Paradigma Baru Pengelolaan BLU Bidang Pendidikan

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
STRATEGI DAN LANGKAH DALAM MEWUJUDKAN LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG RI DENGAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) Bagian Akuntansi 1.
Advertisements

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BLU
PELATIHAN PENYUSUNAN RBA UNTUK RSUD BLUD
Manajemen Kepegawaian Nasional dan Kebijakan Wasdalpeg
KONSEP DAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
POLA TATA KELOLA Bogor, 4 Oktober 2011.
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
PEMBINAAN SATKER BLU Oleh Kanwil DJPBN KEMENTERIAN KEUANGAN
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DALAM TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
1 MODUL PSAP NO. 11 LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007.
PENGARAHAN DEWAN PENGAWAS LPP RRI
BIDANG ADMINISTRASI UMUM
KARAKTERISTIK PTN BADAN HUKUM
Nama: Siti rokhmayatun Prodi / Fak.: Bahasa inggris/Isipol
ARAH DAN KEBIJAKAN PEMBINAAN PK BLU PADA KANWIL DJPBN
DIPA BLU UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN ANGGARAN 2015
Matriks BHMN, BLU, PTN.
PSAP 11 LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tentang Keuangan Negara
STRATEGI PENGADAAN BARANG DAN JASA DALAM RANGKA IMPLEMENTASI PK BLU
Keterbukaan Informasi Publik
PENGELOLAAN PNBP ~ PENYUSUNAN TARGET DAN PAGU INDIKATIF TA 2018 ~
PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN NEGARA DAN KESIAPAN PENYALURAN
Persyaratan Substantif, Teknis,
TATA KELOLA KEUANGAN BLU
PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM
PERAN DEWAS PENGAWAS PTN BLU ; KONFLIK DAN PERMASALAHAN
EKONOMI PUBLIK PENGADAAN BARANG DAN JASA
BIMTEK MODUL LAPORAN KEUANGAN BIOS
Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
KIAT SUKSES PENGELOLAAN DANA BERGULIR OLEH BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
Eksistensi Kerjasama Pemerintah Pusat dan Daerah Pasca UU Nomor 23/2014 ttg Pemerintah Daerah dalam Perspektif Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Hotman.
KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2017
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 15/PMK
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL NOMOR 13 TENTANG PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR.
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
INFORMASI LOMBA TATA KELOLA BOS
Sistem Pengelolaan Keuangan Negara dan Pemerintah Pusat
Tentang Keuangan Negara
URGENSI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Pemerintah Desa
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
KETERBUKAAN DESA DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
BIAYA PEMBANGUNAN DAN BELANJA PUBLIK
POTENSI DAN KENDALA IMPLEMENTASI INOVASI DAERAH
Keuangan Sekolah/Madrasah
BADAN LAYANAN UMUM (BLU) UNIVERSITAS UDAYANA
BIAYA PEMBANGUNAN DAN BELANJA PUBLIK
PERAN BAPPEDA DALAM PENYELESAIAN URUSAN KESEHATAN
PELAKSANAAN PENGAWASAN BPKP DAN ITJEN KEMENRISTEKDIKTI TAHUN 2018
DIREKTORAT PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
LATT-82/D203/2/2017 Tgl 20 JULI 2017 Laporan Kompilasi Nasional Hasil Audit atas Pengelolaan Dana BOPTN dan BPPTN BH Tahun 2016 DISAJIKAN OLEH BPKP Senin,
BIAYA PEMBANGUNAN DAN BELANJA PUBLIK
Pokok-pokok Kebijakan dan Pengalokasian Anggaran 2019
MANAJEMEN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM (BLU)
Disampaikan oleh Dewan Pengawas
Penguatan Kapasitas Kecamatan untuk Meningkatkan Pelayanan Dasar
ASPEK HUKUM KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK
Dalam Rangka Peningkatan Income Generating
Strategi Pengembangan Bisnis dalam meningkatkan Pendapatan BLU
Dr. Roni Dwi Susanto, M.Si Kepala LKPP 2019
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
DIREKTORAT PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
BADAN LAYANAN UMUM PP 23/2005.
Dr. Roni Dwi Susanto, M.Si Kepala LKPP 2019
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD TERKAIT BANTUAN PEMERINTAH
EVALUASI LAPORAN DEWAN PENGAWAS BLU POLTEKKES KEMENKES
KEBIJAKAN ANGGARAN BAGI BADAN LAYANAN UMUM DILINGKUNGAN BPPSDM
Transcript presentasi:

Paradigma Baru Pengelolaan BLU Bidang Pendidikan Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU Disampaikan pada Workshop Perencanaan Anggaran, Sistem Keuangan dan Pelaporan BLU Universitas Negeri Gorontalo

KEMENKEU K/L TEKNIS BLU untuk Indonesia yang Lebih Baik …mendukung terwujudnya bangsa yang maju dan sejahtera …. BLU yang baik, dengan ciri kinerja, a.l: KEMENKEU Pembinaan pengelolaan keuangan Kinerja Sehat dan Akuntabel (Compliance & Performance) …peningkatan pelayanan Good BLU Governance & Clean BLU Pelayanan yang berkualitas dengan standar layanan minimal … sinergi pembinaan untuk mendorong terwujudnya tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel…... …keterbukaan pengelolaan …modernisasi pengelolaan bisnis Layanan yang Efisien dan Produktif …mengembangkan teknik-teknik dan inovasi baru SDM Profesional dengan Sistem Remunerasi, Reward & Punishment yang mendorong kinerja K/L TEKNIS Pembinaan teknis layanan

Strategi Pengembangan Redesain BLU Kebijakan Aset Mekanisme Anggaran Manajemen Sumber Daya Strategi Pengembangan Kinerja BLU Penggabungan Sumber daya Peningkatan sumber daya Strukturisasi sumber daya Pengembangan Pelayanan Pengembangan Jangkauan ke Masyarakat Peningkatan Layanan Peningkatan PNBP

Tantangan Penyediaan Layanan Pendidikan Tinggi Dukungan regulasi Revenue Generating Activity (RGA) yang kurang memadai , sehingga mengakibatkan pada rendahnya kreativitas enterpreunership pengelola BLU; Adanya kebutuhan pendanaan peningkatan kualitas kegiatan belajar mengajar sebagaimana tujuan pembentukan BLU Bidang Pendidikan; Implementasi Kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT); Praktek bisnis non tusi sebagai alternatif penunjang pembiayaan kegiatan belajar mengajar; Stigma pendidikan tinggi “mahal”; Grand design PTN Indonesia sesuai amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi yang membagi strata PTN menjadi PTN Satker PNBP, PTN BLU, dan PTN Badan Hukum.

Perbandingan Realisasi Pendapatan dan Belanja BLU Bidang Pendidikan Tahun 2013 s.d. 2015 (Rp) Gap

Solusi Mengatasi Gap Pemimpin BLU Tidak “sekedar” bertanggungjawab dalam mengelola pendapatan yang telah teralokasi dan berasal dari sumber-sumber yang telah ada, namun juga secara “aktif dan kreatif” menciptakan serta menggali sumber-sumber pendapatan baru bagi BLU dalam rangka memberikan “kualitas layanan yang lebih baik”. Redefinisi Prinsip “Let the manager manages” dan “Not For Profit” opportunity Pengelolaan Aset tetap; Pengelolaan Utang Piutang; Investasi; Optimalisasi idle cash; Kerja Sama. Dikelola secara Transparan dan akuntabel sesuai kaidah profesional

Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Terima Kasih Kontak: Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Gedung Prijadi Praptosuhardjo I Lt. 5 Jln . Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710 Telp. (021) 381-2767 atau (021)3449230 psw 5632 Faks. (021) 381-2767 Laman: http://pkblu.perbendaharaan.go.id Surel: ppkblu@depkeu.go.id