Kebijakan Pelaksanaan REDD

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Kerjasama Internasional Mengenai Perubahan Iklim ME4234 KEBIJAKAN IKLIM.
Advertisements

STRATEGI POKOK Kebijakan Fiskal Kebijakan Perbankan/Keuangan
KETERLIBATAN MULTIPIHAK DALAM KEGIATAN REDD+ DI PULAU LOMBOK
dan Kaitannya dengan RAD-GRK
Kehutanan Sosial (Social Forestry) KTM 311
Manggala Wanabakti, Jakarta 1 Februari 2011 KOMUNIKASI PUBLIK RISET MENJAWAB TANTANGAN PERUBAHAN IKLIM: IMPLEMENTASI REDD+ DI INDONESIA Kementerian Kehutanan.
FREDDI: “fund of funds.”
FOREST INVESTMENT PROGRAM (FIP): The largest publicly-funded threat to Indonesia’s forests and forest- dependent peoples in decades? BY RIO ISMAIL Executive.
Emisi Referensi dan Monitoring dalam REDD 2, November, 2007 IFCA Team Ministry of Forestry.
LITBANG MENJAWAB TANTANGAN PERUBAHAN IKLIM
Kebohongan Itu Amat Nyata Tidak ada yang bisa menyangkal dampak buruk pemanasan global. Frekuensi topan, badai, dan angin puting beliung di beberapa negara,
Kuntoro: Pelajaran Penting dari Brasil Kepala Satuan Tugas untuk Persiapan Pembentukan Lembaga Penurunan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan atau.
KEBIJAKAN DAK BIDANG LH 2014
Tinjauan kelembagaan lingkungan hidup di
1 Manggala Wanabakti, Jakarta 1 Februari 2011 KOMUNIKASI PUBLIK RISET MENJAWAB TANTANGAN PERUBAHAN IKLIM: IMPLEMENTASI REDD+ DI INDONESIA Kementerian Kehutanan.
PENDANAAN DEDICATED GRANT MECHANISM (DGM) UNTUK MASYARAKAT ADAT DAN KOMUNITAS LOKAL MINA SUSANA SETRA & SUNGGING Anggota Transitional Committee untuk DGM.
KELEMBAGAAN PROTOKOL KYOTO-CDM
PERMENHUT NO : P.20/Menhut-II/2012 tentang PENYELENGGARAAN KARBON HUTAN Oleh: Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kaw Konservasi dan Hutan Lindung.
Workshop Penyusunan Dokumen Rancangan Proyek-JLWA, 28 Nov 2008-Tajudin Komar A GOOD PROPOSAL-3 PROVIDE STRONG JUSTIFICATION  Problem Is Clearly Addressed.
Resiko Korupsi dalam REDD+ Oleh: Team Expert. Kenapa Kita Bicara Korupsi dalam REDD? Hutan Dikelola Rusak Lestari Korupsi Good Governance REDD Lestari.
USULAN STRUKTUR KELEMBAGAAN
Kerangka Penilaian PGA dan Hasil Sementara Penilaian Jakarta, 29 Oktober 2012.
TATA KELOLA DATA & INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Kelompok 6 Ibrahim Gulagnar Hanifa Galih Ajisaka Wahyu Suhana
Pengukuhan Kawasan Hutan Sebagai Prioritas Nasional
Dr. Ir. Arzyana Sunkar, M.Sc.
Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Hak, Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan Gender serta Keadilan Lingkungan: Tinjauan untuk Pengelolaan Sumberdaya.
KEBIJAKAN NASIONAL PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
HUTAN DAN PEMANASAN BUMI
HASIL NEGOSIASI AGENDA REDD+ PADA SBSTA 42
RENCANA KEHUTANAN TINGKAT NASIONAL
Paper oleh : Karsudi Rinekso Soekmadi Hariadi Kartodiharjo
Kerjasama Internasional Mengenai Perubahan Iklim
EKONOMI KEHUTANAN DAN BEBERAPA ISU GLOBAL
AIR PERLUKAH KITA LESTARIKAN ?
(Anggota Tim Perubahan Iklim Dephut)
SETTING PROGRAM DAN KEGIATAN DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM “Reshaping Current Condition to Win the Future” Direktur Jenderal Pengendalian.
RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN TAHUN 2017
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Penyumbang Emisi Gas Rumah Kaca Terbesar
Perencanaan Lingkungan Hidup
PENGALAMAN FFI MENDAMPINGI PEMERINTAH ACEH dalam PENGEMBANGAN REDD
Memantau Hutan Indonesia dari Udara
Dr. Ir. Sri Wilarso Budi R. MSc.
DEFORESTASI DI INDONESIA: ANALISA BIAYA MANFAAT DAN IDENTIFIKASI PENYEBABNYA Sugiharso Safuan.
Oleh: Enjang Asri (6540) Imamul M. (6541) Haryo Ajie (6542)
Hutan Desa (HD).
Hak Kepemilikan Hutan Nama kelompok: Masruri ( )
WG Strategy | Materi Sosialisasi Februari 2012
Berkenalan dengan Konservasi
UPAYA PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
PROPERTY RIGHTS AND FORESTS
PERAN SEKTOR KEHUTANAN TERHADAP PEMANASAN GLOBAL
Sekilas memahami berbagai dimensi dalam isu perubahan iklim
Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim
PRISAI (Prinsip, Kriteria, Indikator, Safeguards Indonesia)
Tujuan, Sasaran, dan Aplikasi pengelolaan lingkungan hidup
Progres untuk FREL, NFMS dan MRV untuk mendukung REDD+
AKSI MITIGASI PERUBAHAN IKLIM DAN PEP RAD-GRK DI BIDANG KEHUTANAN
ANTISIPASI PEMANASAN GLOBAL DAN MITIGASI IKLIM MELALUI PENGHIJAUAN
Rencana Aksi Nasional Perubahan Iklim Sektor Kehutanan
Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut Melalui KKN Tematik
Proses Penyusunan Perencanaan Sistem Pengelolaan Persampahan Dasar-dasar Pengelolaan Persampahan nawasis.com.
POKOK BAHASAN 7 Protokol Kyoto: Climate Change (Perubahan Iklim)
DINAS KEHUTANAN PROV. SULAWESI SELATAN. “MEWUJUDKAN HUTAN LESTARI, PERKEBUNAN PRODUKTIF MASYARAKAT SEJAHTERA MANDIRI ”
SUMBER DAYA ALAM DAN PENGOLAHANNYA` DI SUSUN OLEH: ARMAN NOOR EFENDY DIDI DARMAWAN AZMI ERWIN RIYADI IMAM BAIDHOWI DI SUSUN OLEH: ARMAN NOOR EFENDY DIDI.
ISU LOKAL DAN GLOBAL OLEH YUDO SISWANTO ASEAN ECO SCHOOL MANDIRI
POKOK BAHASAN 7 Protokol Kyoto: Climate Change (Perubahan Iklim)
RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA / RAD GRK KABUPATEN CILACAP Cilacap 5, Maret 2011.
Transcript presentasi:

Kebijakan Pelaksanaan REDD Konferensi Nasional terhadap Pekerjaan Hijau Diselenggarakan oleh Organisasi Perburuhan Internasional Jakarta Hotel Borobudur, 16 Desember 2010

Kehutanan REDD bukan satu-satunya kegiatan Kehutanan terkait dengan perubahan iklim. Kegiatan lainnya: Pengelolaan Hutan Alam lestari Pengelolaan Hutan Tanaman Industri lestari CDM Kehutanan Gerakan penanaman pohon Konservasi Hutan

Kehutanan Semua kegiatan kehutanan yang terkait dengan pengelolaan hutan, bila dikelola secara baik, akan menjamin kelestarian hutan, sehingga fungsi hutan sebagai penyimpan karbon dapat dijamin. Dengan demikian maka pekerjaannya dapat disebut sebagai Green Jobs.

REDD Penurunan emisi dari deforestasi (Reducing emissions from deforestation;) Penurunan emisi dari degradasi hutan (Reducing emissions from forest degradation;) c) Konservasi stok karbon di hutan (Conservation of forest carbon stocks;) d) Pengelolaan hutan yang berkelanjutan/lestari (Sustainable management of forest;) e) Penambahan stok karbon di hutan (Enhancement of forest carbon stocks.) “ 4 4

COP 11 REDD mulai dibicarakan Disepakati untuk membahas REDD dalam 2 tahun dan melaporkannya pada COP 13.

COP 13 Enhanced action on mitigation of climate change, including consideration of Policy approaches and positive incentives on : issues relating to reducing emissions from deforestation and forest degradation in developing countries; and the role of conservation, sustainable management of forests and enhancement of forest carbon stocks in developing countries;

COP 15 We recognize the crucial role of REDD and the need to enhance removals of greenhouse gas emission by forests and agree on the need to provide positive incentives to such actions through the immediate establishment of a mechanism including REDD-plus, to enable the mobilization of financial resources from developed countries

COP 16 Encourages developing country Parties to contribute to mitigation actions in the forest sector by undertaking the following activities, as deemed appropriate by each Party and in accordance with their respective capabilities and national circumstances: (a) Reducing emissions from deforestation; (b) Reducing emissions from forest degradation; (c) Conservation of forest carbon stocks; (d) Sustainable management of forest; (e) Enhancement of forest carbon stocks

Mengapa REDD Kawasan hutan Indonesia meliputi 71% dari luas wilayah Indonesia, merupakan salah satu sumber penting bagi kehidupan manusia. Laju deforestasi dan degradasi hutan sudah cukup tinggi, sekitar 1 juta ha/tahun Deforestasi dan degradasi: Meningkatkan emisi gas rumah kaca Menurunkan keanekaragaman hayati Menurunkan sistem pendukung kehidupan

Mengapa REDD REDD+ sebagai: Alternatif bisnis kehutanan Momentum untuk mengendalikan deforestasi Mengembangkan ekonomi hijau/pekerjaan hijau

Penyebab Deforestasi dan Degradasi Hutan Konversi hutan untuk berbagai kepentingan. Tata kelola hutan yang lemah Partisipasi para pihak yang rendah Penegakan hukum yang lemah Masalah sosial ekonomi

Upaya mengurangi Deforestasi dan Degradasi hutan Peningkatan kapasitas pengelolaan hutan Pemberantasan illegal logging dan perdagangan kayu illegal Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan Rehabilitasi hutan dan lahan melalui berbagai skema Penanganan perambahan kawasan hutan

Strategi Penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Peningkatan Efektivitas Manajemen Hutan Meningkatkan pelibatan para pihak, terutama masyarakat adat dan masyarakat di sekitar hutan Penguatan Sistem Penegakan Hukum

Pendukung Pelaksanaan REDD Kelembagaan REDD (SATGAS REDD) Kelembagaan pendanaan REDD Pengembangan instrumen pengukuran, pelaporan dan verifikasi REDD REL Sistem MRV Penetapan lokasi prioritas pelaksanan REDD Pengembagan kapasitas SDM dan kapabilitas institusi pelaku REDD

Terimakasih

Draft Guideline Penyusunan Stranas To address drivers of deforestation and forest degradation, land tenure issues, forest governance issues, gender considerations and safeguards identified in paragraph 2 of annex II Ensuring the full and effective participation of relevant stakeholders, inter alia, indigenous people and local communities

Draft Guideline Penyusunan Stranas Menurut UNFCCC To address, inter alia, drivers of deforestation and forest degradation, land tenure issues, forest governance issues, gender considerations and safeguards identified in paragraph 2 of annex II Ensuring the full and effective participation of relevant stakeholders, inter alia, indigenous people and local communities