Penguatan Posisi Tawar Rakyat dalam Pemilu

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Resume Dan Analisis Tentang Film “Wakil Rakyat”
Advertisements

BADAN LEGISLASI DPR-RI TAHUN LATAR BELAKANG PERUBAHAN  Program Prolegnas Prioritas tahun 2010  Penyempurnaan Lesgislasi RUU Paket Politik  Peningkatan.
SEMINAR: Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
SISTEM PEMILU.
Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
PENGAWASAN PEMILU & PERAN MAHASISWA
Materi kuliah Pemilu dan Perilaku Politik
“QUO VADIS? PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM NKRI” BUKITTINGGI, SENIN, 19 MARET 2013.
Sri Budi Eko Wardani, M.Si
Pemilu, Gak Nyoblos Gak Keren!
Masyarakat Sipil sebagai Ruang Publik
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
Kesiapan KPU dalam Penyelenggaraan Pemilu 2014
Nama Dosen : Bpk Mujiyono
Mata Kuliah. : Pancasila Dosen
TANTANGAN-TANTANGAN PARTAI POLITIK MASA KINI ( Stefano Bartolini dan Peter Mair ) Parpol Berhenti/gagal menjalankan fungsi-fungsi yang merupakan kunci.
KOALISI MERAH PUTIH VS KOALISI INDONESIA HEBAT
Assalamualaikum….
MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK PEMAHAMAN KONSEPSI DASAR
STRATEGI PENGAWASAN PEMILU
DEMOKRASI DI INDONESIA
SISTEM POLITIK INDONESIA
Dana Kampanye Pemilukada
Rekayasa Sistem Pemilu untuk Penguatan Demokrasi Indonesia
Magister Administrasi Publik
POLITIK INDONESIA MENUJU 2019: Kolusi Politik atas nama Demokrasi?
EVALUASI PILKADA 2015 R E K O M E N D A S I REVISI UNDANG-UNDANG
Lanjut….
Advokasi Kebijakan Publik
MEMPERKUAT KETERWAKILAN POLITIK PEREMPUAN
PEMILIHAN UMUM Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Budaya
ISU-ISU LAIN.
PARTISIPASI WARGA NEGARA DALAM PEMERINTAHAN
Masykurudin Hafidz, JPPR
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
SISTEM PEMILU.
PARTISIPASI POLITIK DALAM DISTRIBUSI DAN ALOKASI SUMBER POLITIK
Komunikasi Politik “Tujuan Komunikasi Politik”
ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
AKUNTABILITAS BIROKRASI
Kajian Sosial Iklan “Realitas Iklan Politik”
Desentralisasi dan Demokratisasi di Daerah
ORGANISASI PARTAI POLITIK
Peran perempuan dalam pengawasan partisipatif dalam rangka pilbup
MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK PEMAHAMAN KONSEPSI DASAR
Apa dan Mengapa Demokrasi?
ANALISIS PEMBANGUNAN SISTEM POLITIK
AKUNTABILITAS BIROKRASI
PEMILU KEPALA DAERAH DAN UPAYA PENGUATAN DEMOKRASI
PARTAI POLITIK (Kelas B)
Pelaksanaan Pemilu Di Indonesia
Tugas HTN BAB 7 ORGAN DAN FUNGSI KEKUASAAN NEGARA
MULTIPARTAI DAN PENGARUHNYA TERHADAP KETAHANAN NASIONAL
SK2 KD1-2 Part4 Mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip budaya demokrasi Mengidentifikasi ciri-ciri masyarakat madani.
Fungsi Anggaran Fungsi otorisasi: Anggaran Negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan:
PPT PKn.
Materi-4 Pengantar Ilmu Politik INSTITUSI POLITIK
PARTISIPASI MASYARAKAT & HAK WARGA NEGARA DALAM PEMILU
DEMOKRASI INDONESIA DAN MASYARAKAT MADANI
Oleh ERNA AL MAGHFIROH PANWASLU KOTA MALANG
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Demokrasi politik adalah sistem politik yang diendapi diendapi prinsip-prinsip berikut:
CIVIL SOCIETY DAN INTEGRASI DALAM KONTEKS DEMOKRASI
SOSIALISASI PENGAWASAN PEMILU TAHUN 2019 PANWASCAM SUT SETI.
Pengelolaan Pengaduan untuk pelayanan publik lebih baik
ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
REPRESENTASI FORMAL MENUJU DESA DEMOKRATIS
Membangun Asa Demokrasi Alternatif di Desa
KETERBUKAAN INFORMASI DI PEMERINTAH DESA
Sekolah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (SABDA) ISMAIL,S.H.I.,M.IP. Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pameaksan Pamekasan, 21 Januari 2019 Disampaikan.
Transcript presentasi:

Penguatan Posisi Tawar Rakyat dalam Pemilu Ani Soetjipto

Pemilu dan Demokrasi Demokrasi dimaknai beragam . Contested concept. Banyak kajian dibedakan antara demokrasi prosedural dan demokrasi substantif. Pembahasan demokrasi hanya secara politik dan pembahasan demokrasi yang lebih luas menyangkut juga konteks sosial budaya Pembahasan demokrasi minimalis tidak memasukkan kajian tentang gerakan sosial dan gerakan masyarakat sipil.Dalam kerangka demokrasi kita mengenal 3 tanah polical sphere, economic market sphere dan civil society Pembahasan demokrasi elitis membahas lebih banyak tentang insitusi politik dalam kerangka politik formal

Pemilu dan demokrasi elektoral Di Indonesia kajian tentang pemilu lebih banyak dibicarakan dan di bahas dalam kerangka elektoral Pemilu adalah ajang penting dari sirkulasi elit dan upaya menjaring pemimpin lewat cara cara yang akuntabel Hubungan kandidat dan rakyat dalam konteks elektoral adalah meyakinkan rakyat dengan janji dan program bahwa kandidat layak untuk dipilih Menempatkan rakyat dalam posisi pasif , dan hubungan dengan rakyat selesai begitu kontes elektoral berakhir

Problem demokrasi elektoral ( Oligarki) Ketika rakyat dipandang sebagai penonton pasif , pemilu dan pilkada menghasilkan elit pemimpin yang hanya berputar di kalangan terbatas. Sentralisasi kekuasaan pada kelompok kecil sering disebut sebagai oligarki. Oligarki bentuknya beragam bisa kekerabatan atau kelompok bisnis seperti yang kita saksikan lewat hasil pemilu legislatif atau pilkada atau ke

Problem demokrasi elektoral ( Politik Uang) Dalam model pemilu yang menempatkan rakyat dalam posisi pasif , rakyat tidak merasakan kemenangan atau kekalahan . Yang merasa menang atau kalah adalah sponsor/ penyandang dana/ kartel ekonomi yang berada di belakang kandidat yang membiayai kampanye kandidat Akibatnya setelah kandidat terpilih tidak ada ikatan dengan rakyat dan kandidat dalam pembuatan kebijakan lebih banyak didikte oleh kepentingan sponsor

Problem demokrasi defisit persoalan yang bermuara pada krisis representasi tersebut berdampak pada hilangnya aspirasi dan kepentingan umum ( demokrasi minus deliberasi dan agregasi kepentingan) Demokrasi yang tercipta menjauhkan pemenuhan prinsip keadilan sosial dan distribusi sumber daya yang berkeadilan ( indikator nya salah satunya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat) Demokrasi gagal menjadi sarana bagi proses pendewasaan kewargaan ( citizenship)

Problem demokrasi defisit Penyebab nya bukan karena ketiadaan kebebasan dan hak sipil tapi lebih banyak karena tidak berfungsinya kontrol publik terhadap kekuasaan baik lewat kontrol kebijakan dan tata kelola pemerintahan

Apa strategi yang ditawarkan? Memperbaiki kualitas representasi politik yang buruk karena putusnya tali mandat dan penyaluran aspirasi rakyat perlu dicarikan formula baru untuk merespondsnya Dalam konteks elektoral- agregasi kepentingan selama ini bekerja melalui logika suara terbanyak. Suara terbanyak adalah basis untuk terpilihnya pemimpin baru. Agregasi statistik ini harus dilengkapi dengan agregasi kepentingan dan agregasi identitas( interest aggregation)

Apa strategi yang ditawarkan Keragaman identitas pemilih hilang karena pemilu dan pilkada selama ini hanya menyediakan menu pasangan kandidat bukan masakan apa yang hendak ditawarkan kepada pemilih setelah mereka terpilih dalam menjawab kebutuhan konstituen. Padahal seharusnya program dan kebijakan tersebut yang harusnya di deliberasikan pada konstituen untuk di kritisi , di rubah dan di perbaiki berdasarkan masukan ( kampanye dengan demikian bentuknya bukan sosialisasi program tapi seharusnya adalah deliberasi tawaran program)

Apa Strategi yang di tawarkan? Memperbaiki dan menyempurnakan keragaman identitas kandidat maka prosedur krusial yang harus di perbaiki adalah pada tahap pencalonan. Selain calon yang diajukan partai politik , seharusnya pemilu juga memberi tempat terbuka kepada calon independen bukan mempersulit keikut sertaan calon independen. Calon independen harus dapat mencalonkan dengan syarat yang lebih lunak . Hal ini membuka ruang untuk memunculkan figur figur lain diluar lingkaran oligarki partai politik

Apa Strategi yang ditawarkan Memperkuat partisipasi pemilih sehingga menjadi arena pendewasaan warga ( active citizenship) bisa dilakukan dengan tidak hanya memaknai partisipasi dengan statistik turn out ( keikut sertaannya memilih) tapi pelibatan mereka secara integral dalam penyusunan program kerja kandidat dan program kerja partai . Program kerja ini yang akan terus dimonitor pelaksanaannya pasca pemilu untuk mewujudkan distribusi dan alokasi sumber daya yang lebih berkeadilan lewat legislasi dan anggaran yang dibuat

Apa Strategi yang di tawarkan? Penghematan biaya kampanye dan korupsi pemilu bisa dilakukan lewat peran penyelenggara pemilu yang tidak hanya fokus pada aspek administrasi tapi juga pengawalan dana kampanye ( pengawasan pemasukan dan pengeluaran belanja kandidat) Penghematan dan kampanye murah lewat kampanye program sudah di praktekkan oleh beberapa partai namun belum terinstitusionalisasi. Aturan yang dibuat penyelenggaran pamilu dalam atribut kampanye misalnya sudah juga dilakukan. Untuk partai politik pilihan sistim tertutup tentunya akan lebih ‘ appealing’ untuk bisa mendapatkan dana lebih banyak dari kandidat dan mengontrol kandidat lewat sistim tertutup. Sistim terbuka lebih mendorong ikatan dan relasi mengikat antara kandidat dan pemilih dengan ikatan program bukan ikatan patronase