ETIKA PERPAJAKAN

Kode etik pegawai dirjen pajak Pedoman, sikap, tingkah laku dan perbuatan yang mengikat pegawai direktorat jendral pajak dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta dalam pergaulan hidup sehari-hari.

Kewajiban pegawai pajak Menghormati agama, kepercayaan, budaya dan adat istiadat orang lain Bertanggungjawab dalam penggunaan barang inventaris milik direktorat jendral pajak Mentaati ketentuan jam kerja dan tata tertib kantor Menjadi panutan yang baik bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan

Etika wajib pajak Kewajiban mendaftarkan diri Kewajiban pembayaran, pemotongan/pemungutan dan pelaporan Memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan khususnya untuk jenis pemeriksaan kantor Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan lainnya guna kelancaran pemeriksaan Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas surat pemebritahuan hasil pemeriksaan

Konsultan pajak Setiap orang yang dalam lingkungan pekerjaanya secara bebas memberikan jasa konsultan pajak kepada wajib pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku

Profesi konsultan pajak Profesi yang dijalankan oleh para profesional yang memberikan jasa profesional kepada wajib pajak

Kode etik konsultan pajak Kode etik IKPI adalah kaidah moral yang menjadi pedoman dalam berfikir, bersikap dan bertindak oleh setiap anggota IKPI. Setiap anggota IKPI wajib menjaga citra martabat profesi dengan senantiasa berpegang paa kode etik IKPI

Praktisi pajak Tanggung jawab utama praktisi pajak adalah sistem pajak Tanggung jawab berikutnya adalah pentingnya pervasive (peresapan) Praktisi lebih baik melayani publik dengan mengadopsi suatu sikap. Aturan etika yang fundamental dalam praktik perpajakan pada tingkat etika personal adalah praktisi pajak harus mengijinkan klien untuk membuat keputusan final. Disamping itu praktisi harus bertanggung jawab tidak menyediakan informasi yang salah untuk pemerintah.

Akuntan pajak Tanggung jawab akuntan pajak adalah bukan untuk suatu kepalsuan dalam suatu kewajiban pajak, dan sebagai attestor, suatu kewajiban pajak adalah suatu pernyataan/deklarasi atas sangsi dari kecurangan, dan informasi dari hasil menyajikan laporan keuangan adalah benar, dan lengkap.

Etika akuntan pajak Statemet on Responsibilities in Tax Practice (SRTP) SRTP (Revisi 1988) No.1: Posisi Pengembalian Pajak SRTP (Revisi 1988) No.2: Jawaban Pertanyaan atas Pengembalian SRTP (Revisi 1988) No.3: Aspek prosedur tertentu dalam menyiapkan Pengembalian SRTP (Revisi 1988) No.4: Penggunaan Estimasi SRTP (Revisi 1988) No.5: Keberangkatan dari suatu posisi yang sebelumnya disampaikan di dalam suatu kelanjutan administrative atau keputusan pengadilan SRTP (Revisi 1988) No.6: Pengetahuan Kesalahan: Persiapan Kembalian SRTP (Revisi 1988) No.7: Pengetahuan Kesalahan: Cara kerja administrasi SRTP (Revisi 1988) No.8: Format dan isi nasihat pada klien

Statements on Standards for Tax Services ada 6 Seorang akuntan pajak tidak boleh menyarankan sebuah posisi kecuali ada kemungkinan realistik untuk kebaikan yang berkelanjutan. Seorang akuntan pajak tidak boleh membuat atau menandatangani return jika ini berada dalam posisi yang tidak boleh disarankan menurut point 1. Seorang akuntan pajak dapat menyarankan sebuah posisi yang menurutnya tidak ceroboh selama ini bisa didisklosur. Seorang akuntan pajak berkewajiban untuk menasehati klien tentang potensi hukuman di beberapa posisi, dan menyarankan disklosur. Seorang akuntan pajak tidak boleh menyarankan sebuah posisi yang “mengeksploitasi” proses seleksi audit IRS atau; Dilarang bertindak sekadar dalam posisi “membantah”.

Menurut standar ini, dikatakan tidak etis bila mengkapitulasi permintaan klien untuk mengurangi liabilitas pajak klien sebenarnya, karena ketika menandatangani return, anda berarti menyatakan bahwa return adalah benar, tepat, dan lengkap. Bila menandatanganinya berarti anda terlibat kebohongan.

Dari sejumlah tantangan untuk etika, berikut ini adalah yang termasuk peringkat atas: kompleksitas dan perubahan sifat dari hukum pajak; keterbatasan waktu untuk praktek; pengetahuan tentang hukum pajak yang kompleks; tekanan dari klien untuk mengurangi liabilitas pajak; dan kurangnya pemahaman klien terkait tanggungjawab profesional dan potensi hukuman dari akuntan baik bagi praktisi pajak dan pembayar pajak

Dilema etika Penghasilan maksimum vs. solusi terbaik Pendekatan optimal vs. budget klien Upaya profesional vs. kepentingan klien Kebutuhan klien vs. kebutuhan organisasi Kerahasiaan vs. gangguannya Kedekatan vs. membuat jarak Pengetahuan penuh vs. pengetahuan tidak lengkap

Tugas individu Berilah penjelasan dan argumen saudara tentang dua pernyataan berikut dalam menjalankan etika dalam perpajakan: “kepentingan klien adalah yang pertama” tekanan dari klien untuk mengurangi liabilitas pajak Jawaban dikirim lewat email ke alamat nda_eni@yahoo.com dengan nama file: nama saudara_etika pajak, paling lambat hari Rabu tanggal 16 Maret 2016.