PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017 BIRO ORGANISASI SETDA DIY Forum SKPD Bidang Pemerintahan 21 Maret 2016

Evaluasi Kinerja 2013-2015 No Sasaran Indikator Kinerja 2013 2014 2015 Target Realisasi 1. Terwujudnya kelembagaan perangkat daerah yang sesuai kebutuhan dan kemampuan serta mengakomodir keistimewaan DIY Persentase kelembagaan yang efektif dan efisien 75 % 75% 80 % 85 % 87,7 % 2. Meningkatnya kepuasan layanan publik Persentase peningkatan skor IKM (Indeks Kepuasan Masyaraka) pada unit pelayanan publik 80% 87,5 %

Permasalahan Tahun 2017 Permasalahan Belum adanya petunjuk teknis implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 khususnya yang berkaitan dengan penataan organisasi perangkat daerah. Hasil penilaian implementasi budaya pemerintahan SATRIYA di masing-masing SKPD belum sesuai harapan. Penataan SDM aparatur dan kinerja aparatur belum optimal. Tatalaksana penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah belum optimal

Potensi Biro Organisasi Setda DIY Integrasi Standar Belanja dan SHBJ dalam aplikasi perencanaan keuangan. Adanya Sistem Informasi Analisis Jabatan. Adanya website Biro Organisasi. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah mempunyai fungsi memberikan persetujuan terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten/Kota.

Isu Strategis Tahun 2017 Penyusunan instrumen penataan dan pengembangan SDM aparatur sesuai dengan UU ASN dan peraturan perundangan lainnya Peningkatan kualitas penerapan SAKIP SKPD Gerakan One Agency One Innovation dalam penemuan ide kreatif yang mendorong peningkatan pelayanan publik Penyelarasan Reformasi Birokrasi Pemda DIY dengan Reformasi Birokrasi Nasional sesuai PermenPAN & RB Nomor 11 Tahun 2015 Restrukturisasi kelembagaan perangkat daerah berdasarkan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP pengganti PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta Perdais No. 3 Tahun 2015.

Konsep dan Strategi Perencanaan Tahun 2017 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Penguatan analisis jabatan dan pengembangan kinerja jabatan Pembinaan dan pengendalian kelembagaan Kabupaten/Kota Pemantapan budaya pemerintahan Peningkatan kualitas penyelenggaran pelayanan publik Program Peningkatan Pelayanan Publik Strategi 1 Peningkatan kualitas pelayanan internal 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Strategi 3

Rencana Strategis/Cascading Tahun 2017 Sasaran Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Pemerintah Daerah 4 kegiatan Rp. 2.537.666.000 Terwujudnya kelembagaan perangkat daerah yang efektif dan efisien Indikator : Prosentase kelembagaan Pemerintah Daerah yang tepat struktur tepat fungsi. Target : 88% 2 kegiatan Rp. 2.329.645.000 2 kegiatan Rp. 2.200.000.000 Program Peningkatan Kualitas Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah 1 kegiatan Rp. 1.080.269.000 Indikator : Prosentase SKPD dengan ketatalaksanaan yang akuntabel, sederhana, transparan, partisipatif dan berbasis e-goverment . Target : 85% Indikator Sasaran Persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional (target: 84%) Indeks kepuasan masyarakat minimal baik (target: 84%) Persentase SKPD yang menerapkan SOP (target: 80%) Total 4 program, 9 kegiatan dengan pagu anggaran Rp.8.147.850.000 dengan skema Dana Keistimewaan Program Peningkatan Kebijakan Penataan SDM Aparatur Indikator : Persentase kebijakan yang sudah diimplementasikan dalam penataan SDM aparatur. Target : 80% Program 01-06: 4 program, 21 kegiatan, pagu indikatif Rp. 1.317.520.000 Program Peningkatan Pelayanan Publik Indikator : Persentase implementasi indikator standar pelayanan yang tercapai. Target : 70% Total 8 program, 30 kegiatan, pagu indikatif Rp. 9.465.370.000

Korelasi Permasalahan, Isu Strategis, Strategi, Program/Kegiatan, Anggaran dan Tolok Ukur Kinerja Persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional (target: 84%) Juknis penataan organisasi perangkat daerah Penataan SDM dan kinerja aparatur Tatalaksana penyelenggaraan tugas fungsi OPD Hasil implementasi Satriya Dicapai dengan: Isu Strategis 4 program, 9 kegiatan, pagu Rp. 8.147.850.000 (Danais) Restrukturisasi kelembagaan perangkat daerah Penyelarasan Reformasi Birokrasi Pemda DIY Penyusunan instrumen penataan dan pengembangan SDM aparatur Peningkatan kualitas penerapan SAKIP SKPD Gerakan One Agency One Innovation Persentase SKPD yang menerapkan SOP (target: 80%) Strategi Didukung oleh program 01-06 : 4 program, 21 kegiatan, pagu Rp. 1.317.520.000 Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Penguatan analisis jabatan dan pengembangan kinerja jabatan Pembinaan dan pengendalian kelembagaan Kabupaten/Kota Pemantapan budaya pemerintahan Peningkatan kualitas penyelenggaran pelayanan publik Indeks kepuasan masyarakat minimal baik (target: 84%)

Tema dan Sasaran Pembangunan DIY (RKPD) Tahun 2017 Tema Pembangunan DIY Tahun 2017 : Pembangunan Yang Berkeadilan Dengan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, dan Perbaikan Layanan Publik Tema Bidang Pemerintahan Tahun 2017: Pendalaman Penghayatan Demokrasi (IDI DIY, Dinamika Politik dan Keamanan, Perubahan Sosial dan Potensi Konflik) Reformasi Birokrasi Kebencanaan (Pengurangan Resiko Bencana, Peningkatan Kapasitas) Kependudukan (Konsolidasi Administrasi Kependudukan, Utilitas Data/Dokumen Kependudukan)

Kontribusi Pada Tema Strategis Bidang Pemerintahan Tahun 2017 Penguatan implementasi budaya Satriya Melalui kegiatan : Peningkatan Implementasi Budaya Pemerintahan Penataan kelembagaan instansi pemerintah yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan sinergis Perumusan Kebijakan Kelembagaan Pemda DIY Pembinaan Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Penguatan kelembagaan dan tatakelola pelayanan publik Perumusan Kebijakan Pelayanan Umum Reformasi Birokrasi Manajemen Perubahan (Mind & culture set) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Penataan Tata laksana Penataan dan Penguatan Organisasi Penataan SDM Aparatur Mewujudkan bisnis proses yang sederhana, transparan, partisipatif, dan  berbasis e-government Perumusan Kebijakan Standarisasi Ketatalaksanaan Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Ketatalaksanaan Penguatan manajemen ASN untuk mewujudkan pegawai yang profesional Perumusan Kebijakan Pengembangan Kinerja Aparatur Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan

SEKIAN…… TERIMA KASIH