PP 24 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
4/3/2017 9:12 AM GAMBARAN UMUM PP nomor 71 TAHUN 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft,
Advertisements

UNIVERSITAS PADJADJARAN
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
“AKUNTANSI DAN LINGKUNGANNYA”
KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
AKUNTANSI KEUANGAN NIR LABA YAYASAN
AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK.
PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI
Struktur HOBO Persamaan Akuntansi Proses Akuntansi
SIKLUS AKUNTANSI SKPD-PEMDA II.
Laporan Operasional / LO
KONSEP DAN SIKLUS AKUNTANSI
Latihan soal akuntansi 2015
LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
GAMBARAN UMUM SAPD BASIS AKRUAL.
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN PEMERINTAH DAERAH
LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
Teknik Akuntansi Keuangan Sektor Publik
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA PEMERINTAH DAERAH
Universitas Negeri Semarang
AKUNTANSI INVESTASI JANGKA PENDEK & JANGKA PANJANG DAN EKUITAS
ENTITAS KONSOLIDASI DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Fungsi Akuntansi Dr. Bagus Nurcahyo, SE., MM..
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
SEJARAH AKUNTANSI PEMERINTAH DI INDONESIA
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN
PSAP 12 LAPORAN OPERASIONAL A. B. Triharta
By: Karnila Ali, B.Bus., M.P.A.
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BY : HIDSAL JAMIL TITO BAGUS SETIAWAN ERMANTHA RANI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK.
KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
SAK ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK
Fungsi Akuntansi RENNY, SE., MM.
AKUNTANSI PENDAPATAN DAN BELANJA
AKUNTANSI SUPAMRIH.
Dasar Hukum UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara;
REFORMASI KEUANGAN DAERAH DI INDONESIA
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
KEUANGAN NEGARA Nama Kelompok: Ruth Patricia ( )
OVERVIEW RINGKAS STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS MIKRO, KECIL & MENENGAH Seminar Nasional Revitalisasi SAK ETAP dan SAK EMKM.
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
PERTEMUAN-4 STRUKTUR DASAR AKUNTANSI SIKLUS AKUNTANSI
PSAP NO. 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Akuntansi Pemerintahan Pusat TM – 10 (2012)
Nama anggota 1. Lusiana Karina Gina Puspitasari 015
Bab X LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
PENGANTAR AKUNTANSI I KELOMPOK AKUN DAN PERSAMAAN AKUNTANSI
SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA, ANGGARAN, DAN AKUNTANSI
Disusun Oleh: Lyta Indriyani ( ) Ellysa Wahyu Putri W. ( )
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL Pernyataan 01
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
Analisis Transaksi.
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Akuntansi Sektor Publik
MODUL AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA PEMERINTAH DAERAH
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
SEJARAH AKUNTANSI PEMERINTAH DI INDONESIA
Matkul: AKPD Pertemuan 10: SAP (PP No 7 Tahun 2010)
PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI
PERTANGGUNGJAWABAN APBD & SISITEM AKUNTANSI PEMERINTAH
KERANGKA KONSEPTUAL STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
PSAP NO. 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK.
Transcript presentasi:

PP 24 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Materi SAP PP 24/2005 Pengantar SAP Kerangka Konseptual PSAP No. 1 Penyajian Laporan Keuangan PSAP No. 2 Laporan Realisasi Anggaran PSAP No. 3 Laporan Arus Kas PSAP No. 4 Catatan atas Laporan Keuangan

Materi SAP PSAP No. 5 Akuntansi Persediaan PSAP No. 6 Akuntansi Investasi PSAP No. 7 Akuntansi Aset Tetap PSAP No. 8 Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan PSAP No. 9 Akuntansi Kewajiban PSAP No. 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa PSAP No. 11 Laporan Keuangan Konsolidasian

DASAR HUKUM Pasal 5 UUD 1945 UU 17/2003 tentang Keuangan Negara “SAP disusun oleh komite standar yg independen dan ditetapka dengan PP setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan BPK” UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah “Lapkeu pemda disusun & disajikan sesuai SAP yang ditetapkan dg PP” UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

PENGERTIAN Akuntansi: proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi & kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan SAP: prinsip akuntansi yg diterapkan dlm menyusun dan menyajikan lapkeu pemerintah Sistem akuntansi pemerintah: prosedur manual/-terkomputerisasi dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah

AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK

Hambatan dlm menghasilkan laporan keuangan yg relevan dan handal Objektivitas Konsistensi Daya banding Tepat waktu Ekonomis dlm penyajian laporan materialitas

1. OBJEKTIVITAS Msyrakt  pemilik modal / prinsipal Pemerintah  pelaksana / agen Hambatan : Berbeda kepentingan antara Pem dgn msy. Pem cenderung meningkatkan kesejahteran pribadi. Msy ingin kesejahteraan bersama

2. KONSISTENSI Penggunaan metode atau teknik akuntansi yg sama utk menghasilkan lap keu organisasi selama periode wkt secara berturut-turut Hambatan: Organisasi  tujuan jk panjang Lap.keu  mengukur kinerja periode terttu agar inf nya nyambung mk hrs konsisten

3. DAYA BANDING Lap. Keu hendaknya bs dibandingkan antar periode wkt tertentu, dan dengan instansi lain yg sejenis Hambatan: Semakin objektif & konsisten lap keu,maka semakin tinggi daya bandingnya.

4. TEPAT WAKTU Lap keu hrs disajikan tpt wkt sebgi dsr pembuatan keputusan eko, sosial, dan politik (artinya hrs byk inf sehingga kep yg diambil tdk salah) Hambatan: Semakin byk inf yg dibutuhkan,maka semkn lama pula wkt yg dibutuhkan

5. EKONOMIS DLM PENYAJIAN LAPORAN Utk menyajikan lap keu  biaya Semakin byk inf yg dibutukan, mk semakin byk biaya Hambatan: Manfaat lap keu hrs lbh besar dari Biaya yg dikeluarkan

6. MATERIALITAS Informasi dianggap materil apabila mempengaruhi keputusan Hambatan : ukt menentukan materialitas proffessional judgement

TEKNIK AKUNTANSI KEU SP AKUNTANSI ANGGARAN AKUNTANSI KOMITMEN AKUNTANSI DANA AKUNTANSI KAS AKUNTANSI AKRUAL

1. AKUNTANSI ANGGARAN Menyajikan jlh yg dianggarkan dgn jlh aktual dictt secr berpasangan Mrp teknik akuntansi yg menyajikan jml yg dianggarkan dg jml aktual dan dicatat scr berpasangan (double entry). Lebih menekankan pd bentuk dr akun-akun keuangan bukan pd isi akun tsb Dpt membandingkan scr sistematik & kontinyu jml anggaran dg realisasi anggaran, shg dpt dilakukan tindakan koreksi bila tdpt varians. Tujuan: utk menekankan peran anggaran dlm siklus perencanaan, pengendalian, & akuntabilitas. Kelemahan: teknik ini sangat kompleks.

2. AKUNTANSI KOMITMEN Akuntansi komitmen adl sistem akuntansi yg mengakui transaksi & mencatatnya pd saat order dikeluarkan. Tujuan: utk pengendalian anggaran, agar tak over-commit the budget Masalah: akun yg dicatat hanya didukung oleh order yg dikeluarkan, tak ada legal-liability utk patuh pd order & order dg mudah dibatalkan. Shg sulit utk mengakui biaya utk periode ybs yg didasarkan pd order yg dikeluarka

3. AKUNTANSI DANA Metode akuntansi yg menekankan pd pelaporan pemanfaatan dana Mengakui transaksi saat komitmen disepakati

3. AKUNTANSI DANA Sistem akt pemerintah yg dilakukan dg konsep dana, memperlakukan unit kerja sbg accounting entity & budget entity yg berdiri sendiri. Sistem ini dibuat utk memastikan bahwa uang publik dibelanjakan utk tujuan yg telah ditetapkan. Dana dapat dikeluarkan bila tdpt otorisasi dr dewan legislatif, pihak eksekutif, atau krn tuntutan peraturan perundangan. Sistem akuntansi dana adalah metoda akuntansi yang menekankan pada pelaporan pemanfaatan dana, bukan pelaporan organisasi itu sendiri.

3. AKUNTANSI DANA Dua jenis dana pd organisasi sektor publik, yaitu: expendable fund: digunakan utk menctt nilai aktiva, utang, perubahan aktiva bersih & saldo dana yg dpt dibelanjakan utk kegiatan yg tak bertujuan mencari laba. Digunakan pd governmental funds Nonexpendable fund: utk menctt pendapatan, biaya, aktiva, utang, & modal utk kegiatan yg sifatnya mencari laba. Digunakan pd organisasi bisnis (proprietary funds).

3. AKUNTANSI KAS Pendapatan dictt pd saat kas diterima Pengeluaran dictt pd saat kas keluar Keuntunganya memberikan inf aktual,rill dan objektif.

4. AKUNTANSI AKRUAL Menghasilkan lap keu yg bs dipercaya, akurat, komprehensif dan relevan Perbedaan antara akuntansi berbasis kas dg berbasis akrual: 1 Basis Kas Penerimaan kas - Pengeluaran kas = Perubahan kas. 2 Basis Akrual Pendapatan/income - Biaya-biaya = Rugi/laba (surplus/defisit) 3 Pendapatan/income Penerimaan kas selama satu periode akuntansi - saido awal piutang + saido akhir piutang. 4 Biaya Kas yang dibayarkan selama satu periode akuntansi - saldo awal utang + saldo akhir utang.

LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK

Komponen Laporan Keuangan Laporan Realisasi Anggaran Neraca Laporan Arus Kas Catatan Atas Laporan Keuangan Laporan Kinerja Keuangan Laporan Perubahan Ekuitas

Tujuan & Fungsi Laporan Keuangan Kepatuhan & pengelolaan Akuntabilitas & pelaporan retrospektif Perencanaan & informasi otorisasi Kelangsungan organisasi Hubungan masyarakat

Pemakai Laporan Keuangan SP: Pembayar pajak Pemberi dana bantuan Investor Pengguna jasa Karyawan Pemasok Dewan legislatif Manajemen Pemilih Badan pengawas

Hak & Kebutuhan Pemakai Lap Keu: Hak untuk mengetahui Hak untuk diberi informasi Hak untuk dimenyalurkan aspirasi - nya

Perbedaan Laporan Keuangan Pemerintah Swasta Fokus finansial dan politik Fokus finansial Kinerja di ukur secara finansia dan non finansial Sebagian besar kinerja diukur dgn finansial Pertanggungjwbn kpd parlemen dan msyrakat Pertanggungjwbn kpd owner dan kreditur Berfokus pd sebagian organisasi Berfokus pd organisasi secr keseluruhan Melihat masa dpn Tdk dpt melihat ms dpn Aturan pelaporan ditetntukan Depkeu Aturan pelaporan ditentukan UU, SAK Lap keu diperiksa treasury Diperiksa auditor

AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

Akuntansi Keuangan Daerah : Adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan pihak-pihak eksternal pemda.

Sistem Pencatatan Akuntansi Keuangan Daerah Single entry Double entry Triple entry

Single Entry Single entry disebut juga sistem tata buku tunggal Single entry merupakan pencatatan transaksi ekonomi dengan satu kali pencatatan

Single Entry Transaksi yang berakibat bertambahnya kas dicatat pada sisi penerimaan, dan sebaliknya transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran

Single Entry Single entry digunakan sebagai dasar pembukuan dg alasan kemudahan & kepraktisan. Namun tak dpt memberikan informasi yg komprehensif & mencerminkan kinerja sesungguhnya. Tuntutan good governance (transparaiisi & akuntabilitas pengelolaan keuangan organisasi sektor publik) mjdkan perubahan dr sistem single entry mjd double entry sbg solusi mendesak diterapkan.

Contoh Single Entry Skp = surat ketetapan pajak No Urut Tanggal Buku Uraian Penerim-aan Pengeluar-an 1 10/10/06 3 Diterima SKP Daerah 1.350.000 - 2 17/10/06 28 Dibayar Kuitansi 1.050.000 Jumlah Sisa 31/10/06 300.000 Skp = surat ketetapan pajak

Double Entry Sistem pencatatan double entry sering disebut juga sistem tata buku berpasangan Sistem double entry merupakan pencatatan transaksi ekonomi yang dilakukan dua kali pencatatan

Double Entry Sisi debit berada disebelah kiri, sedangkan sisi kredit berada dikanan Sistem pencatatan harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi AKTIVA + BELANJA = UTANG + EKUITAS DANA + PENDAPATAN

Double Entry Aplikasi pencttn transaksi dg sistem double entry ditujukan utk menghasilkan LK yg auditable & traceable yg mrp faktor utama menghasilkan informasi keu yg dpt dipertanggungjawabkan kpd publik. Dpt dilakukan pengukuran kinerja scr lebih tepat.

Contoh Double Entry Tanggal Kode Rek Uraian Ref Debit Kredit 1/10/06 xxx Kas Ekuitas Dana 1.350.000 17/10/06 Belanja Dinas 1.050.000

Triple Entry Sistem pencatatan triple entry adalah pelaksanaan pencatatan dgn menggunakan sistem pencatatan double entry ditambah dgn pencatatan pd buku anggaran.

Dasar Pengakuan (SAP NO.24 THN 2005) Basis Kas Basis Akrual Basis Kas Modifikasian Basis Akrual Modifikasian

Basis Kas Basis kas menetapkan pengakuan transaksi ekonomi dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan pada kas Misal transaksi terjadi tgl 5 jan 06, diterima bendahara tgl 14 jan 06, maka transaksi akan dicatat pd tgl 14 jan 06

2. Basis Akrual Basis akrual adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pd saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi Misal transaksi terjadi tgl 5 jan 06, diterima bendahara tgl 14 jan 06, maka transaksi akan dicatat pd tgl 5 jan 06

3. Basis Kas Modifikasian Merupakan kombinasi dasar kas dengan dasar akrual

3. Basis Kas Modifikasian Transaksi penerimaan/pengeluaran kas dicatat pada saat uang diterima/dibayar (dasar kas). Pada akhir periode dilakuan penyesuian utk mengakui transaksi dlm periode berjln meskipun penerimaan/pengeluaran kas yang dimaksud belum terealisasi

Contoh Basis Kas Modifikasian Tgl Kode Rek Uraian Ref Debit Kredit 05/02/06 XXX Belanja Perjalanan Dinas Kas Dibendahara Pengeluaran 500.000 Jumlah pengeluaran Rp 500.000 pd tgl 05/02/2006, ternyata yang dapat dipertanggungjawabkan sejumlah Rp 475.000. 31/12/06 25.000

4. Basis Akrual Modifikasian Basis akrual modifikasian mencatat transaksi dgn menggunakan basis kas utk transaksi tertentu dan menggunakaan basis akrual utk sebagian besar transaksi

Pelaporan Basis Kas Basis kas mengakui transaksi pd saat kas diterima atau dibayarkan Akibatnya yang dilaporkan dlm neraca hanya akun KAS, sehingga EKUITAS DANA yg ada disisi pasiva hanya menggambarkan keadaan KAS

Pelaporan Basis Akrual Basis akrual mengakui transaksi pd saat terjadi transaksi Akibatnya yg dilaporkan dineraca adalah semua KEKAYAAN, UTANG DAN EKUITAS DANA yg dimiliki

Pelaporan Basis Kas Modifikasi Basis kas modifikasi adalah pendekatan yg mecoba menampilkan inf yg dihasilkan basis kas, sekaligus menyajikan inf yg hanya bisa dimunculkan oleh basis akrual Sehingga neraca yg dihasilkan akan seperti neraca berbasis kas

Pelaporan Basis Akrual Modifikasi Basis ini lebih banyak diimplementasikan pd negara2 yg menggunakan multidana dlm akt pemerintahannya Memfokuskan pengukuran hanya pd sumber daya yg bersifat lancar

Contoh Diilustrasikan sebuah pemerintahan memiliki saldo kas awal sebesar Rp. 100.000.000 tanpa memiliki kekayaan lainnya. Misalnya terjd transaksi pembelian kendaraan senilai Rp. 70.000.000 Diminta : Catat dan laporkan transaksi tersebut kedalam basis yg berbeda.

Basis Kas Pencatatan Belanja Kendaraan Rp. 70 Jt Kas Rp 70 Jt Pelaporan Neraca Berbasis Kas Kas 30.000.000 Ekuitas Dana 30.000.000

Neraca Berbasis Akrual Pencatatan Kendaraan Rp. 70 Jt Kas Rp 70 Jt Pelaporan Neraca Berbasis Akrual Kas 30.000.000 Kendaran 70.000.000 Ekuitas Dana 100.000.000

Neraca Berbasis Kas Modifikasi Pencatatan Belanja Kendaraan Rp. 70 Jt Kas Rp 70 Jt Kendaraan Rp. 70 Jt Ekuitas Dana Yg Dinvestasikan dlm aset Rp 70 Jt Pelaporan Neraca Berbasis Kas Modifikasi Kas 30.000.000 Kendaran 70.000.000 Ekuitas Dana 30.000.000 Ekuitas Dana 70.000.000 Yg Di Inv dlm Aset

Contoh Surat ketetapan pajak tertanggal 1 Jan diberikan kpd wajib pajak. Setoran pajak baru diterima oleh pemerintah 10 Jan. jurnal yg dibuat pd masing2 basis adalah:

Penyelesaian Tgl Kas Modifikasi Akrual 1 Jan -------- ------- 10 Jan Piutang Pjk Pend. Pjk 10 Jan Pend.Pjk Piutang Pjk

Contoh Setiap bulan, gaji pegawai selalu dibayarkan tgl 5 bulan berikutnya. Jurnal yg dibuat pd masing2 basis adalah……

Penyelesaian Tgl Kas Modifikasi Akrual 31 Des ------ ------- 5 Jan Belanja Gaji ------- Utang Gaji 5 Jan Utang Gji