapatan Nasional Potensial (YF) Jurang Deflasi / Kesenjangan Deflasi muncul sebagai akibat dari adanya masalah pengangguran ini. Jurang / Kesenjangan Deflasi adalah jumlah kekurangan perbelanjaan agregat yng diperlukan untuk mencapai konsumsi full employment.

Grafik Masalah Pengangguran AE AEF Y=AE A E o Y YF Jurang/kesenjangan Deflasi B

Masalah Inflasi Pengeluaran agregat yang terjadi melebihi kemampun dari perekonomian untuk memproduksi barang dan jasa sehingga menimbulkan kenaikan harga – harga. Kondisinya Y > YF terjadi apabila harga – harga telah mengalami kenaikan, menyebabkan sejumlah barang tertentu mempunyai nilai yang lebih tinggi daripada sebelum terjadi kenaikan harga berlaku. Jurang kesenjangan inflasi terjadi sebagai bentuk kelebihan dalam pengeluaran agregat diatas pengeluaran agregat pada konsumsi full employment yang menimbulkan kekurangan barang dan kenaikan harga

Grafik Masalah Inflasi AE AEF Y=AE E o Y YF Jurang/kesenjangan Inflasi

Politik Anggaran Anggaran Tidak Berimbang Anggaran Defisit (Deficit Budget), adalah anggaran yang memang direncanakan untuk defisit (T > G atau G > T) – Kebijakan Fiskal Ekpansif Anggaran Surplus (Surplus Budget), adalah anggaran yang direncanakan pemerintah untuk mendapatakan penerimaan lebih besar dari pengeluran (G > T atau T < G ) – Kebijakan Fiskal Kontraktif Anggaran Berimbang, adalah apabila pengeluaran yang direncanakan pemerintah akan sama dengan penerimaan (G=T atau ΔG = ΔT)

Macam Kebijakan Fiskal Kebijakan Fiskal Otomatis; meliputi perubahan otomatis dalam penerimaan pajak dan asuransi penganggura, kesejahteraan dan transfer payment lainnya Kebijakan Fiskal Deskresioner; meliputi perubahan pajak dan pengeluaran pemerintah secara eksplisit, yang dapat mempengaruhi perekonomian

Kebijakan Fiskal Diskresioner Ada tiga bentuk kebijakan diskresioner : Membuat perubahan atas pengeluaran pemerintah Membuat perubahan tas sistem pemungutan pajak Secara serentak membuat perubahan dalam pengeluaran pemerintah dan sistem pemungutan pajak

Langkah yang harus diambil pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran : Menaikan pengeluarannya tapi tidak membuat perubahan apapun atas pajak yang dipungut Mempertahankan tingkat pengeluaran tapi menurunkan pajak yang di pungut Menaikkan pengeluaran dan menurunkan pajak Pengeluaran dan pungutan pajak dinaikkan dengan sama besar. Tujuan kebijakan ini untuk mempertahankan pendapatan dan pengeluaran pemerintah tetap seimbang.

Langkah yang harus diambil pemerintah untuk mengatasi masalah inflasi : Mengurangi pengeluaran Menaikan pajak Mengurangi pengeluaran dan menaikan pajak Mengurangi pengeluaran dan pajak dengan jumlah yang sama besar.