APAKAH DIKLAT ITU ?? MILKOVICH & BOUDREAU (HRM):

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
Advertisements

MEMBANGUN ETOS KERJA UNIVERSITAS PAKUAN Bogor, Nopember 2013
KONSEP DASAR MOTIVASI BERPRESTASI DALAM PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN
MODEL PENGEMBANGAN KTSP SMA
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL PENGEMBANGAN SILABUS.
PENGERTIAN Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar.
KEBIJAKNAN PELATIHAN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL
Kementerian Pendidikan Nasional Ditjen Manajemen Dikdasmen
IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA MENTERI PENATAAN & PEMERATAAN GURU PNS
RAMBU-RAMBU PENYELENGGARAAN KKG DAN MGMP
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
FORUM PEMBELAJARAN KLASTER II LPMP-BDK Banten Mei 2013
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL PENGEMBANGAN SILABUS PEMBELAJARAN.
KERANGKA STRATEGIS PROGRAM AKREDITASI MADRASAH
BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional
PERAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERHADAP PENGEMBANGAN KARIR
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PADA MADRASAH
PEMBINAAN KARIER JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
RAKOR SOSIALISASI SEKOLAH MODEL
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
OVERVIEW PELATIHAN PENERAPAN KEBIJAKAN PELATIHAN DASAR CALON PNS
KRITERIA PENILAIAN AIPT << STANDAR 2 >>
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
AZAZ-AZAZ DAN RUANG LINGKUP PEMBINAAN PEGAWAI
KEBIJAKAN SBI dan RSBI Kementerian Pendidikan Nasional
Hubungan Pengembang Teknologi Pembelajaran dengan P E N D I D I K
PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
PELATIHAN PENERAPAN KEBIJAKAN (TRAINING OF FACILITATOR)
DIKLAT CALON KEPALA SEKOLAH/MADRASAH
PEMBEKALAN PROGRAM QUALITY ASSURANCE LPMP SULAWESI SELATAN 2009.
JUKNIS ANALISIS STANDAR ISI
Disampaikan dalam acara Forum SKPD Pemerintahan
Berbasis Kurikulum 2013 Dokumen 1 Penyusunan KTSP BIMBINGAN TEKNIS
BIO DATA NARASUMBER Nama : Drs. H. DAH SAEPULLAH, M.M.Pd.
IDENTIFIKASI MASALAH KEPENGAWASAN
IMPLEMENTASI PROGRAM ADIWIYATA
DITJEN MANAJEMEN DIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2005 Tentang STANDAR NASIONAL
STRATEGI BELAJAR MENGAJAR
PENGERTIAN Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar.
SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
KEBIJAKAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN
KELOMPOK KERJA GURU PAI SD/MI KECAMATAN SUNGAI BEDUK
1. PELATIHAN IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 SMK TAHUN 2016
Oleh : Drs. H. Handarlin Kepala Kanwil Kemenag Prov. Kepri
KEBIJAKAN SBI dan RSBI Kementerian Pendidikan Nasional
MENUJU SEKOLAH ADIWIYATA TIM PEMBINA ADIWIYATA PROPINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LEBAK
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN GURU
KEBIJAKAN DIKLAT DIKLAT APARATUR
SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.
ARAH KEBIJAKAN KEMENDIKBUD DALAM PENDIDIKAN INFORMAL (SEKOLAHRUMAH)
IMPLIKASI UU DAN PP THD PENGEMBANGAN KURIKULUM
PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA
KEBIJAKAN PELATIHAN PRIORITAS BAGI POLTEKKES
PROGRAM DAN PENGENDALIAN MUTU DIKLAT TENAGA TEKNIS
JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
PENGANTAR PKB & PKG GURU PAI
OVERVIEW PELATIHAN PENERAPAN KEBIJAKAN PELATIHAN DASAR CALON PNS
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
Departemen Gizi Kesehatan FK UGM
DISAMPAIPAIKAN OLEH LUGTYASTYONO bn PENGAWAS SMA Dinas P&k 2018
STRATEGI PERCEPATAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MADRASAH BERBASIS EDUCATION MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (EMIS) TRIANTO KASI KELEMBAGAAN & SISTEM INSFORMASI.
H. Ach. Saiho, S.Ag., MA. Kepala Seksi PD Pontren Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang.
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Transcript presentasi:

KEBIJAKAN KEDIKLATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

APAKAH DIKLAT ITU ?? MILKOVICH & BOUDREAU (HRM): Pelatihan merupakan suatu proses perubahan perilaku, pengetahuan, dan motivasi secara sistematis untuk menyesuaikan kemampuan pegawai sesuai kebutuhan pekerjaan. HASIBUAN (MSDM): Pendidikan dilaksanakan untuk meningkatkan keahlian teoritis, konseptual, dan moral pegawai, sedangkan pelatihan dilaksanakan untuk meningkatkan keterampilan teknis pelaksanaan pekerjaan pegawai. KMA 1 TAHUN 2003 : Penyelenggaraan proses belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kompetensi PNS di lingkungan Kem. Agama yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 40 jam pelajaran, dengan durasi tiap jam pelajaran adalah 45 menit

URGENSI DIKLAT PEMENUHAN PERSYARATAN JABATAN MENGHADAPI PEKERJAAN YANG BARU MENGURANGI GAP COMPETENCIES MENGATASI PENURUNAN MOTIVASI KERJA MENGANTISIPASI PERKEMBANGAN IPTEK PENYESUAIAN TERHADAP KEBIJAKAN BARU MENGETAHUI PERUBAHAN MEKANISME DAN PROSEDUR KERJA TUNTUAN KINERJA YANG TINGGI DARI STAKEHOLDER

DASAR HUKUM ORG. DIKLAT KMA Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Fungsi, Tanggungjawab, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dep. Agama yang disempurnakan dengan PMA Nomor 3 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dep.Agama KMA Nomor 3 Tahun 2004 tentang Organisasi & Tata Kerja Balai Diklat Keagamaan sebagai pengganti Bab III KMA 45/1981

PENYELENGGARAAN DIKLAT DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN DIKLAT UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian PP No. 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan & Pelatihan Jabatan PNS KMA No. 1 Tahun 2003 tentang Pedoman Diklat PNS lingkungan Depag SK Kepala LAN No. 193/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Diklat PNS

ORGANISASI DIKLAT KEMEMTERIAN AGAMA BADAN LITBANG & DIKLAT PUSDIKLAT ADM PUSDIKLAT T.T. KEAGAMAAN 12 BALAI DIKLAT ( Medan, Padang, palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Banjarmasin, Makassar, Manado, Ambon)

STRUKTUR ORGANISASI BALAI DIKLAT KEAGAMAAN (KMA No. 345 Tahun 2004) KEPALA KASUBAG TU KASI DIKLAT TENAGA TEKNIS KEAGAMAAN KASI DIKLAT TENAGA ADMINISTRASI KEL. JAB. FUNGSIONAL

VISI BALAI DIKLAT KEAGAMAAN BANDUNG 2011-2015 TERWUJUDNYA SDM KEMENTERIAN AGAMA PROP. JAWA BARAT YANG PROFESIONAL BERDASARKAN SISTEM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BERSERTIFIKASI ISO

MISI BALAI DIKLAT KEAGAMAAN BANDUNG 2011-2015 MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH MENINGKATKANN KUALITAS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN YANG BERSERTIFIKASI ISO TAHUN 2015 MENINGKATKAN KUALITAS TENAGA ADMINISTRASI MENINGKATKAN KUALITAS TENAGA TEKNIS KEAGAMAAN MENINGKATKAN JEJARING KERJA DENGAN STAKEHOLDERS MENINGKATKAN SISTEM INFORMASI KEDIKLATAN

APA RESPON KEMENTERIAN AGAMA AKAN PENTINGNYA DIKLAT BAGI PENYIAPAN SDM BERKUALITAS AKTUALISASI FUNGSI LEMBAGA DIKLAT

NEW PARADIGM OF TRAINING Invoking/Continuing the Quality of Training and Developing (Menjalankan/Melanjutkan dan Mengembangkan Mutu Diklat) To Continuing Education and Training On The Job Training (Diklat Di Tempat Kerja) Training in The Work List Distance Learning (Diklat Jarak Jauh) FORUM PEMBELAJARAN CLUSTER 2 Optimalisation Networking (Optimalisasi Kerjasama dengan Instansi lain : LPMP, P4TK dan Pustekkom) Empowering (Maximalis, Improvemen Madrasah Model, Pemberdayaan KKG, MGMP, Madrasah Model dan Madrasah Induk)

DDTK Diklat Di Tempat Kerja (DDTK) adalah salah satu pengembangan model diklat yang dilaksanakan oleh Balai Diklat Keagamaan Bandung berkerjasama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai dengan Analisis Kebutuhan Diklat. Materi DDTK meliputi materi-materi yang berhubungan dengan kebutuhan praktis di tempat kerja, seperti Materi DDTK untuk guru; KTSP, Aplikasi Model-Model Pembelajaran, Praktek Membuat Silabus dan RPP, Pembuatan Karya Tulis Ilmiah, Penelitian Tindakan Kelas, Teknik Evaluasi berbasis IT, dll. Sedangkan materi DDTK untuk pegawai administrasi/staff seperti AKIP-LAKIP, Komputer, Kearsipan, Keuangan, dll.

DJJ Diklat Jarah Jauh (DJJ) adalah pengembanagn model diklat dengan menggunakan TIK, dilaksanakan oleh Balai Diklat Keagamaan Bandung melalui kegiatan tatap muka ( 30%) dan tutorial jarah jauh/on line (70%). Pada tahun 2011 DJJ dilaksanakan 10 jenis DJJ: Matematika M.Ts dan MA, Sains MI dan Biologi MA, Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris M.Ts, IPS MI dan M.Ts, Aqidah Akhlak M.Ts dan Penyuluh

PEMBERDAYAAN Kegiatan non diklat dengan nama kegiatan Pemberdayaan diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM dan pelayanan kelembagaan di lingkungan Kementerian Agama Prov. Jawa Barat seperti kegiatan pemberdayaan KKM, MGMP, KKG, POKJAWAS, POKJALUH, POKJAHULU, KKG RA, FKDT dll. Serta pendampingan untuk meningkatkan mutu kelembagaan dan pelayanan kelembagaan.

PENDAMPINGAN Kegiatan non diklat dengan nama Program Pendampingan sebagai bentuk urgensi peningkatan SDM dalam kontek peningkatan mutu, harus diawali dengan pemahaman yang sama antara Stakeholder dengan Balai Diklat Keagamaan sebagai pelaksana teknis kediklatan. Pengembangan kompetensi dan kinerja widyaiswara yang bersinergi dengan kebutuhan Stakeholder yang dipraktekan di lapangan, diwadahi dalam program pendampingan.

Penyelenggaraan ISO Pasal 26 PP 101/2000 mengamanatkan Lembaga Diklat untuk menerapkan prinsip-prinsip Total Quality Management yang berisi tiga komponen utama, yakni penetapan standar kualitas (quality standard), pelaksanaan jaminan qualitas (quality assurance), dan pelaksanaan control kualitas (quality control). Sejalan dengan hal tersebut, maka Balai Diklat Keagamaan (BDK) Bandung, yang dimotori oleh Renstra 2010-2014. Pada tahun 2011 BDK Bandung mulai merintis ISO 2008 dibantu oleh konsultan ‘ManTec’, dimana standar ISO 2008 yang akan diterapkan tahun ini adalah pada diklat PIM IV, diklat Prajabatan dan diklat Penghulu.

TERIMA KASIH

UNTUK KITA CERMATI BERSAMA Sumber daya manusia memberikan kontribusi yang sangat dominan dalam pencapaian tujuan organisasi. Pengelolaan, pengembangan, dan pemberdayaan SDM merupakan satu lingkaran sistem yang terkait (rekruitmen, penempatan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan) Pembinaan dan pengembangan SDM merupakan proses yang tidak dibatasi waktu, kontinyu.

SEPULUH TANTANGAN ABAD – 21 ( Robert B. Tucker ) KECEPATAN (SPEED) JAMINAN MUTU (QUALITY CONTROL) KENYAMANAN (CONVI-NIENCE) TEKNOLOGI SEBAGAI ANDALAN (TECHNO AGE) GELOM-BANG GENERASI (AGEWAVE) TANTANGAN ABAD 21 PELAYANAN PELANGGAN (CUSTUMER SERVICE) PILIHAN (CHOICE) PERTAMBAHAN NILAI (VALUE ADDED) RAGAM GAYA HIDUP (LIFE STYLE) KOMPETI-SI HARGA (DISCOUN-TING)

DIKLAT UNTUK TENAGA KEPENDIDIKAN Diklat Guru PAI SD, SMP,SMA/SMK Diklat Guru MA bidang studi Kimia Fisika Biologi Diklat Guru M.Ts. Matematika tingkat lanjut Diklat Guru Bahasa, Sunda, Inggris dan Arab Diklat KTI untuk Guru, Kepala Madrasah, dan Pengawas Diklat Guru Fiqh,Aqidah Akhlak dan Qurdist, SKI Diklat guru seni dan budaya

DIKLAT UNTUK TENAGA PELAKSANA Diklat Komputer untuk pelaksana Diklat Bendahara/ Pengelola Keuangan pada Madrasah Diklat Akip Lakip Diklat Perkantoran Diklat Perpustakaan Diklat Barang Dan Jasa

DIKLAT DALAM JABATAN CPNS ; PRAJABATAN DIKLAT BERJENJANG PNS UNTUK KARIER JABATAN DIKLAT KEPEMIMPINAN TK I, II, III, IV

JENJANG DIKLAT TENAGA PENDIDIKAN

MENINGKATKAN SISTEM INFORMASI DAN PENYELENGGARAAN KEDIKLATAN Penyediaan Data based Pegawai Kementerian Agama Propinsi jawa barat Penyediaan web-site BDK Bandung Perluasan Jejaring Kerja Peningktan kompetensi dan pemberdayaan widyaiswara Peningkatan mutu sarana dan prasarana Penyediaan referensi bermutu di Perpustakaan Dan lain-lain

DIVERSIVIKASI KEGIATAN DIKLAT TAHUN 2011 DIKLAT KLASIKAL DIKLAT DI TEMPAT KERJA DIKLAT JARAK JAUH 10 Materi jenis Diklat Tenaga Pendidik (Bahasa Indonesia , Matematika , PAI , dan Sains , Penyuluh) . 27 Kandepag Kab/ Kota Substansi Teknis Administrasi, Kependi dikan, keagamaan Tempat pelaksanaan : Balai Diklat, di wilayah. PENINGKATAN KOMPETENSI SOSIAL WIDYAISWARA BERSAMA MGMP, KKG, KKM Memberikan bantuan teknis dalam pelaksanaan tugas. Optimalisasi peran MGMP, KKG, KKM sebagai wadah peningkatan kualitas SDM.

MEMBANGUN TUJUH MENTALITAS PROFESIONAL. Mentalitas Mutu Mentalitas Altruistik Mentalitas Melayani Mentalitas Pembelajar Mentalitas Pengabdian Mentalitas Kreatif Mentalitas Etis Artikel, Jansen H. Sinamo, Institut Darma Mahardika: E-mail: jansensinamo@institutmahardika.com

OPTIMALISASI ANUGERAH OTAK AMAN LATIHAN INFORMASI DAN GIZI SOSIALISASI SANTAI AKU MENCINTAI

Tujuh Etos Kerja DALAM PELAYANAN Melayani adalah ibadah. Melayani adalah amanah Melayani adalah rahmat Melayani adalah panggilan Melayani adalah aktualisasi diri Melayani adalah seni Melayani adalah kehormatan.

TIGA CIRI ORANG YANG IKHLAS Beramal dan bersungguh-sungguh dalam beramal, dalam keadaan sendiri atau bersama orang banyak, ada pujian ataupun celaan Terjaga dari segala yang diharamkan Allah, baik dalam keadaan bersama manusia atau jauh dari mereka Dalam bekerja, hamba yang ikhlas akan merasa senang jika kebaikan terealisasi di tangan saudaranya sesama hamba sebagaimana dia juga merasa senang jika terlaksana oleh tangannya.

KEBIJAKAN TEKNIS KEPALA BADAN LITBANG & DIKLAT TENTANG KEDIKLATAN Pengembangan kapasitas SDM penyelenggara diklat baik melalui pendidikan di jalur formal maupun informal; Peningkatan jumlah widyaiswara yang berkualitas, melalui rekruitmen terhadap para pegawai yang berminat dan memenuhi syarat, di samping terus berupaya memperoleh calon widyaiswara melaluipenerimaan pegawai; Pengembangan program diklat sesuai kebutuhan pegawai dan unit Kementerian Agama, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat; Peningkatan kualitas instrumen kediklatan baik secara substansional maupun teknis; Penyiapan konsep kebijakan teknis kediklatan yang meliputi berbagai jenis dan arah program, penyusunan pedoman kediklatan, pengembangan kurikulum kediklatan yang diperlukan oleh unit-unit pelaksana di daerah, sehingga terdapat standar minimal pada kualitas kediklatan secara nasional;

Lanjutan Pembagian dan pemeratan kegiatan kediklatan Pusat dan Daerah secara proporsional, di mana pusat melakukan kegiatan kediklatan pada tingkat nasional dan unit pelaksana kediklatan di daerah melakukan kegiatan kediklatan pada tingkat daerah; Pengembangan jaringan kemitraan dalam penyelenggaraan diklat baik dengan unit-unit teknis di lingkungan Departemen Agama atau dengan institusi lain di luar Departemen Agama; Peningkatan jumlah sasaran kediklatan untuk mencapai siklus empat dan tiga tahunan bagi PNS Departemen Agama. Melalui kebijakan teknis kediklatan tersebut, secara internal, kami telah menyiapkan berbagai perangkat pengembagan sistem kediklatan, seperti studi kebutuhan diklat pegawai, pemetaan tugas dan fungsi pengguna pada masing-masing unit terkait, kajian kurikulum serta strategi dan metode diklat, peningkatan dan pengembangan kualifikasi tenaga kediklatan.

REVITALISASI MODEL-MODEL PENYELENGGARAAN KEDIKLATAN Peningkatan kualitas dan pengembangan Diklat tatap muka Pengembangan dan Peningkatan kualitas Diklat Di Tempat Kerja (DDTK) Pengembangan / Revitalisasi Diklat Jarak Jauh (DJJ) Mengembangkan kerjasama dengan LPMP, P4TK, Pustekom dan lembaga diklat lain yang relevan dengan kebutuhan Kementerian Agama Menjalin kerjasama dengan unit kerja Kementerian Agama dalam program pemberdayaan KKG, MGMP, KKM, Madrasah induk, madrasah model, pokjawas dan kelompok jabatan fungsional lainnya dalam penyelenggaraan diklat Program Pendampingan untuk meningkatkan kulitas kompetensi SDM di Kementerian Agama