PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (SIPPD) / E-PLANNING KABUPATEN KEDIRI LAPORAN PENDAHULUAN.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJP/MD)
Advertisements

oleh Haryo Habirono Salatiga
Penyusunan Renja Perubahan
UNDANG-UNDANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (UU 25 TH 2004)
ALUR PENGANGGARAN DAN PENCAIRAN HIBAH, BANSOS DAN BANTUAN KEUANGAN
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
MUSRENBANG (Musyawarah Perencanaan dan Pengembangan)
SISTEM PENGANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
2. Penyusunan dan Penetapan APBD
Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan
Untuk Operator Kecamatan BAPPEDA KABUAPTEN BERAU
S.I.P.P.D Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
SOSIALISASI IMPLEMENTASI e-NEWBUDGETING di PEMPROV JATIM
PERAN SETWAN DALAM PENYUSUNAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD
KEBIJAKAN PERENCANAAN PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018
APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 Ditetapkan Dengan Pergub
Universitas Negeri Semarang
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
Konsep, Proses dan Dokumen Kunci Dalam Penganggaran
IMPLEMENTASI SAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR
PENYUSUNAN & PENETAPAN RAPBD
PENJELASAN UMUM MEKANISME PENILAIAN DAN PEMBERIAN ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA 2015 Disampaikan dalam acara Penilaian Tahap II Verifikasi Proses Perencanaan.
SISTEM INFORMASI DATA (SIDATA) SEBAGAI INSTRUMENT PERENCANAAN
Membangun Ketersediaan Data Dalam Mendukung Efektivitas ONE DATA ONE MAP FOR EAST KALIMANTAN Melalui Sistem Informasi Data.
BAPPEDA KABUAPTEN BERAU
B A P P E D A Provinsi Jawa Barat PENJELASAN TEKNIS
TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN
Penyusunan Program Legislasi Daerah (Prolegda) dalam Rangka Perwujudan Produk Hukum Daerah yang Komprehensif OLEH : Andrie Amoes (Kasubdit Fasilitasi.
LAPORAN PENDAHULUAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017 KABUPATEN MUARA ENIM.
PENGANTAR Rapat Sinkronisasi Provinsi dengan Kabupaten/Kota adalah forum antara provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai masukan dalam penyusunan Rancangan.
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) 23 OKTOBER 2015
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
SISTEM PERENCANAAN STRATEJIK PEMBANGUNAN NASIONAL
Kaitan Perencanaan dan Penganggaran
MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
PPt. 4.1 INTEGRASI GENDER DALAM SISTIM PERENCANAAN DI DAERAH
BIMTEK PENYUSUNAN RKPD DAN RENJA TAHUN 2017
Laela Indawati, SSt.MIK., MKM
SISTEM PERENCANAAN STRATEJIK PEMBANGUNAN NASIONAL
PENYUSUNAN dan PENETAPAN APBD
KELOMPOK 2: 1.BELA OKTAVIANTI 2.TRISKA PUSPA NINGTYAS TAHAP PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN DI PEMDA.
SINERGI PERENCANAAN & PENGANGGARAN PUSAT-DAERAH
SOSIALISASI PEDOMAN PELAKSANAAN MUSRENBANG TAHUN 2018
SISTEM PERENCANAAN STRATEJIK PEMBANGUNAN NASIONAL
PADA BINTEK LPM DESA CANGGU BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BADUNG
SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Kepala Bappeda Kabupaten Pangandaran
PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Samarinda, Rabu 14 Oktober 2018
FASILITASI PENYUSUNAN ASPIRASI MASYARAKAT
Dr Rilla Gantino, SE., AK., MM
EKONOMI KESEHATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SEKTOR KESEHATAN
Disampaikan oleh: Tavip Agus Rayanto Kepala Bappeda DIY
SISTEM PENGANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
Rapat Koordinasi Program dan Kegiatan BAPPEDA Provinsi NTB Tahun 2018
POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD
KERANGKA UMUM PERMENDAGRI NO. 32 TAHUN 2017
PERAN DAN DUKUNGAN DPRD PROV JATENG DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PENANGGULANGAN BENCANA Disampaikan Pada: Rapat Koordinasi dengan Tema Akuntabilitas,
ANALISIS KEBIJAKAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN TESIS Disusun oleh: LUTFIA IRA SASMITA NPM :
TIME SCHEDULE PENGGUNAAN E-PLANNING RKPD 2017
Oleh : Amiruddin MZ, SE, MM
Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
TAHAP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2019
PERENCANAAN – ANGGARAN HUBUNGAN ANTARA KUA-PPAS, RKA DAN DPA OLEH : ACHMAD ZAKI NIM : P2C
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Program Studi Administrasi Pemerintahan FISIP Universitas Padjadjaran.
Akuntansi Sektor Publik Pertemuan 4 Dr. Ratna Wardhani
Transcript presentasi:

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (SIPPD) / E-PLANNING KABUPATEN KEDIRI LAPORAN PENDAHULUAN

PENDAHULUAN Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (E-PLANNING) merupakan suatu sistem guna mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, dan menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi, baik antar wilayah, antar-ruang, antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian. Aplikasi Sistem Informasi Managemen Daerah (SIMDA) adalah Aplikasi yang dikembangkan oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) untuk membantu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Program aplikasi yang dikembangkan oleh Tim Aplikasi BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) yang ditujukan untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerahnya.

LATAR BELAKANG 01 02 03 Pedoman pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Pelaksanaan Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 02 03 Maksud Pengembangan Sistem Maksud dari kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) / E-Panning Kabupaten Kediri adalah penambahan beberapa fitur yang berfungsi untuk mendukung proses sinkronisasi data-data yang diproses pada aplikasi E-PLANNING dan SIMDA Kabupaten Kediri. Tujuan Pengembangan Sistem Dalam rangka untuk menyempurnakan data yang diinput pada aplikasi E-PLANNING sehingga proses perencanaan dan sampai penganggaran dapat berjalan secara sinbkron dan sistematis.

KONDISI EKSISTING Pada tahun 2016, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kediri yang bertanggung jawab dalam bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, telah mengembangkan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan (E-Planning) Namun sistem yang sudah dikembangkan belum tersinkronisasi dengan SIMDA sehingga masih banyak kekurangan yang ditemukan, seperti penginputan program kegiatan OPD yang dilakukan 2 kali dan tidak konsistennya jumlah program kegiatan antara jumlah program kegiatan pada aplikasi E-PLANNING dan jumlah program kegiatan pada aplikasi SIMDA.

Rencana Pengembangan Penyesuaian Alur Penyesuaian Privilige Bappeda Pergeseran Tahun Penggunaan Kamus Usulan Penambahan Fitur Shorlist Longlist Penambahan Fitur Pokir DPRD Penyesuaian Fitur KUA-PPAS Integrasi SIMDA Pendampingan On Site Staff

E-Musrenbang Des/Kel E-Musrenbang Desa/Kelurahan memiliki alur proses seperti dibawah ini : Semua usulan yang telah lolos verifikasi di desa/kel, maka akan diproses di level Kecamatan Proses verifikasi oleh Kelurahan Input Usulan RW Usulan diajukan Usulan di Proses di Kecamatan Jika usulan tidak lolos verifikasi usulan tersebut akan tertampung di bank data yang dapat diperbaiki dan bisa diajukan kembali Revisi / perbaikan

E-Musrenbang Kecamatan E-Musrenbang Kecamatan memiliki alur proses seperti dibawah ini : Usulan yang terpilih dan disetujui oleh kecamatan maka akan menjadi SHORTLIST usulan dan menjadi Usulan Prioritas yang akan di bahas lagi di forum OPD Usulan yang terverifikasi oleh kecamatan maka akan menjadi LONGLIST usulan Proses Verikasi oleh kecamatan Proses pemilihan usulan oleh kecamatan Usulan masuk dr Desa/Kel LONGLIST TERTOLAK TERTOLAK Usulan yang tertolak maka akan kembali Menjadi BANK DATA yang suatu saat dapat Diajukan kembali Usulan yang tertolak maka akan kembali Menjadi LONGLIST usulan yang dapat diajukan kembali menajdi SHORTLIST SHORTLIST Forum OPD SHORTLIST Usulan akan ditransfer untuk dibahas di forum OPD

E-Pokir |Pokok-pokok Pikiran DPRD E-Pokir DPRD memiliki alur proses seperti dibawah ini : Aspirasi masyarakat ditampung dan dibahas oleh anggota DPRD Ditampung oleh Anggota DPRD POKIR di input oleh Operator DPRD Pokok-pokok fikiran yang telah diinput selanjutnya Akan diverifikasi oleh Admin BAPPEDA Usulan / Aspirasi dari masyarakat POKIR Verifikasi POKIR oleh Admin BAPPEDA Pokok-pokok fikiran terverifikasi akan menjadi SHORTLIST untuk dibahas di forum OPD LONGLIST TERTOLAK Usulan yang tertolak maka akan kembali Menjadi LONGLIST usulan yang dapat diajukan kembali menajdi SHORTLIST SHORTLIST TERTOLAK SHORTLIST Usulan akan ditransfer untuk dibahas di forum OPD Note : Input POKIR harus mengacu pada Kamus Usulan E-Planning Forum OPD

SHORTLIST (Musrenbang, POKIR) Forum OPD Berikut adalah alur Forum OPD Tertolak Usulan yang telah disepakati dan disetujui oleh Admin Bidang maka usulan tersebut terakomodir dalam RKPD Proses Pembahasan LONGLIST (Musrenbang, POKIR) SHORTLIST (Musrenbang, POKIR) RKPD RENJA Bank Data Usulan Usulan SHORTLIST yang tertolak / tidak terakomodir RKPD, maka dengan fitur Bank Data UsulanOPD dapat mengganti usulan tersebut dengan mengambil langsung dari LONGLIST usulan

Integrasi SIMDA Data Master Data Transaksional Data master ini merupakan data digunakan untuk menyamakan format data yang ada pada data SIMDA. Data Transaksional Data Transaksional disini merupakan hasil dari proses transfer dari data master aplikasi SIPPD ke aplikasi SIMDA.

RANCANGAN PROSES SISTEM DARI SEGI PENGGUNA

RANCANGAN PROSES DARI SEGI ALUR SISTEM

RANCANGAN PROSES DARI SEGI ALUR SISTEM

ARSITEKTUR APLIKASI

THANKS FOR YOUR ATTENTION